Keynote Address

Disampaikan pada:Forest Tenure, Governance & Enterprise

Experiences and Opportunities for Asia in a Changing ContextLombok, 11-15 July 2011

� Definisi menurut FAO:

Forest tenure detemines who can use what resources, for how long and under what conditions. resources, for how long and under what conditions. Forest tenure is abroad concept that includes owneship, tenancy and other arrangements for the use of forest. Forest tenure is the combination of legally or cusomarily defined forest ownership rights and arrangements for the management and use of the forest resources.

� Fakta masyarakat yg tinggal di dalam kawasan hutan tesebar di 2.805 desa, di sekitar kawasan hutan tersebar di 16.605 desa. Umumnya tergolong miskin.

� Issue 1) konflik land tenure yg disebabkan oleh batas kawasan yg belum disepakati bersama baik oleh batas kawasan yg belum disepakati bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat; 2) perencanaan pembangunan kehutanan belum mengakomodir keberadaan masyarakat yg telah ada di dalam kawasan hutan.

� Data FAO (Global Assessment 2010): 80 % hutan dunia masih merupakan hutan publik meskipun ada kecenderungan peningkatan dalam kepemilikan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat.

No Lokasi Jumlah (desa)

1. Di dalam kawasan hutan 2.805

2. Di sekitar/tepi kawasan hutan 16.605

Provinsi

Desa Dalam

Kawasan

Hutan

Desa Di Tepi

Kawasan

Hutan

Papua 721 1.253

10 PROVINSI DENGAN JUMLAH DESA DALAM KAWASAN HUTAN TERBANYAK

JUMLAH DESA DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN NASIONAL(BPS, 2009)

Papua 721 1.253

Papua Barat 226 492

Kalimantan Tengah 208 677

Kalimantan Timur 194 567

Jawa Tengah 188 1.581

Sumatera Utara 165 1.073

Aceh 146 1.245

Jawa Timur 132 1.508

Kalimantan Barat 119 524

Sumatera Selatan 102 461

Jumlah 2.201 9.381

Forest Function Area (Ha)

Hutan Konservasi 23.523.472

Hutan Lindung 31.595.082

Hutan Produksi 36.736.370

Hutan Produksi Terbatas 22.343.819

Hutan Produki Yang Dapat Dikonversi 22.744.932

� Pengelolaan hutan lestari di Indonesia mengacu pada

peraturan perundang-undangan yaitu: UU No 41

tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun

1990 tentang Konservasi SDAH&E.1990 tentang Konservasi SDAH&E.

� UU dijabarkan lebih lanjut dlm Peraturan Pemerintah:

� PP No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan

Kehutanan

� PP No 6 tahun 2007 jo PP. No 3 tahun 2008 tentang

Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan

Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

� PP No 6 tahun 2007 jo PP. No 3 tahun 2008 tentang

Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

serta Pemanfaatan Hutan ...... mengatur adanya

pemberdayaan masyarakat melalui skema: Hutan pemberdayaan masyarakat melalui skema: Hutan

Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan

kemitraan, juga Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

� HD, HKm, HTR merupakan peluang bagi masyarakat

untuk memperoleh hak pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya hutan.

.

� Pelaksanaannya diatur dalam Permenhut:

� P.37/Menhut-II/2007 tentang HKm

� P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara permohonan izin usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR

� P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa� P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa

� Fokus kebijakan prioritas lainnya adalah pemantapan

kawasan hutan melalui pembentukan KPH dan

organisasi pengelolaan di tingkat tapak ditujukan agar

pengelolaan hutan dapat lebih efisien dan lestari,

optimalisasi akses masyarakat terhadap sumber daya

hutan dan sebagai resolusi konflik land tenure

ARAHAN/RENCANA

FUNGSI KAWASAN (HEKTAR)

HK HL HP

TETAP TERBATAS KONVERSI

Kawasan Konservasi 20.292.635 - - - -

Kawasan Hutan Alam dan

Lahan Gambut

(Karbon Stock)

- 23.077.611 2.267.439 634.732 2.678.180 (Karbon Stock)

Kawasan untuk Rehabilitasi 3.230.837 6.395.679 3.577.280 2.610.847 1.167.084

Kawasan Pengusahaan

Hutan Skala Besar *)- - 28.308.254 17.755.104 9.634.340

Kawasan Pengusahaan

Hutan Skala Kecil **)- 2.121.792 2.583.396 1.343.136 1.604.473

Kawasan untuk Non

Kehutanan (Pelepasan)- - - - 7.660.854

Jumlah 23.523.472 31.595.082 36.736.370 22.343.819 22.744.932

*) IUPHHK-HA/HT/RE

**) HTR, HKm dan Hutan Desa

1. Pembaharuan sistem.

2. Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan.

3. Peningkatan produk hasil hutan.

4. Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan

Pelestarian Alam.

5. Percepatan rehabilitasi kawasan hutan.5. Percepatan rehabilitasi kawasan hutan.

6. Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan

hutan.

7. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif.

8. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

9. Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan.

10. Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian.

11. Pengembangan SDM Kehutanan.

12. Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional

dan global.

Kebijakan StrategiMilestone

2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

Diversifikasi pola rehabilitasi kawasan

hutan√√ √√ √√ √√

Pemberian insentif kepada para pihak

yang mmpunyai inisiatif melakukan

rehabilitasi/menarik investasi di bidang√√ √√ √√ √√

Kebijakan Umum Kehutanan Indonesia

Percepatan

rehabilitasi

kawasan

hutan

rehabilitasi/menarik investasi di bidang

rehabilitasi

Mempermudah dan mempercepat proses

perizinan para pihak yang mengajukan

pola peningkatan stock karbon (Carbon

enhancement) dalam skema REDD+

√√ √√ √√ √√

Mempermudah masyarakat untuk

mengakses pusat bibit yang berkualitas

(bersertifikat) dan dalam jumlah yang

memadai

√√ √√ √√ √√

Kebijakan StrategiMilestone

2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

Peningkatan

Pengembangan pengelolaan kawasan

hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm,

Hutan Desa)

√√ √√ √√ √√

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan

hutan berskala besar (cth: 10% dari areal

harus dikelola bersama masyarakat)

√√ √√ √√ √√

Kebijakan Umum Kehutanan Indonesia

akses dan

peran

masyarakat

dalam

pengelolaan

hutan

harus dikelola bersama masyarakat)

Perbaikan mekanisme pengakuan hutan

adat√√ √√

Pembinaan dan pengembangan hutan

rakyat√√ √√ √√ √√

Kolaborasi pengadaan bahan baku dan

peningkatan kemitraan dengan

masyarakat

√√ √√ √√ √√

Pembinaan/pendampingan pengusaha

besar terhadap masyarakat petani hutan√√ √√ √√ √√