Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi danPenguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Advertorial
20 02RAPBN
Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi danPenguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Advertorial
20 02RAPBN
Disusun olehDirektorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran
Penanggung jawab:Direktur Jenderal Anggaran
Editor:Direktur Penyusunan APBN
Kontributor:Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN
Gedung Sutikno Slamet Lantai 12Jalan Dr Wahidin Raya No.1www.anggaran.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Anggaran
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Penguatan PondasiPenguatan Daya Saing Memperkokoh Daya Saing Negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur
2036-20452031-2035
2045
2020
Tema Kebijakan Fiskal 2020
Negara Maju
2020-2030Transisi Indonesia Maju
Indonesia
Sebagai Tahapan Jangka Menengah Pertama Menuju Pencapaian Visi Indonesia 2045
APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM
Pemerintah ditantang untuk merespon tantangan demografi melalui reformasi di segala bidang yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui konsumsi, investasi, dan produksi serta penguatan daya saing.
Upaya yang ditempuh adalah peningkatan kualitas SDM agar semakin berdaya saing, mendorong infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dioperasionalisasikan dengan optimal sehingga memberikan peningkatan produktivitas dan mendukung transformasi industrialisasi, serta program perlindungan sosial yang komprehensif sudah mulai diimplementasikan.
Indonesia diharapkan telah keluar dari jebakan pendapatan menengah sehingga Indonesia telah siap menuju negara maju, mandiri, adil dan makmur.
mobilisasi pendapatan negara untuk menarik investasi dan mendorong daya saing
kebijakan belanja negara yang berkualitas
pembiayaan kreatif dan mitigasi risiko
1
Hal Barudan Strategis
Dana Abadi untuk SDM dan Kebudayaan
Penguatan NeracaTransaksi Berjalan
Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan antara lain pemajuan kebudayaan nasional. dan peningkatan kualitas perguruan tinggi, melalui:• Dana abadi kebudayaan• Dana abadi perguruan tinggi• Penambahan Dana Abadi Riset secara signifikan
dalam rangka mendukung peningkatansumber daya manusia dan daya saing
beberapa kebijakan dan inisiatif dalam RAPBN 2020untuk meningkatkan penguatan kualitas SumberDaya Manusia dan Daya Saing
mendukung penurunan defisittransaksi berjalan baik dalamjangka panjang maupun pendek
Super deduction untukkegiatan vokasi & litbang
Mini tax holiday untuk investasidi bawah Rp500 miliar
Investment allowance untukindustri padat karya
Pemberian InsentifPerpajakan
Percepatan penyelesaian4 destinasi pariwisatasuper prioritas
Penguatan Transfer ke Daerahdan Dana Desa
Peningkatan Kualitas SDMdan Perlindungan Sosial
Kartu Indonesia Pintar Kuliahmendukung kelanjutan pendidikan pada masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi
Kartu Sembakomendukung penguatan perlindungan masyarakat miskin akan akses pangan
Kartu Pra Kerjauntuk peningkatan produktivitas bagi pencari kerja
Rp
Nama: Dirgahayu
ID: 12345678912345678
Kartu Pra Kerja
Nama: Dirgahayu
ID: 12345678912345678
Kartu Sembako Murah
ID: 12345678912345678
ID: 12345678912345678
Nama: Dirgahayu
Kartu Indonesia PintarKuliah
• Penguatan DAK Fisik pada 2 bidang baru: sosial dan transportasi laut
• Pengalokasian DAU Tambahan untuk penyerataraan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika dengan sinergi lintas K/L dan Pemda
2
Penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI
Januari 2019
Penyusunan resource envelopeMaret 2019
Surat Bersama Pagu Indikatif dan Rancangan RKP29 April 2019
Pengajuan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kerangka Ekonomi Makro dan RKP ke DPR
20 Mei 2019
Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Pengajuan RAPBN (RUU dan Nota Keuangan)
16 Agustus 2019
Surat Bersama Pagu Anggaran dan Penyelesaian Penyusunan RKA-K/L oleh Kementerian/Lembaga
22 Juli 2019
Pembahasan RUU dan Nota Keuangan RAPBN 2020Pertengahan Agustus s.d Akhir September
Penetapan Rincian APBN dalam Peraturan PresidenPaling Lambat 30 November 2019
Penetapan dan Penyerahan DIPADesember 2019
SiklusAPBN
setu
ju
gatibos3
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
PertumbuhanEkonomi (%)
Rp
Rp
$
NilaiTukar Rupiah (Rp/USD)
Inflasi (%)
Suku BungaSPN (%)
Pertumbuhan ekonomi 2020 diproyeksi akan ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB, dan perbaikan ekspor
Pengendalian inflasi antara lain dengan menjaga keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, menjaga ekspektasi inflasi, dan peningkatan koordinasi dan sinergi tingkat pusat dan daerah
Seiring dengan menurunnya risiko pasar finansial global dan terjaganya stabilitas ekonomi makro dan fiskal yang sehat
Seiring dengan masih terdapat risiko volatilitas terutama yang berasal dari sisi eksternal.
Harga Minyak (USD/barel)
Memperhatikan faktor permintaan-penawaran pada pasar global dan risiko geopolitik.
Upaya peningkatan lifting migas antara lain dengan mendorong aktivitas eksplorasi berkelanjutan, menjaga tingkat produksi lapangan migas existing serta mendorong peran Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI)
Lifting Minyak (ribu barel/hari)
Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)
5,3 5,2 14.400 14.250
3,1 3,1 65 63
734 754
1.191 1.0725,4 5,6
RAPBN 2020 Outlook 2019
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap dapat melanjutkanmomentum positif di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global
4
49,0
380,9403,0
429,1
372,0 373,9 351,9
5,8
6,5
(5,9)
0,5
(13,3)
Kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan negara dan instrumen fiskal di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih lemah
Peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (spending better) sebagai upaya menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan.
Strategi pembiayaan anggaran memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengendalikan rasio utang dalam batas aman, menjaga komposisi utang domestik dan valas, efisiensi biaya utang, serta pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
Perpajakan
PNBP
PNBP
Perpajakan
Rp2.221,5 T
1.861,8
1.861,8
359,3
83,8%
16,2%
1.670,0
858,8
Pendapatan Negara
BelanjaPemerintah Pusat
Defisit Anggaran sebesar 1,76% PDB, diarahkan semakin sehat dan adaptif menghadapi risiko perekonomian
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Belanja Negara
Rp307,2 T
Defisit Anggaran KeseimbanganPrimer
% Defisit thd PDB
1.643,11.527,2
814,4
351,9 (74,2)Pembiayaan Utang
PembiayaanInvestasi373,9 (75,8)
386,3
Pembiayaan Anggaran
“ “
2015
2016
2017
2018
Out
look
2019
RA
PB
N20
20
Rasio defisit terhadap PDB tahun 2020 terendah dalam lima tahun terakhir
Keseimbangan primer diupayakan bertahap ke arah positif
(298,5)
(2,49)(2,59)(2,51)
(1,82) (1,93)(1,76)
(142,5)(125,6) (124,4)
(34,7)(12,0)(11,5)
(308,3)(341,0)
(269,4)
(310,8) (307,2)
(Triliun Rp)
(Triliun Rp)
Outlook APBN 2019RAPBN 2020(Triliun Rp) (Triliun Rp)
BelanjaPemerintah Pusat
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
66,0%
34,0%
2.030,8
Rp2.528,8T2.341,6
RAPBN 2020 Akselerasi Daya Saing melalui Inovasidan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pembiayaan Utang Pertumbuhan (%)
Penurunan Pembiayaan Utang sebagai upaya menjaga kesinambungan fiskal
(Triliun Rp)
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
antara lain:
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
PertumbuhanEkonomi (%)
Rp
Rp
$
NilaiTukar Rupiah (Rp/USD)
Inflasi (%)
Suku BungaSPN (%)
Pertumbuhan ekonomi 2020 diproyeksi akan ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB, dan perbaikan ekspor
Pengendalian inflasi antara lain dengan menjaga keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, menjaga ekspektasi inflasi, dan peningkatan koordinasi dan sinergi tingkat pusat dan daerah
Seiring dengan menurunnya risiko pasar finansial global dan terjaganya stabilitas ekonomi makro dan fiskal yang sehat
Seiring dengan masih terdapat risiko volatilitas terutama yang berasal dari sisi eksternal.
Harga Minyak (USD/barel)
Memperhatikan faktor permintaan-penawaran pada pasar global dan risiko geopolitik.
Upaya peningkatan lifting migas antara lain dengan mendorong aktivitas eksplorasi berkelanjutan, menjaga tingkat produksi lapangan migas existing serta mendorong peran Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI)
Lifting Minyak (ribu barel/hari)
Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)
5,3 5,2 14.400 14.250
3,1 3,1 65 63
734 754
1.191 1.0725,4 5,6
RAPBN 2020 Outlook 2019
Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap dapat melanjutkanmomentum positif di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian global
5
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
RAPBN2020
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
RAPBN2020
Pertumbuhan (%)
Pajak Penghasilan (triliun Rupiah)
Pertumbuhan (%)
Pajak Pertambahan Nilai (triliun Rupiah)
602,3
10,3 10,6
(2,9)
16,0
9,113,3
666,2 646,8750,0
818,6927,5
423,7
3,6
16,6
(2,7)
11,8 10,315,7
412,2480,7
537,3592,8
685,9
• super deduction untuk kegiatan vokasi & litbang• mini tax holiday untuk investasi <Rp500 M• investment allowance untuk industri padat karya• PPh DTP antara lain sektor panas bumi, PPh SBN
Valas, dan Penghapusan Piutang PDAM 2020
Insentif PPh
Tax Expenditure Definisi
BentukEstimasiTax Expenditure
Insentif PPN• Insentif PPN bagi impor dan penyerahan barang
strategis --> mesin dan peralatan pabrik
• PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan jasa dan alat angkut tertentu (a.l. kapal laut, pesawat udara dan kereta api)
Dukungan Perpajakan pada iklim usaha juga tercermin pada Kebijakan Belanja Perpajakan. Insentif pajak yang tepat sasaran mendorong Pemerintah mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian
Penerimaan perpajakan yang hilang/berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum yang menyasar sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu
• Tax Holiday• Tax Allowance• Segala bentuk pengecualian
atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan umum perpajakan yang berlaku
PenerimaanPerpajakan
terus dioptimalkan dengan tetap memberikan insentifuntuk mendukung investasi dan daya saing
Rp192,6 T1,55% PDB
Rp196,8 T1,45% PDB
Rp221,1 T1,49% PDB
2016 2017 2018
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
RAPBN2020
1.240,4 1.285,0 1.343,51.518,8
1.643,11.861,8
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
Perbaikan kualitas pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan
Menyetarakan level playing field
Perbaikan proses bisnis khususnya dalam hal restitusi PPN
Implementasi Keterbukaan Informasi Perpajakan (AEoI)
12,6
8,2
11,6
10,8 10,7
11,4 11,111,5
3,6
4,6
13,0
8,2
13,3
5,8
2,9
13,4
10,5
14,8
Rp
Rp
Rp
Rp Rp
Rp
Tax Ratio Perbandingan Tax Ratio Antar Negara
Kebijakan
% thdp PDB(2017,%)Sumber : World Development Indocator, World Bank
Indonesia Filipina Malaysia ThailandKorea Selatan Brazil Turki
AmerikaSerikat
Ekstensifikasi barang kena cukai
Penyesuaian tarif cukai hasiltembakau
PenerimaanPerpajakan
Optimalisasi penerimaan negara disertai reformasi di bidang perpajakandalam rangka mendukung perekonomian dan dunia usaha
2015
2016
2017
2018
RA
PB
N20
20
OU
TLO
OK
20
19(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)
PPh Migas Kepabaeanan dan Cukai(triliun Rupiah)
Pajak Nonmigas
(%)
PertumbuhanPenerimaan Perpajakan
(%)
PertumbuhanPajak Nonmigas
10,7 14,2 13,1 14,8 15,4 13,1 17,9 11,9
66
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
RAPBN2020
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
RAPBN2020
Pertumbuhan (%)
Pajak Penghasilan (triliun Rupiah)
Pertumbuhan (%)
Pajak Pertambahan Nilai (triliun Rupiah)
602,3
10,3 10,6
(2,9)
16,0
9,113,3
666,2 646,8750,0
818,6927,5
423,7
3,6
16,6
(2,7)
11,8 10,315,7
412,2480,7
537,3592,8
685,9
• super deduction untuk kegiatan vokasi & litbang• mini tax holiday untuk investasi <Rp500 M• investment allowance untuk industri padat karya• PPh DTP antara lain sektor panas bumi, PPh SBN
Valas, dan Penghapusan Piutang PDAM 2020
Insentif PPh
Tax Expenditure Definisi
BentukEstimasiTax Expenditure
Insentif PPN• Insentif PPN bagi impor dan penyerahan barang
strategis --> mesin dan peralatan pabrik
• PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan jasa dan alat angkut tertentu (a.l. kapal laut, pesawat udara dan kereta api)
Dukungan Perpajakan pada iklim usaha juga tercermin pada Kebijakan Belanja Perpajakan. Insentif pajak yang tepat sasaran mendorong Pemerintah mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian
Penerimaan perpajakan yang hilang/berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum yang menyasar sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu
• Tax Holiday• Tax Allowance• Segala bentuk pengecualian
atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan umum perpajakan yang berlaku
PenerimaanPerpajakan
terus dioptimalkan dengan tetap memberikan insentifuntuk mendukung investasi dan daya saing
Rp192,6 T1,55% PDB
Rp196,8 T1,45% PDB
Rp221,1 T1,49% PDB
2016 2017 2018
77
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
RAPBN2020
PNBP Migas(triliun Rupiah)
Kemenkominfo Kemenhub Polri Kemenristekdikti Kemenkumham Kementerian ATR/ BPN
PNBP Non Migas(triliun Rupiah)
Pertumbuhan (%)
255,6 262,0311,2
409,3386,3
359,3
' '
(35,9)
2,5
18,831,5
(5,6) (7,0)
Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Optimal, Efektif dan Efisien • Penyempurnaan regulasi dan kontrak• Efisiensi kegiatan• Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi
pengawasan
Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif• Mempertimbangkan daya beli dan
pengembangan dunia usaha • Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN)
Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU• Mempertimbangkan cashflow BUMN dan
kemampuan keuangan BUMN • Pengembangan usaha dan penugasan
Pemerintah• Pelayanan BLU yang lebih profesional
Penyempurnaan Tata Kelola• implementasi UU PNBP dan penyempurnaan
regulasi pelaksanaan UU PNBP• Perluasan penggunaan teknologi informasi
dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan
PNBP
PNBP Lainnya: 6 K/L Terbesar
1 2 3 4 5 6
Peranan PNBP sektor Nonmigas terus diperkuatdisertai peningkatan layanan kepada masyarakat
16,517,5
7,17,3
10,010,4
2,72,3
3,63,5
2,42,4
(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)RAPBN 2020 Outlook 2019
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
144,6 143,5 153,3 159,6 165,8 179,3
22,5
-0,8
6,84,1 3,9
8,2
Kebijakan
PenerimaanKepabeanan dan Cukai
Peningkatan penerimaan Kepabeanan dan Cukai melalui penguatan pengawasan dan instrumen tarif
Cukai
31,232,5 35,1
39,1 37,540,0
4,0-3,4
8,0
11,6
-4,1
6,7
Bea Masuk
3,7 3,04,1
6,8
2,32,6
-19,5-67,1
38,3
63,1
-66,1 13,6
Bea Keluar
• Penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau dan pemberantasan pita cukai ilegal
• Ekstensifikasi barang kena cukai baru (a.l. kantong plastik)
• Penerapan fleksibilitas earmarking pada pungutan cukai
• Melanjutkan program pemberantasan penyelundupan dan penertiban barang kena cukai ilegal
• Melanjutkan kebijakan penertiban importir, eksportir dan cukai berisiko tinggi
• Penyempurnaan implementasi Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ)
• Pengembangan/perluasan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk industri kecil dan menengah (IKM)
Cukai(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Bea Masuk(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%) Bea Keluar
(triliun Rupiah)Pertumbuhan(%)
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
8
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
RAPBN2020
PNBP Migas(triliun Rupiah)
Kemenkominfo Kemenhub Polri Kemenristekdikti Kemenkumham Kementerian ATR/ BPN
PNBP Non Migas(triliun Rupiah)
Pertumbuhan (%)
255,6 262,0311,2
409,3386,3
359,3
' '
(35,9)
2,5
18,831,5
(5,6) (7,0)
Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Optimal, Efektif dan Efisien • Penyempurnaan regulasi dan kontrak• Efisiensi kegiatan• Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi
pengawasan
Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif• Mempertimbangkan daya beli dan
pengembangan dunia usaha • Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara
(BMN)
Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU• Mempertimbangkan cashflow BUMN dan
kemampuan keuangan BUMN • Pengembangan usaha dan penugasan
Pemerintah• Pelayanan BLU yang lebih profesional
Penyempurnaan Tata Kelola• implementasi UU PNBP dan penyempurnaan
regulasi pelaksanaan UU PNBP• Perluasan penggunaan teknologi informasi
dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan
PNBP
PNBP Lainnya: 6 K/L Terbesar
1 2 3 4 5 6
Peranan PNBP sektor Nonmigas terus diperkuatdisertai peningkatan layanan kepada masyarakat
16,517,5
7,17,3
10,010,4
2,72,3
3,63,5
2,42,4
(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)RAPBN 2020 Outlook 2019
9
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
SDM yang berkualitas
Penguatan Program Perlindungan Sosial
Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
Birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi
Antisipasi ketidakpastian
Fokus BelanjaPemerintah Pusat
• Peningkatan produktivitas/daya saing SDM• Bidang Pendidikan --> perluasan akses pendidikan, peningkatan skill,
enterpreneurship, penguasaan ICT, dukungan kegiatan penelitian a.l dilakukan melalui program KIP Kuliah, penguatan pendidikan vokasi
• Bidang Kesehatan --> percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif preventif, melanjutkan program jaminan kesehatan nasional a.l dilakukan melalui program PBI JKN
• Mengakselerasi pengentasan kemiskinan a.l dilakukan melalui program PKH dan Kartu Sembako
• Peningkatan akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran, • Sinergi/sinkronisasi antar program • Subsidi yang tepat sasaran dan efektif
• Stabilitas ekonomi, keamanan dan politik• Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, dan pengembangan EBT• Penguatan fiscal buffer untuk fleksibilitas dan sustainabilitas
• Mendorong efektivitas birokrasi --> produktivitas, integritas & pelayanan publik • Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan (antisipasi reformasi pensiun)• Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT
• Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor• Mendukung tranformasi industrialisasi (konektivitas, pangan, energi, dan air) dan
antisipasi masalah sosial perkotaan (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, & transportasi massal)
• Mendorong K/L menggunakan skema pembiayaan kreatif (KPBU: VGF atau AP)
10
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
• Peningkatan kualitas SDM (KIP Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)
• Pemerataan pembangunan antarwilayah• Perbaikan kualitas kesehatan• Percepatan pengembangan 4 destinasi
wisata super prioritas• Dukungan terhadap pertumbuhan
ekonomi dan dunia usaha.
Belanja K/L naik antara lain disebabkan oleh:• Pelaksanaan program baru seperti: KIP Kuliah, Kartu Sembako• Revitalisasi pendidikan vokasi (SMK dan BLK)• Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur• Pengembangan destinasi pariwisata prioritas• Pelaksanaan Sensus penduduk
Spending Better --> penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, efektivitas bansos
Koordinasi program-program strategis lintas K/L (vokasi, penguatan destinasi wisata, penelitian)
Pemenuhan inisiatif Presiden dan Kegiatan Strategis Lainnya
Efisiensi
Sinergi
diarahkan untuk mendukung pembangunanSDM dan kegiatan strategis lainnya
451,2
1.183,3 1.154,01.265,4
1.455,3 1.527,21.670,0,
732,1
-1,7 -2,5
9,615,0
4,99,4
684,2
846,6765,1
854,9 884,6
469,8500,2
608,8672,2
785,4
2015 2016 2017 2018 Outlook 2019
RAPBN2020
(triliun Rupiah)Belanja K/L
(triliun Rupiah)Belanja Non K/L
BelanjaPemerintah Pusat
1111
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
106,7109,6
127,4
102,5111,8
120,2
98,194,3
90,3
59,460,2
65,1
41,257,2
62,8
57,357,8
57,4
45,141,442,7
43,240,4
42,2
33,536,937,2
39,435,135,7
Kementerian Pertahanan
12345678
910
Kementerian PUPR
Polri
Kementerian Agama
Kementerian Sosial
Kementerian Kesehatan
Kementerian Perhubungan
Kemenristekdikti
Kementerian Keuangan
Kemendikbud
Realisasi 2018
(triliun Rupiah)
Outlook 2019RAPBN 2020
Pagu Terbesar
diarahkan pada bidang pembangunan SDM (pendidikan dankesehatan), infrastruktur, perlindungan sosial, dan hankam
Belanja Kementerian/Lembaga
10 K/L(Tidak termasuk anggaran BLU Kelapa Sawit)
1212
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan
1. Perluasan akses pendidikan dari usia dini sampai dengan pendidikan tinggi- Melanjutkan bantuan pendidikan melalui KIP dan BOS- KIP Kuliah (perluasan/penyempurnaan bidik misi)
2. Melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan (melalui Kemen PUPR dan DAK Fisik)
3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM - Pendidikan vokasi --> penguasaan skill, enterpreneurship dan ICT
sesuai kebutuhan industri - Kartu Pra kerja
4.Mendukung keberlanjutan pendanaan terkait pendidikan melalui investasi Pemerintah :- Dana Abadi Pendidikan- Dana Abadi Penelitian- Dana Abadi Perguruan Tinggi- Dana Abadi Kebudayaan
390,3 153,9169,910,4
370,8406,1
Kebijakan
Pemerintah Pusat
303,5306,9Transfer ke Daerah
21,029,0Pembiayaan (Dana Abadi)
431,7
478,4(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)
505,8
-5,0
9,56,3
10,85,7
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Indeks Pembangunan Manusia
Program Indonesia Pintar(juta siswa)
Penerimaan beasiswaLPDP (mahasiswa)
Beasiswa Bidik Misi(ribu mahasiswa)
Bantuan OperasionalSekolah (juta jiwa)
APK Pendidikan SMP/Sederajat
APK Pendidikan SMA/Sederajat
71,98
IndikatorPendidikan
Capaian danTargetPembangunanPendidikan
72,51
92,0592,73
80,7881,52
2018
2019
2020
392,6
463,6
818,1
20,4
20,1
20,1
1.789
6.000
5.000
62,0
56,9
55,7
Pembangunan/RehabRuang Kelas (ribu ruang kelas)
56,0
55,8
54,6
Proporsi Pekerja Berkeahlian Menengah & Tinggi (%)
41,043,0
RAPBN 2020 Outlook 2019
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
AnggaranPendidikan
13
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Kartu Pra Kerja
pesertaDigital: 1,5 juta Reguler: 0,5 juta
Sasaran : pencari kerja fresh graduateTujuan : skill adjustment, pembekalan
vocational skill untuk bekerja Outcome : mengurangi penganggur
Sasaran : alih profesi, pekerja ter-PHK, atau berpotensi ter-PHKTujuan : pembekalan vocational skill yang berbeda/ baru untuk alih profesi/ wirausahaOutcome : mencegah pengangguran kembali
Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja.
Bertujuan untuk peningkatan produktivitas pencari kerja, dengan inovasi implementasinya melalui platform (digital) bagi pencari kerja (khususnya anak muda) dan yang sedang bekerja (alih profesi/korban PHK)
*lembaga pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan PMO
*tahap pengembangan selanjutnya
Peserta memilih jenis pelatihan melalui platform digital (GoJek, Tokopedia, Jobstreet dll).
Pelatihan disediakan oleh swasta*
Pelatihan Online (e-learning) dan Offline (tatap muka)
Total anggaran 2020
Digital
Pelatihan dan Sertifikasi di LPK Pemerintah (termasuk BLK), LPK Swasta, dan TC Industri*
Pelatihan Offline (tatap muka)
Regular
Nama: Dirgahayu
ID: 12345678912345678
Kartu Pra Kerja
2 juta target
Skilling
Re-Skilling
DesainImplementasi
Pelatihan+insentif Pelatihan + Sertifikasi + Insentif
Rp10 T
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
KIP Kuliah
4,2
diarahkan untuk perluasan akses pendidikan,peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan
KIP Kuliah ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMA tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi
Agar setelah lulus dapat langsung bekerja --> jurusan diutamakan vokasi/poltek/ sarjana Program Studi Sains dan Teknologi.
• Lulusan pemegang KIP.• Diterima di PTN/PTS/prodi
terakreditasi A/B. • Dari keluarga tidak mampu
dan penerima PKH
Dalam tahun 2020, sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818 ribu mencakup:
BantuanPendidikan
Sasaran Penerima
Kriteria penerima KIP Kuliah
2015
269
2,7 3,2 3,7 4,0 4,9 7,5
332 358393
464
818Ribu/orang
trili
un R
upia
h
2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Biaya hidup
Biaya Pendidikan
ID: 12345678912345678
Nama: Dirgahayu
ID: 12345678912345678
Kartu Indonesia PintarKuliah
Rp juta rupiah/mhs/smt
398Lanjutan Bidik Misi
ribu mahasiswa420
Penerimaan mahasiswa baru
ribu mahasiswa
2,4juta rupiah/mhs/smt
14
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Kartu Pra Kerja
pesertaDigital: 1,5 juta Reguler: 0,5 juta
Sasaran : pencari kerja fresh graduateTujuan : skill adjustment, pembekalan
vocational skill untuk bekerja Outcome : mengurangi penganggur
Sasaran : alih profesi, pekerja ter-PHK, atau berpotensi ter-PHKTujuan : pembekalan vocational skill yang berbeda/ baru untuk alih profesi/ wirausahaOutcome : mencegah pengangguran kembali
Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja.
Bertujuan untuk peningkatan produktivitas pencari kerja, dengan inovasi implementasinya melalui platform (digital) bagi pencari kerja (khususnya anak muda) dan yang sedang bekerja (alih profesi/korban PHK)
*lembaga pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan PMO
*tahap pengembangan selanjutnya
Peserta memilih jenis pelatihan melalui platform digital (GoJek, Tokopedia, Jobstreet dll).
Pelatihan disediakan oleh swasta*
Pelatihan Online (e-learning) dan Offline (tatap muka)
Total anggaran 2020
Digital
Pelatihan dan Sertifikasi di LPK Pemerintah (termasuk BLK), LPK Swasta, dan TC Industri*
Pelatihan Offline (tatap muka)
Regular
Nama: Dirgahayu
ID: 12345678912345678
Kartu Pra Kerja
2 juta target
Skilling
Re-Skilling
DesainImplementasi
Pelatihan+insentif Pelatihan + Sertifikasi + Insentif
Rp10 T
15
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
AnggaranKesehatan
meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan,serta penguatan penanganan stunting
Refocusing anggaran kesehatan • mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah
penggalian pajak baru (negative externalities) untuk kesehatan• penguatan program promotif dan preventif a.l. program GERMAS Penguatan anggaran kesehatan untuk program early childhood • meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita • akselerasi penurunan stunting
Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan • harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untuk pembangunan
faskes• mendorong skema KPBU
Peningkatan level efektivitas program JKN • percepatan peningkatan kepesertaan non PBI,• peningkatan kualitas layanan kesehatan,• strategic purchasing untuk efisiensi biaya manfaat,• reviu besaran iuran PBI dan non PBI.
86,097,2
Kebijakan
Melalui Belanja Pusat
31,034,9Melalui Transfer ke Daerah
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Stunting (balita)
Kartu Indonesia Sehat (PBI) - jiwa
Sertifikasi obat dan makanan
Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses - jiwa
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk
Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria
27,1%
Indikator Kesehatan
Capaian danTargetPembangunanKesehatan
30,8%
245245
300300
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
29,8 juta
30,1 juta
31,6 juta
92,4 juta
96,8 juta
96,8 juta
72,8 ribu
74,0 ribu
74,0 ribu
86,0%
95%
95%
92,8 69,3
33,9
(0,7)16,118,2
7,313,0
92,2 109,0 117,0
132,2
# '
Anggaran Kesehatan(triliun rupiah)
Pertumbuhan (%)
(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)RAPBN 2020 Outlook 2019
16
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 2020 dilakukan melalui penguatan bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan dana desa
Anggaran perlindungan sosial mencakup PKH, Bantuan Pangan, PIP, PBI JKN, Bidik Misi, subsidi (di luar subsidi pajak), dan Dana Desa, serta pengeluaran pembiayaan untuk kredit ultra mikro
• melanjutkan program perlindungan sosial seperti PKH, PIP, Subsidi dan Pembiayaan Ultra Mikro
• penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bidikmisi menjadi KIP Kuliah, transformasi Bantuan pangan menjadi Kartu Sembako, dan peningkatan anggaran dalam rangka menjamin kesinambungan program JKN
• peningkatan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan subsidi• penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa• peningkatan ketepatan sasaran menggunakan single data,
pemanfaatan Information, Communications and Technology (ICT), serta penguatan monev.
Kebijakan
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Bidikmisi/KIP Kuliah (ribu mahasiswa)
Program Indonesia Pintar(Juta Siswa)
Bansos Pangan/ Kartu Sembako(Juta KPM)
Kredit Pembiayaan Ultra Mikro(Juta Debitur, Akumulasi)
Indikator Kesejahteraan Sosial
Capaian danTargetPerlindungan Sosial
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
15,6
15,6
15,6
392,7
463,6
818,1
20,4
20,1
20,1
0,8
1,4
1,6
Program Keluarga Harapan(Juta KPM)
2018
2019
2020
10
10
10
PBI Program JKN(Juta Jiwa)
2018
2019
2020
92,4
96,8
96,8
247,6
-42%4% 5% 28% 7% 4%
258,4 271,5 346,3 369,1 385,3
Alokasi (Triliun Rp) Pertumbuhan (%)
Tingkat Kemiskinan
9,48,5-9,0
Rasio Gini
0,3820,380-0,375
Perlindungan Sosial
(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)RAPBN 2020 Outlook 2019
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
AnggaranKesehatan
meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan,serta penguatan penanganan stunting
Refocusing anggaran kesehatan • mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah
penggalian pajak baru (negative externalities) untuk kesehatan• penguatan program promotif dan preventif a.l. program GERMAS Penguatan anggaran kesehatan untuk program early childhood • meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita • akselerasi penurunan stunting
Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan • harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untuk pembangunan
faskes• mendorong skema KPBU
Peningkatan level efektivitas program JKN • percepatan peningkatan kepesertaan non PBI,• peningkatan kualitas layanan kesehatan,• strategic purchasing untuk efisiensi biaya manfaat,• reviu besaran iuran PBI dan non PBI.
86,097,2
Kebijakan
Melalui Belanja Pusat
31,034,9Melalui Transfer ke Daerah
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Stunting (balita)
Kartu Indonesia Sehat (PBI) - jiwa
Sertifikasi obat dan makanan
Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses - jiwa
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk
Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria
27,1%
Indikator Kesehatan
Capaian danTargetPembangunanKesehatan
30,8%
245245
300300
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
29,8 juta
30,1 juta
31,6 juta
92,4 juta
96,8 juta
96,8 juta
72,8 ribu
74,0 ribu
74,0 ribu
86,0%
95%
95%
92,8 69,3
33,9
(0,7)16,118,2
7,313,0
92,2 109,0 117,0
132,2
# '
Anggaran Kesehatan(triliun rupiah)
Pertumbuhan (%)
(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)RAPBN 2020 Outlook 2019
17
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
untuk Ketepatan Sasaran Program
BDT BerbasisKeluarga
BDT BerbasisNonkeluarga
9,41%
21%
25%
38% 27.308.510
40%
Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Keterangan:*) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Januari 2019
Sumber: Bappenas, diolah
Jumlah Rumah Tangga (RT)
31.430.304
99.359.312
Jumlah Keluarga (KK)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
509.041Individu (Jiwa)
(96,8 juta jiwa)
Penerima KPS/KKS, Rastra, BNPT(15,6 juta KPM)Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)(20,1 juta siswa)
Program Keluarga Harapan (PKH)(10 juta KPM)
Garis Kemiskinan (Maret 2019)(25,14 juta jiwa)
Mis
kin
Ham
pir
Mis
kin
/Ren
tan
Basis Data Terpadu
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Kartu SembakoTujuan
Perlindungan kepada masyarakat miskin untuk akses terhadap pangan diperkuat melalui kartu sembako
• Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan
• Meningkatkan ketepatan sasaran • Memberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan
pangan• Memberikan akses keluarga miskin terhadap bahan pokok
dengan kandungan gizi yang diperlukan, sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting
Kartu Sembako 2020
Bantuan Pangan
2015
Rastra (juta KPM) BPNT (juta KPM)
(RAPBN 2020) (Outlook 2019)2016 2017 2018 Outlook
2019RAPBN
2020
15,5 15,5 15,6 15,6 15,6
Rp28,1 T Rp20,4 T
15,6
Nama: Dirgahayu
ID: 12345678912345678
Kartu Sembako Murah
1,2
10,3
14,4 5,3
Pengembangan bantuanpangan menjadi
keluarga penerima manfaat
15,6 juta penerima
per bulan110.000nilai bantuan
Beras telur
Komoditas
dan atau
Kartu Sembako
keluarga penerima manfaat
15,6 juta penerima
150.000nilai bantuan
Beras telur
Ditambah bahanpangan dengan
Komoditas
dan atau + kandungangizi lainnya
per bulan
Nama: Dirgahayu
ID: 12345678912345678
Kartu Sembako Murah
18
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
untuk Ketepatan Sasaran Program
BDT BerbasisKeluarga
BDT BerbasisNonkeluarga
9,41%
21%
25%
38% 27.308.510
40%
Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Keterangan:*) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Januari 2019
Sumber: Bappenas, diolah
Jumlah Rumah Tangga (RT)
31.430.304
99.359.312
Jumlah Keluarga (KK)
Jumlah Penduduk (Jiwa)
509.041Individu (Jiwa)
(96,8 juta jiwa)
Penerima KPS/KKS, Rastra, BNPT(15,6 juta KPM)Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)(20,1 juta siswa)
Program Keluarga Harapan (PKH)(10 juta KPM)
Garis Kemiskinan (Maret 2019)(25,14 juta jiwa)
Mis
kin
Ham
pir
Mis
kin
/Ren
tan
Basis Data Terpadu
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Kartu SembakoTujuan
Perlindungan kepada masyarakat miskin untuk akses terhadap pangan diperkuat melalui kartu sembako
• Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan
• Meningkatkan ketepatan sasaran • Memberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan
pangan• Memberikan akses keluarga miskin terhadap bahan pokok
dengan kandungan gizi yang diperlukan, sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan stunting
Kartu Sembako 2020
Bantuan Pangan
2015
Rastra (juta KPM) BPNT (juta KPM)
(RAPBN 2020) (Outlook 2019)2016 2017 2018 Outlook
2019RAPBN
2020
15,5 15,5 15,6 15,6 15,6
Rp28,1 T Rp20,4 T
15,6
Nama: Dirgahayu
ID: 12345678912345678
Kartu Sembako Murah
1,2
10,3
14,4 5,3
Pengembangan bantuanpangan menjadi
keluarga penerima manfaat
15,6 juta penerima
per bulan110.000nilai bantuan
Beras telur
Komoditas
dan atau
Kartu Sembako
keluarga penerima manfaat
15,6 juta penerima
150.000nilai bantuan
Beras telur
Ditambah bahanpangan dengan
Komoditas
dan atau + kandungangizi lainnya
per bulan
Nama: Dirgahayu
ID: 12345678912345678
Kartu Sembako Murah
19
Rp
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
KPBU AP
Kelebihan bagi Pemerintah Kelebihan bagi Badan Usaha
Keterlibatan peran swasta dan/atau BUMN dalam mendukung pembangunan Infrastruktur terus didorong antara lain melalui KPBU AP pada tahun 2020
• Jalan Non Tol Sumatera Selatan (Rp0,9 triliun)
• Jalan Non Tol Riau (Rp1,1 triliun)
• Palapa Ring Barat (Rp1,2 triliun)• Palapa Ring Tengah (Rp1,0 triliun)• Palapa Ring Timur (Rp5,4 triliun)• Satelit Multifungsi (Rp6,6 triliun)
Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Anggrek Prov. Gorontalo (Rp0,3 triliun)
Kereta Api Makassar-Parepare (Rp1,0 triliun)
Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Bau – Bau Prov. SulTeng(Rp0,2 triliun)
Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) - Sumatera dan Jawa(Rp0,3 triliun)
Kementerian Perhubungan
Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi (Rp1,6 triliun)
Keterangan: • Nilai tersebut merupakan nilai capex dan /atau estimasi nilai proyek• Terdapat 11 proyek dengan potensi nilai sebesar Rp19,7 triliun
Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
• Meningkatkan daya tarik proyek, khususnya proyek yang kurang layak secara finansial (misal infrastruktur swasta), bagi badan usaha
• Memungkinkan memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana yang besar pada awal proyek untuk konstruksi
• Tidak menanggung risiko permintaan (demand risk)
• Kelayakan finansial dan pengembalian investasi terjamin
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Komunikasi dan Informasi
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
AnggaranInfrastruktur
Penguatan pembangunan infrastruktur melalui terobosan pembiayaan kreatif untuk akselerasi penuntasan infrastruktur
• Mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespon revolusi Industri 4.0;
• Mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni)
• Mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah• Mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai
proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif• Mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama KPBU sebagai strategi kebijakan
pembiayaan jangka panjang di luar APBN• Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda
selaras dengan target nasional• Meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus
pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L yang terkait infrastruktur
162,3187,5
Kebijakan
Melalui Belanja Pusat
192,4199,9Melalui Transfer
45,031,8Melalui Pembiayaan
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Indikator PembangunanInfrastruktur
256,1 269,1379,7 394,0 399,7 419,2
65,6
5,141,1
3,91,4 4,9
Anggaran Infrastruktur(triliun Rupiah)
Pertumbuhan (%)
Pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur Kereta Api (km’sp)
Bendungan (unit) Perumahan untuk MBR
Capaian dan TargetPembangunan Infrastruktur
Persentase kondisi mantap jalan
9394
Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia
Menuju 40Menuju 40Persentase Rumah Tangga yangmenempati hunian layak
47,850,0
Pembangunan KonektivitasJalan (km)
Rusun (unit)
2018
2019
2020
766
406
837
2018
2019
2020
351,45
269,45
238,8
2018
2019
2020
46
51
49
2018
2019
2020
11.670
6.873
5.224
Rumah Khusus (unit)
2018
2019
2020
4.525
2.130
2.000
Penyelesaian Bandara Baru(lokasi)201820192020
4
4
3
Jembatan (m)2018
2019
2020
16.638
17.283
6.883
(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)RAPBN 2020 Outlook 2019
20
Rp
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
KPBU AP
Kelebihan bagi Pemerintah Kelebihan bagi Badan Usaha
Keterlibatan peran swasta dan/atau BUMN dalam mendukung pembangunan Infrastruktur terus didorong antara lain melalui KPBU AP pada tahun 2020
• Jalan Non Tol Sumatera Selatan (Rp0,9 triliun)
• Jalan Non Tol Riau (Rp1,1 triliun)
• Palapa Ring Barat (Rp1,2 triliun)• Palapa Ring Tengah (Rp1,0 triliun)• Palapa Ring Timur (Rp5,4 triliun)• Satelit Multifungsi (Rp6,6 triliun)
Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Anggrek Prov. Gorontalo (Rp0,3 triliun)
Kereta Api Makassar-Parepare (Rp1,0 triliun)
Pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan Bau – Bau Prov. SulTeng(Rp0,2 triliun)
Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) - Sumatera dan Jawa(Rp0,3 triliun)
Kementerian Perhubungan
Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi (Rp1,6 triliun)
Keterangan: • Nilai tersebut merupakan nilai capex dan /atau estimasi nilai proyek• Terdapat 11 proyek dengan potensi nilai sebesar Rp19,7 triliun
Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
• Meningkatkan daya tarik proyek, khususnya proyek yang kurang layak secara finansial (misal infrastruktur swasta), bagi badan usaha
• Memungkinkan memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana yang besar pada awal proyek untuk konstruksi
• Tidak menanggung risiko permintaan (demand risk)
• Kelayakan finansial dan pengembalian investasi terjamin
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Komunikasi dan Informasi
21
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Capaian
4
33
Kebijakan dan ProgramMendorong Reformasi Institusi: Transparansi dan Pelayanan Publik• Peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan, dan
efisiensi --> Mal Pelayanan Publik• Cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan
masyarakat --> Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-procurement, satu data, satu peta)
• Mendorong profesionalisme ASN --> rekrutmen berbasis komputer dan pelaksanaan UU ASN secara konsisten, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan:• Pemberian gaji dan pensiun ke 13 serta THR• Mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun
Penilaian Internasional
K/L yang telahmencapai 100%
20
30 K/L yang telahmencapai 75%-80%
K/L yang telahmencapai 47%-60%
K/L yang telahmencapai 70%
Progres Reformasi Birokrasi (87 K/L)
116
103
84
107
- Peringkat Government Effectiveness Index (GEI) Indonesia naik 19 peringkat --> dari peringkat 103 menjadi 84 (tahun 2017)
- Peringkat E-Government Development Index (EDGI) Indonesia naik 9 peringkat --> dari peringkat 116 menjadi 107 (tahun 2018)
ReformasiBirokrasi
diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien,melayani, dan bebas korupsi
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
4 Destinasi PariwisataSuper Prioritas
Sinergi lintas K/L:
Kegiatan yang akan dilaksanakan, a.l:
Danau Toba
Percepatan Pengembangan 4 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika) melalui sinergi lintas K/L
BorobudurLabuan Bajo
• Pembangunan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN), fasilitasi event, geosite
• Pembangunan embung dan jaringan air minum• Pembangunan jalan pelabuhan.• Pembangunan TPA, IPAM, Geopark Dermaga.• Pembangunan/rehab pelabuhan danau, runway/taxiway, bandara• Pengembangan & revitalisasi desa adat• Pemberdayaan desa wisata• Penyediaan sarana ruang kreatif
Mandalika
Kemen PUPRKemenpar KemenhubKemen LHKKemendes PDTKemendikbudBekraf
2222
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Capaian
4
33
Kebijakan dan ProgramMendorong Reformasi Institusi: Transparansi dan Pelayanan Publik• Peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan, dan
efisiensi --> Mal Pelayanan Publik• Cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan
masyarakat --> Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-procurement, satu data, satu peta)
• Mendorong profesionalisme ASN --> rekrutmen berbasis komputer dan pelaksanaan UU ASN secara konsisten, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan:• Pemberian gaji dan pensiun ke 13 serta THR• Mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun
Penilaian Internasional
K/L yang telahmencapai 100%
20
30 K/L yang telahmencapai 75%-80%
K/L yang telahmencapai 47%-60%
K/L yang telahmencapai 70%
Progres Reformasi Birokrasi (87 K/L)
116
103
84
107
- Peringkat Government Effectiveness Index (GEI) Indonesia naik 19 peringkat --> dari peringkat 103 menjadi 84 (tahun 2017)
- Peringkat E-Government Development Index (EDGI) Indonesia naik 9 peringkat --> dari peringkat 116 menjadi 107 (tahun 2018)
ReformasiBirokrasi
diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien,melayani, dan bebas korupsi
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
4 Destinasi PariwisataSuper Prioritas
Sinergi lintas K/L:
Kegiatan yang akan dilaksanakan, a.l:
Danau Toba
Percepatan Pengembangan 4 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika) melalui sinergi lintas K/L
BorobudurLabuan Bajo
• Pembangunan Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN), fasilitasi event, geosite
• Pembangunan embung dan jaringan air minum• Pembangunan jalan pelabuhan.• Pembangunan TPA, IPAM, Geopark Dermaga.• Pembangunan/rehab pelabuhan danau, runway/taxiway, bandara• Pengembangan & revitalisasi desa adat• Pemberdayaan desa wisata• Penyediaan sarana ruang kreatif
Mandalika
Kemen PUPRKemenpar KemenhubKemen LHKKemendes PDTKemendikbudBekraf
2323
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Subsidi Energi
Subsidi BBM dikendalikan dengan mengurangi besaran subsidi tetap solar menjadi Rp1.000/liter
Subsidi BBM(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Subsidi LPG 3 kg
Kebijakan
Kebijakan
14.40014.250
6563
9092,1
Kebijakan
diupayakan lebih tepat sasaran untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani (revisi Perpres 104/2007)
Subsidi Listrik diberikan pada golongan tertentu dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA
• Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar.
• Subsidi selisih harga untuk minyak tanah.• Meningkatkan sinergi antara Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.
• Subsidi selisih harga untuk LPG tabung 3 kg. • Mengupayakan penyaluran LPG Tabung 3
kg yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas anggaran subsidi LPG Tabung 3 kg dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Revisi Perpres 104/2007).
• Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi LPG bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.
• Subsidi listrik diberikan pada golongan tarif tertentu.
• Subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).
• Meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi disparitas antarwilayah.
2015
-81,7
34,9
25,9
58,3
(42,7)
8,2
(19,8)
11,7
(7,4)
18,9
63,1
50,656,5
52,3
62,2
-3,6
55,4 50,1
-0,2 -6,2
-47,2
24,9
38,7
58,1 58,054,4
18,7
8,3
38,932,3
20,8
-46,3
-55,7
368,5
-17,0 -35,5
2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Subsidi LPG Tabung 3 kg(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Subsidi Listrik(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan
Nilai TukarAsumsi yang mempengaruhiperhitungan subsidi energi
Rp/USD USD/barel USD/ton
Harga MinyakHarga BatubaraAcuan/HBA
Rp
$
Outlook APBN 2019RAPBN 2020
24
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Subsidi Nonenergi
Subsidi KURdan IJP KUR
diarahkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran
* Subsidi bunga KUR dan IJP ** target penyaluran
Subsidi Bunga Kredit Program
Subsidi Pupuk diarahkan lebih tepat sasaran menggunakan Kartu Tani
diarahkan untuk antara lain meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan TKI
Subsidi PSO
Memperluas akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga KUR kepada sekitar 16,47 juta orang
diarahkan lebih tepat sasaran untuk Peningkatan Layanan Publik
31,3 26,9 28,8
Rp22,8 T Rp94,4 T Rp96,7 T Rp120,3 T Rp140,0 T ** Rp150 T **
33,6 37,1
26,6
48,8
76% 94,4% 90,7% 97,2% 100% 100%
(14,3)
7,4 16,5 10,4
(28,2)
Subsidi Pupuk(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Kebijakan• Validasi data penerima dan kebutuhan
penerima pupuk bersubsidi --> e-RDKK• Perluasan penggunaan Kartu Tani dalam
penebusan pupuk bersubsidi• Penerapan komposisi pupuk berbasis
komoditas dan lahan
Kebijakan• Peningkatan pelayanan umum di bidang
transportasi publik untuk penumpang kapal laut kelas ekonomi (PT. PELNI sebesar Rp2,0 triliun)
• Peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan KRL Commuterline (PT. KAI sebesar Rp2,7 triliun)
• Penyediaan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik (LKBN Antara sebesar Rp167,7 miliar)
34 Bank4 LKBB2 Koperasi
27 Bank3 LKBB
35 Bank4 LKBB2 Koperasi
36 Bank5 LKBB3 Koperasi
36 Bank5 LKBB3 Koperasi
Subsidi KUR* (Rp Triliun) 1,4 4,2 3,6 11,7 12,2 13,9
12 9 9 7 7 7Suku Bunga (%)
Penyalur KUR
1.5 1.7 2.1 2.1 2.4 2.7
1,6 1,8
2,1 1,9 1,8
2,0 0,1
0,1
0,1 0,2 0,2 0,2
3,3 3,7
4,3 4,2 4,4 4,9
56,4
12,5 17,4
(1,8) 2,8 12,3
2015 2016 2017 2018 2019 Outlook
2020PT KAI(triliun Rupiah)
PT Pelni(triliun Rupiah)
Perum LKBN Antara(triliun Rupiah)
Pertumbuhan (%)
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Subsidi Energi
Subsidi BBM dikendalikan dengan mengurangi besaran subsidi tetap solar menjadi Rp1.000/liter
Subsidi BBM(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Subsidi LPG 3 kg
Kebijakan
Kebijakan
14.40014.250
6563
9092,1
Kebijakan
diupayakan lebih tepat sasaran untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani (revisi Perpres 104/2007)
Subsidi Listrik diberikan pada golongan tertentu dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA
• Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar.
• Subsidi selisih harga untuk minyak tanah.• Meningkatkan sinergi antara Pemerintah
Pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.
• Subsidi selisih harga untuk LPG tabung 3 kg. • Mengupayakan penyaluran LPG Tabung 3
kg yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas anggaran subsidi LPG Tabung 3 kg dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Revisi Perpres 104/2007).
• Meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi LPG bersubsidi agar tepat volume dan tepat sasaran.
• Subsidi listrik diberikan pada golongan tarif tertentu.
• Subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).
• Meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi disparitas antarwilayah.
2015
-81,7
34,9
25,9
58,3
(42,7)
8,2
(19,8)
11,7
(7,4)
18,9
63,1
50,656,5
52,3
62,2
-3,6
55,4 50,1
-0,2 -6,2
-47,2
24,9
38,7
58,1 58,054,4
18,7
8,3
38,932,3
20,8
-46,3
-55,7
368,5
-17,0 -35,5
2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Subsidi LPG Tabung 3 kg(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Subsidi Listrik(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan
Nilai TukarAsumsi yang mempengaruhiperhitungan subsidi energi
Rp/USD USD/barel USD/ton
Harga MinyakHarga BatubaraAcuan/HBA
Rp
$
Outlook APBN 2019RAPBN 2020
25
Rata-rataper Desa
juta Rupiah
933,9
2019
Rata-rataper Desa
Rata-rataper Desa
juta Rupiah
960,6
2020
Rata-rataper Desa
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
DAK Fisik
Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif
• Diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik.
• Memperkuat kebijakan afirmasi. • Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik
dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan.
• Penambahan Bidang Sosial dan Transportasi Laut.
DAK Nonfisik
• Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah.
• Meningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran.
• Menyempurnakan unit cost BOS (naik) dan memutakhirkan data sasaran penerima.
Dana Insentif Daerah
• Memperkuat DID sebagai instrument insentif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah.
• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID di daerah.
Dana Desa
• Menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
• Meningkatkan porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi.
• Mengoptimalkan peran APIP pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyampaian laporan penyaluran.
• Penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring dan evaluasi dana desa.
72,2 65,9
130,6 125,7
15,0 10,0
72,0 69,8
Outlook APBN 2019RAPBN 2020(Triliun Rp) (Triliun Rp)
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
Dana Bagi Hasil
Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif
• Menggunakan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program JKN.
• Memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi.
• Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.
Dana Alokasi Umum• DAU bersifat final untuk memberi kepastian
pendanaan bagi daerah.• Kebijakan dukungan pendanaan kelurahan,
Siltap perangkat desa, dan penggajian pegawai PPPK.
• Menyempurnakan formulasi DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal antardaerah.
• Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.
Dana Otsus, Dana TambahanInfrastruktur, danDana Keistimewaan D.I.Y
• Memperbaiki tatakelola Dana Otonomi Khusus dan Dana tambahan Infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.
• meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY.
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
20,8
8,6%
14%
4,5% 2,1%
7,5%
5,4%
602,4 663,6 682,2 697,9 744,6 786,8
46,759,8 59,9
69,872,0
Dana Desa(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Transfer ke Daerah(triliun Rupiah)
116,1 103,0
430,1 417,8
22,7 22,2
Outlook APBN 2019RAPBN 2020(Triliun Rp) (Triliun Rp)
26
Rata-rataper Desa
juta Rupiah
933,9
2019
Rata-rataper Desa
Rata-rataper Desa
juta Rupiah
960,6
2020
Rata-rataper Desa
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
DAK Fisik
Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif
• Diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik.
• Memperkuat kebijakan afirmasi. • Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik
dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan.
• Penambahan Bidang Sosial dan Transportasi Laut.
DAK Nonfisik
• Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah.
• Meningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran.
• Menyempurnakan unit cost BOS (naik) dan memutakhirkan data sasaran penerima.
Dana Insentif Daerah
• Memperkuat DID sebagai instrument insentif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah.
• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID di daerah.
Dana Desa
• Menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.
• Meningkatkan porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi.
• Mengoptimalkan peran APIP pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyampaian laporan penyaluran.
• Penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring dan evaluasi dana desa.
72,2 65,9
130,6 125,7
15,0 10,0
72,0 69,8
Outlook APBN 2019RAPBN 2020(Triliun Rp) (Triliun Rp)
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Transfer ke Daerahdan Dana Desa
Dana Bagi Hasil
Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif
• Menggunakan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program JKN.
• Memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi.
• Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.
Dana Alokasi Umum• DAU bersifat final untuk memberi kepastian
pendanaan bagi daerah.• Kebijakan dukungan pendanaan kelurahan,
Siltap perangkat desa, dan penggajian pegawai PPPK.
• Menyempurnakan formulasi DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal antardaerah.
• Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.
Dana Otsus, Dana TambahanInfrastruktur, danDana Keistimewaan D.I.Y
• Memperbaiki tatakelola Dana Otonomi Khusus dan Dana tambahan Infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.
• meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY.
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
20,8
8,6%
14%
4,5% 2,1%
7,5%
5,4%
602,4 663,6 682,2 697,9 744,6 786,8
46,759,8 59,9
69,872,0
Dana Desa(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Transfer ke Daerah(triliun Rupiah)
116,1 103,0
430,1 417,8
22,7 22,2
Outlook APBN 2019RAPBN 2020(Triliun Rp) (Triliun Rp)
27
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di desa
Capaian PemanfaatanDana Desa 2015-2018
Jalan Desa91,6 ribu km
Jembatan Desa1.140,4 km
Tambatan Perahu5.371 unit
Pasar Desa8.983 unit
BUMDes37.830 kegiatan
Embung4.175 unit
Irigasi58.931 unit
Sarana Olahraga 19.526 unit
Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa
Air Bersih59,6 ribu unit
Sarana MCK240.587 unit
Penahan Tanah192.974 unit
POLINDES9.692 unit
Sumur45.169 unit
PAUD Desa50.854 unit
POSYANDU24.820 unit
Drainase29.557,9 ribu meter
Rasio Gini Perdesaan
2017
2018
0,320
0,319
2015
2016
0,329
0,316
Jumlah PendudukMiskin di desa (juta jiwa)
2017
2018
16,31
15,54
2015
2016
17,89
17,28
Persentase Penduduk Miskin di desa (juta jiwa)
2017
2018
13,47
13,10
2015
2016
14,09
13,96
28
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Pembiayaan Utang
Arah Kebijakan Pembiayaan Utang
SBN (neto)
Strategi
Perbaikan credit rating dan penurunan yield SBN
BBB- BBB
Baa3*** Baa2
BBB BBB
ratingsebelumnya
rating perJuni 2019
Hati-hati• pengendalian rasio utang dalam batas
aman berkisar 29,4 – 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal
• menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan
EfisiensiTerciptanya efisiensi biaya utang
Produktifpemanfaatan utang untuk kegiatan produktif;
• Meningkatkan efisiensi biaya utang• Mengoptimalkan peran serta masyarakat
dalam pasar obligasi domestik (financial deepening)
• Pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen kewajiban dan aset.
• Mengelola pinjaman luar negeri secara selektif
• meningkatnya likuiditas pasar SBN domestik
• penguatan nilai tukar rupiah• penurunan yield SBN
Per 1 Juni 2019 S&P kembali menaikkan rating Indonesia menjadi BBB dan berdampak positif pada
pembiayaan utang yang produktif, efisien, memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
380,9
362,3407,3 441,8
358,4389,3381,8
49,0
5,8
36,9
12,48,5
-18,9
6,5 2,0
6,5
-13,30,5
-5,9
403,0429,1
372,0 373,9 351,9
Pembiayaan Utang(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
SBN (neto)(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkankualitas hidup masyarakat di desa
Capaian PemanfaatanDana Desa 2015-2018
Jalan Desa91,6 ribu km
Jembatan Desa1.140,4 km
Tambatan Perahu5.371 unit
Pasar Desa8.983 unit
BUMDes37.830 kegiatan
Embung4.175 unit
Irigasi58.931 unit
Sarana Olahraga 19.526 unit
Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa
Air Bersih59,6 ribu unit
Sarana MCK240.587 unit
Penahan Tanah192.974 unit
POLINDES9.692 unit
Sumur45.169 unit
PAUD Desa50.854 unit
POSYANDU24.820 unit
Drainase29.557,9 ribu meter
Rasio Gini Perdesaan
2017
2018
0,320
0,319
2015
2016
0,329
0,316
Jumlah PendudukMiskin di desa (juta jiwa)
2017
2018
16,31
15,54
2015
2016
17,89
17,28
Persentase Penduduk Miskin di desa (juta jiwa)
2017
2018
13,47
13,10
2015
2016
14,09
13,96
29
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
KesimpulanAPBN tahun 2020 dirancang untuk mendukung akselerasi peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia
Sebagai landasan awal dalam mewujudkan visi jangka menengah pertama menuju Indonesia maju, kebijakan fiskal di tahun 2020 akan fokus pada upaya peningkatan daya saing bangsa dan kualitas SDM
Postur Rancangan APBN tahun 2020 diarahkan tetap ekspansif mendorong perekonomian dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur
Rancangan APBN tahun 2020 disamping fokus mendukung pencapaian target pembangunan juga diarahkan semakin sehat danadaptif menghadapi risiko perekonomian
Belanja Negara Tahun 2020 fokus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan khususnya pembangunan SDM
Belanja Negara dikelola secara produktif dan efektif (spending better) baik di tingkat Pemerintah pusat maupun daerah.
Penerimaan negara terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan sekaligus menjadi instrumen untuk menstimulasi perekonomian
Mendukung iklim usaha & investasi dengan tetap melanjutkan reformasi di bidang Penerimaan Perpajakan dan PNBP
Pembiayaan Anggaran yang efisien untuk kegiatan produktif
Pengelolaan utang secara prudent dengan mengupayakan kombinasi yang efisien serta pemanfaatan untuk kegiatan yang produktif dalam mendukung peningkatan daya saing bangsa
IndonesiaMaju
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Pembiayaan Investasi
Meningkatkan DayaSaing Bangsa
Mendorong ProgramEkspor Nasional
• Investasi Pemerintah untuk Dana Abadi Pendidikan, Penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi
• Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi
• PMN kepada LPEI untuk memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menunjang ekspor
• Investasi Pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor ke negara-negara non tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan melalui program National Interest Account (NIA)
• PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan untuk mendukung kebijakan yang sudah ada dalam rangka mengakselerasi penurunan defisit transaksi berjalan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek
Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
59,7
569,6
49,3 (32,9) 2,3 24,0 (2,1)
89,1
59,8 61,1
75,8 74,2
Pembiayaan Investasi(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Dana Abadiuntuk Pendidikan
Dana pengembangan pendidikan nasional untuk 5.000 orang mahasiswa baru, 11.000 orang mahasiswa
lanjutan, serta mendanai 75 riset Dana abadi penelitian meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset pada
sektor-sektor yang memiliki potensi multiplier effect yang besar Dana abadi kebudayaan menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi
generasi berikutnya melalui peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan
Dana abadi perguruan tinggi untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana dalam
mewujudkan Perguruan Tinggi di Indonesia menuju World Class University
Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi.
Rp
30
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
KesimpulanAPBN tahun 2020 dirancang untuk mendukung akselerasi peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia
Sebagai landasan awal dalam mewujudkan visi jangka menengah pertama menuju Indonesia maju, kebijakan fiskal di tahun 2020 akan fokus pada upaya peningkatan daya saing bangsa dan kualitas SDM
Postur Rancangan APBN tahun 2020 diarahkan tetap ekspansif mendorong perekonomian dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur
Rancangan APBN tahun 2020 disamping fokus mendukung pencapaian target pembangunan juga diarahkan semakin sehat danadaptif menghadapi risiko perekonomian
Belanja Negara Tahun 2020 fokus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan khususnya pembangunan SDM
Belanja Negara dikelola secara produktif dan efektif (spending better) baik di tingkat Pemerintah pusat maupun daerah.
Penerimaan negara terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan sekaligus menjadi instrumen untuk menstimulasi perekonomian
Mendukung iklim usaha & investasi dengan tetap melanjutkan reformasi di bidang Penerimaan Perpajakan dan PNBP
Pembiayaan Anggaran yang efisien untuk kegiatan produktif
Pengelolaan utang secara prudent dengan mengupayakan kombinasi yang efisien serta pemanfaatan untuk kegiatan yang produktif dalam mendukung peningkatan daya saing bangsa
IndonesiaMaju
Akselerasi Daya Saing melaluiInovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia 20 02
RAPBN
Pembiayaan Investasi
Meningkatkan DayaSaing Bangsa
Mendorong ProgramEkspor Nasional
• Investasi Pemerintah untuk Dana Abadi Pendidikan, Penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi
• Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi
• PMN kepada LPEI untuk memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menunjang ekspor
• Investasi Pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor ke negara-negara non tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan melalui program National Interest Account (NIA)
• PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan untuk mendukung kebijakan yang sudah ada dalam rangka mengakselerasi penurunan defisit transaksi berjalan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek
Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa
2015 2016 2017 2018 Outlook2019
RAPBN2020
59,7
569,6
49,3 (32,9) 2,3 24,0 (2,1)
89,1
59,8 61,1
75,8 74,2
Pembiayaan Investasi(triliun Rupiah)
Pertumbuhan(%)
Dana Abadiuntuk Pendidikan
Dana pengembangan pendidikan nasional untuk 5.000 orang mahasiswa baru, 11.000 orang mahasiswa
lanjutan, serta mendanai 75 riset Dana abadi penelitian meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset pada
sektor-sektor yang memiliki potensi multiplier effect yang besar Dana abadi kebudayaan menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi
generasi berikutnya melalui peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan
Dana abadi perguruan tinggi untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana dalam
mewujudkan Perguruan Tinggi di Indonesia menuju World Class University
Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi.
Rp
31
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Jalan Dr Wahidin Raya No. 1Gedung Sutikno Slamet Lt.12
www.anggaran.kemenkeu.go.id