“MENIMBANG KEBIJAKAN PPN BERKEADILAN” · Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) •Objek pengenaan adalah konsumsi di dalam daerah pabean. Dikenakan Atas Konsumsi •Melekat

Center for IndonesiaTaxation Analysis

1

“MENIMBANG KEBIJAKAN PPN

BERKEADILAN”Yustinus Prastowo

Executive Director, Center for Indonesia Taxation Analysis Jakarta, 30 Januari 2019

WAPU PPN>> BUMN>> RS PEMERINTAH>> dll


Tax Policy

(Clarity and Fairness)

Taxpayers Tax

Authority

Tax

Intermediaries

Tax Revenue

Trust

Tax Law

(Certainty and

Consistency)

Tax

Administration

(Simplicity and

Transparency)

TAX ECOSYSTEM


Kondisi Ekonomi Makro dan Penerimaan Perpajakan

Quo Vadis Pajak Pertambahan Nilai

Penerapan Kebijakan Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai(PPN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Wajib Pungut PPN

• Dampak WAPU PPN atas Intercompany Transaction

Simpulan & Rekomendasi

3

Pokok Bahasan


4

Kondisi Penerimaan Perpajakan

Center for IndonesiaTaxation Analysis Sumber: Kemenkeu

Pajak Kita Menolong Sesama….Menopang anggaran kesehatan,

terutama BPJS Kesehatan….


Kinerja Perpajakan Indonesia: tumbuh namun melandai….

Namun, Coverage Ratio Masih Rendah

534,529577,385

661

763

885

995,2

1072,4

1294,21355

1283,6

1424

1577,5

571 545628

743836

921985

1060 1105,81 1151,1

1315,9

106,82%

94,39% 95,01%97,38%

94,46%92,54% 91,85%

81,90% 81,60%

89,68%92,41%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 APBN 2019

Target Realisasi % capaian

Penerimaan Pajak s.d. akhir 2018 mencapai

Rp1315,9 T atau 92,4% dariTarget…

Kontribusi perpajakan terus meningkat menjadi 83,1% di 2019 (2014: 73,97%)

Triliun rupiah

1521,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 APBN

2019

Penerimaan Perpajakan PNBP Hibah

PPh non migas;

686,8

PPh migas; 64,7

PPN dan PPnBM;

538,2

PBB; 19,4

Pajak Lainnya; 6,8Rincian penerimaan pajak 2018 (Rp Triliun)


7

Quo Vadis Pajak Pertambahan Nilai


Kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak selama 10 tahun terakhirberkisar antara 39%-40%...

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

20082009

20102011

20122013

20142015

20162017

2018APBN

2019

36,6% 35,4%36,7% 37,3%

40,3% 41,7% 41,5% 39,9% 37,2%41,7% 40,9% 41,5%

PPh non migas PPh migas PPN dan PPnBM PBB Pajak Lainnya

PPh non

migas; 686,8

PPh migas;

64,7

PPN dan

PPnBM;

538,2

PBB; 19,4Pajak Lainnya;

6,8

Rincian realisasi penerimaan pajak

2018 (Rp triliun)

Sumber: DJP


9

Pertumbuhan Penerimaan PPN Secara Global

24

9

26

20

12

0

5

10

15

20

25

30

35

1965 1975 1985 1995 2005 2010 2014 2015Personal income tax Corporate income tax

Social security contributions VAT

Taxes on specific goods and services

Grafik: Struktur Penerimaan Pajak di Negara OECD (Persen)

Trend dunia menunjukkan

bahwa PPN (VAT/GST)

memegang peranan besar

sebagai penunjang

penerimaan.

Terjadi pergeseran

(shifting) titik berat

sumber penerimaan

negara, dari PPh ke PPN di

berbagai negara.

Banyak ekonom

menyarankan pajak atas

konsumsi sebagai solusi

mendasar untuk masalah

terkait dengan PPh.

Sumber: Kawakami, Naotaka. 2002. on Japanese Economy and Business Columbia Business School.


10

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

• Objek pengenaan adalah konsumsi didalam daerah pabean.

Dikenakan Atas Konsumsi

• Melekat kepada objek yang dikenai pajak.

Objektif

• Secara riil dapat dialihkan, sehinggaterdapat pihak penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul bebanpajak.

Tidak Langsung

• Dikenakan di setiap rantai produksi.

Multistage

• Dikenal adanya PPN Keluaran dan PPN Masukan yang didukung faktur pajak.

Metode Kredit

• Tidak mempengaruhi pola konsumsi wajibpajak.

Netral

• Pajak atas konsumsi tidak akandikenakan dua kali.

Menghindari Pajak Berganda


11

Threshold danTarif PPN di Berbagai NegaraNegara Nama Pajak Tahun Adopsi Rate Threshold

Argentina VAT 21, 10.5, 27 perusahaan --> mulai aktivitas, individu --> barang

300,000Ars, jasa 200,000Ars

Australia GST 2000 10% A$75,000 (A$150,000 untuk badan nirlaba)

Kanada GST 1997 5% C$30,000

China VAT 1994 17% 93%/4%/6%/13%) barang --> RMB 2,000 ke 5,000, jasa --> 1500 ke

3000, lebih ke local tax offices.

Perancis VAT 1954 19,6% (2.1%/5.5%) registration --> n/a, distance selling 100,000 Euro,

intra-community acquisitions 10,000 Euro (dengan

aturan khusus)

India VAT 2005 12,5 (others) 500,000 INR

Jepang Consumption Tax 1989 5% 10 Juta Yen dari transaksi kena pajak

Korea Selatan VAT 1977 10% n/a (kecuali untuk pemajakan yang

disederhanakan/simplified)

Singapura GST 1994 7% registration --> S$1juta

Thailand VAT 1992 10% penghasilan tahunan of THB 1,800,000

United

Kingdom

VAT 1973 20% (sekarang 17,5%,

reduced rate 5%)

registration £70,000 (efektif sejak 1 April 2010),

deregistration £68,000 (efektif sejak 1 April 2010),

distanceselling £70,000, intra-community £70,000

(efektif sejak 1 April 2010)

Vietnam VAT 1999 10% (5%) n/a

Salah satu desain terpentingdalam merancang PPN adalah

penentuan level/batasan threshold

sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Menentukan besaran threshold

tidaklah mudah.

Setiap negara memiliki karakteristik

dan permasalahannya yang berbeda-

beda, sehingga tidak ada aturan ”one-

size-fit-all”.


12

Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tax Incentives–Vito Tanzi

DeductionsExemptions

Rate Relief

Tax Deferrals

Tax Credits

Fasilitas / Insentif PPN

Pengecualian PPN

(Pasal (4A)

Zero Rated (0%) –

(pasal 7 ayat 2)

Pengurangan Tarif (Pasal 7 ayat 3)

PPN Tidak Dipungut (Pasal

16B ayat 2)

PPN Dibebaskan (Pasal 16B ayat 3)

Fasilitas PPN(sesuai dengan Ketentuan UU

No. 8 / 1983 sttd UU No.

42/2009)


13

FASILITAS PPNPs. 16B ayat (1)

PAJAK TERUTANG

TDK DIPUNGUTDIBEBASKAN DARI

PENGENAAN PAJAK

1. Kegiatan di kawasan/tempat tertentu di

dlm daerah Pabean

2. Penyer. BKP Berwujud /JKP tertentu

3. Impor BKP tertentu

4. Pemanfaatan BKP tdk berwujud atau JKP

tertentu dari luar, di dlm Daerah Pabean

Barang Tidak Dikenai PPNPasal 4A Ayat (2) UU PPN

• Minyak, gas, batubara, panas bumi, bijih logam danmineral batuan.

Hasil pertambangan dan pengeboranyang diambil langsung dari sumbernya.

• Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah – buahan, dan sayur – sayuran.

Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masayarakat banyak.

Hidangan yang disajikan di hotel danrestoran atau oleh katering.

Uang, emas batangan, dan suratberharga.



14


Jasa Tidak Dikenai PPN (Pasal 4A Ayat (3) UU PPN)

Jasa MedikJasa

PelayananSosial

JasaKeagamaan

JasaPendidikan

Jasa Kesenian

JasaPenyiaranNon Iklan

Jasa AngkutanUmum

JasaPerhotelan

Jasa KateringJasa

Keuangan

Jasa AsuransiJasa LayananPemerintah

Jasa WeselJasa Surat

BerperangkoJasa TeleponUmum Koin

Jasa TempatParkir

Jasa TenagaKerja


15

Perbandingan Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Berbagai Negara

No Negara Deskripsi Barang Kebutuhan Pokok Fasilitas PPN

1 ThailandPenjualan dan impor produk pertanian yang belum diproses dan barang-barang terkait seperti pupuk ,

pakan ternak , pestisida , dllPembebasan

2 Malaysia Buah – buahan dan sayuran dan berbagai jenis kacang – kacangan Pembebasan

3 VietnamProduk budidaya , peternakan dan perikanan atau nelayan yang belum diolah menjadi produk lain atau

yang hanya telah semi- diproses oleh bisnisPembebasan

4 India Barang kebutuhan pangan (Basic Food) Pembebasan

5 MorokoSemua bahan pangan dasar seperti Sereals, roti, susu , ikan, daging, buah - buahan dan sayur - sayuran

dan Barang hasil pertanianPembebasan

6 Ghana Barang kebutuhan pangan (Basic Food) yang diimpor Pembebasan

7United

KingdomBarang Kebutuhan Pokok yaitu Pangan (Basic Food), selain gula dan makanan berpemanis lainnya Zero Rating

8 Uganda Barang kebutuhan pangan (Basic Food), biji-bijian, pupuk. Zero Rating

9 MeksikoBarang kebutuhan pangan (Basic Food) selain yogurt dan jus buah, air minum, bahan pangan yang belum

diolah.Zero Rating

10 Afrika Selatan

Barang kebutuhan pangan (Basic Food), dibatasi sebanyak 19 barang, yakni : brown bread/ roti tepung

berserat tinggi, jangung kering, tepung jagung, beras jagung, tepung gandum, telur, buah, sayur-sayuran,

kacang/biji-bijian kering, kacang lentil, jagung, beras, sarden kaleng, minyak sayur/minyak goreng, susu,

cultured milk, susu bubuk dan susu bubuk campuran, kacang-kacangan dan tanaman kacang, yaitu,

kacang polong, kacang-kacangan dan kacang tanah.

Zero Rating


16

VAT Fraud - Jenis Kecurangan dalam PPN

Under-reported sales, Pedagang yang hanya melaporkan sebagian dari penjualannya, ataumemalsukan catatan dan akun agar dapat sesuai

Misclassification of commodities, Ketika pedagang melakukan penjualan dikenakan pajak(PPN) yang memiliki tarif berbeda, atau dikecualikan dari pajak, mereka mengurangi liabilitas mereka dengan membesar-besarkan proporsi penjualan pada kategori pajak yang lebih rendah.

Omission of self-deliveries, Barang atau jasa yang diproduksi oleh entitas bisnis dan dikonsumsi oleh pemilik atau karyawan, pada prinsipnya kena pajak, tetapi tidak dilaporkan.

Sumber: IMF Working Paper: VAT Fraud and Evasion (Michael Keen and Stephen Smith, 2007)


17

VAT Fraud - Jenis Kecurangan dalam PPN

Tax collected but not remitted, Hal ini dapat dimungkinkan baik melalui laporan keuanganpalsu, melalui rekayasa kerugian/kebangkrutan sebelum pajak dibayarkan, atau dengan cara lain.

Imported goods not brought into tax, Jika pajak tidak dikenakan di perbatasan (border), maka ada potensi keuntungan dari pembelian barang-barang impor tanpa pajak dan kemudian dijual kembali di pasar dalam negeri.

Credit claimed for VAT on purchases that are not creditable, Kredit pajak yang diklaimuntuk PPN atas pembelian yang tidak dapat dikreditkan

Sumber: IMF Working Paper: VAT Fraud and Evasion (Michael Keen and Stephen Smith, 2007)


18

Permasalahan Penerapan PPN di Indonesia

Aplikasi e-Faktur yang Masih Rumit

PenerapanDestination Principle pada Ekspor JKP

Faktur Pajak Fiktif

Percepatan Restitusi

Terdapat beberapa barangdan/atau jasa yang dikenai PPN

namun juga dikenai Pajak Daerah, sehingga butuh kepastian objek

pajak pusat dan daerah.

Lembaga keuangan dan bank jugamemberikan jasa lainnya untukmendukung dan memperlancar

kegiatan utamanya denganimbalan berupa pendapatan

nonbunga (fee based income).


19

Faktur Pajak Fiktif Masih Marak

Penerapan faktur pajak elektronik

(e-faktur) masih memiliki

kelemahan.

Tahun 2016-2017, jumlah kasus faktur

pajak fiktif mencapai 525 kasus dengan

potensi kerugian negara mencapai Rp

1,01 triliun.

• Masih maraknya kasus faktur pajak fiktif karena pengawasan yang lemah.

• Sistem pada e-faktur harus disempurnakan dengan sistem yang lebih komprehensif.

• Ditjen Pajak juga harus memperkuat kontrol saat registrasi.

• Perlu dilakukan pemeriksaan di lapangan secara periodik untuk memastikan kebenaran data di e-faktur

dengan kondisi riil yang terjadi di tempat pengusaha.

Telah ditemukan Sertifikat Elektronik

dari 1.049 Wajib Pajak (WP) yang

terindikasi sbg penerbit faktur pajak

tidak sah atau fiktif.

MENGAPA DEMIKIAN?


20

Perluasan Jenis Ekspor JKP yang

Mendapat FasilitasTarif PPN 0%

Berdasarkan PMK 70/2010 jo. PMK

30/2011, hanya terdapat tiga jenis JKP

yang atas ekspornya dikenakan PPN

dengan tarif 0%, yaitu: (i) jasa maklon;

(ii) jasa perbaikan dan perawatan

barang bergerak; serta (iii) jasa

konstruksi. Sementara itu, ekspor JKP

selain ketiga jenis jasa tersebut tetap

dikenakan PPN dengan tarif normal.

Indonesia menerapkan

Destination Principle

Pasal 7 ayat (2), Penjelasan

Umum, dan Penjelasan

Pasal 7 ayat (2) UU PPNImpor BKP dan JKP Ekspor BKP

Ekspor JKP

Terbatas pada 3

jenis ekspor JKP

Rencananya akan

diperluas


21

Putusan Mahkamah Konstitusi Memperluas Limitasi

Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN

Jenis barang yang tidak dikenai PPN –barang tertentu dalam kelompok barangkebutuhan pokok yang sangat dibutuhkanoleh rakyat banyak.

Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b –membatasi bahwa barang kebutuhan pokokyang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyakterdiri atas 11 jenis barang.

Kegagalan memahami jenis kebutuhanpokok yang dibutuhkan rakyat banyak dankegagalan menuangkannya dalam UU PPNdapat mengakibatkan kegagalan Pemerintahmewujudkan kesejahteraan rakyat, justrukarena rakyat dibebani pajak yang tidaksemestinya.

MK mengeluarkan Putusan No.39/PUU-XIV/2016

menyatakan penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b

UU PPN bertentangan dengan UUD 1945

SEBELUM

Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UUPPN berpotensi menimbulkanketidakpastian hukum

Persoalan konstitusionalnya :

Penjelasan itu menyatakan bahwa kebutuhanbahan pangan pokok yang dibutuhkan rakyatbanyak HANYA meliputi sebelas item saja

Dianggap bertentangan dengan UUD 1945 karena,makanan seperti ikan atau kacang-kacangan tidakmasuk ke dalam kategori makanan pokok, sehinggaikan dan kacang-kacangan dikenakan PPN, sedang disaat bersamaan dua makanan tersebut tergolongmakanan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia.


22

Percepatan Restitusi = Pelayanan Prima kepada WP

Praktiknya, proses pengembalian

kelebihan pembayaran pajak tidak

secepat yang diamanatkan UU KUP,

menyita waktu, pikiran, atau bahkan

biaya.

• Keadilan kebijakan ini masih dipertanyakan.

• Sebab, keistimewaan ini terkesan hanya diperuntukan

bagi WP pilihan atau GoldenTaxpayers.

• Secara Hak, percepatan restitusi seharusnya berlaku

sama secara sistem, tanpa melihat status dan rekam

jejak WP.

(PMK) No.

39/PMK.03/2018

tentang Tata Cara

Pengembalian

Pendahuluan Kelebihan

Pembayaran Pajak

PMK ini menjamin bahwa proses restitusi pendahuluan sesuai

dengan amanat UU KUP, yakni paling lama 15 hari dan paling

lama 3 (tiga) bulan-tergantung jenis pajak dan kriteria Wajib

pajak.

Restitusi merupakan hak dasar

Wajib Pajak, yang menjadi

kewajiban bagi otoritas pajak.

Center for IndonesiaTaxation Analysis 23

(Ada penambahan nilai tambah namun tidak ter-cover oleh mekanisme PPN Normal karena rantainya non-PKP)

(Konsumen akhir)

PM

PK

PM

PK

(Pabrikan) (Pedagangbesar)

(Agen) (Pengecer)

(PKP) (PKP) (PKP dan Non - PKP) (Non - PKP)

(Konsumen akhir)(Pabrikan) (Pedagangbesar)

(Agen) (Pengecer)

(PKP)

PPN dikenakanatas HJE (HargaJual Eceran) di tingkat pabrikan

Dikenakan di tingkat pabrikan saja, namundapat mencakup seluruh rantai distribusi

Ditentukanmelalui PMK

Mempermudah dan mengurangi biaya administrasi karenajumlah perusahaan FMCG relatif tidak banyak

Metode PPN Final

Metode PPN Normal

Metode PPN Final untuk Sektor Fast Moving Consumer Goods (FMCG)


24

Penerapan Kebijakan Wajib Pungut

(WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


25

Alasan Penerapan Kebijakan Wajib Pungut PPN

Kebijakan WAPU sering dikaitkan dengan tujuanoptimalisasi penerimaan karena dianggap mampumenjamin penerimaan dalam waktu singkat danmencegah terjadinya kebocoran.

Asumsi bahwa perusahaan rekanan pemerintahbelum mampu melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan/atau PPnBMsendiri.

Mekanisme WAPU dianggap dapat menciptakanefisiensi biaya administrasi, karena pungutannyadiserahkan ke pihak ketiga.

Sejak awal, mekanisme WAPU diandalkan dalampemungutan PPN karena lemahnya administrasiperpajakan dan tingkat ketidakpatuhan yang relatif tinggi.

Bagi Pemerintah, Urgensi BUMN

sebagaiWAPU didorong untuk

optimalisasi penerimaan pajak yang

diduga tidak riil time (karena harus

menunggu penyetoran PPN oleh

rekanan)

Siapa saja-kahWAPU?

1. Bendaharawan Pemerintah dan

Kantor Perbendaharaan dan Kas

Negara (KPKN).

2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

3. Badan Usaha Milik Negara

(BUMN).

4. Badan Usaha Tertentu

Mekanisme WAPU PPN diandalkan u/ optimalisasipenerimaan di tengah lemahnya administrasi

perpajakan dan kondisi ketidakpatuhan.

Namun demikian, regulasi perlu beradaptasi, menyesuaikan kondisi dan merespon dampak yang

terjadi di lapangan.

Permasalahan apa yang sedang terjadidi lapangan? Dan bagaimana

dampaknya?


27

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sebagai Wajib Pungut Pajak


28

PERTIMBANGAN KEBIJAKAN Salah satu poin Nawacita dan RPJMN 2014 – 2019: “Kemandirian dalam Bidang

Ekonomi”

Tujuan utama investasi BUMN dalam Nota Keuangan 2016 adalah Pemerintah

sedang mengoptimalkan peran BUMN menjadi agen pembangunan (agent of

development) yang dapat mendukung Nawacita

Peran BUMN sebagai agen

pembangunan merupakan peran

historis yang menjadi bagian dari

grand design konstruksi perekonomian

nasional.

Kehadiran BUMN sebagai wujud

kemandirian ekonomi bangsa harus

didukung melalui kebijakan dan

insentif yang memudahkan

pengembangan bisnisnya.

Pengecualian WAPU BUMN atas

transaksi intercompany diharapkan

berdampak positif pada performa

BUMN dalam keikutsertaannya

membangun ekonomi nasional.

Serta bersinergi bersama Grup usaha

BUMN sehingga mampu bersaing di

level internasional.


712866

1127986

1131

13781571

1890 1932

17021802

2116

638708

982

849

995

1211

13381439

15501505

1734 1750

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kontribusi Revenue BUMN terhadap Pembangunan Ekonomi (Rp Triliun)

Revenue BUMN Pendapatan Negara APBN (penerimaan dalam negeri + Hibah)

sumber: Kompilasi Data 2006-2017, Data Internal Kementerian BUMN dan Kemenkeu (Rp triliun)

Kontribusi Revenue BUMN terhadap Pembangunan Ekonomi


30

Berisi tentang kewajiban seluruh BUMN

menjadi WAPU, menyetorkan dan

melaporkan transaksi yg berhubungan

dengan PPN dan PPnBM

Sejak 1 Januari 2004 setelah berlakunya peraturan ini.

Kewajiban BUMN menjadi WAPU dicabut

Posisi WAPU BUMN semakin kokoh dengan terbitnya

peraturan ini

Peraturan pertama yang berisi tentang kewajiban bagi KPN

dan Badan-Badan tertentu untuk menjadi Wajib Pungut

(WAPU), menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM

HISTOGRAFI REZIM BUMN SEBAGAI WAJIB PUNGUT PPN


31

Dampak WAPU PPN

atas Intercompany Transaction(Antar-BUMN atau antara induk dengan Entitas Anak)


32

Struktur BUMN dan Intercompany Transaction

Kebanyakan BUMN merupakan induk dari beberapa anak perusahaan.

Anak perusahaan menyediakan barang dan/atau jasa kena pajak untukmen-support produk atau layanan BUMN tersebut.

Entitas anak BUMN baik langsung maupun tidak langsung memperolehpendapatan dominan berasal dari penjualan ke BUMN Induknya

sebagai wujud Sinergi Internal Group (selanjutnya disebut intercompany transaction);

Hal ini karena Entitas Anak memang didirikan dalam rangka mendukungproduk-produk/layanan BUMN Induknya;

SubsidiaryDirect

Subsidiries

SubsidiaryIndirect Subsidiary

ENTITAS ANAK

CUSTOMERS

BUMN


33

Mekanisme Pemungutan PPN Normal

Normalnya, PPN dibebankan ke konsumen akhir dan

dipungut oleh penjual (sebagai PPN Keluaran/PK). PK

yang telah dipungut oleh Penjual dapat dikreditkan

dengan PPN Masukan/PM. PM adalah PPN yang

dibayarkan saat penjual tsb membeli bahan baku dari

pemasok/ pabrikan.

Vendor 1

(Perusahaan Rekanan)Vendor 2

Principal / Other

Sub Cont Company

PPN Masukan (PM)

Dibayarkan ke vendor

2 u/ disetorkan ke kas

Negara

Badan

Bukan Pemungut PPN

(Non WAPU)

Taxable

Goods & Services

Vendor 1 menerima

PPN Keluaran (PK) &

mengkreditkannya dgn PPN Masukan

(PM) yang sudah dibayar pada Vendor 2

Taxable

Goods & Services

(Raw Material)

PK - PM

Dipungut PPN oleh

Vendor 1 (PPN

Masukan/PM).

Selanjutnya Badan

tsb dapat

mengkreditkannya

dengan PPN

Keluaran atas

penjualannya.


Mekanisme Pemungutan PPN oleh WAPU

Vendor 1(Including Subsidiaries to SOE)

Vendor 2Principal / Other

Sub Cont Company

PPN Masukan (PM)Dibayarkan ke vendor 2

BUMN & Badan usaha tertentuanak perusahaan BUMN

Taxable Goods & Services

Vendor 1 Tidak menerimaPPN Keluaran (PK), sementara

Vendor 1 membayar PPN pada Vendor 2(Vendor 1 Losses)

Pungut setor lapor PPN atas perolehan BKP/JKP

1. PMK-85/PMK.03/2012 jo PMK-136/PMK.03/2012

2. PMK-37/PMK.03/2015

Pada mekanisme WAPU, pemungutan PPN dilakukanoleh pembeli (bukan penjual) yang ditunjuk sebagaipemungut PPN. Akibatnya, perusahaan rekanan tidakdapat mengkreditkan PPN Keluaran (nol), karena sudahdipungut & disetor terlebih dahulu.

Taxable Goods & Services

(Raw Material)

PK - PM

PK = 0, Akumulasi PM mengakibatkan LB PPN yang

besarLB diajukan pengembalian/

Restitusi


35

Normalnya, PPN dikenakan

secara bertingkat pada setiap

jalur produksi dan distribusi

atau yang dikenal dengan

Multi-Stage Tax, serta

menganut konsep

perhitungan Non Cumulative

Cascade System.

Sayangnya, mekanisme PPN normal tidak

terjadi di lingkungan Grup BUMN, karena

PPN harus dipungut melalui mekanisme PPN

WAPU

Bahkan, terhadap transaksi intercompany di

lingkungan BUMN (antar-BUMN atau antara

induk dan entitas anak), mekanisme PPN

WAPU juga diterapkan

Sebab, aturan pelaksana tidak mengatur

batasan definisi ‘siapa rekanan

bertransaksi’ yang PPN-nya wajib

dipungut oleh BUMN dan yang tidak

perlu dipungut (skema normal) Penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN sesuai dengan pasal 1 angka 27

dan Pasal 16 A ayat (2) UU PPN sudah tepat.

Namun perlu penyempurnaan pada aturan pelaksananya, termasuk

membedakan rekanan bertransaksi yang wajib dipungut PPN dan tidak

dipungut (skema normal).

PERMASALAHAN

PMK 85/PMK.03/2012 stdd

PMK 37/PMK.03/2015


36

Kebijakan WAPU PPN dan Perdebatannya

Perdebatan dan Permasalahan di lapangan

Seiring berjalannya waktu, sudah tercipta

kepatuhan pajak dengan sistem

administrasi yang lebih baik.

Kesadaran untuk melaporkan pajaknya dan

pembukuan yang lebih baik telah dilakukan

oleh sebagian besar perusahaan rekanan.

Didukung sistem administrasi PPN berbasis

teknologi yang real time dan ter-otomatisasi

dengan baik sehingga meminimalisir risiko

kebocoran PPN (e-faktur).

Di sisi lain, perusahaan rekanan harusmenanggung administration cost untukmenghadapi rumitnya proses restitusi, danjuga mempersiapkan compliance cost (time,money & psychological cost) untukpemeriksaan pajak atas pengajuan restitusitsb.

Mekanisme WAPU mengakibatkan tertahannya

arus kas perusahaan rekanan yang bertransaksi

dengan pemungut PPN hingga menyebabkan

kesulitan cashflow.

Cashflow yang terganggu akan mengurangi

modal untuk pembiayaan operasional

perusahaan.


37

Mekanisme WAPU PPN yang semuladiharapkan dapat memudahkan & meringankanbeban administrasi perusahaan rekanan justrumenjadi

tidak efektif dan kontraproduktif.

Kebijakan WAPU PPN dan Perdebatannya (2)

Implikasi Penerapan KebijakanWAPU Kerugian pada cashflow perusahaan rekanan berimplikasi

terhadap performa, kapasitas produksi, hingga perusahaan

rekanan menjadi tidak kompetitif lagi.

Besarnya pengembalian restitusi yang sulit dan

cenderung memerlukan waktu lama terkadang

mengakibatkan perusahaan rekanan melakukan

pinjaman yang berimplikasi pada beban bunga

tambahan.

Administrasi PPN akan sulit jika dilakukan oleh

pemasok yang notabene-nya adalah non-resident.

Maka, pembeli diharapkan melakukan pemungutan

PPN (telah diterapkan juga di Indonesia berdasarkan

Pasal 11 - UU PPN)

Kas yang tertahan menjadi opportunity cost bagi perusahaan

rekanan dan Negara

*Jikalau saja kas yang tertahan dapat diinvestasikan, sebenarnya

akan menghasilkan imbal hasil investasi yang menambah

penghasilan perusahaan rekanan dan juga sebaliknya

menambah penerimaan pajak (imbal hasil investasi akan

dipajaki dengan tarif final/non final bergantung pada sifat

penghasilan (pasif/aktif).

Di Negara lain, mekanisme

WAPU PPN lebih banyak

hanya diaplikasikan pada

cross-border transaction.


38

Beban danHambatan bagi

Entitas Anak

BebanCashflow

Tidak sejalandengan tujuan

pendirianentitas anak

BUMN

BebanAdministrasi

LB PPN mengendap di Kas Negara menyulitkan cashflow

untuk membiayai operasional perusahaan.

Seringkali, ditambal dengan pendanaan eksternal yang

menimbulkan tambahan cost of fund (beban bunga

pinjaman).

Multiplier effect:

Produktivitas dan Kapasitas berkurang

Performa & Daya Saing Turun

Kehilangan business opportunity

Beban

Administrasi u/

pengajuan proses

restitusi LB PPN.

Cost of

compliance atas

pemeriksaan

restitusi LB PPN.

Tidak sejalan dengan tujuan

pendirian entitas anak BUMN

untuk mendukung aktivitas bisnis

BUMN dan upaya men-sinergikan

BUMN, serta mengembangkan

usaha BUMN.

Dampak &

Konsekuensinya

Dampak WAPU PPN atas Intercompany Transaction (2)

Padahal, secara prinsip Cnossen (1987) menyampaikan bahwa:“untuk dapat bersifat netral terhadap keputusanbisnis, PPN tidak boleh menjadi biaya dalam proses produksi.” Dan netralitas PPN sebenarnya telah tercipta

melalui sistem pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran (Skema Normal).


39

Perlu tindakan cepat, serta solusi yang jelas dan

berkepastian hukum (clearer and certain solution)

atas persoalan PPN di lapangan…


40

USULAN PERBAIKAN

Entitas Anak BUMN BUMN

Transaksi

Intercompany

BUMN

dibebaskan

dari WAPU

PPN

Mengecualikan transaksi pembayaran atas perolehan BKP dan/atau JKP

antar BUMN dan entitas anak dari

kebijakanWAPU PPN.

Usulan ini perlu dipertimbangkan agar kebijakan yang lebih adil dan berimbang dapat tercipta;

Mengingat, risiko terjadinya penyelewengan setoran pajak oleh BUMN hampir tidak ada dan fungsi

kontrol pemerintah yang sangat besar terhadap BUMN.


41

Multiplier Effect & Potential Income atas

pengecualian WAPU PPN pada transaksi

intercompany BUMN

Dengan berlakunya

pengecualian tersebut,

terdapat ruang cashflow

yang lebih luas u/

mendukung produktivitas

entitas anak.

Produktivitas yang lebih

tinggi tentu akan

berdampak pada laba

perusahaan yang meningkat,

dan pada gilirannya mampu

memberikan tambahan

kontribusi setoran PPh

Badan.

Turn over bisnis entitas anak

berjalan lebih cepat seiring

dengan tidak adanya kas yang

tertahan (LB PPN), dan

percepatan ini akan

meningkatkan volume bisnis

pada masing-masing sektor

industri BUMN.

Di samping itu, lancarnya arus

kas dan minimnya beban

kepatuhan dapat menurunkan

potensi cost of fund yang dialami

oleh entitas anak, mendukung

sinergitas BUMN dan

percepatan serta perbaikan

siklus bisnis entitas anak BUMN.

Bagi penerimaan negaraBagi BUMN Group

Potensi Kenaikan PPh Badan

(Corporate Income Tax)


42

Simpulan & Saran


43

SIMPULAN DAN SARAN

Permasalahan penerapan PPN terakit dengan peraturan dan administrasi harus segeradiselesaikan dengan tetap memperhatiakan aspek keadilan bagi otoritas pajak maupunWP.

Penyelenggaraan kebijakan WAPU PPN diharapkan dapat mempertimbangkandinamika perkembangan bisnis dan responsif terhadap permasalahan/ dampakkebijakan yang merugikan di lapangan (disinsentif).

Kebijakan WAPU PPN perlu ditinjau kembali dan disempurnakan aturan pelaksananya.Pengecualian WAPU PPN terhadap transaksi intercompany BUMN perlu disegerakandemi efektifitas dan efisiensi di lingkungan grup BUMN.

Meski mekanisme WAPU PPN telah lama dilakukan (Keppres 9/1986). Kini regulasi ituperlu dinamis mengikuti perkembangan, menyesuaikan dengan kondisi dan merespondampak yang terjadi di lapangan agar tercipta kebijakan yang adil dan berimbang


44

T E R I M A K A S I HCenter for IndonesiaTaxation Analysis

Wisma Korindo 5th FloorJalan MT. Haryono Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan

Documents

“MENIMBANG KEBIJAKAN PPN BERKEADILAN” · Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) •Objek pengenaan adalah konsumsi di dalam daerah pabean. Dikenakan Atas Konsumsi •Melekat