Upload
phungkhuong
View
217
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Renja Bappeda Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah
diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D)
sebagai rencana kerja tahunan.
Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada
RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman
pada Renstra SKPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang
memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksankan
oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.
Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum
dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD
dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah.
Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi
perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara
berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja
Perubahan Bappeda Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Renja Bappeda Tahun 2017 2
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Renja Bappeda Tahun 2017 3
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2016
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evalusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025;
Renja Bappeda Tahun 2017 4
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-
2016;
29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2017.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.
Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan
yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan
program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif,
efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan
program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian
dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta
terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan
pergeseran mata anggaran kegiatan.
Renja Bappeda Tahun 2017 5
1.4. Sistematika Penulisan
Sistimatika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kabupaten Blitar Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja Bappeda Tahun 2017 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh
mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi
realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan
dan permasalahan yang dihadapi.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar s/d Tahun 2016:
Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda Kabupaten Blitar
telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati
bersama. Pada tahun 2015, Bappeda Kabupaten Blitar secara keseluruhan
menganggarkan sebesar Rp 12.058.852.950,- dengan realisasi sebesar Rp
11.173.000.462,- atau 93% dari total alokasi yang ada.
Berikut adalah dana yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2015.
Tabel 2.1 Realisasi Anggaran per-Sasaran
SASARAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
Tercapainya Integrasi, sinkronisasi,dan sinergi perencanaan pembangunan.
7.566.949.650 7.025.345.597 93%
Tersedianya data perencanaan pembangunan yang berkwalitas.
2.583.028.350 2.308.290.995 89%
Terselenggaranya penelitian dan pengembangan guna mendukung perencanaan
1.908.874.950 1.839.363.870 96%
Renja Bappeda Tahun 2017 7
SASARAN PAGU (Rp) REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
pembangunan
Total 12.058.852.950 11.173.000.462 93%
Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dapat dijelaskan sebagai berikut:
SASARAN STRATEGIS 1 :
“TERCAPAINYA INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN.”
IKU : 1. Persentase SKPD yang memiliki Renstra dengan baik.
2. Persentase kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam dokumen penganggaran (APBD).
3. Persentase usulan hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang diakomodir oleh SKPD.
Hasil pengukuran kinerja indikator 1 yaitu “Persentase SKPD yang memiliki
Renstra dengan baik”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 97,59% dari
target (80%) yang ditetapkan. Angka 97,59% tersebut didapat dari rumusan
operasional sebagai berikut:
81 Renstra SKPD bernilai baik x 100% = 97,7%
83 Keseluruhan Renstra
Artinya terdapat 81 SKPD yang telah memiliki Renstra dengan baik dari 83
Keseluruhan Renstra SKPD yang ada di Kabupaten Blitar. Hal ini merupakan hasil
pembinaan yang dilakukan oleh Bappeda selama tahun 2015, khususnya kepada SKPD
yang memiliki nilai Renstra rendah untuk melakukan review dan perbaikan atas
Renstranya. Meskipun standar penilaian yang digunakan masih relatif longgar, yakni
bahwa Renstra yang bernilai baik adalah Resntra yang memiliki Range Nilai minimal
>60. Kedepan standar tersebut akan ditingkatkan dalam upaya pembenahan Dokumen
Perencanaan (Renstra) di Kabupaten Blitar.
Renja Bappeda Tahun 2017 8
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 yang sebesar 99,77
persen, capaian kinerja indikator “Persentase SKPD yang memiliki Renstra
dengan baik” pada tahun 2015 memang mengalami penurunan, yaitu menjadi 97,59
persen. Penurunan ini terjadi karena perubahan dalam mekanisme dan kriteria penilaian
Renstra SKPD. Pada Tahun 2014, hanya dengan telah memiliki Dokumen Renstra, SKPD
telah dianggap memiliki Renstra yang baik. Namun pada tahun 2015 kriteria penilaian
ditingkatkan, tidak cukup hanya dengan memiliki Dokumen Renstra. Penilaian dilakukan
dengan memperhatikan kesesuaian sistematika penulisan Renstra SKPD dengan
sistematika penulisan Renstra yang ada pada Lampiran IV Permendagri No 54 Tahun
2010 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
Selanjutnya untuk pengukuran kinerja indikator 2, yaitu “Persentase kegiatan
yang dimuat dalam dokumen perencanaan (RKPD) yang direalisasikan dalam
dokumen penganggaran (APBD)”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar
87,87% dari target 80% yang telah ditetapkan. Rumusan operasional untuk
memperoleh angka tersebut adalah :
1529 kegiatan yang dimuat dalam APBD x 100% = 87,87%.
1740 kegiatan yang dimuat dalam RKPD
Angka tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh target yang ditetapkan,
sebesar 87,87% kegiatan yang ada dalam APBD telah selaras dengan program kegiatan
yang ada dalam RKPD. Hal ini merupakan prestasi yang cukup baik yang menunjukkan
semakin membaiknya proses perencanaan di Kabupaten Blitar. SKPD semakin disiplin
dalam memenuhi tahapan-tahapan kegiatan dalam penyusunan RKPD. Dalam
menyusun Renja, SKPD mulai aktif berkoordinasi dengan Bappeda tentang usulan
kegiatan di dalam Renja SKPD sehingga tidak banyak bergeser dari dokumen RKPD.
Upaya perbaikan lainnya adalah menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Renja yang
sesuai dengan Peraturan Perundangan kepada SKPD. Dalam Bimtek tersebut, SKPD
diberikan arahan dan pedoman jelas dan terperinci untuk menjamin sinergitas dengan
Visi/Misi Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Sementara itu untuk pengukuran kinerja indikator 3 yaitu “Persentase usulan
hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan yang diakomodir oleh
SKPD”, pada Tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 76% dari target 80% yang telah
ditetapkan. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan:
Renja Bappeda Tahun 2017 9
314 Usulan Musrenbang yg diakomodir SKPD
x 100% = 76% 413 Usulan Musrenbang yang
diverifikasi SKPD
Proses pengajuan usulan program/kegiatan mulai dari Musrenbang Tingkat Desa
yang kemudian dibawa ke Musrenbang Tingkat Kecamatan, selanjutnya diverifikasi oleh
SKPD dengan beberapa kriteria antara lain kesesuaian dengan kewenangan SKPD,
usulan bersifat supra desa, usulan bersifat urgen dan lain-lain. Dari total usulan
Musrenbang Kecamatan telah terverifikasi SKPD tinggal menyisakan 413 usulan
kegiatan. Dari angka tersebut yang dapat diakomodir oleh SKPD untuk masuk ke dalam
dokumen Renja SKPD hanya 314 usulan saja atau 76%, artinya ada 99 usulan kegiatan
yang tidak dapat diakomodir.
Hal ini menunjukkan dinamika proses perencanaan yang terjadi di Kabupaten
Blitar, mengingat masih terdapat 3 proses perencanaan lain yang bersaing untuk masuk
ke dalam dokumen Renja SKPD untuk mendampingi perencanaan partisipatif
(Musrenbang), yakni perencanaan politis, teknokratis dan perencanaan top
down/bottom up. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka mendorong
penyerapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dilakukan dengan pelaksanaan
forum-forum SKPD yang memberikan arahan kepada SKPD untuk memasukkan hasil
kesepakatan Musrenbang antara SKPD dengan kecamatan ke dalam dokumen Renja
SKPD. Selain itu upaya perbaikan lainnya adalah menyelenggarakan Bimtek Penyusunan
Renja yang sesuai dengan Peraturan Perundangan kepada SKPD. Dalam Bimtek
tersebut, SKPD diberikan arahan dan pedoman jelas dan terperinci untuk menjamin
sinergitas dengan Visi/Misi Kepala Daerah dan Dokumen Perencanaan Lainnya.
Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 diperoleh
gambaran bahwa 3 (tiga) buah Indikator Sasaran yang ditetapkan mengkasilkan
menghasilkan rata-rata angka capaian kinerja kumulatif 100,81% yang mempunyai
makna Sangat Berhasil. Adapun Sasaran ini ditunjang oleh 4 (empat) program yaitu
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, serta Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
Renja Bappeda Tahun 2017 10
SASARAN STRATEGIS 2 :
“TERSEDIANYA DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKWALITAS.”
IKU : Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan yang akurat dan tepat waktu.
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2 yang didukung oleh 1 (satu)
Indikator Kinerja yaitu “Persentase data SKPD hasil pelaksanaan pembangunan
yang akurat dan tepat waktu”, pada tahun 2015 berhasil terealisasi sebesar 75,56%
dari target 85% yang ditetapkan. Rumusan operasional untuk memperoleh angka
tersebut adalah:
68 LAKIP SKPD yg disetor tepat waktu x 100% = 75,56%
90 SKPD
Angka tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2015 target dari indikator
pada sasaran strategis 2 tidak tercapai. Hal ini karena beberapa SKPD masih kurang
memahami tentang peraturan yang berlaku dan tentang arti penting ketepatan waktu
penyusunan laporan kinerja. Upaya yang dilakukan untuk melakukan perbaikan adalah
dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan pemahaman
terhadap peraturan-peraturan tentang penyusunan laporan kinerja serta pentingnya
ketepatan waktu.
SASARAN STRATEGIS 3 :
“TERSELENGGARANYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GUNA
MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN.”
IKU : Persentase hasil kajian, penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan.
Pada tahun anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Blitar melaksanakan 12 kajian,
penelitian dan pengembangan, yaitu:
1. Kajian Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) di
Kabupaten Blitar;
2. Kajian Analisa Model Kesenjangan Antar Wilayah di Kabupaten Blitar;
3. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Bidang Angkutan;
4. Kajian Perencanaan Konservasi DAS Brantas;
Renja Bappeda Tahun 2017 11
5. Feasibility Studi Pemanfaatan Eks Kantor Pembantu Bupati di Wlingi Sebagai Pusat
Kuliner dan Kerajinan;
6. Kajian Pembangunan Jembatan Desa Kunir (Kab. Blitar) - Ngunut (Kab.
Tulungagung);
7. Kajian Komoditas yang Cocol di Kecamatan Kanigoro untuk mendukung Kawasan
Agropolitan;
8. Penyusunan Kajian Kelayakan Pembangunan Pabrik Gula di Kabupaten Blitar;
9. Studi Potensi Perkebunan Pijiombo dan Sekitarnya Untuk Pengembangan
destinasi Wisata;
10. Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pondok Pesantren di Kabupaten
Blitar.
11. Review Feasibility Study Pengembangan RSUD Srengat; dan
12. Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Tekhnologi, Sosial, dan Budaya Tingkat
Kabupaten.
Capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Persentase hasil Kajian, Penelitian dan
Pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 95,24 persen, dengan kata lain, dari target
70 persen telah terealisasi sebesar 95,24 persen (8 kegiatan) yang ditindaklanjuti oleh
stakeholder/ SKPD terkait, baik berupa bahan rekomendasi untuk melaksanakan
kegiatan/tahapan lanjutan maupun bahan diskusi/FGD dalam pembahasan masalah
terkait dengan judul penelitian. Meskipun hasil penelitian telah didistribusikan kepada
SKPD terkait maupun SKPD pengusul, namun implementasi hasil penelitian tidak bisa
segera dilaksanakan karena menyesuaikan situasi dan kemampuan stakeholder.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah
karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan
komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang
ada diwilayah terkait. Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi
logis yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu tidak berarti
bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak dilampaui, melainkan justru
menjadi tantangan yang akan memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan
pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.
Renja Bappeda Tahun 2017 12
Pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun yang sesuai Peraturan Bupati
Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai
kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah.
Dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan
perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya
ditata dan dijalankan secara sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan
didasarkan pada pemikiran logis dan objektif.
Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses
pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi
bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan).
Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat
dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan ).
Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan
riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-
metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi
lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan
secara konseptual, dokumentasi maupun ekperimental.
Dalam kaitannya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka pengertian
pembangunan dinyatakan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang
dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik
bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam
wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai
Renja Bappeda Tahun 2017 13
sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap
dan tetap berpegang pada azas prioritas.
Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah meliputi beberapa ciri,
antara lain :
a. Menghasilkan program yang bersifat umum;
b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas;
c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan
panjang;
d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun
tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas;
e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan
jangka pendek ( 1 tahunan ).
Dalam memahami pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang
mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan
modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh
pemikiran tersebut berdasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan,
perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung
unsur perubahan. Sehingga pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses
perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Namun
seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian pembangunan secara
sederhana diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih
baik. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menuju kearah peningkatan dari keadaan
semula atau terjadinya pertumbuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada
dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa
pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan
terjadi sebagai akibat adanya pembangunan.
Dengan memahami gambaran mengenai unsur-unsur perencanaan dan
pengertian pembangunan, dapat diperoleh suatu gambaran mengenai perencanaan
pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan terkandung beberapa hal pokok yang
dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-
unsur dimaksud meliputi :
1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa
perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang
Renja Bappeda Tahun 2017 14
didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting
karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu program atau
kegiatan;
2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan
yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu
memperhatikan berbagai alternatif sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatau
alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan;
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan;
5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.
Saat ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan di
Bappeda adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
dan peraturan yang berada di bawahnya termasuk Peraturan Daerah Nomor 18 tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 64
tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Bappeda. Berdasarkan peraturan-
peraturan tersebut, saat ini Bappeda telah melaksanakan ketentuan yang telah
diamanatkan.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah.
Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan
pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik
pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.
Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda telah
membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya
program dan kegiatan pembangunan serta telah melibatkan secara aktif peran serta
masyarakat dan lembaga-lembaga non pemerintah dalam proses perencanaan
pembangunan. Bidang-bidang tersebut meliputi :
1. Bidang Prasarana Wilayah;
Renja Bappeda Tahun 2017 15
2. Bidang Perekonomian;
3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika; serta
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten Blitar di bidang prasarana
wilayah yang meliputi prasarana perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya
alam, prasarana sumber daya tata ruang, pengembangan wilayah, sumber daya alam
dan lingkungan hidup.
Bidang perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi yang meliputi
pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
perdagangan, industri, pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama
dan pariwisata.
Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan bertugas melaksanakan perumusan
dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan
kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan, aparatur, pendidikan, kebudayaan,
mental spiritual, kesehatan, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi dan
kesejahteraan masyarakat.
Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di
bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang meliputi analisis data,
monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyajian data statistika pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Blitar.
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan di bidang penelitian dan
pengembangan yang meliputi penyusunan program penelitian, pelaksanaan penelitian,
menyiapkan program penelitian, koordinasi, identifikasi, sosialisasi, dan pengkajian.
Dengan membagi tugas ke dalam bidang-bidang diatas, diharapkan akan
mampu mengatasi kompleksitas permasalahan perencanaan pembangunan
di Kabupaten Blitar.
Renja Bappeda Tahun 2017 16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan
SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan
isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan
untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD. Adapun isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:
1. Masa transisi pergantian Bupati dan Wakil Bupati. Pada akhir tahun 2015, Kabupaten
Blitar mengadakan pemilihan kepala daerah, sehingga pergantian bupati dan wakil
bupati berpengaruh terhadap Bappeda Kabupaten Blitar.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2016-2021. Seiring dengan masa transisi pergantian Bupati dan Wakil Bupati, maka
Bappeda perlu untuk menyusun RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
3. Penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan merupakan hal yang penting bagi
Bappeda Kabupaten Blitar pada tahun 2016.
4. Perpindahan pusat pemerintahan di Kanigoro. Pada tahun 2016, pusat pemerintahan
Kabupaten Blitar pindah di Kecamatan Kanigoro.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan
Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita
tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi
sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2016-
2021 yaitu:
“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA
SAING”
Penjelasan dari visi Kabupaten Blitar adalah, Lebih Sejahtera, berarti
meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan,
peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses
masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan
Renja Bappeda Tahun 2017 17
secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan
kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya.
Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya
manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berdaya saing, yaitu
terwujudnya kemampuan masyarakat kabupaten Blitar untuk memanfaatkan
keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara
regional, nasional bahkan Internasional.
Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengetasan
kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan
kemasyarakatan yang tepat sasaran;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan
(religious), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan
kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui
peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamya adalah wawasan
kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan
akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta
pelayanan publikberbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang
memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian,
pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif,
jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta
pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
hidup;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
desa.
Renja Bappeda Tahun 2017 18
Visi dan Misi Kabupaten Blitar periode 2016-2021, dirumuskan dan dijabarkan ke
dalam beberapa program aksi sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur
tingkat keberhasilanya. Berikut ini merupakan penjabaran misi dari pembangunan
Kabupaten Blitar tahun 2016-2021:
Misi I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi
program pengetasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran. Tujuan dari misi ini
adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional, pengurangan
angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan
kerja, menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dan penyediaan infrastruktur yang
memadai. Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut:
1. Menjaga kestabilan ketersediaan pangan;
2. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni;
3. Subsidi dan bantuan untuk masyarakat miskin, termasuk disabilitas(cacat);
4. Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa
kewirausahaan;
5. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada semua bidang.
Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai
keagamaan (religious), kearifan lokal, dan hukum melalui optimalisasi
kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan
perundang-undangan. Tujuan dari misi ini adalah penciptaan susasana kehidupan
yang religious, aman dan kondusif serta adanya kebebasan ddan kemudahan
masyarakat dalam menjalankan ibdah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut:
1. Fasilitas kegiatan keagamaan masyarakat;
2. Meningkatkan komunikasi serta memantapkan keharmonisan anatar umat
beragama;
3. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat agar mampu mengantisipasi
ancaman dan gangguan kamtibmas;
4. Memberdayakan kearifan lokal untuk menjaga kehidupan masyarakat yang
harmonis;
5. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga
dan menciptakan ketertiban dan keamanan.
Renja Bappeda Tahun 2017 19
Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di
dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan)
dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan
pelayanan kesehatan yang memadai. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Blitar, meningkatkan
kualitas pendidikan yang religius, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan serta
pelayanan kesehatan yang memadai. Program Aksi yang disusun adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan potensi tenaga pendidik dan pendidikan;
2. Pelaksanaan pendidikan berbasis pengembangan karekter (termasuk didalamnya
adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, dan praktek keagamaan);
3. Penantaan manajemen pendidikan yang professional dan efisien dengan
menggunakan sistem database pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang
berbasis IT;
4. Peningkatan akses atas pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan yang
berkualitas bagi masyarakat, baik formal maupun non formal, termasuk yang
berkebutugan khusus (disabilitas) serta pemenuhan sarana dan prasarana
pendidikan yang memadai;
5. Peningkatan kualitas/komperensi dan kualitas tenaga kesehatan;
6. Peningkatan akses atas kesehatan yang memadai serta pemenuhan sarana dan
prasarana pelayanan kesehatan(kesehatan dasar dan rujukan);
7. Peningkatan peranserta dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan hidup bersih
dan sehat.
Misi IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
reformasi birokrasi serta pelayanan public berbasis teknologi informasi.
Tujuan misi ini adalah penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan
efisien, memantapkan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian,
evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas manajemen
keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan public yang prima di
segala bidang dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat dan
mengembangkan manajemen pemerintan daerah berbasis teknologi informasi untuk
Renja Bappeda Tahun 2017 20
mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta
mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah. Program Aksi
yang dilakuakan adalah sebagai berikut:
1. Penataan serta peningkatan peran kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan
efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi suber daya manusia aparatur Pemerintah
Kabupaten Blitar;
3. Memaksimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah melalui
penerapan prinsip “the right man on the right place”
4. Pengembangan sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis teknologi
informasi;
5. Peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk
pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsi transparasi akuntabilitas,
dan profesionalisme;
6. Penetapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi
dan pengawasan pembangunan daerah;
7. Mewujudkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
melalui perencanaan dan penganggaran terpadu;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi
pada kepuasan masyarakat.
Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi
masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan
keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM,
ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan
sektor pariwisata serta pemanfaatan suber daya alam dengan
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan misi ini adalah
Meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga mampu mandiri dan memiliki daya
saing, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Kabupaten Blitar menuju
persaingan global, mendorong pengembangan standarisasi produk barang dan jasa
untuk meningkatkan daya saing, menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing
sektor pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM) yang ada di
Kabupaten Blitar, mengembangakn ekonomi kreatif, menumbuhkembangkan jiwa
wirausaha, penguatan sektor pariwisata yang sesuai dengan potensi lokal Kabupaten
Renja Bappeda Tahun 2017 21
Blitar, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup. Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan
berkelanjutan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha;
2. Penyediaan tenaga kerja terampil dan professional melalui penyetaraan kualitas
standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar sertifikasi internasional
dalam era global;
3. Pengembangan iklim usaha secara sehat serta melindungi konsumen;
4. Pengembangan sektor pertanian, koprasi, usaha mikro, kecil dan menengah
(KUMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan
berdaya saing;
5. Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta
potensi sumber daya alam;
6. Pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi lokal untuk menunjang
kepariwisataan daerah;
7. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup.
Misi VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan
perdesaan melalui optimalisasi penyelengaraan pemerintahan desa,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
desa. Tujian misi ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan desa
melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan masyarakat desa,
meningkatkan kuantitas aparatur desa dan kelembagaan masyarakat desa,
meningkatkan kuantitas dan kualitas pembanguanan, baik fisik maupun non fisik yang
berbasis pendekatan desa dan kawaasan pedesaan, mengembangjan peran aktif
lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
untuk mewujudkan pembangunan desa secara partisipatif. Program Aksi yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
2. Penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah;
Renja Bappeda Tahun 2017 22
4. Fasilitas pengembangan manajemen pemerintahan desa didukung dengan sistem
informasi desa;
5. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif
masyarakat dalam pembangunan desa.
Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar 2017
Tema dalam RKPD Kabupaten Blitar tahun 2017 adalah “ Percepatan kecukupan
sarana prasarana, sistem, dan infrastruktur ekonomi berbasis potensi unggulan
Kabupaten Blitar (Pariwisata dan Pertanian) dengan prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Blitar tahun 2016 ditetapkan sebagi berikut:
1. Final, Penataan Sarana Aparatur dan Sistem Pendukung Pemerintahan
Penataan sarana aparatur dan sistem pendukung penerintahan ditetapkan
sebagai prioritas dengan mempertimbangkan bahwa Sumber Daya aparatur memiliki
peranan yang sangat penting sebagai aktor pemerintah daerah yang nantinya akan
mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya penataan
sarana dan sistem pedukung yang dibutuhka oleh Sumber daya aparatu sebagai
penunjang pelaksanaan pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas dan
kompetensi Sumber daya aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih, bebas dari kkn sebagaimana implementasi UU no. 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun prioritas penataan sarana aparatur dan
sistem pendukung pemerintahan dapat diarahkan dengan fokus pembangunan,
antara lain:
a. Peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Desa melalui pelatihan
penguru BUMDesa
b. Sosialisasi manajemen masjid
c. Pelatihan untuk PKK
d. Adanya bimbingan teknis untuk perangkat dan tokoh masyarakat tentang
aplikasi UU Desa
e. Kajian tentang pengembangan sistem teknologi informasi sebagai daya dukung
sistem perdagangan online di Kabupaten Blitar.
2. Infrastruktur perekonomian yang berpihak terhadap pertanian dan pariwisata
berdasarkan analisis atau telaah secara mendalam atas apa yang menjadi
penekanan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, RPJPD Kabupaten Blitar
tahun 2005-2025, dan RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016, pembangunan ekonomi
Renja Bappeda Tahun 2017 23
dan infrastruktur secara garis besar ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis
dan bahkan mendapatkan proporsi yang lebih dibandingkan arah strategi lainya.
Pembangunan ekonomi dalam prioritas ini disandingakan dengan pembangunan
infrastruktur dengan logika berfikir bahwa pembangunan ekonomi baik dengan
orientasi pertumbuhan maupun pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan
masyarakay Kabupaten Blitar membutuhkan dukunhan infrastruktur. Dengan
demikian jenis infrastruktur yang dimaksud dalam prioritas ini adalah pembangunan
infrastruktur yang mampu digunakan untuk akselerasi pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi Kabupaten Blitar. Infrastruktur perekonomian lebih
ditekankan terhadap sektor pertanian dan pariwisata Kabupaten Blitar. Hal ini
karena kondisi geografis Kabupaten Blitar yang sebagian besar adalah lahan
pertanian dan potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata.
Berdasarkan hal ini, maka prioritas pembangunan infrastruktur perekonomian yang
berpihak terhadap pertanian dan pariwisata dapat dilaksanakan dengan fokus
pembangunan sebagai beriku:
a. Pemeliharaan dan pembangunan salur irigasi
b. Pengaspalan jalan dan rehap jabatan
c. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat
d. Pelestarian Mata Air Sumber Ande-Ande
3. Pembangunan infrastruktur besar berbasis kawasan dan pusat pertumbuhan baru
Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat
proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting
sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat
bahwa gerak laju dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari
ketersediaan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur besar di kawasan dan
pusat pertumbuhan baru menjadi hal yang penting karena kawasan dan pusat
pertumbuhan baru menjadi titik-titik strategis dalam pengembangan ekonomi
dalam suatu daerah. Adapun prioritas pembangunan infrastruktur besar berbasis
kawasan dan pusat pertumbuhan baru dapat dilaksanakan dengan fokus
pembangunan, antara lain:
a. Pelebaran jalan aspal
b. Pembangunan drainase
c. Pembangunan saluran pengaman badan jalan
Renja Bappeda Tahun 2017 24
d. Perawatan dan pemeliharaan jalan
e. Perbaikan jalan
f. Rabat jalan lingkungan
4. Pemantaban pemberian layanan dasar umum dan pemerintahan.
Keberadaan pemerintah dengan semua penyelenggaraan urusan
pemerintahan pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Pelayanan publik dalam hal ini didefinisikan sebagai aktivitas
pemerintah dalam pemenuhan kebutan masyarakat melalui penyediaan barang
dan jasa. Proses penyelenggaraan pelayanan publik merupakan ranah kebijakan,
program, dan kegiatan yang menginteraksikan pemerintah dengan masyarakat.
Alokasi dana pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,
fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem
jaminal sosial. Prioritas pemantaban pemberian layanan dasar umum dan
pemerintahan diarahkan pada fokus pembangunan, sebagai berikut:
a. Pemberian Bantuan Sosial di tempat ibadah dan kelompok lansia
b. Bantuan hibah dalam pembangunan sekolah
c. Pelatihan keterampilan bagi anak putus sekolah
d. Pemberian bantuan rehab pembangunan masjid
e. Perbaikan gedung pusat kesehatan desa
f. Pemberian bantuan sarana dan prasarana sekolah
5. Intensifikasi potensi pariwisata ununggulan dan penggunaan teknologi pertanian
intensifikasi diartikan sebagai usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara
meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktifitas faktor-faktor
produksi yang telah ada. Intensifikasi dalam hal ini lebih ditekankan pada sektor
pariwisata dan pertanian. Potensi pariwisata unggulan lebih berkembang pada
pariwisata daerah yang berbasis seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya
alam. Teknologi pertanian lebih mengarah ke peralatan bantu pertanian yang
lebih canggih. Adapun prioritas intensifikasi potensi pariwisata unuggulan dan
penggunaan teknologi pertanian diarahkan pada fokus pembangunan sebagai
berikut:
a. Pemberian bantuan dana kesenian dan kelompok sholawat
Renja Bappeda Tahun 2017 25
b. Pengadaan pameran promosi produk unggulan
c. Pelatihan budidaya ternak
d. Pemberian bantuan bagi komunitas pelestarian sumber daya air
e. Pengadaan alat-alat pertanian dan kerajinan
f. Pelatihan kelompok tani
g. Pengadaan bibit tanaman holtikultural
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari
kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan,
terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang
direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Namun, tidak ada usulan program
dan kegiatan masyarakat terhadap Bappeda Kabupaten Blitar.
Renja Bappeda Tahun 2017 26
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan
pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan
pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus
mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2017, Tema
Pembangunan Nasional adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan
Antar Wilayah”.
Sedangkan 9 agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri dari:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Renja Bappeda Tahun 2017 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Kabupaten Blitar pada
tahun 2017 sebanyak 11 program dan 74 kegiatan yang sebagian besar bersumber dari
dana APBD II senilai Rp. 11,896,000,000,- Rincian kegiatan dimaksud sebagaimana
tabel berikut :
Renja Bappeda Tahun 2017 28
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan dan
Peningkatan Administrasi
Perkantoran
Tercukupinya kebutuhan
administrasi perkantoran
Sekretaris 95% Rp. 650.000.000 APBD II
95% Rp. 675.000.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan peralatan kantor untuk menunjang sarana dan prasarana aparatur
Sekretaris 95% Rp. 275.000.000 APBD II
95% Rp. 300.000.000
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional kantor
Sekretaris 100% Rp. 200.000.000 APBD II
100% Rp. 200.000.000
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal Tercukupinya kebutuhan Bintek/Sosialisasi/ Kursus
Sekretaris 95% Rp. 40.000.000 APBD II
95% Rp. 50.000.000
2 Capacity building perencanaan
pembangunan
Peningkatan kapasitas pengetahuan dan skill
perencana
Sekretaris 90% Rp. 200.000.000 APBD II
90% Rp. 220.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 29
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
4. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 Peningkatan Pengembangan Sistem
Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan kinerja SKPD
Sekretaris 100% Rp. 6.000.000 APBD II
100% Rp. 7.000.000
2 Koordinasi penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
(LAKIP) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun
2017
Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 dan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015
Kabid
Pengend. Eva Data &
Statistik
100% Rp. 150.000.000 APBD
II
100% Rp. 160.000.000
5. Program
Pengembangan Data
/Informasi
1 Asistensi dan
Pendampingan
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Terlaksananya Asistensi
dan Pendampingan
Implementasi Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Kabid
Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 130.000.000 APBD
II
100% Rp. 140.000.000
2 Penyusunan dan Publikasi
Data Hasil Pembangunan Daerah
Publikasi Data Hasil
Pembangunan Daerah
Kabid
Pengend. Eva Data &
Statistik
3 publikasi Rp. 300.000.000 APBD II
4 publikasi Rp. 310.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 30
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
3 Pemeliharaan Database Pembangunan Daerah
Terpeliharanya Database pembangunan daerah
Kabid Pengend. Eva Data & Statistik
12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 200.000.000
4 Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Publikasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Kabid. Litbang
6 bidang Rp. 150.000.000 APBD II
6 bidang Rp. 160.000.000
5 Penyusunan dan Seminar Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Blitar
Terlaksananya penyusunan dan seminar hasil pembangunan Kabupaten Blitar
Sekretaris 100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Fasilitasi peningkatan kinerja Badan koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Blitar
Meningkatnya kegiatan DRD dalam mengidentifikasi potensi desa wisata beserta fasilitas pendukungnya di Kab. Blitar
Kabid Praswil
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
2 Fasilitasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD)
Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan DRD
Kabid Ekonomi
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Tersusunnya Ranwal RKPD Tahun 2018 sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2017
Sekretaris 100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 100.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 31
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
2 Fasilitasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Dana Transfer ke Daerah Tahun 2017
Terfasilitasinya pelaksanaan dan pelaporan Dana Transfer ke Daerah
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
12 bulan Rp. 140.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 150.000.000
3 Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2017
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan RKPD Di Kabupaten Blitar
Sekretaris 100% Rp. 120.000.000 APBD II
100% Rp. 130.000.000
4 Penyelanggaraan Musrenbang RPJMD
Terselenggaranya Musrenbang RPJMD
Sekretaris 90% Rp. 300.000.000 APBD II
- -
5 Penyelanggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017
Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2017
Sekretaris 90% Rp. 300.000.000 APBD II
100% Rp. 310.000.000
6 Penyusunan RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Dokumen RKPD-P Tahun 2017 dan RKPD tahun 2017
Sekretaris 100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 175.000.000
7 Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021
Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2017-2021
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 340.000.000 APBD II
- -
8 Fasilitasi Penetapan Perda RPJMD
Terlaksananya fasilitasi penetapan Perda RPJMD
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 50.000.000 APBD II
- -
Renja Bappeda Tahun 2017 32
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
9 Pelaksanaan Sosialisasi Perda RPJMD
Terlaksananya sosialisasi Perda RPJMD
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
90% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
10 Fasilitasi Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan tahun 2017
Terfasilitasinya kegiatan kegiatan pengendalian dan pelaporan
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
12 bulan Rp. 100.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 110.000.000
11 Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program
Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pengendalian dan pelaporan (rapat-rapat koordinasi luar daerah)
Sekretaris 12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 160.000.000
12 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan
Sekretaris 40 SKPD Rp. 150.000.000 APBD II
- -
13 Penyusunan dan Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017
Tersusunnya Penetapan KUPA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2017
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
2 Dokumen Rp. 120.000.000 APBD II
2 Dokumen Rp. 130.000.000
14 Penyusunan dan Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017
Tersusunnya Penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2017
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
2 Dokumen Rp. 230.000.000 APBD II
2 Dokumen Rp. 240.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 33
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
15 Penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015
Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
100% Rp. 130.000.000 APBD II
100% Rp. 140.000.000
16 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017
Tersusunnya Tapkin SKPD yang sesuai dengan Peraturan Perundangan
Kabid Pengend.
Eva Data & Statistik
40 SKPD Rp. 75.000.000 APBD II
40 SKPD Rp. 85.000.000
17 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Ranperda Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Perda
Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris 100% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
18 Sosialisasi Perda Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Perda
Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris 100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
8 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APP (Anti Poverty Program).
Dokumen pelaporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan APP di Kab.Blitar
Kabid Ekonomi
100% Rp. 140.000.000 APBD I dan APBD
II
100% Rp. 150.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 34
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
2 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Nglegok
Terpantaunya pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dari berbagai unsur (pemerintah, swasta dan masyarakat) serta sumber dana
Kec. Nglegok
Kab. Blitar
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 150.000.000
3 Fasilitasi,Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kecamatan Kanigoro
Terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Kanigoro
Kec. Kanigoro
Kab. Blitar
100% Rp. 175.000.000 APBD II
100% Rp. 175.000.000
4 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Bidang Perekonomian
Terfasilitasinya pelaksanaan program/kegiatan di bidang perekonomian.
Kabid Ekonomi
12 bulan Rp. 185.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 190.000.000
5 Workshop Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata di Kab. Blitar
Terwujudnya SDM Perangkat Desa/Pelaku usaha Individu guna menggali Potensi kepariwisataan yang ada didesa
Kabid Ekonomi
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
6 Pengembangan Technopark Atsiri di Kabupaten Blitar
Dokumen Laporan Pengembangan Produk Industri Atsiri di Kab.Blitar
Kabid Ekonomi
100% Rp. 200.000.000 APBD II
100% Rp. 250.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 35
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
7 Kajian Penyusunan Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah
Tersusunnya dokumen Product Branding dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Memperkuat Daya Saing Daerah
Kabid Ekonomi
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
8 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen RPIJM Kawasan Agropolitan
Kabid Ekonomi
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
9 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020
Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar 2017-2020
Kabid Ekonomi
100% Rp. 175.000.000 APBD II
- -
9 Program Perencanaan Sosial Dan Budaya
1 Fasilitasi dan Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD
(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev Program Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kinerja TKPKD, (b) Tersusun dan tersampaikannya laporan tahunan TKPKD ke TNP2K.
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 200.000.000,00 APBD II
12 bulan Rp. 250.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 36
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
2 Fasilitasi dan monev percepatan pencapaian target kinerja (MDGs/SDGs) Kabupaten Blitar
(a) Terlaksananya Koordinasi, Monev MDGs, (b) Tersusun RAD MDGs/SDGs Kabupaten Blitar
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 175.000.000
3 Fasilitasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada Upaya Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Blitar
Terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan pada upaya penanggulangan kemiskinan di Kab Blitar.
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 175.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 200.000.000
4 Penyusunan data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017
Dokumen data terpilah gender dan anak Kab.Blitar Tahun 2017
Kabid Pemas
100% Rp. 90.000.000 APBD II
10 bulan Rp. 100.000.000
5 Penyelenggaraan Koordinasi, Monev Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Perkotaan (P2KKP Kota)
Terlaksananya Koordinasi, Monev Program P2KKP Kota
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 170.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 180.000.000
6 Fasilitasi Menuju Kabupaten Blitar Sehat
(1). Terlaksananya koordinasi menuju Kabupaten Blitar Sehat, (2). Berfungsinya tim Pembina Kabupaten/Kecamatan, serta Forum Kabupaten Sehat
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 250.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 300.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 37
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
7 Fasilitasi, Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan PUG menuju Kab. Blitar Layak Anak (KLA) Tahun 2017
(1). Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Blitar, (2). Terlaksananya pendampingan penyusunan PPRG di SKPD, (3). Terlaksananya fasilitasi menuju Kabupaten Layak Anak (KLA)
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 160.000.000
8 Fasilitasi Program Perencanaan Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017
Terlaksananya Koordinasi, dan Monev Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Tahun 2017
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 100.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 110.000.000
9 Workshop/pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)
Terlaksananya workshop/pelatihan konvensi hak anak
Kabid Pemas
100% Rp. 125.000.000 APBD II
100% Rp. 130.000.000
10 Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak
Tersusunnya dokumen analisis situasi ibu dan anak di Kabupaten Blitar
Kabid Pemas
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 100.000.000
11 Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa
Terlaksananya Fasilitasi dan Asistensi Perencanaan Pembangunan Desa
Kabid Pemas
12 bulan Rp. 175.000.000 APBD II
12 bulan Rp. 180.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 38
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
12 Pembuatan Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"
Tersusunnya serial Film Dokumenter:" Revolusi Mental Pemuda: Success Story Orang Blitar"
Kabid Pemas
100% Rp. 75.000.000 APBD II
100% Rp. 85.000.000
10 Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
1 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah
Kabid Praswil
12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 160.000.000
2 Penyusunan Review Rencana Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
Tersusunnya dokumen RPIJM sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan investasi infrastruktur
Kabid Praswil
100% Rp. 100.000.000 APBD II
- -
3 Review Telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya
Tersusunnya review telaah RTRW Kab.Blitar dengan RTRW Prov.,Kab/Kota sekitarnya
Kabid Praswil
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
4 Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017
Terlaksananya Sharing Program PKLSDA-BM Kab.Blitar 2017
Kabid Praswil
100% Rp. 150.000.000 APBD II
100% Rp. 160.000.000
5 Fasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2017
Terfasilitasi Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Kabid Praswil
12 Bulan Rp. 75.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 100.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 39
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
6 Fasilitasi dan Koordinasi Program Jalan Lintas Selatan (JLS)
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya Program Jalan Lintas Selatan (JLS)
Kabid Praswil
12 Bulan Rp. 100.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 110.000.000
7 Fasilitasi Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017
Terfasilitasinya Pelaksanaan Program TMMD Tahun 2017
Kabid Praswil
100% Rp. 100.000.000 APBD II
100% Rp. 110.000.000
8 Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)
Tersusunnya dokumen Masterplan Drainase Perkotaan (Kec. Garum, Nglegok dan Kademangan)
Kabid Praswil
100% Rp. 200.000.000 APBD II
100% Rp. 200.000.000
9 Penetapan Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar
Tersusunnya Kawasan Prioritas dalam rangka Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT) di Kabupaten Blitar
Kabid Praswil
100% Rp. 50.000.000 APBD II
- -
10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar
Kabid Praswil
100% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
11 Identifikasi Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh
Tersusunnya dokumen Informasi Data Spatial Dasar Kabupaten Blitar Berdasarkan Teknologi Penginderaan Jauh
Kabid Praswil
100% Rp. 200.000.000 APBD II
- -
Renja Bappeda Tahun 2017 40
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
11 Program Penelitian dan Pengembangan
1 Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen laporan Kajian Peluang Pengembangan Jejaring Usaha Skala Mikro Melalui BUMDes Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
2 Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten Tahun 2017
Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Inovasi Daerah Bidang Teknologi, Sosial dan Budaya Tingkat Kabupaten
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 250.000.000 APBD II
- -
3 Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengembangan Konsep Strategi Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 175.000.000 APBD II
- -
4 Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan Hutan Rakyat Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Hutan Di Kabupaten Blitar.
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 175.000.000 APBD II
- -
Renja Bappeda Tahun 2017 41
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
5 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan
Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan.
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
12 Bulan Rp. 150.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 160.000.000
6 Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar
Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Studi Tentang Sistem Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp 130.000.000 APBD II
- -
7 Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen Kajian Peningkatan Sistem Administrasi Pendukung dan Kearsipan yang Efektif dan Efisien Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
8 Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar
Tersusunnya dokumen Studi Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah Berbasis Pola Pangan Harapan Di Kabupaten Blitar
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
9 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar
Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Sistem Inovasi Daerah di Kab. Blitar.
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
12 Bulan Rp. 200.000.000 APBD II
12 Bulan Rp. 210.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 42
No
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
10 Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)
Tersusunnya dokumen Studi Percepatan Pembangunan Infrastuktur melalui Mekanisme Public Privat Partnership (PPP)
Kabid Penelitian
dan Pengemba
ngan
100% Rp. 150.000.000 APBD II
- -
JUMLAH KESELURUHAN Rp. 11.896.000.000 - - Rp. 8.607.000.000
Renja Bappeda Tahun 2017 43
BAB IV
PENUTUP
Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil
pembangunan yang akan dicapai tersebut bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain
itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung
oleh masyarakat. Dengan demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak
program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 ini
merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Blitar 2016 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target
dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2017. Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Blitar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan
fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk
mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana Kerja ini disusun disamping
sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2017, juga sebagai upaya
untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan
khususnya dari Bappeda, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perecanaan tersebut
dilaksanakan.
Adanya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran
dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta
berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan
SKPD yang membidangi fungsi lain. Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Renja Bappeda Tahun 2017 44