Upload
elvandro-rahaditya
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
1/12
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Oleh:Menteri PPN/Kepala Bappenas
Jakarta, Desember 2012
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
2/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
MELALUI APBN 2005 - 2013
Sumber : Kementerian Keuangan Slide - 2
26,1
54,0 59,878,7
91,3 99,4
128,7
174,9
203,9
0,94
1,621,51
1,59 1,631,54
1,73
2,05
2,30
0,5
1
1,5
2
2,5
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (APBN-
P)
2013 (APBN)
Total Anggaran Pembiayaan Infrastruktur (IDR Trilliun) % terhadap GDP
Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Melalui APBN (IDR Triliun)
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
3/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
INVESTASI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR, 2010-2013(APBN, APBD, BUMN, dan Swasta)
Slide - 3Sumber: DJA, DJPK, Kemen. Keuangan, KPS-Bappenas, BPS(diolah)
99,4128,7
174,9203,9
74,88
81,51
88,72
96,56
47,85
56,95
68,40
77,40
41,8
46,9
53,2
60,2
263,9
314,1
385,2
438,14,104,23
4,51
4,72
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
0
100
200
300
400
500
2010 2011 2012 (APBN-P) 2013 (APBN)
(%)Triliun Rupiah
APBN APBD BUMN Swasta Total % terhadap GDP
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
4/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Slide - 4
PERBANDINGAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
DI CHINA, INDIA, DAN INDONESIA, 2005-2010
Investasi infrastruktur di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan China dan India. Sejak tahun
2009 investasi infrastruktur di India sudah diatas 7 % PDB dan di China sejak tahun 2005 sudah
mencapai 9-11 % PDB. Sementara itu, di Indonesia baru mencapai sekitar 4,5-5 % PDB.
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
5/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Slide - 5
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan (%)¹ 4,5 6,1 6,5 6,3 6,8 7,0-7,7)²
PDB (Triliun Rupiah)¹ 5.606,2 6.436,3 7.427,1 8.179 9.284 10.583
Total Alokasi Infrastruktur¹ 218,6 263,9 314,1 385,2 438,1 N/A
Kebutuhan Investasi Infrastruktur 5% PDB
(Triliun Rupiah)³280,3 321,8 371,4 409,0 464,2 529,2
Kebutuhan Investasi Infrastruktur 7% PDB
(Triliun Rupiah)³392,4 450,5 519,9 572,5 649,9 740,8
Gap kebutuhan investasi infrastruktur untuk
7 % PDB (Triliun Rupiah)³173,8 186,6 205,8 187,3 211,8 N/A
KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
Berdasarkan rule of thumb investasi infrastruktur minimal 5 % dari PDB.
Saat ini, total investasi infrastruktur (APBN, APBD, BUMN/BUMD, dan Swasta) hampir 5 % dari
PDB. Untuk tahun 2012, total investasi infrastruktur Indonesia sebesar Rp. 385,2 Triliun (4,51
% PDB) dan pada tahun 2013 direncanakan sebesar Rp. 438,1 Triliun (4,72 %).
)¹ Sumber: Nota Keuangan, Kementerian Keuangan)² Minimal 7 % berdasarkan RPJMN 2010-2014)³ Sumber : Hasil Analisa
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
6/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Slide - 6
Pembiayaan
Pembangunan
Infrastruktur
Pemerintah Pusat dan Daerah Pembangunan
Infrastruktur Dasar (APBN/APBD)
BUMN/BUMD KPS dan Penugasan Pemerintah
Swasta KPS dan Pembangunan Infrastruktur
Khusus di kawasan Industri/khusus/KEK
SKEMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Dalam rangka mengoptimalkan dukungan pembiayaan infrastruktur, diperlukan
kerjasama yang sinergi dan terintegrasi antar semua pelaku sesuai dengan peran
dan fungsi masing-masing.
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
7/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Slide - 7
SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR MELALUI KPS
Kelayakan Proyek Skema
Operasi dan Pemeliharaan
Konstruksi
Layak secara ekonomi tetapi
tidak layak secara finansial Pemerintah
Swasta/BUMN/BUMD3 Hybrid Financing
Layak secara ekonomi danfinansial marjinal Pemerintah Swasta/BUMN/BUMD
Swasta/BUMN/BUMD2 KPS dgn DukunganPemerintah )²
Layak secara ekonomi dan
finansial )¹ Swasta/BUMN/BUMD
Swasta/BUMN/BUMD1 KPS Reguler
)¹ Idealnya skema 1 diserahkan penuh kepada pihak swasta, sedangkan BUMN/BUMDmengerjakan skema 2 dan 3
)² Kontribusi Pemerintah = Dukungan Pemerintah , bisa dilakukan melalui:(a) Pendanaan pembebasan lahan;(b) Pembiayaan sebagian konstruksi;
(c) Pemberian Viability Gap Fund (VGF)
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
8/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Slide - 8
No Pelaku Upaya yang dapat dilakukan
1 Pemerintah
Pusat
a. Fokus pada pembangunan prasarana dasar,
b. Meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur, dengan:
1) Mengurangi alokasi subsidi energi,
2) Membuat ruang fiskal ( fiscal space) yang lebih besar
untuk alokasi pembiayaan infrastruktur,
c. Mempertajam prioritas infrastruktur, terutama jenis
infrastruktur yang memiliki multiplier effect tinggi
terhadap peningkatan kegiatan perekonomian,
d. Meningkatkan efisiensi dengan melakukanpenghematan belanja pegawai dan barang untuk
menaikkan porsi belanja modal bagi pembangunan
infrastruktur.
PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH PUSAT
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/4)
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
9/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Slide - 9
No Pelaku Upaya yang dapat dilakukan
2 Pemerintah
Daerah
a. Meningkatkan efisiensi melalui penghematan belanja
pegawai dan barang untuk menaikkan porsi belanja
modal bagi pembangunan infrastruktur daerah,
b. Agar diperoleh manfaat yang optimal dari
pembangunan infrastruktur nasional, maka perlu
dilakukan pembangunan infrastruktur provinsi dan
kabupaten/kota yang dihubungkan dengan
infrastruktur nasional,
c. Melakukan pembangunan infrastrukturlokal/perdesaan terutama untuk membuka akses pasar
hasil produksi pertanian dan membuka akses wilayah-
wilayah terpencil/terisolasi.
PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/4)
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
10/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Slide - 10
No Pelaku Upaya yang dapat dilakukan
3 BUMN /BUMD
(BUMN eksisting
dan BUMN baru)
a. Mobilisasi dana melalui perbankan dan market portfolio:
1) Melakukan pinjaman langsung dari multi donor
internasional (Bank Dunia, ADB, dll)
2) Memanfaatkan dukungan dana dari PT. IIF/PT. SMI
3) Menambah Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)4) Penerbitan obligasi/infrastructure bond
5) Melalui IPO di pasar modal
6) Melakukan pinjaman dari Bank Swasta/BUMN/BUMD
dan Bank Pembangunan (perlu dikaji kemungkinannya)
7) Memobilisasi penggunaan dana asuransi dan pensiun
8) Kombinasi butir 1-7b. Property Asset Management-PAM (pengelolaan aset
properti di sekitar wilayah infrastruktur yang akan di
bangun)
PAM dilakukan untuk memperoleh benefit dari kenaikan land
price value yang bisa digunakan untuk pengembalian
sebagian investasi infrastruktur )
PERAN DAN FUNGSI BUMN/BUMD
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (3/4)
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
11/12
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Slide - 11
No Pelaku Upaya yang dapat dilakukan
4 Swasta a. Pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPS/PPP:
Percepatan peran Swasta dalam pembiayaan infrastruktur
dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah antara lain: Guarantee Fund
Infrastructure Fund
Land Revolving Fund dan Land Capping
Viability Gap Fund (VGF)
b. Pembiayaan infrastruktur untuk kawasan
industri/khusus/KEK:
Swasta dapat membangun dan membiayai infrastrukturuntuk pemakaian sendiri. Untuk itu, Pemerintah akan
memberikan insentif fiskal. (PP No 45/2008 Tentang PedomanPemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah; PP No. 62/2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau Daerah-
Daerah Tertentu).
PERAN DAN FUNGSI SWASTA
DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (4/4)
8/16/2019 Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
12/12
TERIMAKASIH