AiiuK . - repository.unair.ac.id

/.s/N<> ;';/'1/_: ~ ---'AiiuK .
• . PER,. 81""'I(' ,,~r: DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA Nf"VERSfTI\S A"l;I\~6G4-")
DlREKTORAT JENDRAL' PIj:NDIDIKAN TING SUR A S '\ :' A '. I .~IVERSITAS AIRLANGGA -"
3V,;,,) /-, /?
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I JAWA.TjMUR
M. KORIRAN ASHARI, S.H.
FAKULTAS HUKUM UNAIR SURARAYA
. TabuR : 1978/1979
LAPORAN PENELITIAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERKARA... M. KOBIRAN ASHARI, S.H.
DEPARTEMEN PENDIDIY-AN DAN KEBUDAYAAN
U1HVERS ITM; AIRLANGGA
JAWA - TH'UR
FAKULTAS HUKmrI
KATA PENGANTAR.
liti oleh Fakultas Hukurn Universitas Airlangga, dengan su
rat penugasan Dekan nomor ILUP!495!Fhk/13/77 sebagai pe.
serta proyek tersebut, yang berlangsung dari bulan Pebrua
ri 1977 sampai dengan bulan Juli 1977, mulailah timbul
rangsangan untuk mencoba melal(sanakan penelitian khususnya
bagi para peserta proyek tersebut.
Pada penataran tersebut para anggota banyak mempero
leh pengetahuan dalam bidang penelitian baik teori maupun
praktek. Dari pengalaman inilah kami mencoba untuk melaksa
nakan secara kongkrit gagasan yang pernah terungkap pada
penatarart tersebut.
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri khususnya menge
nai perkara P'3rdata terutama perkara warisan dan hutang p!
utang.
Sementara orang berprasangka bahwa jika berperkara mengen!
i warisan dan hutang piutang ke Pengadilan Negeri pasti ti dak diperoleh keseimbangan antara ni1ai barang yang diper
karakan dengan hasil yang diharapkan oleh pihak-pihak yang
berperkara, karena waktu penyelesaian yang berlarut-larut
sehingga mengakibatkan munculnya biaya perkara yang tidak
i
ii
seimbang.
Pada lain pihak terjadi eontradictie, yakni menurut pa
sal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Po
kok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki penyelesai
an setiap perkara dengan eara yang sederhana, ringan dan ee
pat.
tang dan warisan, yang sekaligus kami berharap untuk menge
tahui apa scbab musababnya.
peneliti, ternyata. banyak sekali memperoleh bantuan baik da
ri instansi Pengadilan maupun instansi Pcmerintah daerah di
wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Oleh karena itu kami bersama-sama dengan anggota team pene
liti tidak lupa mengueapkan terima kasih atas bantuan sepe
nuhnya untuk kelanearan dan berhasilnya pelaksanaan peneli
tian ini kepada bapak :
2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
3. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.
5 . Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan.
6. Ketua Pengadilan Negeri Madiun.
ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
iii
Kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas untuk
kesuksesan penelitian ini tidak lupa kami sampaikan terima
kasih.
kUrangan, ibarat pepatah mengatakan " Tiada gading yang ti
dak retak "
a pihak akan kami terima dengan penuh keterbukaan.
Demikianlah, semoga laporan penelitian ini mendapat
ridlo dan rakhmat Tuhan Yang Kuasa, serta bermanfaat bagi
pembinaan dan pembaharuan hukum dewasa ini.
Suraoaya, Akhir Desember 1979.
K e t u a,
ttd.
-..' _A .'
t~VR/)r-_._----,. SUSUNAN TENAGA PENELITI
PEMBIHBING Soetandya Wignjosoebroto. M.P.A.
PENGUHPULAN DATA
Z. Moch.Isnaeni, S.H. 2. Nurdjaja Np.7541
3. Drs.T.Soedjadino. 3. J\ch. Socha imi Np.7098
4. Hoch.AchW:::l1 , S.H. 4. Abdoe1 Chamid Rochim Np.5100
5. Sri Hajati, S.H. 5. ~.Poedji Prajitno Np.7115
6. ~L Kobiran, S.IL 6. Soeharjl:>.nto Np.7129
7. Machsun Ali,S.H. 7. Supratan'ln R. Np.037620266
f'ENGOLAW\N DAT'\! PENYt;SlJ;~AN LAPOll.AN
1. Afc!ol, S.H.
lam pelaksanaan pcmbangunan manusia diperlakukan sebagai
manusia. Betapapun l'lisldn dan hina masih mempunyai keluhur
an manusia (dignity of man), y:mg diakui oleh peraturaIl-pe
raturan, hak-hak azasi, Undang-undang Dasar dan hukum kita.
Kemanusiaan di Indonesia dijamin olch Sila Ke II dari pada
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
r~anusia. untuk melangsungkan kehidupan bersamanya se
nantias8 berdaya-upaya dalam sua sana aman dan damai, dima
na untuk kepcntingan tersebut kiranya tidak terlepas dari
masalah-masalah bagaimana bcntuk kea~ilan yang disepakati
oloh warga masyarakatnya.
jek.
radilan yang tcrpisah dari harlan pemerintnh.
Badan poradilan setagni suatu sistim hukum terpisah
dari Badan Legislatif dan Badan Executief sebagai suatu
sistim pOlitik, walaupun pemisahan ini disctinp ncgara ber
kembang berbeda satu dengan yang lainnya.
- 2 -
rakat kearah neg'l.ra yl1ng demokratis.
Badan logislatip sebagai salah sntu kontestan dari
sistim politik suatu negara demokrasi mernberi in-put beru
pa hukum in-abstracto pnda badan pengadilan dan dalam sis
tim sosial yang di dalamnya terdapat n value conflict "mem
berikan in-put berupa gugatan-gugatan kepada sistim hukum.
Hakim dalam menerapkan undang-undang in-abstracto, in
harus memecnhkan ba.gaimana menurut hukumnya bagi tiap-tiap
masalah yang diajuknn untuk dimintakan pendapatnya (oor,
deelnya). Tegasnya ia harus memutuskan apa yang harus ber
laku berdasarkan ketentuan hukum yang ada, terhadap soa1
yang bersangkutan.
tif, kenyataannya dimana-man~ sering sulit mengikuti per
kembangan masyarllkat secara adekwat d.'ln tidak mampu menga
tur sua tu masalah socara tun trls dan menyeluruh.
Prof. Nr, Paul Scholten juga menga takan bahwa tugas
hakim menemubn hukumnya (rechtsvinding), adalah lebih da
ri pada hany;:, monempa tkan tiap - tiap persoalan di bawah Un
dang-undang yang bersangkutan, juga lebih dari pada hanya
menerapkan ketentuan-ketentuan hukum y::mg ada terhadap ke
jadian yang telah di~nggap pasti.
Lebih-lebih dinegarn kita, yang disamping hukum yang
tertulis, masih bcrlaku hukum yang tidak tertu1is.
Hakim dalam mcnye1esaibm perkara tentang hutang-piutang
atau warisan tentunya sesuni dengc.n ~.pa yang tercantum da
lam pasal 27 ayat 2 Undnng Undang No. 14 Tahun 1970, ten-
tang Ketentuan-Ketentuan pekak KekuClsaan Kehakiman Bab IV,
tentang hakim dan kewajibannya, dinyrttakan bahwa hakim,se
bagai penegnk hukum dan keadi1an wajib mengga1i, mengikut
dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyara
kat.
pembangunan dise;;ala bidnng termasuk dida1amnya dibidang
hukum.
pada BAB IV sub D bidang HukulJl diant::trl1.nya dinY:J.takan bah
wa
gar hukum mampu memenuhi kebutuhan.
Untuk itu perlu ditingkatbn usahi1. menertibkan badan
badan peneg,1k hukum s€ sua i deng'1n fungsi dan wewe
nangnya masing-masing serta meningkatkan kem<1mpuan
dan kewibawann aparat penegak hukum
Se1ain dari hal tersebut perlu juga ditingkatkBn ke
sadaran hukum da1am masyarakat.
- tl
j1fllsnlah tersebut di'1t'ls mem'Df pcorlu di tingkatkan ter
utama karen3 sebC!girm bosar r".ky;:Jt Indonesi'l bertempat di
desa -do53., yanl3 p::da unur.my'1 lou t:1 akan hukum, harus menda
pat keadilan dan perlindungan terhcc,hp harkat ann martabat
kemanusiaannya.
Jadi hakir:1 seb'lgai salah S:1tu penegak hukum tidak la
gi bersifBt pasif, 'ltau seperti apa yan7 dikatakan oleh
"lontosquieu di Peraneis yang pern'lh terjadi, bahlv:l hakim
tid"k lagi 5ebag<\i coron;mya undrmg-und'lng lagi, tetapi be
tul-betul dal8.m pcl:lksanaan undang-und(On~ "rechtsvindirtg "
sebrtg~i proces Y2n~ bersifat ~utomatis~
S"b.TO.l';:;: ynnp; F:()nj " ..:i1 "''15:1 bh, iala h bagaimana ffiengu
sahakan untuk )1]('TIcapni perndililll y:ms sederh'lna, cepn t dan
murah S0pcrtj rlns tercnntull, d"l',m pa5ell 4 Cly"t 2, Undang
Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Proces per::-.dilan yang cop.':! t hanY". clep.'! t diukur denran wak
tu, dan tid~k parlu dik~itknn denR~n s~tuan waktu yang
tl"rtentu, mis::lnya bulan clan tahun. Seb:1b cepat dan lambnt
nya sua tu proces pcradiVm dapa t dipengaruhi oleh keCldaan
tiap-tiap perkara itu sandirl. Keadaan suatu perkara terms
suk ll"reb ynng berkepentingan didalamnya dapat mempengaru
- 5
!,b.n totapi f2.ktor yang utama yang mentntukan yang da
pa t J"onyebabb.n cC'pa t 9tr\U lamb;: tnya sua tu perkara bukan
lah dari I!'creka yanp: involved did'llamnya, m()l~inkan dapat
juga dit6ntuk,.n oloh hukum aearn itu sendiri.
jl,leroka yaI'g involved dalam suatu perkara hanya1ah me
rupakan faktor po1aksana saja, yang dalam menjalankan pora
nannya telah ditcntukan olch suatu aturan tertentu dan ti
dak boloh menyimpang dar i a turan yani' telah di tontuk'm .Dan
apabi1a torjadi penyimpanp,an akan dapat dikenakan sanksi
tertentu.
kan proces menj8(li lambat d[m b::rLmgsung samp'li bertahun
tahun sepanjanQ tidak ada peraturan yang mel'Cranp.;nya, h11.l
ini bukanlah kesa1ahan dori pilw.k mereka yang involved, me
1einken dClri kur:mf! sempurnanya i~ turan hukum acar11.nya.
Mohammad Isni1eni cla1a'll urai".nnya : menyatakan B ten
tanp cepat tidaknya sUAtu perkar8 dapat diselesaikan, ber
gan tung pada banya}: faktor, bo. ik yan£; :lea di dn1ar.1, rnaupun
yang ada d i lU!J.r tubuh pengadi hen.
83.1all Si1tu faktor yanr. terletak di dalam tubuh pengadilan
sendiri, dapClt kami sebutken m8salah formBsi, tegasnya jum
lah tenaga hakum, S2tu dal: lain, berhullUnp; dengan ketentu
an yang tersebut pacta pasal 15 yang mensyaratkan bahwa peme
riksaan suatu perkara di10kukan oloh sebuah majelis yang
- 6
menjadi kehiasaan. jika pengadilan menundu persidangan un
tuk seming\;u i mc:ka spon tan kHasa d!"!ri pihak yang diberi be
ban (menj aW'lb a t::u memtcuktn:~n) berI:ebera tan dan min ta dua
ming-gu, deneau :l12san, bahwa scminggu yang akan dat:mg i8
harus membela di lain tempat, dan soterusnya .......••.. ".
Jadi apa yang di¥:ehendaki pC'sal 4 nya t 2 Undang -Un
dang Pokok pokok Keku8s:'.an Kehakiman, hingga kini belurn se
penuhnya tercapai.
lah suatu S'lram' yang ideal untul: memenuhi keinginan masya
rakat, karen3- penYE'les~i:tn sengkota y:mg cepat dengan sen
dirinyn akan membmvn billYa. y,m" rin<e"Cn.
Adanyn sun tl! pol" yang seder:lana ffi0rU}!'lkan sarans un
tuk mempercepat penyeles3bn su:!tu scn".ket!'.
Yang jt>l!l$ dellam nul ini mnsih b:mY'lk hambat:m-hamb:ltan
ynn~ perlu ditanggulan~i, k~rena monurut kenyataan, kita
menghadapi berhar~i tantangan, yang sebagian terdiri dari
h:1mbt't~n-b.mb~tan YelDt, belur.\ d'1P2_t ditanggulangi seluruh
ny:'!, dan seb:1(;b.n la"i berupr problema-problema buru.
HBmbAtan-hambatan tersebut dapat diperinci dalam hal
hal y,'lng menyangku t perundang -undanr;an, ap'lra t penegak hu
kum, mekanisme penegak hukum dan masy:uaka t.
cep'! t, sehinq;a dl1ya preven tipny'! tidak menurut a
pa yang dicita-citakan, dan kuran? dapat memupuk
kepercaY3an ral:yo t pada hukurn.
h. Hasyarnk3.t y:mg 1111lsih belum turnbuh kesl1dnran hukum
ny:! sesu'li den~an apa yanp; dicita-citakan.
c. Mekanisme administrasi per'ldilan yang masih belum
tep'lt darnt ditertibk'ln, khususnya dalam bidang pe
nyelesaian perkara.
waktu y:mr; rel<:1tip lama, disampinR l'lemb::nm effek yang negn
tip bogi para fihak, juga berakihat k0pada mereka untuk
mencnri penyelcsaian di luar Penr~dilan NegcrL
~ipotesa-hipotesa
Atas dasar lat.1r bl3lakan" yan? lClmi uraik'ln di at:lS timbul
bebcrapa nsul11si ant~rn lain
1. Penyelcsaian porkara-nerkarB perdata yang ditangan
i penp,adilan t':Cfcri rolatip f.i0merlukan ",aktu cUkup
lam3.
sonalia yanR ada,
.-.....•-.. "'"" 1\1 ':"'-,• P",>;,,, STAj( \ . !
""--~-,,-'
3. Terbat:lsnya jUl'11ah ha kim y~.nr, lnenangani perkara per
da te. 0
Tujuan dan ke~unaan peneliti~n
Penelitill.n ini bertujuan untuk mcmgetahui jangka waktu
rata-rata penYGlesaian perkar" hutang piutang dan warisan
di Pengadilan Negeri relas I di Jal<1a Timur.
Adapun kequnaan dan segi ilmiahnya i:llah untuk mangeta
hui faktor-faktor apt! Y8ni' berpengaruh terhadap penyeles:li
an perkara tersebut, dalun kaitannya dengan prinsip undang
undang nomor 14 tahun 1970.
PROSEDrar PENELITIAN
penel i ti~m inl ac'alah untu!; nenr;etahui pelayanan Iel'lbaga
peradilan. Menganai hal ini sebenarnya telah ada tiga prin
sip yan~ wajib dilaksanakan oleh setiap pen~adilan, yaitu:
penr:adib.n l:arus member i pdny"!n!lTI scearn eepa t, ll'.urah dan
sederhana. KGti~a prinsip tersebut joIns dinyatakan pada
pas:l11 aya t 2 Undanr -undan" rolok l'eku:lsann Kehakiman no
mor 14/1970.
Pene1iticn knli ini tidak berf;Jaksud untuk mengetahui
pel nyanan l<::mbn.r-a pE'T:ldillln dari keti!,:a :Jspek i tu. Sebagai
13ngkah pert('ma, peneliti:>.n ini ~l!1l1ya memfokuskan perhati
an pada prinsij:: yan!, p()rt'\lll'l, y~itu pen<!,'ldilan harus membe
rikan pol~yannn penyclosninn perkarn seenra eepat. Dengan
demikbn probleJ'1 pert'!flrl ~h ~pa~ah lcmbnga-lembaga pe
radi1an 1I1'lmpu 1"C)F"beriJ:'ln servis yaw; tcruF!1 penye1esaian
perkara seenra cep'1t 1tau tid"k, "'15:,1311 k€dua ildrllah fnk
tor-faktor apakilh yanr ljerp,m<;aruh terh'ldap jangka waktu
penyeles~ian perk~ra tersebut.
Untuk ncndap3tkan informasi empirik tentang masa1ilh
pertama, dilakukim studi dokumen yan<l berupa putusan-putus
an pene~.diLm. Padn garis besnrnya putusan-putusan pew~a
dilan d ibed "kml kedalam dua [,010ng2n yai tu putusan -putusan
9
- 10
dilan, kir:mya penelitinn ini kuranv tepat kalau mempela
jari putusan-puhlsan perkera pidana. Dalam perkara-perka
ra yang termasuk golongan ini, snlah satu pihak tidak se
penuhnya bebns -- bnhkan hampir-hampir tidak dapat menge
lak kemau:!n pih'lk l'lin (penuntut umum) -- untuk menentu
kan lokus penyelesai2n senf'kota. Oleh knrena itu dari per
kara pcrkara pidana tidak nampak adanya keinginan masing
mnsing pihak untuk mintn pelayan2E scbagaimana mestinya
dari lembaga poradilan negara.
Di sini kedua belal'. piha.k sobenarnyn hebas memilih ke lem
baga-lembaga mana porsen~kotaan mereka ingin diselesaikan.
Dengnn demil:L:m untul: mempelajari pelaynnan lemb2f'a p€ra
dilan, cUkup dipandang valid jik~ kita keji dari borkes
bcrkns putus~n perkar~ perlat~Q
Dalam ;olongan perk9rn pord2tn masih terdapat beberapa je
nis lapi. Di nntar8 jcnis-jenis ~8rk3r~ perdntn ynng se
ring maju ke pcnvadilan ndnlnh perksr~ wnrisan dan hutang
piutan~. Atas dRsar perti~ban~nn scrin?ny~ kedua jenis
perkara ini tampil ke pengadilan, maka pcneliti:m ini ti
dak lagi mcnitik bcratknn perhatian pnd~ seluruh perkara
perdata, tetnpi lebih mengkhusus pada perkara-perkara per
data jenis w3risan dan hutanp piut~ng.
- 11 -
an d,m hut-me; tan,", paliE·' tidal<: h c diperolEch zar.1baran
bahwa proses llosnyeles'!i".n perb1Ta-F(;;rk:lTa perdata Iainnya
alan tidak jauh bcrbeda dari kedua jen~s perkara pcrdata
yang dipEcIajari melalui pcnclitian ini.
Mnsnlah ke ciu? yanq berupa fB~tor-faktar apa yan~ ber
pcnparuh terhadap jan1ka wnktu penyoles"ian perkara, didska
ti mcIalui dua macnm telnH kaleksi dat~) ynitu studi doku
men dan intcrvievl. Ka.Iau pada pokel!: ;Jerm'tsalahan pcrtama,
penggunaan studi ~akumen dimaksudk:m untuk men,~etahui rata
rata tonn:ant waktu :mtara tanr:p:al m.1suk surat rupatan Sam
pai tnng?al putusan, maka pnda permas~lahan ko dua, studi
dokurnen dim:mfa:ltkan untuk menggali infarmasi - - dari ber
kas perkern -- te~tan~ jenis perk'ra, ada tidaknyn penga
C:U3, frckw\.)nsi ::;id'1~W frekwo)1si pen'mdaan sid!lnr; beserta
pihak y~ng mcny;~babk'TI t("j 1,~jD;r'\ nell'md:'an itu, beban tu
gas hnkim, dan saksi-s~ksi~
SCInin pcnyeEpitan ~asrlah dcnlnn pen~njuknn dua jenis
perbra to.di, pe!lelitian ini juga. menb"tllsi pen<;umpulan da
ta h,'mya p'Lda t".liun-t.'!hun tertentu s'l.ja. Untuk penelitian
semacam ini palin~ tid'll. pcrlu data selarlf1 lima tahun, agar
j ika in<;in mengetahui "amb~T~,n pe.rke!occ:n,·nn vari:lbel terte!}
tu akan muchh meIih'ltnya, Selain pertimb:mgan itu, dr1Ti su
dut kemUllf.kin:m polaks:m:::ri!1 pencaricm data, tidak luput pu
la dari perhatian renellti ..
- 12
01eh k1]ren~o itu kemudian untuk penelitian ini ditcntukan
pengambilan doot~ d"ri putU51011-putusan penradilan pada ta
hun 1974 - 1978,
Pada a1fl~ol !:Julany," penel i tian in i bermaksud mengeta
hui jangka wnktu PGnyelas~ian perkara eli pengadilan-peng~
dilan negeri Jawn Timur. Tetapi karana terbatasnya biaya
yan!? tc!'sedia h:mudirm scoupe penelitian dibataskan pada
pen',adilan-pengadilf'n ~ler;eri kelas I J,t\>la Til'lUr.
Dengan demikian a 7 penfadiLm nege,ri y::mg dijadikan sa
saran penelitian ini
?" , P,mo'u!dilan Nep,:eri Eal::mr,
7. PenT' ;:1dil ~J.n NCf.H:r i P2T:1Cy.as 2n •
Dari urainTi dbt:1S jGlas sudah bo"huCl poI'ul'lsi pen~
litirm ini ad:ll perkar~-perk'lra l'ro ris'ln dan hutang-piht,!
t(1n<' y'ln<" tel diputU5 01011 pengadilan-pengadilan neGeri
keLIS I Jal,'r< Timur, tilhun 1974 - 1973.
Penentuan perkara-perkara monil yanft dijadikan sample.men~
ru t reneelll,! scmu1:1 al::m di ".mbil mel'11ui teknik random snm
plin'", Pada saat tahap keri'ltan ko18ksi data di1aksanakan
baru <iiket~hui bah",,, teknik randol'1 s'lmpling tidak dl1P3t
pade kenya Llan tidal: mudalmya penerapan teknik random sam
plin~ untuk berkas-l~rk3s per a di pensadilan, Dari 208
perkara warisrrn dan hutanc:-piutn yanf telah diputus, ha
nyn tersedia 20 bendel berkas perkera saja yang dapat di
sodorlmn 01 pihnk pen~adilnn kcpada pcncliti. Sedangkan
di Pen·7 adilan nereri ;la1mr!', dari 233 nerlora yang dapat
disajiknn hanY2 46 Lerkas saja.
Kesimpulan sementarr yang dapat ditarik dari penga
l~man di pengadilan negeri Jambor Mal ann itu adalah
b8hw11 teknik r,cn11rilc1.n sample sacara random kuran? tepat
untul: peneli tian in1. ~ebal' s(;'lndainy:: tet.'lp dilakukan
C0.ra pennrik3Il samplu Y'lnq- ut~m:: it:! sample-sample yan~~
tert~,rik bes~.r k8mtm,"kiE~.jl term!1sul'" ked~.lam l:erk<ls-berkas
""0 "n t'~?' r"··,,t 1··~~"h 1:.err,xCl y.n :t'Ll( (1,1".' '. IJ .... " , o. Hi. f ..da bo1e
r~p-'1 .~I~ls.'1n .P perv,'dU:ln untc]k tid:>lc menY:1j ikD.n semua
bcr]~['s pcrkZ'T.l y~1nrr dip(;rluk.':1fl. f.en'11V.: -~.trlU tidak h:ll ini
h2rus dl~brimn 5 "0')i suatu ~cnynta~D.
Aq')knya di s letat tap'll b~t25 kGWBnan~Bn peneliti dan
piha k pem*ep, :J.D.P" sureber d:l ta ~
Untuk menc;ntasi ]:.esulitr"n penarikIOn s'lmple yan£, de
J:1ikian itl!, lalu riitempuh teknik sr.mplin," ynn;; 10.1n.
Teknik randol:! sO"lmpl in!, y~;nf: se('l ccny" ',kcm dilaksanf1kcm
11ntu~ peneliti3n lni d tusbn untuk diEanti den,;an ava
ilahil.ity s'lmp1in;-, Penc;guIlR'lF teknik sampling y'1ng ter
akhir ini tent!! S'lj". ,:'.isertcli penuh kesadarrrn akan k<316
m,ahan - leel O'·h:ahcmnya .
l\.cb kemungkinan sClmple yane: tcrtariL tidak akan daput me .. -
wakili ciri-ciri populasi. Karena bisa torjadi sample
s'1mple yrmp: men,rumdunp ciri tcrtentu justru masih terbe
lli'm d:1lm!l berkus-berkas perkan: yanp: tidak dapat disedi
akan ba;.,i peneliti. tdcmya error semacam ini tidak dapat
tidak harus ditangrr,un[, s8b" i resiko hasil penelit ian
iEi.
Pelaksanaan koleksi d'lt;" dilakuk1n den;>:an terlcbih
dahulu menea t., t da ttl d,~.ri reo:ist13r. Dari buku bcsar i tu
kits mendapatkan d~t3 tcnt~~a janis parkara, ada tidak
ny~ pcn'~nc~r~, tana!'al perkura didaftarkan, dan t2n~~al
'ut"''''''11 __ ,_\;~.r'l t:,;."J'ny'.. _ ,;~to ~pn",,,,,ol'Fl,.- ~rr"l"""I#_,,-v>... Sl' • 'a n Pl' ..... :J, ~~ .. __ l.~ ",-",_~. _~\.:._.~,__ _ n 51 .a~}:
hak Y1n~ bcrhn13nr~Qn~ i-~l;nn tup~s hakim, jurnlnh s3ksi
dsh. dit~lusuri ~el~lui studi bcrkqs pertara yang telah
dirutus oleh pengadiiaD.
"ntuk j enis ch tn y:m,<', p,,:rt~ma, k,ncn.1 sumbernya
cUkup dari re(7ister, milk,". dCD.C'"n 11'00Lo.h dq)at diperoleh
di ser:lUa pcn<:>:::\dil::m. Tet"-pi dat~ ynnf" tersimpan dsIa!"
berk.'.'.s per kar3., sall';:! t suI i t diharapkm semua tor sedi'"!
bapi peneliti. 010h karena itu ~ tlah dimaklumi bila
- 15
ada.
Instrumen y~nq dipnkni mereknm data terJiri dari
3 macam d~ftar isian. Ketiva deftnr isilll itu cara peng
i5i'1n11Y2 terutama berp:mgkal dari sumber dokumen, dan
tilBmnna diporlukan beru dilenekapi melalui interview
beberapa pej,1.b:J.t peng'Jdilan. Contoh :1Ip.t perekam data
yang di,"un~kan untuk penelitian ini terl'l.mpir dalam la
poran inL
t"IT..;J\:,J i~i'BIL FC~\!ELITIAN--------,--------
. , ...2avi aban terh3.(lap prob}"eJY1.a pertama pene an lnl) I...e
lah berhasil diketatmi; cTan[:ka ~Jaktu penyr,lesaian perkara
warisan dan hutan[ pi:..ltanF dih dari data yang terda
pat di dalan:: se':iap putuscm. Data tersebut diorganisir d~
lam suatu tabel Ian". Tabel ini beI'iGi data yang dikelom
pokkan menuI'U1: variabel j enis perkara dan j angka \o1aktu pe
nyelesaian perkara.
ta; yai tu data tentang perkara-perkara warisan, hutcm
piutang da.n gabungan antara kedua jenis perkara itu. Data
yang men[,gambarkar: variabel janglea waktu penyelesaian per
kara, dikeloJ::pokkan kedalam kolom··kolol'1 yanr; menandakan
tenggang wa;(tu 3 bulan.
ngadilan ~eg8ri kelas I Jawa TiDur t2hun 1974 .. 1975, te
lah p.'tC!r.1p2;'''lolch sE,1.:rr,:psl scbanYClk 411.; p2:rkar.':L lTumlah perkara
yang tBrmasuk J2.1~11i' k;·:~tc;:ori perkCl!'a lvarisan seba~yak 18a
p0rkaro:;t-. Scdangkan jenis perkara yang cik:'1,tegorikan hutang;
-piutCl.:'lg bel'j ur.lah 23 Ll kasus c Adupun sebaran datu yanG tel'
jadi dari 2 mCl.cam variabel itu akan ser:era terlihat dalam
tabel I beriku-:: ini.
TABEL I
,11\Nr,KA Ir!flKTU PENYELESr,!f.,N PE:;YJlP-A Dn:UBUNf:KA;~ [lENON! JElIIS PHWJ,RA
DI P[!'!GI\oILP,~I·-PEnGr,DILlU: "!EGERI KELP.s I JA'N, THill!R
1974 .. 197f'.
n = 4H
,~======= ====== ====== = ==00 ===== ==T= ===== ="'ff
:: .1,'" ,,-Xtl '~'WTtl ", Ef'''YELESP,lf'''' PE"II' 1111,' IiII ... "'.'" !.'.h ,. - "" .\j (1", L .. d- II
:: JEllIS PERKrlR{\ ~~_._ m b~Jan) Lf.H :: II H ~ II II 11
,-.,:-,:,,------+ OS ~~----- ',. !. --- 4<l 17 I 15 C 1 , _. 2. 1 - -1-n,; I \ " Ii
31' I 16 I 11 4 2 2
2" t.10r21I 41 341 ::1 I S 1
_===============~======k=====_:=====~=====
PlIJT,;liG~- - ..... -.- ----IT
::'..:m..H::r data pE:nelitian Fli-U::filR 1979.
-....
- 18 ~
Sebaran
tabel tcrsebut ap::ll.-- ffiaupu lebih banyak, penelit!
an ini F'.emerlukan tc~:;ytua.?l llmu statist . Dalam menganali. - sa tabel ini digunakan rUJ:1US :Y =
n
rumus. Derhitungan 'tersebut ,~k"irnya menghasilkan ni
7,7 B. fmgka ini Qempunyai art i bahwa rata··rata penye1esa!
an perkara vJarisan dun hutang~piutane di pengadi1an ..penr:~
di1an negeri kelas I Jawa Tirnur. tahun 1974 - 1979 ada1ah
7,78 bul~ln ~ Atau t:?pa,tnya 7 b'...llan ? a huri ~
tuhkan waki:u hampir 8 b·.llan , dapat mmgundang banye,k
peni terhadap lembaga perac1i1an di nc'fara inL Apakah
jangka t..raktu terlsebut merUp,J.Kan pr'estasi yanr: baik atau
yang baka1 elikurang b'Cik, tergant·.lng
g:makan,
Seba,£;ai suntu ilustr~s.i"; ki:canya p2:tUt dipGrhatikan
aGanya patokan besarnyCl suk~ bun.(~E' yu.:':1g sam~4:1i kini daptit
ditolelir pihak penf,adi1an yai tu 6% t,ulan, D,J.1am sua·>
tu sengketa ,'wtara dua belah p T:lengenai hutang~piutang
misa1nya) pihak KreC:itur akan :mdah :,1embuat pGrkiraan me'
ngena.i kerugian yallf" diakibatka.n olE"~h proses T"~I1yelesa,iEln
seng:kcta di pe~E~adilan n2p;eri, K'3untunga::l kreci tuX" sekurang
kuran!!nya dapat dihit:lng Scb8Sar & x 5 8 5 ni harta
- 19
ka dapat ditarik kesil'lpulkan sementara bahwa untuk menye
lesaikan suatu sengketa melalui pengadilan negeri, pihak
kreditur harus sudah memikirkan kemungkinan akan nengalami
kehilangan keuntungan hampir 50% dari nilai harta yang di
sengketakan.
lan, kemunr,kinan sangat berbeda dengan angka yang dipero
leh dari tabel I tadi. Walaupun belum pernah diadakan pe
nelitian tentang opini warga masyarakat terhadap pelayanan
pengadilan, namun informasi-informasi yang diterima menga~
tarkan pada asumsi-asumsi bahvla menurut persepsi warga ma
syarakat, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan a
kan memakan waktu yang lama.
Belum lagi kalau pelayanan pengadilan itu ditinjau dari
segi pembeayaannya, Kesan yang ditarik dari observasi se
kilas lintas mengenai hal ini, juga menyatakan bahwa ke
adilan yang dicari melalui proses pengadilan hanya dapat
diperoleh dengan pembayaran yang mahal.
Data yang diangkat dari hasil penelitian ini memang
terbatas pada pengungkapan rata-rata jangka waktu penyel:;
saian perkara di pengadilan~pengadilan negeri. Studi ten
tang opini warga masyarakat terhadap hasil kerja lembaga
lembaga peradilan agaknya belUl'l pernah dilakukan. Namun
dugaan-dugaan kuat yang da~at ditarik kenyataan di
- -
berfikir panjang de.hc:lu scbc:lum men5;arnbil pu
tusan u!1tuk memanfaatkan pe::radilan nep;ctra. Kalau
dis J. lerr,baga peradila:1 belum di
bukt scc·:1ra empirik, berarti kesimpulan se
mentara tersebut bersifat lemcJ:..
di yang membuktikan kebenaJ'an asumsi demikian i tu. Peneli
t liC,n . ewar hacau ey €r>lEl ap. ,: • c:. ." •· St t ., 1 t 'd para p~nc-usah- d' A.mer;kaG
berhas para penguse,ha sana
dan suka mencari azas-azas
Basil p,mcli.tian NLiCi:lulcy cukup membesarkan h2'.
ti karena den&;:m demikian asums asumsi l'Jengenai kurang
efisien kerjany.'l lef'lba.g:: peradilan kioca telah menc.apat du
kungan yang meyakinkan. Jika pene ian ini kita gunakan
untuk mendiagnosc kelemahan-kelemahan yang diidap oleh
lemb2g2 peradiLm ki ta, jl',iJ.k..l ter>,Jpi yanr patut diperh3.ti
kan ag2r lemb3g," per>adilan menjadi sehat (efisien) kembali
ad?,lo.h deng.:m mempercepat proses penyelesaian perkar>il yang
kian, kiranya. lembage. ini lebin beI'DeI'an secara posi " -
tif dalE:!"' kc;liicupan i3i sosi~:l
Sedikit bergs3er
rai di atas _, t2bcl I j uE-~'~ 8e.bnr,::n data r:tcnurut
Basil yanp. diperoleh T".enanjakk:m adnnyil s,~ ih ¥inktu 1
bulan 6 hari. Pada j pe.Y'kara san t(~rcatat anf,ka
7 bulan 5 hari dan pade' peI'kaI'a hutanc" piutanp; mencapai
3 bulan 11 hari.
leh j
ta.ktik mengulur Haktu. Gejc:l2. Yi'.r,r-; diperliha.tkan oleh je
perk3-r;l yang terak::-tir
apakah kuranr cekaj:..:tnnyC\ peTlEJldilan da.lam ffif.;nye saikan
;:>eI'kaI'''l peI'da.ta itu bE::rsumb",r p2\da diri 1 eTI'.b age. peradilc'm
atEiuknh terle t2.k pada pi:'lak·"pihak ya!lg berperkara sendiri.
Jaw&ban terhadap dapae c;ib,,,rikc'.D tabel-tilbel berikut
JN~GKA t![\KTU PENVElESl\IAN PERKI',RP. OIHlIBUNGKAN OH1GNl BEBN~
TUGfiS HilKI~' ( Vi~flG TIDAK i·1ERANGKiIP JI1BilTh':) DI PEi!GI\DILf'_"I
PE;,!G!lDIlA,'j NEllERI KElAS I J,I\\lf1 TH4IJR TI',HUr~ 197" - 1979.
---_..... - .... -----11
II V[,i!G nIT!,\,!Gt~H II Hid{Ik PER BULF,~! II II II II II "._..._---------- II II II 1 - :; II It
II " Y II Ii • l() II n---"' II II , II 11 .. Ei II 11--.._----_ .._._---_._-- II II II 16 + II II ,==, ======
r~:~\;~~::;{=::~:~==T================================-----------------------------.--.----.------------ II
JU:·'ILf.H :: II II
--- 5 3 ? 3~ -
~ 32 32 g 14 f, if - 1
l~====:;;:=:;:.:====:;:::;::::;::==:::::==:::== =:==t~:=== ==:~= ===:= =:==== ==:=== ~=:=== ==:=d==.-
- 27-30 30-33 33-35
11 II II II II II II II II II
11
N r.>
beb21n tur:2.S
buktikan dari data yanG ter'tere, 1,::[1 ted),,,l II" Adapun
yang diI!'..:1ksIJd denf,;,.n ba,ban t h2kim d~l~m pene ian
ini 8.da dua maca:n.. P0rt2j'~1.Q
yaitu mengadili s0jum1ah yc'nr:; diserahkan
kepadanya, Kedu2, berupa tu -tuf~S di sa~pin[ me
ngCldili perkara yi:mg kebC',nyakan 1e:~sif"'t adninistratif.
D,'llam tabel II dil:lasukkan dua, v3ri:i.bel, data
nyc: diklc1sifikasi si12ng yaitu n,~nur~lt jenjang behan tugas
bulan}
si be:"?ln tur;2.S 71akim di~u;:!t dcngan susun2n yang berinter-
lorr,pok,keloDpok data : 1
- 5 bu1~n, 6 - la, 11 - 15 dan 16 perkara atau lebih.
l':elalui pel"hitunFln s"tatistik dapat dibuktikan bah-·
wa per bulen, r·3.-
ta-rate nernutus pcrk::tr::t dalam w;::'llctu 7 29 hari~
Sedangkan l)ara hakiT1 yang memi?p2,t bc:gian 16 perkara atau
bulan 11 h1J.ri. Dengan dr~mikian datil di atas menunj ukkan
adanya kecenderun[<,n bahw2. j angk'l. ',Jaktu
kara ditentuk'ln Juga a1ch bebiln tugas I-lakin tanyak
perkara-perk-'lra yang dibebankc.n kep,,,da. hakim akan semakin
lama pUlu pcnyclcocc"-,,,, scn;l;keta yang diperceyak2n kepada
nya.
- 24 .'
lullmya. bahwa para
•hakim y2.ng mendc.p5.t b{;:ban tug('7:-s :.u~tuk Tnf0mangku j abatan
tGrnyatal:J.in di 52-roping tugt:?~s rutin
menaTJ.pilkan hasil y:'lnp; bcrbedt.t i?sl1lT!si yan;: dirul'lus
kim sebelumnya.
membenarkan kcsimpulnn dcmikian
----------------------------------------------- ---------------
JANGI<A WAICTU PINVELESAIAN PERICAR.-\ DIHUBUNGICAN DINMN BEDAN TUGAS HAKIM
(VI',NG t'lERANGKAP JABf,TNl LAIN) Dl PENGADILAN-PPIGADIlAt: flEGERI KEMS I
JAW\ TIr1UR. T1\HUN.1974 - 1979.
a::;:;:==:;:;:;:==::::::::::::::::::=====::::::===-I---'.'-~----- ~-- _______ w_________ _-.- '._- .. ~ ----------------~~ -----TI
Il . ",,..------- ~.
-- .- --,,-~-
~--r9 I
~--l 2
- 7 2 1 2 - -
lI'.H. II
N (y,
-- 2 7 ~,
faktor la.in yang rn.endcrong para pej alnt pengildiltm untuk
lebih berprcstctsi kemungkin2.n ~lu ada. Secara psikol~
gis kiranya d.ap,o,t di teril'Fl sementClra pend'lp3.t yang meny::,
takc:,n bah\.;a yang meneriJJ.Q 3.man·::!.t untuk nern2.ngku j~-
batan tertEmtu., ak?..n berusa,ha f1enl,-:::,lankan tugas sebaik-b::l ~ .
bikny", SGbagai seorang pejabat merckE, sel3lu 1!lenjadi pe!,'
hatinn bawahanny3,~ Tindc.kan~,tind,~kan yang merl:")ka lakukan
akan d2.p2..t mcn~:;l~d2ni pcrbuCltan-p~.:rbu~tan para hakim ang
gota lainnya. Perrcberian contoh p'olayanan proses peradilan
yang banyak berpcnga~uh ,l:::.lz:.m proses ~eradilan adillah pc~
ranan pengaccr'2,. Sec::J.r?i r':?.sionil telc:.h tSr'sebar pendapat
kara nelalui pc;:ng~dilZ1n tanpa p2ngac-::ra" Seri!lgkali :-ne::1(>
i
- 28
!'lang dari 5isi ini ada koreli:lsi positip ant:1ra ,,-de tidilk··
yan!; dibantu penf,acarc'u PencHtian ini tid'l.k hend2k meng::t
pas perihal itu. Kali ini, salah satu komponen sistim per
adilan h.3.ny'l diliha-:: d'lri sefi efisi':;;lSi w,'l.ktu proses peE
adilan, j dihubun[,;kcn dengan kEterlib'ltan pengacara d,,,
lam perkara-perkara yang ukan kc pengadilan.
Untuk mengetahui pEmgaruh pcngacara dalam proses p~
nyelesaian sengketa, dihimpunlah data dari berk(iS-berkas
perkara. De,lam se1;iap kasus yanr; kita pelaj bi5a dike
tahui apaknh para pihak mcnggunakan j ,:18 a pengacaNI a.tau
tidak, Di s&~ping i-::u daDat diperiksa pula waktu yang di·
perlukan untuk penyelesaian perY'lra tcrsebut.
Jangka "aktu penye18s:1i'm " dib:,rj akan denfan !'leng
hitung jarak liaktu sejak tan2!f,al p'2rkara didaftarkan di
pengadilan sampai tangg2l keputus;m. Data lc,ngkap mengen~
dua variabel ini dapat disaksikan dalam tabel IV berikut.
ini.
TMEL IV
ADi\ TlDAKNVA JflSl\ PEilGll,Cf,Rr, or PENGr\DILAt\-PEtIGI\l)ILf.t~
NEGERI KELliS I JAHA TIi'iUR, TAflUrl 1974 - 1973
I .. ! JI\NGKP, WI\KTU PENVELESilIHI PfRKflRJ\ JUML!',H 1--. . ( dahm bulan)
I./-- 313 - 6 6 -., 9 -12 12··15 15-lG W-21 21-24! 2,1-27 .7-30 30-35 35-36 36+ •'------1·---1- ...+---l----l----_+_
iIEI'IGGUN[,K.{,tJ J1ISJ, 15 Ln 20 15 4 f;. - 2 - - - - 3 104
PENGACflfU\
I r--------------+---~~--~r---_+----~----~--_+----~-----~---_+--------- ..--~
mrIP,'\ f4ENGGUN;,~ ,;~ 6::: 2~ 13 12 2 1 1 I - 1 1 - - 171
I(f,N _JASf, PENGf, L CAR; '.
____ _. ___ . _ ._ _ ___ ..-L..___L-__-L..___---L.
'"
- 30 "
Berdasarkan Q:;;tci dalam tabel IV i tu ~ rata·-rata j ang
ka waktu prosess penyclsaian senrkat pcrkara-perkara
yang menggunakan jasa pengacara lah 7 bulan 19 hari.
Sedangkan rata-rata jangka w2ktu proses penyelsaian seng
pada perkara~p yang tidc1k men akan ?j asa pe-_'
ngacara adalah 6 bu 2 hnri. Pcrhitungan tersebut sege
ra menbarikan keian bahwa berperkara menggunakan "". ",t ~ ,
lama' daripadajasa pengacara akan memakan Haktu yang
berperkara tanpa menggunakan jasa peneacara.
"j,
na angka-angka yang dikemukakan telah d-landasi oleh data
yang dicari di alam emp i. Hanya perlu liti lebih
lanjut apakah ada hubungan kausal antara faktor ada tidak
nya pengacara dengan lamanya proses penye perkara ..
Memang patut diperhatikan adanya anggapan b pengacara
dapat mengulur~ulur proses sidangan b8rdasarkan beber~
pa ke luasaan yang diberikan oleh undane-un kepada
mereka.
lebih lanj ut menr,enai perkara-'perkara yang tidak menggu
nakan jasa pengacara. lompok ini, mungkin dapat
kita jumpai beberapa karakt stik tertentu yang menjadi
kan perkara-·perkarc>. ini beruntung mendapat waktu yang le
bih cerat daripada prosc~ penyelcsaian perkara yang meng
gunakan jasa pengacara .
31
nundaa.n s1.dang dihubungk-:'!..:1. dS!1i~.n nihc:k nane yang berha':'"
KoloID pengelonpokkan penUnda3.D sidang diJlulai dengan pe
36 k~~l i ke atas.
dang citunda dibagi d,,: Lim kolam-kolam
1. Kolam hakim Y2mg berhc:lan;3an
2. 11
4. persetujuan kedua be pihak yang berperkara
5. lain.
Pengadilan Negeri terlL'1at 1190 ka.li penundaan
sidang.
benar anggapan Jl1.2.syarakilt, b.3.[:vICl lananya. proses perkara
di Pengadilan .3d,alah k'Jrent: saringkc"cli side.nr; ditunda dan
penundClan tersebut adalah akibe.t dari hakim y2.ng berha
langan.
Pada tabel untuk koloID hcildm menunjukkcm angka reL,tif
keeil yaitu 87 kali a>,au 7. n dari 1190 penUndi'.2n,dibcm··
dingkan dengan kelem-kolom yi:mg lain.
BerdClsarkan data y,::ng ",del penundaan sidang oleh hakil!l bia
s2nya disebabkan karena hakim harus melaksanak'ln tugas 121
in yang waktunya bersamaan deng2n waktu sidcmg.
lABEL V n = 414
-----------------------------------------------------------------------------------~=---------w=============l==-------------------------------------------------
ii FREKWENSI PHWNDMN SIDlING 11 P======== =========F======== ========== =======F==========-======== ========= ~======= II PIHflK YANG11
1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 0 9 - 10 11 - 12 13-1411 15 - 16 16+II BERHf.lAf'IGf.N Ii
I 12 = 1 % ! 'i = 0~3%II Hakim ,~= 0,3% 3 = 0,5% 9 = 0,3% 12 = 1% 9 = O~~% 7 =0,5% b7=2,3%11 11 11 11 11 II. Pengacara l=O,OD% 2= 0,2% 1=0,08% 3 = 0,3% 11 = 4=0,3% 5 = 0,''1% 2 -O~2% 12=1% 11 II -.~.
II II Pihak-pihak 15=1,3% 25=2,1% 32= 2,7% 30=2,5% 34=2, 9~ 34= 2,9% 35= 2,9% 5 =0,4% 51=~,3%II II II . II II II Persetujuan 13=1,1% (3= 3,6% 22= 1,8% 4:1= 4% 48= 4% 52= ·~/i% 35= 2,9% 9= Oj8% 66=5 1 5% II II II -.~~ I II 11 lain-lain 43= 3,6% 62= 5,2% 67=5,6% 550; 4,6% 63=5,3% 43=3,6% 23= 1,9% 101 =fi, 5%II 11= 0,9% II .
II II II II Jumla!1 4(=3,6% ;'116=9,7% 126=10,6j 160=13,4% 157=13,2% 157=13,2% 127=10,7% 46=3,9% 257=21,6 II II 11:_____________ __
JUr';l,~H
Tugas lain di f;ini adalah hakim disamping tU!"as pokoknya
sebagai hakim JuVa dib0brrni tugas ~dministratif 12in.
- Kotua Peng~di12n
dibebankan pada seorang hakim.
kim menunda sidang.
ra rnengatakan bahwa penundaan sidans oleh hakim kClren,:1 ha
rl sudah siango
hakim pada vJaktu yang bersamaan h2rus mclaksun2k,?n tugas
administratif lain yang tidak mungkin ditinggalkan.
Pada kolom ini ya.ng nenunjukkan anGk" t<ortinggi adalah
pada penundaan sidang 16 kali ke atas yaitu sebanyak 27
kali atau 2,3'5.
kedua kolom tersebut mendapatkan angka 229 kali atau 25,2%
dari 1190 kali penundaan sidang.
KalilU ki til lihat t,"b"l, maka anglea tertinggi pada kedua ko
10m tersebut b2I'kisar pada penundaan sidang 16 killi ke
atas sabasaI"' 63 keli at~u G~3~u
· 1 d' .. , ' Je as 1 Slnl ?anUnGaan sldang 01,,11
hak-p j cuh l.:.:bih dihC1ndi.ngkan dengan l'Flkim yanr;
menu:1da persidangan ~
hadir:m piha.k-pihak.
su;?:.tu ditanga.ni olsh pengacarao
salah satu ;oihak sickit, sehingr;':l tidak munfkin datang,
Atau bisa j di'cangani pengacara;
ketidak
Selanjutnyn kita lih~t padQ kolorn lain) di sini te£
lihat b,'\hwa ko1om ini mcnunjukk"ln :m"ka ya,ng tertinggi y~
i tu 468 k:11i Reau 39,3%. J,.'l.di dari 1190 ki11i penunda.an
d:m!,; terdap"lt 468 k"lli penundilan yang masuk da1am koloID
lain ini.
nya :
memperkuat keterangnnnyc,.
2. Bis~ juga karena saksi~saksi tidak datang atau belum
datang. Hal ini bisi\ disebabkan karena saksi sakit, se
hingga tidak dimungkinkan datang, atau karena saksi
bertempat tinggal di luar kota,sehingga memerlukan wak
tu yang agak lama untuk l'lendatangkannya.
Jelasnya yang dimasukkan dalam kolom ini adalah alasan a
pa saja yang tidak bisa dimasukkan dalam kolom hakim,pe
ngacara, pihak-piha~ maupun persetujuan.
Angka tertinggi pada kolom ini berkisar pada penundaan si
dang 16 kali ke ·'ltas yaitu sebanyak 101 kali atau 8,5%.
Kolom lain yang juga terlihat menunjukkan angka yang tinJl",',,~ .,.':.t gi adalah kolom persetujuan. Pada kolom ini terdapat ,336
kali penundaan atau 28,2%. Jadi dari 1190 kali penundaan,
336 kali adalah karena persetujuan kedua belah pihak.Da
pat dimasukkan dalam kolom ini misalnya : Pihak tergugat
ataupun penggugat belum siap dengan jawaban tertulis.Ber
dasarkan hal ini maka atas persetujuan kedua belah pihak
sidang ditunda untuk memberi kesempatan pada pihak yang
akan menyusun jawabannya secara tertulis.
Pada kolom ini angka tertinggi berkisar pada kolom penun
daan sidang 10 -12 kali yaitu sebanyak 15 kali atau 4,4%.
da1am bab yang terakhir dL atas, ser,lentilra dapat disimpul
kan sebagai borikut ;
susnya perkara hutang-piuti'mg dan warisan mamakan
waktu rata-rata 8 bulan. Persepsi warga masyara
kat terhadap pelayanan pengadiLm yang demikian
menyatakan bahwa proses perkara lewat pengadilan
memakan waktu yang lama dan hanyet dapat diperoleh
dengan pembiayaan yang mahdl.
tukan jUEla. oleh beban tugas hakim. Makin banyak
perkara yang dibebankan k,"pada hakim akan semakin
lama pula penyelesaiannya,
tu proses penyelesaian sengketa dengan mengguna
kan jasa pengaeara akan memakan waktu yang lebih
lama daripada berperkara tilnpa menggunakan jasa
pengaeara.
tu penyelesaian perkara banyak disebabkan penga
eara dan permintaan dari pihak-pihak yang berper
kara sendiri.
LAl'IPlRAN
CODE
Tanggal perkara di daftar
Nama data kolektor Nama Editor Nama card pucher.
Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan
Tgl.koleksi data Tgl. Editing Tgl.Punching
Questionnaire schedule :
4. Selama mengadili perkara ini apakah
Hakim menjabat pekerjaan lain ?
1. tidak
2. ya
perkara ini ?
dalam leota.
luar kota.
Daftar isian A *) Pengadilan Negeri _________ Lembar ke
Untuk perkara Perdata/Pidana -
=======-====-==-:--=====-===================================== ======= =====:=: ===========
--------------------------~--------------------------- -------==============================-------~--------------------------------------------------------- -- ---
NOMOR NAMA HAKIM JUMLAH PERKARA YANG DITANGANI HAKIM PADA TH: JUMLAH RATA-RATA t---._-
PERBULAN 1974 1975 1976 _ I
• 1977 1978
Tidak termasuk perkara Rol. Tgl. pencatat
Daftar isi....n B Pengadilan Negeri Lembar ke:
====:T===;====:=======~========~=====:================ ==============================:==:= I I
BEBAN PEKERJAAN LAIN DI SAMPING MENGADILI PERJ<ARA ,..) I I
I I, I 197~ 1975 1976 1977 197R
1.
? • , - ..-----~---------!!-------~------~-------!--------- I
---t- -- ~-~---·_,Ii_-------tl-------.--------.. I I
7.
==========;============~============================== ================================:: Nama pencatat*} Tulis jabatan Hakim pada
tahxn-tahun tersebut. Tg1. pencatat
--Daftar isian C Pengadi1an Negeri Lembar ke:
====~~======~========================:========================:========:~;===========;== II
NOMOR J E N I S I I JUMLAH PERSONIL DAN FASILITAS PADA TAHUN: JUMLAH I I ----- I I I I
• : 1974: 1975 1976 1977: 1978: • f 1 I. i I It. , I I I'
1.. H a kim I I I I I I I I I * • I I ( I I I I I
I I ~ I 1 I I I .---t----~~H ------ , I I I I I P 't d I I I I 2 " an~ era an I I I! I· -If! , I Pan:). tera penggant~ I I " , f I i I J : i i'
,:;, • I ,I I I
3 'R 'd I I ., uang S~ ang I I I I I I I I I I I __~
I I I I
=================================-============================-========================== Nama pencatat
DAFTAR KEPUTUSTAKAAN
T.Willink Zwolk.
2. Un·lang-undang Dasar 1945.
3. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman.
gdlhub-gdl-res-2014-asharimkob-32160-1.cover
gdlhub-gdl-res-2014-asharimkob-32160-2.halam-l
gdlhub-gdl-res-2014-asharimkob-32160-3.kata-r
gdlhub-gdl-res-2014-asharimkob-32160-4.penda-n
gdlhub-gdl-res-2014-asharimkob-32160-5.prose-n
gdlhub-gdl-res-2014-asharimkob-32160-6.penem-n
gdlhub-gdl-res-2014-asharimkob-32160-7.kesim-n

Documents

AiiuK . - repository.unair.ac.id