Persoalan Logistik di Indonesia

Aviliani

25 September 2014

Kerangka Konektivitas Nasional

2

Sumber: MP3EI, 2011

Sumber: Sislognas

Kunci Pendorong Sistem Logistik Nasional

3

Blueprint Sislognas dan Kerangka Implementasi MP3EI

4

Sumber: Sislognas

Jaringan Sistem Logistik Nasional

5

Sumber: Sislognas

Kondisi Umum Logistik Nasional

6

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian, 2012

Masalah Logistik Nasional

• Tujuh masalah logistik di Indonesia adalah:

1. Masalah komoditas

• komoditas penggerak utama (key commodity factor) sebagai penggerak aktivitas logistik belum terkoordinasi secara efektif, belum adanya fokus komoditas yang ditetapkan sebagai komitmen nasional, dan belum optimalnya volume perdagangan ekspor dan impor.

2. Infrastruktur

• Belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

• Penyebabnya: belum adanya pelabuhan penghubung, belum dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien, serta belum efektifnya intermodal transportasi dan interkoneksi antara infrastruktur pelabuhan, pergudangan, transportasi dan wilayah hinterland,

• Banyaknya pelabuhan yang mengalami pendangkalan seperti Pelabuhan Belawan di Medan (pintu utama pelabuhan Indonesia dari kawasan Indonesia di bagian barat). Akibatnya, antian semakin lama sehingga menambah biaya logistik.

• Infrastruktur menuju pelabuhan juga buruk. Misalnya jalan menuju pelabuhan Tanjung Priok Jakarta yang setiap hari selalu macet.

7

Peringkat Indonesia untuk Infrastruktur

Menurut Komponen Versi WEF, 2012-2013

No Komponen Peringkat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kualitas infrastruktur secara keseluruhan

Kualitas jalan

Kualitas infrastruktur jalan kereta api

Kualitas infrastruktur pelabuhan

Kualitas infrastruktur transportasi udara

Ketersediaan tempat duduk pesawat terbang

Kualitas listrik

Pembelian/pendaftaran telefon seluler/100 penduduk

Jalur telefon tetap/100 penduduk

92

90

51

104

89

20

93

90

78

Sumber: WEF (2012).

Dari 144 negara yang disurvei WEF, kualitas infrastruktur

utama seperti jalan, pelabuhan, dan listrik masih

diperingkat bawah.

Persentase Pelaku Usaha yang menyatakan Kualitas Infrastruktur Buruk

Sumber : KPPOD, 2012

3. Pelaku dan penyedia jasa logistik

• masih berdaya saing rendah karena terbatasnya jaringan

bisnis pelaku dan penyedia jasa logistik lokal sehingga

pelaku multinasional lebih dominan dan terbatasnya kualitas

dan kemampuan Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Nasional.

• Kapal yang sudah tua (biaya perawatan semakin mahal dan

dibebankan kepada biaya logistik) dan tidak memadai lagi

sehingga tidak efisien. Belum lagi masalah penyusutan

barang selama perjalanan.

4. Sumber Daya Manusia

• Persoalan yang mengemuka pada pelaku dan penyedia jasa

logistik terutama pada kualitas SDM serta kompetensinya,

manajemen, minim pelatihan sehingga daya saing rendah.

5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

• Belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan jaringan

yang handal, masih terbatasnya jangkauan jaringan

pelayanan non seluler, dan masih terbiasanya menggunakan

sistem manual (paper based system) dalam transaksi logistik

10

6. Regulasi

• Kebijakan logistik nasional masih parsial dan tersebar di beberapa

kementerian sehingga sulit untuk merumuskan kebijakan yang

efektif, efisien, dan dapat terimplementasi.

7. Kelembagaan

• Buruknya sistem kelembagaan yang ada, misalnya tergambar dari

sulitnya koordinasi lintas sektoral serta alpanya kelembagaan yang

mengawal pelaksanaan pengembangan logistik nasional.

• Masalah lainnya adalah maraknya mark up anggaran, yang

berujung pada korupsi.

• Logistik merupakan intergasi beberapa komponen sehingga harus

ada suatu lembaga khusus yang menanganinya. Beberapa

komponen yang dimaksud adalah: transportasi, warehousing,

distribusi dan usaha perdagangan.

• Pilihan yang muncul adalah membentuk kementerian khusus atau

lembaga khusus.

• Masalah logistik di Thailand langsung ditangani oleh perdana

menteri. Kondisi yang serupa juga terjadi di Korea Selatan dimana

urusan logistik diberikan kepada menteri tersendiri.

11

Masalah Memulai Bisnis di Indonesia

12

Sumber: WEF, 2012

• Beberapa masalah lainnya yang membebani pengusaha terkait dengan logistik adalah:

– Jembatan timbang yang tidak transparan, biaya sogor, banyak

pungutan liar, biaya premanisme, hingga retribusi liar.

– One way tracking. Angkutan hanya mengangkut barang ketika

proses pengiriman dan saat kembali dalam kondisi kosong. Hal

ini sangat tidak efisien. Inilah yang menyebabkan harga

pengiriman barang ke Medan lebih mahal dibanding ke

Singapura (Mansyrur, 2011).

– Masalah kredit kendaraan yang sangat sulit, sehingga

pengusaha biasanya menggunakan dana pribadi yang relatif

terbatas.

13

• Pemerintah Mengeluarkan Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

– Beberapa hal yang berpengaruh terhadap efektifitas regulasi

tersebut adalah:

• Perlu adanya integrasi antara pemangku kebijakan sebagai

pihak yang berperan dalam merumuskan langkah-langkah strategis sistem logistik nasional. Misalnya Kemenko dan

Perhubungan.

• Perlu melibatkan peran serta pemerintah daerah. Daerah

harus turut dalam menyukseskan sistem logistik karena akan

berpengaruh besar terhadap distribusi barang dan jasa.

• Melibatkan stakeholder lainnya seperti BUMN, pengusaha, dan kepolisian.

14

Alokasi Kredit Sektor Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi = 7,22%

15

Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Realisasi PMA dan PMDN

16

Belanja Pemerintah Menurut Fungsi

Fungsi ekonomi memeroleh anggaran 8,7 persen dari total anggaran menurut fungsi.

Subfungsi telekomunikasi mengambil porsi nyaris 0 persen pada 2014, dengan anggara

Rp2,4 triliun.

Belanja Pemerintah

Sumber: Kemenkeu, 2014, diolah

Logistik dalam RAPBN 2015

• Sasaran yang akan dicapai pada isu strategis peningkatan efisiensi

sistem logistik dan distribusi antara lain:

– Menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB menjadi

sebesar 23,6 persen pada tahun 2015.

– Menurunkan dwelling time menjadi 6 hari;

– Terjaganya stabilitas harga, khususnya kebutuhan pokok,

antarwilayah dan antarwaktu,.

– Beberapa hal yang akan dilakukan adalah: (i) peningkatan

efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis; dan (ii)

penurunan waktu dan biaya logistik pelabuhan.

18

8 Fokus Pembenahan Logistik Nasional

• Pada Indonesian Summit Logistic (ISL) disimpulkan delapan fokus pembenahan logistik nasional:

1. 25 pelabuhan laut yang merupakan pintu gerbang utama perdagangan harus dibenahi, termasuk pengembangan pelabuhan udara di setiap provinsi Indonesia dan terminal kargo di stasiun-stasiun kereta api.

2. Perlu penyelarasan atau harmonisasi yang berhubungan dengan operasional angkatan laut, darat, dan udara.

3. Perlu dicegah terjadinya stagnasi terhadap pergerakan arus barang.

4. Perlu dilaksanakan penerapan pelaksanaan 24 jam/hari di seluruh pelabuhan nasional.

5. Perlu penerapan secara penuh National Single Window (NSW) terutama untuk Cargo Release System.

6. Harus ada percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok, North Kalibaru dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015.

7. Perlu percepatan penyelesaian Jakarta Outer Ring Road (JORR) dari daerah industri ke Tanjung Priok.

8. Perlu segera dibentuk Dewan Logistik Nasional sebagai instrumen yang memantau dan mengawasi pergerakan arus barang baik angkutan laut, darat, dan udara.

19

Sumber: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/1795669/inilah-8-permasalahan-logistik-nasional#.VB--

whY4rkc

Indikator Penyusun Logistic Performance Index

20

(1) kepabeanan (custom),

(2) infrastruktur (infrastructure),

(3) kemudahan mengatur pengapalan internasional (international shipment),

(4) kompetensi (competence) logistik dari pelaku dan penyedia jasa lokal,

(5) pelacakan (tracking dan tracing),

(6) biaya logistik dalam negeri (domestic logistics cost),

(7) waktu antar (delivery timelines).

Biaya Logistik di Indonesia

• Biaya logistik sekitar Rp 1.820 Triliun yang terdiri dari biaya penyimpanan sebesar Rp 546 Triliun, biaya transportasi sebesar Rp 1.092 Triliun, dan biaya administrasi sebesar Rp 182 Triliun (Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, LP3EI) Kadin).

• Tingkat Pertumbuhan sektor jasa logistik diperkirakan mencapai sekitar 14%/tahun. Biaya Logistik nasional mencapai 23,6% dari PDB (2013) dan 14% terhadap biaya produksi. Biaya Logistik menghabiskan 14,08% dari total biaya produksi (2012) [Sumber: http://www.ilfa.or.id/images/Laporan_Pelaksanaan_MUNAS_V_ALFI.pdf]

21

Indonesia 26,4% (2013) pada

2015 baru 15,65%

Malaysia 15%

Korsel 16,3% Jepang

10,6% USA 9,9% Rata2

Eropa 8-11%

Terhadap PDB

Perbandingan Waktu Bongkar Muat (Dwilling Time)

22

Tanjung Priok 8-8,7 hari Sing

1,5 hari

Hongkong 2 hari

Perancis 3 hari

Los Angeles

(USA) 4 hari

Australia 3 hari

Port Klang (Malaysia)

4 hari

Leam Chabang (Thailand

5 hari

Tanjung Priok menjadi pelabuhan yang paling lama waktu bongkar muatnya,

mencapai 8-8,7 hari. Pemerintah menargetkan pada 2015 menjadi 4 hingga 6

hari.

http://economy.okezone.com/read/2013/07/08/320/833751/posisi-dwelling-time-tanjung-priok-paling-buncit

Perbandingan Biaya Logistik Beberapa Pelabuhan

15.32

13.67

15.61

11.70

14.08

4.88

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

Jabotabek

Surabaya

Medan

Makassar

Indonesia (Avg)

Japan

Logistics Costs 15.32 13.67 15.61 11.70 14.08 4.88

Jabotabek Surabaya Medan MakassarIndonesia

(Avg)Japan

Indonesia 14,08% dari total nilai penjualan secara rata-rata,

Jepang hanya 4,88%.

Logistic Performance Index

24

Rincian Peringkat Logistic Performance Index, 2012

Sumber: World Bank, 2012

Dengan peringkat LPI yang membaik dari tahun sebelumnya di,

menunjukkan perbaikan, hanya perbaikan masih pada domain swasta,

tidak pada domain pemerintah (a dan b).

Domain pemerintah (customs & infrastructure quality) seyogyanya

ditempatkan sebagai prioritas utama perbaikan sistem logistik di

Indonesia.

Sebagian Besar Distribusi Barang Melalui Darat

26

Angkutan Jalan 2,514,150

Angkutan Kereta Api 17,415

Angkutan Penyeberangan 27,400

Angkutan Laut 194,810

Angkutan Udara 1,370

Angkutan Sungai

280

91,25%

0,63%

7,07%

0,01%

0,05%

0,99%

Penggunaan angkutan

laut, sungai dan udara

masih di bahwa 8 persen.

Biaya Logistik terhadap PDB 2000 dan 2005

27

Sumber: Mulyadi, 2010

Sekian dan Terima Kasih

28