99980MGI Bulletin Edisi Juli 2015

8/19/2019 99980MGI Bulletin Edisi Juli 2015

1/30

Edisi 4 I Juli 2015

1.Dari Bencana

Menjadi Kencana

Oleh: Muhammad Gibran, Ing., S.T., M.Sc.

Msc in Engineering in the Coastal Environment,

University of Southampton, Inggris

Co-founder and Reseacher Mata Garuda Institute

Kota tua nan cantik Lymington yang ter-letak di pesisir Hampshire ini dilalui oleh Sungai

Lymington yang mengalir dari daratan menuju

British Channel. Daerah ini sangat terkenal akan

industri pariwisata, industri garam tradisional,

desa wisata, kuliner, peninggalan arsitektur masa

Victoria dan Georgia, dan juga biota pesisirnya.

Posisinya yang strategis telah menjadikan kota

pesisir ini ramai dilalui yacht , boat , dan kapal-

kapal besar; tak heran bahwa bisnis marina dan

perkapalan ( yachting centre) di muara Lymington

sangat berkembang pesat hingga akhirnya kota ini

menjadi spot favorit para wisatawan eropa yang

hobi berlayar. Sebuah kawasan unik nan kaya

khasanah membuat kota ini bak kencana (emas) di

Inggris bagian selatan.

Lokasi strategis Lymington:Namun pada masa lalunya, Lymington adalah kotayang sering dilanda bencana; pasalnya, posisi yangdilalui sungai besar ini membuat kota ini rawanakan bencana banjir.

Dilihat secara topogra, sebagian besar tanahLymington berada pada elevasi sekitar 2m di atas

mean sea level (MSL). Elevasi yang lebih rendah

dari 2m (MSL) dikategorikan sebagai wilayah

risiko banjir terutama di sekitar sungai dan bi-

bir pantai; dimana pada kondisi ekstrim, keting-

gian air dapat merendam penuh rumah penduduk.

Apabila hujan terjadi pada saat air laut pasang,

maka air muara akan meluap dan merendam se-

luruh kota. Seperti halnya yang terjadi pada ta-

hun 1909, 1954, 1989, dan 1999, banjir hebat

telah menenggelamkan rumah-rumah penduduk,

menghancurkan tanggul-tanggul penahan banjir;hal ini telah menghambat kegiatan perekonomian

penduduk. Tak luput juga, ladang-ladang garam

serta timbunan limbah (landll ) yang juga ikut

terendam air banjir membuat kerugian semakin

terasa. Adanya fenomena peningkatan permukaan

air laut ( sea level rise) akan membuat frekuensi

gelombang besar dan hujan lebat akan lebih sering

terjadi.

Merespon tantangan alam ini, pemerintah Kota

Lymington telah bekerja sama dengan berbagaiinstansi seperti akademisi-akademisi yang ahli

dibidangnya, para investor atau perbankan sebagai

sumber pendanaan, environmental agency, serta

komunitas masyarakat setempat untuk mencari

solusi terbaik. Adapun tahap pencarian solusi da-

pat dilihat pada skema berikut.

MATAGARUDA INSTITUTE

melahirkan buah pikiran, menumbuhkan gagasan, membawa perubahanLiving with Disaster

www.thinktank.matagaruda.co.id;[email protected]

ISSN: 2443-0072

Foto udara salah satu sudut kota Lymington.

Banjir pantai yang disebabkan oleh hempasan gelom-

bang saat badai (sumber: dailymail.co.uk)

Contoh seawall pantai untuk penahan gelombang

(sumber: bournemouthecho.co.uk)

1

Pengantar Redaksi

Assalamualaikum,Salam Sejahtera,

Om Swastiastu

Buletin Mata Garuda Institute edisi keempat

ini mengangkat tema “Living with Disaster”.

Sebuah statement untuk mengajak kita semua

untuk lebih memiliki kesiap-siagaan dalam

menghadapi tantangan bencana baik yang

merupakan bagian dari proses alam maupun

bencana yang diakibatkan oleh perubahan

iklim dan kerusakan alam yang diakibatkan

oleh kegiatan manusia secara sadar maupunbelum disadari. Pengkajian terhadap potensi

bencana, tindakan preventif, kesiap-siagaan,

dan beradaptasi terhadap bencana adalah

strategi yang dapat dilakukan untuk mengu-

rangi jumlah korban dan kerusahan akibat

bencana. Dan lebih dari itu, Buletin edisi ke-4

ini mencoba memaparkan beberapa bentuk

kesiap-siagaan untuk mengantisipasi serta

kesiap-siagaan terhadap penanggulangan

kerusakan dan korban yang diakibatkan oleh

bencana dari beberapa kejadian yang terda-

hulu dan yang diperkirakan dimasa yang

akan datang. Dengan adanya kesiap-siagaan

terhadap bencana yang kini lebih sering ter-

jadi dapat melahirkan sebuah budaya hidup

“living with disaster” sehingga kerusakandan korban dapat diminimalkan atau nol kor-

ban dan kerusakan akibat bencana.

Salam,

Vidya Spay

Produser Editorial

Content:

1. Dari Bencana Menjadi Kencana

2. Teknologi “Device to Device Communica-

tion” Untuk Indonesia Nol Korban Bencana

3. Seaquakes, Dampaknya pada Ekosistem Pesi-

sir dan Mamalia Laut

4. Konsep “Building Back Better”

dan penerapannya dalam konteks pengurangan

risiko bencana pesisir di Indonesia 5. Penem-patan Aset dan Persiapan Infrastruktur sebagai

Suatu Strategi Kesiapsiagaan

6. Pemanfaatan Virtual Environment

untuk Simulasi Evakuasi Bencana Alam 7.

Manajemen Resiko Dan Mitigasi Bencana Ge-

ologi Yang Efektif

8. Upaya Mitigasi Guna Mengurangi Korban

Bencana Gerakan Tanah

9. Membangun Komunitas

yang Resilien Terhadap Bencana

10. Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang

Penanggulangan Bencana

11. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam

pengurangan Risiko Bencana serta Kesiap-sia-

gaan Bencana

12. Bagaimana menangani Dampak Psikologispada Penyintas Bencana?

13. Penanganan Kebakaran Hutan Berbasis

Masyarakat

14. ASEAN dan Penanggulangan Bencana: Se-

berapa Jauh Kita Telah Melangkah?

15. Menyegarkan Kembali: Jurnalisme Empati

Peliputan Bencana

16. Smong , Tradisi Lisan yang Menyelamatkan

17. MEGATHRUST , Di Pantai Barat Sumatra:

Ancaman dan Kesiap-siagaan

18. Dari Transitional Shelter , ke Perbaikan Pa-

pan dan Permukiman


2/30

Kejadian – pengumpulan data – pemetaan banjir –

kalkulasi volume banjir – klasifkasi penyebab banjir

– solusi tepat sasaran

Kejadian banjir pesisir ini merupakan fenomena alam yang

disebabkan oleh hujan lebat, air pasang, hempasan gelombang, atau-

pun kombinasi dari ketiganya. Pendokumentasian fakta sejarah-

kejadian sangatlah penting karena merupakan kunci untuk penentuan

langkah penanggulangan. Pengumpulan data melingkupi data hujan,

topogra, foto udara, lokasi kejadian, data penggunaan lahan, data

sosial-kependudukan, dan lain-lain.

Sungai Lymington dan pemetaan genangan banjir pesisir

menggunakan ArcGIS. (© penulis)

Pemetaan banjir diperlukan untuk mengetahui luas dan kedalaman

genangan banjir; serta, memprediksi lokasi lain yang berpotensi

terjadi banjir pada kondisi ekstrim. Selain itu pemetaan banjir

dapat berguna untuk klasikasi wilayah, seperti: kawasan hunian, area

industri, daerah lindung biota, dan lain-lain. Pementaan banjir

dapat dilakukan dengan berbagai teknologi terkini seperti penggunaan

perangkat lunak ArcGIS, pengkajian foto udara (aerial image),

interpretasi data satelit, dan lain sebagainya.Kalkulasi dan prediksi volume banjir dapat dilakukan dengan

program komputer HEC-RAS dan MIKE oleh DHI. Klasikasi

penyebab banjir dapat beraneka ragam, dari faktor topogra,

ketinggian air tanah, curah hujan, ketinggian gelombang pasang,

ataupun sistem drainasi yang tidak bekerja dengan baik. Dengan

memahami semua hal tersebut, maka solusi yang diambil merupakan

solusi yang sustainable, esien dan tepat sasaran.

Contoh pencatatan data hujan, elevasi muka air sungai dan pasang-surut

muka air laut. (© penulis)

Pemodelan geometri Sungai Lymington lengkap dengn pintu air (tidal gate).

Rekonstruksi banjir Lymington tahun 1999 serta kalkulasi volume banjir

menggunakan perangkat lunak HEC-RAS.

Contoh rumah pompa dan stasiun air di Sungai Jordan, USA. (Source: Salt

Lake County Council, 2008)

Pemerintah Kota Lymington telah mengusahakan beberapa rekayasa

engineering dan peraturan tata kota agar kondisi ekstrim elevasi air

muara tidak menjadi bencana bagi penduduk. Diantaranya adalah:

1.Penambahan tinggi elevasi tanggul-tanggul lama.

Tinggi tanggul atau seawall disesuaikan dengan prediksi kondisiekstrim yang merespon fenomena sea level rise. Dengan prediksi yang

tepat, tanggul ini dapat berfungsi dalam rentang waktu yang lama.

Pembuatan tanggul-tanggul penahan banjir yang baru juga diperlu-

kan untuk melindungi daerah yang bernilai tinggi, seperti: kawasan

real-estate atau kawasan tourist attraction baru.


3/30

2. Pembuatan bangunan penahan tebing.

Penahan tebing dimaksudkan untuk mengurangi erosi tebing

akibat hempasan gelombang pantai atau derasnya arus tepi sungai

saat kondisi ekstrim. Apabila tidak ada bangunan penahan tebing,

maka tanah kota ini terkikis hilang setiap terjadi banjir pesisir.

Bangunan penahan tebing dapat beruparevetment wall, seawall, maupun

bronjong .

3. Pembuatan tanggul dan dike.

Tanggul atau dike dibuat agar air laut dan sungai tidak meluap hingga

ke daratan. Pada kasus dimana tinggi air laut atau air sungai melebihi

tinggi elevasi tanah maka mutlak diperlukan tanggul agar air tersebuttidak meluap hingga ke darat. Tanggul biasa dibuat untuk melindungi

kawasan yang relatif luas, seperti: kawasan pertanian, ladang-ladang

garam, daerah konservasi biota pantai, kawasan pemukiman, kawasan

penimbunan sampah (landll), dan lain sebagainya.

4. Menjaga elevasi muka air tanah.

Eksplorasi air tanah yang berlebihan, untuk keperluan rumah

tangga maupun industri, akan membuat elevasi permukaan tanah

turun; terkadang, hal ini menyebabkan permukaan air sungai atau

air laut menjadi lebih tinggi dari permukaan tanah. Akibatnya, pada

kondisi tertentu air sungai atau air laut dapat meluap menggenangi area

tersebut. Di Inggris dan Belanda, kanal-kanal sengaja dibuat melintasi

kota untuk menjaga ketinggian muka air tanah dan tinggi muka tanah

di sekitar wilayah tersebut. Ketinggian muka airnya diatur sedemikian

rupa dengan menggunakan pintu air dan pompa air kota.

5. Perbaikan drainasi kota. Drainase yang baik adalah drainasi yang

daat mengalirkan air hujan di daerah resapan/ tangkapan air atau

catchment area (run-off) dengan cepat. Apabila kapasitas drainasi

tidak sebaik yang diharapkan maka yang terjadi adalah genangan atau

banjir. Karena itu, menambah kapasitas saluran drainasi beserta pintu

air dan pompa air kota adalah persyaratan mutlak agar genangan tidak

terjadi.

6. Pembuatan Pintu Air untuk mengatur air ketika Pasang Surut(tidal-gate). Tidal-gate adalah pintu air yang biasa dipasang pada

kanal, sungai, atau saluran air menuju muara yang merespon secara

otomatis pasang-surut air laut. Pada saat tinggi air laut melebihi

tinggi air sungai, maka pintu air akan menutup dengan sendirinya; dan

sebaliknya apabila tinggi air sungai melebihi tinggi air laut maka

pintu air ini akan terbuka kembali. Penggunaan tidal-gate di Inggris

cukup populer untuk mencegah banjir sungai; namun, instrument

ini memiliki batasan kapasitas. Pada kondisi sangat ekstrim dimana

kedua permukaan air laut maupun sungai sama tinggi, penggunaan

tidal-gate perlu dibantu dengan pompa air untuk mengalirkan air dari

sungai ke laut.

7. Pembebasan lahan.

Kondisi banjir mengakibatkan area-area tertentu menjadi

sasaran bencana dan dikategorikan sebagai area berbahaya. Misalnya,

karena adanya banjir maka kawasan tersebut tidak dapat

dihuni karena hempasan air dapat merenggut korban jiwa, selain itu

banjir juga dapat menyebarluaskan limbah kimia, bakteri e-coli, dan

lain-lain yang bersifat toxic bagi manusia. Karena itu pembebasan lahan

diperlukan perlu adanya untuk melindungi keselamatan penduduk.

8. Pengklasikasian Area.

Selain pembebasan lahan, pengklasikasian area sangat diperlu-

kan untuk kenyamanan tinggal, kelancaran kegiatan perekonomian

penduduk, serta upaya perlindungan ekosistem. Misalnya, dilihat

dari jenis penggunaan lahan kota Lymington dikategorikan kedalam

beberapa macam kawasan, seperti: kawasan berbahaya (terlarang)

untuk pemukiman atau industri, kawasan lindung saltmarsh dan

biota pantai lain, kawasan khusus pemukiman, kawasan ruang hi-

jau, kawasan khusus bisnis, dan lain sebagainya. Disini dituntut

peran pemerintah serta kerjasama masyarakat demi tercapainya

kenyamanan bersama.

The Road Bridge and the tidal gates of the Lymington River (Solomon,

D.J., 2010).

Tidal gates on the estuary of the Lymington River in an open position.

(Solomon, D.J., 2010).

Sea defence wall (tanggul) di dekat Yacht Club, Lymington. Pada foto

tersebut tinggi permukaan air telah mencapai ketinggian tanah permukaan.

Apabila tidak dilindungi tanggul, maka air pelabuhan dapat menggenangi

jalur pejalan kaki (source: Ian West, 2008).

Banjir Lymington 1954

menggenangi rumah-rumah

penduduk.

3


4/30

Solusi-solusi teknis dan non-teknis tersebut secara spesik

dipilih untuk mengubah Lymington dari kota yang penuh bencana

menjadi kota kencana yang sustainable di Inggris bagian selatan.

Regulasi dan kerja sama masyarakat memainkan peranan penting

untuk bisa mempertahankan kota ini sebagai spot paling favorit untuk

wisatawan domestik maupun mancanegara.

Metode yang sama dapat diterapkan di Indonesia untuk

mengubah kondisi kota-kota di pesisir. yang kurang tertata serta

rawan bencana agar menjadi kota yang sustainable dan esien, dan

tetap mempertahankan ciri khas kedaerahan serta lingkungan hidup

pesisir.

2. Teknologi

“Device to Device Communication”Untuk Indonesia Nol Korban Bencana

Oleh: Satria Hardinata, S.ST.

Beasiswa Pendidikan Indonesia Awardee, LPDP PK-34

Master of Communication System Engineering

Pierre and Marie Curie University, Perancis

Negara Indonesia terletak diantara benua Asia dan Aus-

tralia dan di antara Lautan Hindia dan Pasik ini memiliki 17.508

pulau. Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di

dunia. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-

pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah

nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, sehingga menjadi

bagian dari ring of re. Hal ini diperkuat dengan letak Indonesia pada

pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yakni Lempeng

Indo-Australia, Eurasia, dan Pasik.

Indonesia kini mengemban status salah satu daerah rawan

bencana di Dunia. Mulai dari banjir, tanah longsor, hingga gempa

dan tsunami. Masing-masing bencana sudah dipastikan menelan

korban jiwa. Berdasarkan data statistik Badan Nasional Penanggu-

langan Bencana (BNPB) Indonesia tahun 2013, bencana yang paling

sering terjadi di Indonesia adalah Banjir dengan angka 4000 kejadian,

disusul dengan bencana puting beliung dan tanah longsor dengan

masing-masing 2000 tragedi. Namun, justru bencana dengan angka

kejadian rendahlah yang memakan korban jiwa paling tinggi, seperti

gempa bumi dan tsunami dengan korban mencapai 170.000 jiwa.

Bagaimanapun, komunikasi menjadi salah satu komponen

penting dalam pra hingga mitigasi bencana. Banyak korban jiwa

bejatuhan akibat ketidakmampuan mereka menjalin komunikasi

untuk menyelamatkan diri sendiri maupun orang lain. Sebagai

daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban

dan tanggung jawab dalam memberikan Layanan TelekomunikasiDarurat (LTD).

Layanan komunikasi bencana alam pun tidak hanya ada

di tingkat birokrasi atau pemerintah, namun juga masyarakat.

Masyarakat duduk sebagai prioritas pertama yang harus diselamat-

kan pada saat bencana. Data pada salah satu perusahaan operator

telekomunikasi di Indonesia menunjukkan bahwa lalu lintas

komunikasi selular yang dilakukan dengan handphone (HP)

meningkat pesat.

Interpretasi foto udara habitat pantai disepanjang pantai Lymington tahun

2005. (© penulis)

Pembagian area-area yang dilindungi (designated areas) berdasarkan

fungsinya disekitar Lymington. (© penulis)


5/30

Mulai dari layanan SMS, panggilan telepon, hingga akses internet,

semuanya naik hingga mencapai 280% (salah satu contoh kasus ben-

cana erupsi Gunung Kelud 2014).

Lonjakan trak yang tidak didukung dengan kapasitas

yang baik ini memicu lambatnya persebaran data komunikasi yang

mengakibatkan terjadinya putusnya telepon, akses internet yang

lambat, atau bahkan SMS yang pending. Dalam kondisi darurat,

semua layanan yang seharusnya bisa menjadi akses pertolongan

pertama korban justru tidak dapat diandalkan.

Di Indonesia, telah muncul layanan seluler generasi ke-

empat atau kita sebut dengan 4G-LTE (Long Term Evolution).

4G-LTE hadir menjawab kebutuhan manusia akan akses data

dengan kecepatan tinggi. Menurut data Kementrian Komunikasi dan

Informatika RI dalam peraturan distribusi frekuensi 2015, layanan ini

pun hadir di Indonesia pada tahun 2015 ini dan akan beroperasi pada

frekuensi 900/1800/2100 MHz. Agar memiliki kecocokan dengan

frekuensi ini, maka provider HP akan berlomba-lomba mengeluarkan

produk handphone baru yang support layanan 4G-LTE.Setelah 4G-LTE muncul, maka teknologi selanjutnya

sudah mulai dikembangkan. Adalah teknologi 4G LTE Advanced , yang

merupakan pengembangan lanjutan dari teknologi LTE yang

memungkinkan jaringan memiliki pencapaian coverage area yang

lebih besar, lebih stabil dan lebih cepat. Teknologi ini kerap kali disebut

dengan 4G+. Layanan 4G+ ini menawarkan kecepatan akses 100-300

Mbps.

Peta Indonesia Terletak di Ring of Fire

4G+ memiliki desain jaringan komunikasi yang baik dalam

implementasi Layanan Telekomunikasi Darurat, mengingat kapasitas

trak yang tinggi mampu mengatasi lonjakan trak pada saat bencana

terjadi. Dimitris Tsolkas, dalam karya tulis nya yang berjudul LTE-

A Access, Core and Protocol Architecture for D2D Communication

(2014) menyebutkan bahwa teknologi 4G+ mematahkan fakta tentang

ketergantungan yang kuat antara HP dengan BTS, dengan adanya

teknologi Device-to-Device (D2D).

D2D memungkinkan koneksi komunikasi antar HP untuk

berkomunikasi secara langsung tanpa menggunakan pulsa. Ini bukan

juga seperti instant messenger seperti Line, WhatsApp yang memuat

delay dalam komunikasi suaranya. Berbeda juga dengan layanankomunikasi antar device yang telah ada seperti Bluetooth atau WiFi,

yang tergantung pada jarak. Teknologi D2D benar-benar memungkin-

kan pengguna untuk melakukan panggilan telepon dengan kualitas

setara panggilan umum, namun juga tidak memakan biaya; seperti

HandyTalky, tapi justru memungkinkan komunikasi pada jarak yang

lebih jauh; seperti komunikasi instant messenger, tapi tidak mem-

berikan keterlambatan sedikitpun. Ini dapat meminimalisir terpu-

tusnya koneksi. 4G+ memberikan coverage dan kapasitas akses yang

jauh lebih besar dari 4G biasa, mampu menampung hingga ribuan

pengguna. Semuanya dilakukan hanya dalam genggaman.

Dalam Release-12 nya, 3GPP juga telah memberikan

pertimbangan untuk menggunakan sistem komunikasi D2D sebagai

infrastruktur baru untuk Layanan Telekomunikasi Darurat. Hal ini

sangat membantu pengguna, mengingat bahwa risiko kerusakan

hubungan komunikasi antara semua komponen telekomunikasi tidak

bisa dihindarkan pada saat bencana alam.

Konsep teknologi ini baru di implementasikan di negara Korea

Selatan dan juga Jepang. Bisakah anda bayangkan bila teknologi

ini masuk ke Indonesia? Pemerintah perlu mengkaji, menyesuai-

kan dan melengkapi dengan regulasi demi meningkatkan pelayanan

keselamatan publik di sektor Telekomunikasi guna menuju Indonesia

Nol Korban Bencana.

Data PT. Telkomsel terkait Lonjakan Trak saat meletusnya Gunung Kelud

2014

3.SeaquakesDampaknya pada

Ekosistem Pesisir dan Mamalia Laut

Oleh: Muhammad Ichsan (LPDP, PK-21)1

LPDP Awardee,

Master Program Conservation Biology, University of Queensland

Jaya Kelvin BSc in Marine Science, Universitas Padjadjaran

Pada tahun 2004, tepatnya pada hari minggu tanggal 26

Desember, Indonesia harus kembali menorehkan tinta hitam setelah

pesisir barat Sumatera Utara diporak-porandakan oleh tsunami.

Gempa bumi dengan kekuatan mencapai 9,3 Skala Richter (SR)

membangkitkan tsunami dengan ketinggian maksimum 20 meter dan

menghantam daratan sejauh 3 km. Jumlah korban yang meninggal dunia

pun menjadi catatan yang sangat buruk bagi Indonesia dan dunia, yaitu

mencapai 126.000 korban jiwa dan lebih dari 600.000 orang

kehilangan tempat tinggal serta mata pencahariannya. Peristiwa yang

mengenaskan ini tentu memerlukan perhatian yang lebih mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan. Selain itu, posisi Indonesia yang

berada di daerah pertemuan (zona konvergen) tiga lempeng yang dapat

meningkatkan risiko terjadinya gempa bumi.

Menurut BMKG Indonesia, gempabumi adalah peristiwa

bergetarnya bumi akibat adanya pelepasan energi di dalam bumi

secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada

kerak bumi.

5


6/30

Akumulasi energi penyebab terjadinya gempabumi dihasilkan dari

pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan

dipancarkan kesegala arah berupa gelombang gempabumi dan

dapat terjadi di daratan maupun di dalam laut. Gempabumi dalam laut

merupakan salah satu penyebab terkuat yang dapat membangkitkan

tsunami. Namun, gempabumi yang dimaksud adalah yang memiliki

titik pusat (episenter) di tengah laut yang biasa disebut dengan seaquake.

Menurut catatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi oleh

Putranto (2009), pada rentang waktu 1629-2006, di Indonesia

telah terjadi tsunami sebanyak 110 kali dari 186 jumlah kejadian

gempabumi (Magnitude >6 SR). Oleh karena itu, jelas bahwa

seaquakes merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pesisir Indo-nesia.

Satu hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita,

bagaimana dampak tsunami pada ekosistem dan biota dalam laut itu

sendiri? Dampak yang kita lihat di daratan hanyalah sebagian kecil.

Hancurnya berbagai infrastruktur buatan manusia ternyata hanya

sebagian kecil dampak yang terlihat. Sebagai contoh: bagaimana

tsunami mempengaruhi biota laut; dan apa pengaruhnya pada

keseluruhan ekosistem; serta, tahukah kita bahwa tingkah laku bio-

ta laut tertentu, misalnya mamalia laut ternyata dapat memprediksi

akan terjadinya gempa bawah laut, sehingga dapat digunakan untuk

mitigasi dini?

Dampak pada kestabilan wilayah pesisir:

Kestabilan pada wilayah pesisir didukung oleh ekosistem yang sehat.

Oleh karenanya, ekosistem pesisir memegang peranan penting baik

dalam mitigasi awal maupun pada saat bencana. Sebelum terjadinya

bencana, ekosistem pesisir yang sehat dapat memberikan kehidupan

bagi masyarakat pesisir. Ekosistem pesisir terdiri dari vegetasi pantai,

tumbuhan laut (lamun), terumbu karang, serta ikan-ikan yang saling

berhubungan satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang

besar seperti melindungi pesisir dari angin laut, meredam gelombang

laut, dan yang terpenting adalah sebagai sumber mata pencaharian

masyarakat pesisir. Namun, apa yang terjadi pasca terjadinya tsunami

pada ekosistem pesisir?

Tsunami dapat merusak seluruh ekosistem pesisir dan

mengakibatkan kematian pada setiap biota yang berada di jalurpropagasinya. Populasi vegetasi pantai, lamun, karang laut, serta ikan

dapat menurun secara drastis pasca tsunami; lebih dari itu, perubahan

iklim mikro di wilayah pesisir, penurunan tingkat produktivitas, serta

terganggunya rantai makanan juga pasti terjadi. Wilayah pesisir men-

jadi labil sebagaimana daerah yang tidak memiliki ekosistem pesisir.

Di sisi lain, tsunami dapat menjadi titik balik bagi daerah tertentu;

diibaratkan seperti mesin komputer yang di-instal ulang, kembali

seperti kondisi awal. Vegetasi pantai dan biota laut yang tidak ber-

tahan hidup biasanya yang berada pada kondisi lemah, yaitu sudah

tua atau terlalu muda. Oleh karena itu, yang tersisa adalah individu-

individu terbaik dari masing-masing ekosistem pesisir. Selain itu,

tsunami ternyata dapat membawa kesuburan pada lingkungan pe-sisir sehingga membuat daerah tersebut menjadi lebih baik untuk

ditumbuhi vegetasi pantai dan biota laut.

Apakah mamalia laut ikut terancam oleh seaquake?

Setelah melakukan tindakan preventif, lalu bagaimana dengan

peringatan dini terhadap bencana? Meskipun gempa laut dan

tsunami seringkali tidak terdeteksi, beberapa hewan menunjukkan

pola-pola tertentu terkait kebencanaan, yang kedepannya diharapkan dapat

menjadi peringatan dini secara alami; hal ini tentunya menuntut

penjelasan ilmiah yang didukung bukti konkret. Salah satu pola

pada biota laut terjadi adalah pada mamalia laut. Mamalia laut,

khususnya paus, adalah predtor puncak di lautan dimana fungsinya

sebagai pengendali rantai makanan dan penjaga kestabilan

ekosistem. Dalam hal ini, mamalia laut bertindak sebagaiindikator bencana di laut – seaquake maupun tsunami. Hal ini

didukung oleh kemampuan mamalia laut dalam merasakan dinamika

lingkungan disekitarnya. Spesies mamalia laut yang paling sensitif

adalah paus sperma ( Physeter macrocephalus); seaquak e merupa-

kan salah satu faktor alam yang tidak biasa terjadi namun memiliki

kaitan yang erat dengan peristiwa terdampar paus sperma di Indonesia.

Hal tersebut ditunjukkan dengan persentase sebesar hampir 90% dari

peristiwa terdamparnya paus tersebut ternyata diawali oleh kejadian

gempabumi bawah laut (magnitude 4-6 SR) dalam jarak waktu kurang

dari 2 bulan.

Seorang Kapten Laut bernama Capt. David W. Williams dari

Deafwhale Society menuliskan beberapa artikel mengenai kejadian

terdamparnya mamalia laut terkait seaquakes. Dalam

websitenya (www.deafwhale.com), dikatakan bahwa beberapa kejadian

terdamparnya mamalia laut disebabkan oleh hilangnya kemampuan

navigasi yang rusak akibat adanya peningkatan tekanan secara tiba-tiba

pada bagian tubuh hewan, khususnya bagian kepala. Hal tersebut dapat

terjadi pada saat hewan tersebut melakukan deep-diving untuk mencari

mangsa hingga kedalaman ratusan meter.

Apakah mamalia laut tidak dapat mendeteksi suara yangdihasilkan oleh seaquakes? Jawaban dari pertanyaan itu adalah ya,

bisa. Namun, hanya terbatas pada gempa dengan kekuatan yang

besar serta kedalaman gempa (focal depth) yang dekat dengan

permukaan dasar laut saja. Sebaliknya, gempa dengan kekuatan

relatif kecil, yaitu 4-6 SR, dan getaran dari gesekan lempeng-lempeng

lebih dalam dari 20 km di bawah dasar laut ternyata hampir tidak

terdeteksi oleh mamalia; terlebih lagi pada saat mamalia berada di

sekitar permukaan laut. Oleh karena itu, justru jarang ditemukan

kejadian terdamparnya mamalia laut apabila terjadi gempa

yang kuat atau gempa yang dapat membangkitkan tsunami.

Terdapat 4 peristiwa dari total 21 kejadian terdamparnya

paus sperma di Indonesia yang tidak diikuti oleh kejadian gempa

bawah laut sebelumnya, yaitu di Bekasi, Maratua Berau (Kalimantan),Raja Ampat and Sorong (Papua Barat) (Ichsan dkk, 2014;

Whale Stranding Indonesia 2013). Dengan adanya bukti-bukti

tersebut, peranan mamalia laut ini tentunya layak dipelajari untuk

antisipasi bencana gempabumi dalam laut dan tsunami.

Mitigasi di Indonesia:

Mitigasi adalah sebuah upaya meminimalisir dampak bencana.

Mitigasi bukanlah sebuah strategi akhir, namun diperlukan agar

risiko dan dampak yang terjadi dapat ditekan. Untuk itu diperlukan

berbagai bentuk pendekatan dalam menetapkan strategi mitigasi.

Khusus di Indonesia, terdapat satu program mitigasi tsunami yang dapat

memberikan peringatan dini, yaitu INA-TEWS (Indonesia Tsunami

Early Warning System). Program tersebut dibuat pada tahun 2005 atas

kerjasama dari beberapa instansi pemerintah maupun swasta, serta

dukungan dari luar negeri (Jerman dan Amerika Serikat).

Pada pelaksanaannya, INA-TEWS membutuhkan bagian

terpenting dalam memberikan informasi, yaitu data. Oleh

karena itu, terus dilakukan pengembangan dari segi kualitas maupun

kuantitas dalam hal observasi. Pada konteks seaquakes dan tsunami, maka

alat ukur yang berperan penting adalah seismograf (pengukur getaran

gempabumi), tide gauge dan buoy (pengukur tinggi muka laut),

serta satelit untuk menerima dan menyebarkan informasi. Saat ini

sudah tersebar sebanyak 160 seismograf dan 130 tide gauge (pengukur

pasang-surut) di berbagai daerah di Indonesia, yang dipasang oleh

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geosika (BMKG) dan

Bakosurtanal. Hal tersebut juga didukung dengan sebuah satelit berna-ma Garuda-1 yang dikembangkan oleh Asia Cellular Satellite (ACeS)

bersama Telkom Indonesia.

Selama pelaksanaannya, INA-TEWS semakin berkembang

dalam hal kecepatan pemberian informasi peringatan dini. Dengan

sistem yang ada saat ini, peringatan dini tsunami dapat kita ketahui

dalam waktu kurang dari 5 menit pasca terjadinya seaquake. Hal

tersebut juga didukung oleh peningkatan kualitas hasil model agar

informasi yang diberikan lebih akurat. Kemudian dibutuhkan waktu

sekitar 5 menit lagi untuk proses penyebaran informasi ke daerah-

daerah yang diperkirakan terpengaruhi oleh gempa tersebut. Maka,

dengan kecepatan gelombang tsunami yang bervariasi antara 10-45

menit dari episenter, INA-TEWS diharapkan dapat lebih siap dalam

memberikan peringatan dini untuk meminimalisir dampak Tsunami. Pada akhirnya, seaquakes merupakan ancaman nyata yang

dapat mengakibatkan kematian, tidak hanya pada manusia namun

juga makhluk hidup lainnya, seperti vegetasi pantai, terumbu karang,

ikan-ikan, dan juga mamalia laut. Segala usaha yang dapat dilakukan

untuk meminimalisir bencana tersebut akan dikembalikan lagi kepada

seberapa besar niat kita, seberapa unggul kita dalam merancang sistem

dan alat, namun pada akhirnya kita hanya dapat berharap yang terbaik

pada Tuhan Yang Maha Esa.


7/30


8/30

Pengelolaan Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana:

Bencana selalu membawa dampak buruk, baik untuk makhluk

hidup maupun lingkungan. Akan tetapi, untuk masyarakat Indonesia

khususnya, “hidup dengan bencana” sudah menjadi hal yang umum.

Hal tersebut tidak dapat dihindari karena mengingat letak geogras

Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan bencana yang baik

untuk mengurangi risiko bencana. Peran pemerintah Indonesia yangserius dalam pengelolaan bencana salah satunya dengan dikeluar-

kannya UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pra bencana,

tanggap darurat (bencana), dan pasca bencana. Jika diilustrasikan,

tahapan penanggulangan bencana dapat digambarkan sebagai suatu

siklus karena sifatnya yang terus berulang, sebagaimana terlihat pada

Gambar 4.

Dalam prinsip pengurangan risiko bencana, konsep BBB

digunakan utamanya dalam tahap pasca bencana, yaitu pemulihan dan

rekonstruksi. Pembangunan yang lebih baik infrastruktur, seperti tem-

pat tinggal dan penampungan, untuk meningkatkan tingkat ketahanan

dan mengurangi kerentanan masyarakat dalam masa pemulihan pasca

bencana, diungkapkan oleh Lyonns dalam artikelnya yang dimuat di

jurnal World Development tahun 2009. Sementara banyak ilmuwandan praktisi yang berpendapat bahwa penekanan BBB tidak hanya

mengenai bagaimana infrastruktur sik dibangun dengan lebih baik

dan lebih aman, akan tetapi juga pembangunan aspek non-sik, seperti

kapasitas masyarakat dan lembaga untuk meningkatkan kesiapsiagaan

menghadapi bencana selanjutnya yang mungkin muncul.

Penerapan BBB dalam konteks pengurangan risiko bencana

pesisir di Indonesia:

Penerapan konsep BBB untuk pengurangan risiko bencana pesisir di

Aceh sangat jelas terlihat melalui program pembangunan infrastruktur

yang mendongkrak kembali kegiatan sosial-ekonomi masyarakat.

BBB didukung oleh berbagai aktor, baik pemerintah maupun swasta di

level nasional dan internasional (Penjelasan lebih detil dapat ditemukandalam tulisan Manu, Gupta et al dalam publikasi “ Building back better

for next time” yang dipublikasi oleh UNISDR tahun 2010).

Sudah lebih dari 10 tahun sejak bencana tsunami Aceh, PBB

melalui UNICEF memuji masyarakat Aceh atas kebangkitannya dari

keterpurukan pasca bencana. Banyak pembelajaran yang diperoleh dari

usaha pembangunan lebih baik (BBB), yang juga kemudian digunakan

untuk tanggap bencana lainnya. Atas hal tersebut, Indonesia dianggap

sebagai leader bagi negara lain dalam hal mempromosikan

pengurangan risiko bencana.

Di pesisir Demak dan Jakarta, konsep BBB belum dapat

diterapkan secara konkrit. Hal ini karena determinan tipologi

bencana pesisirnya, yaitu bencana menjalar/ creeping disaster yang sulit

untuk diukur parameter keberhasilannya dalam hal pengurangan risiko bencana. Hingga artikel ini dibuat, belum terdapat konsensus dari

pihak-pihak terkait mengenai konsensus parameter pengurangan risiko

bencana yang sifatnya menjalar/creeping disaster di wilayah pesisir.

Berdasarkan argumentasi di atas, merupakan pekerjaan rumah

bagi Indonesia dalam pengurangan risiko bencana pesisir adalah dalam

hal penerapan konsep BBB, khususnya untuk jenis bencana creeping

disaster yang sifatnya perlahan namun tetap berdampak pada kerugian

dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Pertanyaan yang perlu

untuk kita jawab bersama ke depan adalah : “Bagaimanakah formulasi

yang tepat dalam manajemen bencana yang menjunjung konsep pem-

bangunan yang lebih baik di saat bencana yang terjadi di pesisir bersi-

fat berkesinambungan?”

Gambar 3. Dusun Tenggelam di Demak

( Satriagasa , 2014)

Gambar 4. Siklus Manajemen Bencana

Sejalan dengan undang-undang pengelolaan bencana, konsep

Build(ing) Back Better muncul seiring dengan giatnya PBB melalui

UNISDR dan pengambil kebijakan terkait menggalakkan pentingnya

pengelolaan bencana. Konsep Build(ing) Back Better (BBB) atau jika

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu Pembangunan yang

lebih baik diperkenalkan pertama kali oleh para ilmuwan dan praktisi

dalam pengelolaan bencana pasca tsunami Samudera Hindia. Konsep

tersebut muncul untuk menekankan pentingnya pemulihan pasca ben-

cana dalam peningkatan kapasitas daerah rawan bencana agar dapat

bangkit kembali ke kondisi normal dan aman. Saat itu, mantan

Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, sebagai utusan khusus PBB

untuk pemulihan tsunami tahun 2004, mengemukakan tekadnya

bahwa proses pemulihan pasca tsunami harus lebih dari sekedar

mengembalikan apa yang telah ada sebelumnya. Konsep BBB men-

jadi salah satu wacana yang sangat potensial dalam kerangka Pengu-

rangan Risiko Bencana pasca 2015 (Sendai Framework) karena BBB

bukan hanya konsep risiko pasca bencana akan tetapi juga merupa-

kan langkah/aksi pengurangan risiko bencana di masa mendatang.


9/30

5.Penempatan Asetdan Persiapan InfrastruktursebagaiSuatu Strategi Kesiap-siagaan

Oleh: Reza Achwadi

Defense Systems Management

Naval Postgraduate School, Canada

Mayor Laut (TNI Angkatan Laut)

Apte (2009) dalam artikelnya Humanitarian logistics: A new

eld of research and action menyatakan bahwa peristiwa gempa dan

tsunami Aceh 2004 telah menimbulkan selain korban jiwa yang cukup

banyak juga pembiayaan yang sangat tinggi untuk melaksanakan proses

bantuannya dengan kisaran 14 milyar dolar. Tomasini dan Wassenhove

(2009) dalam bukunya yang berjudul Humanitarian Logistics

mengatakan bahwa topik tentang logistik kemanusiaan setelah kejadian

tsunami Aceh 2004, telah menjadi salah satu hal yang paling

menarik bagi para akademisi dan praktisi untuk dipelajari lebih jauh danmendalam. Thomas (2003) dalam artikelnya Humanitarian logistics:

Enabling disaster response berargumen bahwa suatu respon

bantuan kemanusiaan atau penanggulangan bencana akan menjadi

efektif dan esien sangat tergantung kepada para pelaku distribusi

logistik untuk mampu memperoleh, memindahkan, dan menerima

peralatan atau bahan bantuan tersebut tepat dimana suatu kegiatan

penanggulangan bencana sedang dilaksanakan. Analisa dari beberapa

pakar yang menggeluti bidang penanggulangan bencana alam tersebut

di atas menyimpulkan bahwa suatu operasi bantuan kemanusiaan yang

berhubungan dengan bencana alam adalah selalu berkaitan dengan

aliran logistik dalam bentuk manajemen rantai pasokan (Supply Chain

Management).

Kejadian bencana alam di Indonesia maupun di negara lain telah

mendorong penggunaan model matematika sebagai suatu alat analisis

untuk diterapkan dalam persiapan distribusi logistik kemanusiaan.

Saat ini para perencana kegiatan kemanusiaan fokus pada

tingkat taktis dan operasional dalam proses distribusi logistik.

Kecepatan dan adaptasi adalah hal vital dalam proses distribusi terse-

but dan tidak dapat berjalan dengan baik bila sumber daya dan kapa-

sitas yang ada tidak mencukupi. Seperti keberadaan fasilitas gudang

sebagai tempat penampungan bahan bantuan (humanitarian aid/relief

supports) yang ada memiliki peran penting pada tahap pembentukan

awal ini. Hal yang menjadi pertimbangan antara lain seperti aset apa

yang harus ditempatkan di gudang tersebut, dimana gudang tersebutharusnya berlokasi, bagaimana mengelola inventaris dari sumber daya

yang ada, dan bagaimana proses transportasi bahan bantuan mau-

pun evakuasi kepada daerah terdampak, dan siapa saja orang yang

memerlukannya. Dua model optimalisasi matematika yang umum

digunakan adalah Set Covering Problem (SCP) dan Facility

Location Problem (FLP) (Balakrishnan et. al., 2007). Model pertama

ditujukan pada suatu area dan merupakan sebuah problem binary yang

menunjukan dapat dibangun atau tidaknya sebuah fasilitas di dae-

rah tersebut. Model kedua diperuntukan bagi problem berdasarkan

jaringan dimana bila suatu fasilitas harus ditentukan untuk dibuka

atau ditutup dari beberapa kemungkinan fasilitas lainnya yang ada,

kemudian pada tahap berikutnya untuk mengembangkan fasilitas

terpilih itu.

Persiapan infrastruktur dapat dihubungkan dengan

suatu kegiatan transportasi. Operasi bantuan selalu melibatkan

kegiatan transportasi dimana proses distribusi logistik dan evakuasi

diberikan kepada para korban di daerah terdampak. Dua kegiatan

tersebut sangat berhubugan erat dengan adanya infrastruktur dan

peralatan yang memadai dan pada saat terjadinya bencana alam dapat

dipastikan akan mengalami gangguan. Para perencana kegiatan ini

mengubah suatu bentuk jaring transportasi yang ada secara nyata di

lapangan ke bentuk jaring transportasi berdasarkan ruang dan waktu

yang ada di atas kertas disesuaikan dengan proses pengambilan

keputusan yang bersifat dinamis. Tiga bentuk jaring transportasi

yang lazim digunakan yaitu: lalu lintas logistik dengan rute dari satutitik ke titik lainnya dengan menggunakan satu mode transportasi,

lalulintas logistik dengan transit atau perpindahan dengan menggu-

nakan lebih dari satu mode transportasi, dan lalu lintas permintaan

(demand) dan dukungan (supply) logistik dalam jangka waktu

tertentu yang telah ditentukan. Logistik dalam hal ini bisa berupa bahan

makanan, air minum, peralatan sanitasi atau higienis, obat-obatan, para

korban, personil medis dan bentuk bantuan lainnya. Oleh karena itu,

model matematika yang dikembangkan dalam hal ini harus menun-

jang dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi obyektif yang ada

dalam model matematika untuk transportasi tersebut biasanya memi-

nimalkan jumlah keseluruhan dari biaya (cost) penggunaan mode

transportasi, biaya komoditas yang akan di distribusikan, dan biaya permintaan dan dukungan berbanding dengan waktu yang dibutuhkan

dalam proses kegiatannya. Dua pendekatan dalam model matema-

tika untuk transportasi ini biasanya menggunakan pertimbangan ja-

rak tempuh dan jumlah komoditas atau logistik yang dapat dimuat

atau diangkut. Contohnya adalah pada saat bencana terjadi seperti

gempa bumi dan banjir, biasanya infrastruktur jalan raya tidak dapat

dilalui atau mengalami kerusakan sehingga penggunaan transportasi

udara seperti helikopter maupun pesawat terbang dalam misi bantuan

adalah hal yang lazim meskipun memiliki keterbatasan dalam jumlah

logistik yang dapat di angkut dan membutuhkan biaya yang cukup

banyak. Memperbanyak jumlah alat angkut udara seperti helikopter

juga sangat bermanfaat dalam menjangkau daerah-daerah terisolir.

Kesiapsiagaan (preparedness) adalah suatu upaya yangdilakukan sebelum timbulnya suatu bencana alam. Pada periodeini diharapkan kegiatan yang dilakukan adalah antisipasi terhadappenempatan aset dan persiapan inrastruktur. Penempatan aset yangdimaksud dapat berupa perluasan atau pengembangan pergudangan,asilitas medis, kemungkinan lokasi tempat penampungan sementara,dan penyediaan alat transportasi di daerah rawan bencana yangditempatkan pada jarak aman. Sedangkan persiapan inrastruktur

dapat berupa penyediaan atau penambahan landasan pacu pesawat,ruang penyimpanan di lapangan terbang atau pangkalan udara danperencanaan mode transportasi. Kegiatan bantuan logistikkemanusiaan bersiat sangat kompleks terutama pada saat proses dis-tribusi dan kita dapat mengikuti pola rantai pasokan seperti gambar diatas dengan mempertimbangkan aktor-aktor dan karakteristik yangmempengaruhinya.

Gambar 1. Rantai pasokan dalam kegiatan bantuan kemanusiaan

(Apte, 2009)

9


10/30

Dengan melakukan persiapan yang matang

diharapkan pada saat terjadinya benca-na alam kita dapat mengurangi risiko jatuhnya

korban yang lebih banyak. Kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana tersebut dapat berupa

penempatan aset maupun persiapan infrastruktur.

Penempatan aset dan persiapan infrastruktur

yang dimaksud adalah dengan memperhi-

tungkan secara analisis dengan menggunakan

beberapa model matematika untuk mendukung

proses pengambilan keputusan. Karakteristik

lainnya yang harus dipertimbangkan dalam

penempatan aset maupun persiapan infrastruktur

ini adalah dari segi pengaruh lingkungan atau

alam itu sendiri. Pembangunan fasilitas seperti

pergudangan maupun landas pacu sementa-

ra berada di wilayah yang aman dari rawan

terhadap bahaya bencana alam susulan seperti tanah

longsor.

Beberapa catatan dan ilustrasi di

bawah ini diambil dari negara Yunani. Beberapa

referensi yang berhubungan dengan penempatan aset dan

transportasi turut menjadi lampiran dari penulisan ini.

Gambar 1. Contoh aset alat angkut udara dengan kemampuan daya angkut logistik cukup besar

Gambar 2. Gras dari solusi optimal dengan menggunakan continuous vari-

ables

Gambar 3. Kegiatan kesiapsiagaan transportasi di Pulau Kefalonia, Yunani

dengan transportasi truk, pesawat terbang, helikopter, dan kapal feri Ro-Ro

(Mitsotakis & Kassaras, 2010)

0


11/30

Dafar Pusaka:Apte, A. (2009). Humanitarian logistics: A new field o research andaction. Foundations and trends in technology, inormation, and opera-tions management. 3(1), 1-100. DOI: 10.1561/0200000014.Balakrishnan, N., Render, B., & Stair, R.J. (2007). Managerial decisionmodeling with spreadsheet. New Jersey: Pearson Prentice Hall.Mitsotakis, A., & Kassaras, G. (2010, June). Managing disaster in the Io-nian Sea: Planning and optimizing logistics or disaster relie operationsor the Island o Kealonia. Monterey, CA: (MBA Proessional Report)Naval Postgraduate School.A. Tomas, “Humanitarian logistics: Enabling disaster response,” Fritz

Institute,pp. 15, 2003.omasini, R. M., & Wassenhove, L.V. (2009). Humanitarian logistics.Houndmills, Basingstoke; New York, NY: Palgrave Macmillan.

6.Pemanfaatan Virtual Environmentuntuk

Simulasi Evakuasi Bencana AlamOleh: Ridwan A. B. Prasetyo, S.Psi.


Master of Human Factors and Ergonomics

The University of Nottingham, Inggris

Mempelajari perilaku manusia saat bencana alam merupa-

kan salah satu langkah paling penting dalam penanganan bencana

alam yang memang menjadi “rutinitas” bagi bangsa Indonesia. Den-

gan mengetahui apa yang akan orang-orang lakukan ketika bencana

alam terjadi, otoritas terkait dapat sangat terbantu dalam menyusun

strategi maupun kebijakan penanganan bencana alam yang tepat sasa-

ran.

Salah satu metode yang nampaknya belum banyak diap-

likasikan di Indonesia adalah dengan memanfaatkan metode virtual

environment (VE) untuk memodelkan perilaku manusia saat terjadi

bencana alam. Metode VE dalam konteks ini pada dasarnya ada-

lah membuat sebuah model simulasi proses evakuasi saat terjadi

suatu situasi bencana alam. Pemodelan simulasi tersebut dilakukan

dengan bantuan perangkat komputer, beserta software atau aplikasi

terkait yang mampu untuk menghasilkan gambaran mengenai proses

evakuasi tersebut.

Metode VE ini sebenarnya sudah banyak dikaji dan diterap-

kan untuk konteks mikro, misalnya evakuasi orang-orang dari dalam

gedung ketika terjadi gempa bumi atau kebakaran. Namun demikian, pengkajian dan penerapan dalam konteks yang lebih besar, misalnya

evakuasi penduduk satu wilayah di sekitar Gunung Merapi ke wilayah

lain yang lebih aman, masih sangat perlu untuk dilakukan.

Metode VE memiliki beberapa keuntungan yang cukup

signikan jika dibandingkan dengan metode lain. Salah satunya

adalah masalah biaya. Metode konvensional yang cukup populer

untuk mempelajari perilaku manusia dalam bencana alam adalah

dengan melakukan evacuation drill (latihan evakuasi). Sayangnya,

metode ini akan sangat mahal karena melibatkan banyak sumber

daya, seperti manusia dan harta benda (properties), mulai dari

persiapan hingga saat pelaksanaan latihan (Kanno, Shimizu, & Fu-

ruta, 2006). Sementara itu, penggunaan VE tidak akan melibatkan

terlalu banyak sumber daya sebagaimana latihan evakuasi (Lawson

& Burnett, in press).

Bisa dibayangkan ketika suatu otoritas melakukan latihan

evakuasi bagi para penduduk di suatu wilayah di Jakarta yang sering

terkena banjir tahunan (mungkin setingkat kelurahan atau kecama-

tan), tentu saja biaya sumber daya yang diperlukan akan sangat tinggi.

Bandingkan jika menggunakan metode VE seperti yang diterapkan

oleh Uno dan Kashiyama (2008) ketika memodelkan proses evakuasi

warga di sekitar Takadanobaba (wilayah Shinjuku, Tokyo) saat terjadi

Gambar 5. Rangkuman artikel jurnal mengenai transportasi (Apte, 2009)

Gambar 4. Rangkuman artikel jurnal mengenai penempatan aset (Apte,

2009)

11


12/30

banjir, atau Dawson, Peppe, dan Wang (2011) untuk wilayah Towyn

di Wales bagian utara, biaya sumber dayanya akan tidak terlalu tinggi

dan parameter-parameter yang dipelajari (waktu evakuasi, potensi

jumlah korban, dsb) akan lebih terukur dengan baik.

Keuntungan lainnya dari metode VE adalah terkait masalah

etika. Pelatihan evakuasi, sebagaimana disinggung sebelumnya,

biasanya akan bersifat: dilakukan di lingkungan nyata (real envi-

ronment), melibatkan orang-orang yang nyata (real people), dan

melibatkan tugas-tugas evakuasi yang nyata pula (real tasks).

Misalnya, orang-orang (people) akan diskenariokan sedang berada

dalam kondisi emergency di dalam gedung (environment) dan di-

minta untuk keluar dari gedung tersebut secepat mungkin (tasks).Menurut Muir, Bottomley, dan Marrison (1996), metode demikian akan

sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera dan ketidaknyamanan

bagi partisipan. Sementara itu, metode VE ini akan terbebas dari

masalah etika tersebut karena memang tidak melibatkan manusia

secara langsung.

Metode VE juga akan mampu meminimalisasi bias perilaku

yang akan menurunkan validitas dari studi yang sedang dilakukan.

Latihan evakuasi akan sangat berpotensi menimbulkan bias perilaku

karena sejak awal partisipan sudah diinformasikan bahwa yang akan

mereka lakukan (simulasi) tidaklah nyata, sehingga mereka tidak

akan bereaksi sebagaimana ketika menghadapi situasi bencana alam

yang sebenarnya (Moroney & Lilienthal, 2009). Namun demikian,

merupakan suatu hal yang mustahil juga, jika untuk mendapatkan

gambaran yang valid mengenai perilaku manusia saat bencana sua-

tu otoritas melakukan latihan evakuasi tanpa memberi tahu partisi-

pan/warga masyarakat terlebih dahulu, misalkan dengan tiba-tiba

memberikan pengumuman darurat dan meminta masyarakat untuk

mengungsi padahal tidak terjadi apa-apa. Praktik seperti itu sangat

tidak dianjurkan karena terkait dengan etika (Kanno, et al., 2006).

Dalam penerapan metode VE untuk studi evakuasi saat

bencana alam, hal pertama yang harus dilakukan adalah mem-

buat model perilaku manusia yang akan disimulasikan, khususnya

perilaku manusia dalam konteks darurat (emergency). Oleh karena

itu, memperoleh data mengenai perilaku manusia ketika berada dalam

situasi bencana alam akan sangat menentukan validitas dari metodeVE ini. Lawson (2014) menyarankan beberapa metode pengumpulan

data perilaku manusia saat bencana yang cukup andal. Pertama, stu-

di literatur, dengan mempelajari artikel atau laporan akademis yang

melaporkan mengenai perilaku manusia saat bencana. Kedua,

mempelajari laporan dari otoritas terkait, seperti kepolisian atau dinas

pemadam kebakaran. Ketiga, menanyakan respon masyarakat menge-

nai bagaimana mereka akan merespon sebuah skenario darurat.

Terkait dengan metode ketiga, studi yang dilakukan oleh

Lawson, Sharples, Clarke, dan Cobb (2013) mengkonrmasi bahwa

memberikan gambaran mengenai sebuah situasi darurat (hypotetical

emergency scenario) kepada masyarakat untuk kemudian menanyai

mereka tentang bagaimana mereka akan merespon situasi darurattersebut merupakan suatu metode baru yang cukup bisa diandalkan

untuk mendapatkan data yang valid mengenai perilaku manusia saat

bencana.

Setelah data-data perilaku yang diperlukan berhasil dida-

patkan, proses selanjutnya adalah memodelkan perilaku manusia ke

dalam simulasi komputer. Pemodelan perilaku manusia saat bencana

alam banyak didasari pada teori-teori pengambilan keputusan pada

manusia. Terdapat banyak teori-teori pengambilan keputusan yang

bisa digunakan sebagai dasar, namun demikian dalam konteks ini,

yang terpenting adalah sejauh mana teori yang digunakan sebagai

dasar dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman (Jou, Yenn,

Lin, Yang, & Chiang, 2009). Proses ini selain dapat dilakukan dengan

mengembangkan VE sendiri, bisa juga dengan menggunakan soft-

ware-software evakuasi yang sudah dikembangkan dengan baik dan

beredar secara komersil di pasaran.

Langkah terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah mel-

akukan validasi terhadap model simulasi yang sedang dikembang-

kan. Validasi ini dapat dilakukan dengan metode expert judgement ,

yaitu dengan membandingkan konsep model simulasi yang sedang

dikembangkan dan luaran yang dihasilkan di dunia nyata. Selain itu,

membandingkan model simulasi yang sedang dikembangkan dengan

model simulasi lain dapat menjadi alternatif lain (Aboueljinane, Sa

hin, & Jemai, 2013). Validasi dari sebuah model simulasi ini penting

untuk membangun kepercayaan diri bahwa model simulasi yang se-

dang dikembangkan akan mampu memberikan gambaran yang cukup

mendekati keadaan sebenarnya mengenai proses evakuasi bencana

alam.

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan metode VE akan

sangat potensial untuk konteks kebencanaan di Indonesia. Pengem-

bangan metode VE di Indonesia terutama sekali harus menyasar

penerapan pada konteks makro, yaitu untuk evakuasi masyarakat

secara masif dari wilayah bencana ke wilayah aman. Hal tersebut

selanjutnya akan sangat bermanfaat untuk membantu otoritas terkaitdalam merencanakan proses evakuasi masyarakat ketika terjadi

bencana-bencana alam “rutin” di Indonesia seperti gempa bumi,

erupsi gunung merapi, tanah longsor, banjir, atau tsunami. Tujuan

pokoknya jelas, yaitu untuk meminimalisasi munculnya korban jiwa

sebagai akibat dari terjadinya suatu bencana alam.

Gambar 1. Model simulasi evakuasi saat terjadi banjir di wilayah Towyn,

Wales bagian utara (Dawson, Peppe, dan Wang, 2011). Sumber gam-

bar: Tangkapan video di laman Youtube (https://www.youtube.com/

watch?v=o0EOlc5n9O8)

2

Daftar Pusaka:

Aboueljinane, L., Sahin, E., & Jemai, Z. (2013). A review on simula-

tion models applied to emergency medical service operations. Com-

puter & Industrial Engineering, 66(4), 734-750.

Dawson, R. J., Peppe, R., & Wang, M. (2011). An agent-based mod-

el for risk-based ood incident. Natural Hazards, 59(1), 167-189.

Jou, Y.-T., Yenn, T.-C., Lin, C. J., Yang, C.-W., & Chiang, C.-C.

(2009). Evaluation of operators’ mental workload of human-system

interface automation in the advanced nuclear power plants. Nuclear

Engineering and Design, 239, 2537-2542.

Kanno, T., Shimizu, T., & Furuta, K. (2006). Modelling and simula-

tion of resident’s response in nuclear disaster. Cognition, Technol-

ogy, & Work, 8(2), 124-136.

Lawson, G. (2014). Emergency Evacuation Simulation (Including

DiFac Case Study) [Powerpoint handout]. Nottingham: The Univer-sity of Nottingham.

Lawson, G., & Burnett, G. (in press). Simulation and digital human

modelling. In J. R. Wilson, & S. Sharples, Evaluation of Human

Work, 4th edition. London: Taylor & Francis.

Lawson, G., Sharples, S., Clarke, D., & Cobb, S. (2013). Validating

a low cost approach for predicting human responses to emergency

situations. Applied Ergonomics, 44(1), 27-34.

Moroney, W. F., & Lilienthal, M. G. (2009). Human Factors in

Simulation and Training: An Overview. In D. A. Vincenzi, J. A.

Wise, M. Mustapha, & P. A. Hancock, Human Factors in Simulation

and Training (pp. 3-38). Boca Raton: CRC Press.

Muir, H. C., Bottomley, D. M., & Marrison, C. (1996). Effects ofmotivation and cabin conguration on emergency aircraft evacua-

tion behavior and rates of egress. International Journal of Aviation

Psychology, 6(1), 57-77.

Uno, K., & Kashiyama, K. (2008). Development of simulation

system for the disaster evacuation based on multi-agent model using

GIS. Tsinghua Science and Technology, 13(S1), 348-353.


13/30

Komponen 1, kegiatannya difokuskan pada pemahaman, pengorgan-

isasian, penyampaian informasi terkait manajemen risiko bencana,

termasuk di dalamnya pelatihan untuk pengetahuan dasar, praktek

dan implementasinya yang diinformasikan ke pihak lain.

Komponen 2, memastikan adanya pemahaman akan bencana,

pengembangan kapasitas atau insfrastruktur, penguatan institusi un-

tuk mendukung implementasi Rencana Awal Manajemen Risiko Ben-

cana.

Komponen 3, menggabungkan kajian risiko bencana dan pilihan yang

efektif untuk mengkomunikasikan tentang risiko bencana kepada

pengambil keputusan, perencana, pendidik, tokoh masyarakat, dan

pejabat terkait.Komponen 4, difokuskan pada penyediaan dukungan teknis dan

logistik untuk pengembangan dan implementasi kesepakatan

manajemen Resiko Bencana dalam suatu kota.

Menurut A. M. Nur dalam tulisannya di Jurnal Geogra

(2010) yang berjudul “Gempa Bumi, Tsunami Dan Mitigasinya”,

proses penunjaman ini menyebabkan Kepulauan Indonesia terdiri dari

deretan gunung api terutama di Sumatera, Jawa hingga Nusa Teng-

gara. A.M. Nur juga menyebutkan bahwa jalur penunjaman lempeng

di wilayah Kepulauan Indonesia merupakan jalur penyebab gempa

tektonik yang bersifat regional dan umumnya kerusakan yang ditim-

bulkan sangat parah.

Sejumlah peristiwa bencana gempa bumi dengan magnitude

besar akhir–akhir ini sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia,

seperti gempabumi dan tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember

2004, di Pulau Nias pada tanggal 28 Maret 2005 , di Yogyakarta padatanggal 27 Mei 2006, di Pangandaran 17 Juli 2006, di Tasikmalaya 2

September 2009 dan gempabumi Padang 30 September 2009.

Pengalaman Indonesia menghadapi sejumlah gempa

besar dan mematikan seharusnya menjadi bahan pelajaran.

Namun sayangnya upaya untuk mengurangi dampak bencana yaitu

dengan melakukan kegiatan mitigasi bencana masih belum optimal.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Badan Geologi yang

kala itu dijabat oleh Surono, dalam seminar nasional Jaya Giri Jaya

Bahari yang digelar di Bentara Budaya Jakarta, Senin (22/9/2014),

diungkapkan bahwa mitigasi bencana masih belum menjadi fokus dan

belum dianggap sebagai modal. Sebagai contoh nyata yaitu pemban-

gunan yang memperhatikan risiko bencana belum diperhatikan, selain

itu masyarakat juga masih enggan membangun rumah tahan gempa. Manajemen Risiko Bencana:

Kerangka kerja manajemen risiko bencana berdasarkan hasil

penelitian yang dilakukan Haifani tahun 2008, seperti yang dije-

laskan dalam gambar 2, bagan kerja dibedakan menjadi 4 (empat)

komponen kerangka kerja dengan aktivitas dan outputnya akan

mengimplementasikan rencana awal manajemen risiko bencana di

setiap kota.

7.MANAJEMEN RISIKO DAN MITIGASI

BENCANA GEOLOGI YANG EFEKTIF

Oleh: Septriono Hari Nugroho, ST


Program Magister Teknik Geologi, Fakultas Teknologi dan Ilmu Ke-

bumian, Institut Teknologi BandungStaf Peneliti Geologi Dan Lingkungan, Pusat Penelitian Laut Dalam

- LIPI

Secara geogras, Indonesia terletak diantara 2 benua (Asia

dan Australia) serta 2 samudra (Hindia dan Pasik). Gambar berikut

ini menunjukkan lokasi Indonesia berada pada jalur penunjaman lem-

peng bumi, seperti penunjaman Lempeng Samudra Indo-Australia

dengan Lempeng Benua Eurasia yang memanjang dari pantai barat

Sumatera hingga pantai selatan Jawa terus ke timur sampai Nusa

Tenggara.

Gambar 1. Elemen tektonik Indonesia dan pergerakan lempeng-lempeng

tektonik (Hamilton, 1979)

Gambar 3. Siklus manajemen bencana(Rais & Arsy, 2010 dengan modikasi)

Gambar 2. Program Manajemen Risiko Bencana

(Haifani, 2008)

13

Manajemen bencana difokuskan pada pengurangan bencana

(relief), penanggulangan bencana, rehabilitasi dan perbaikan. Pada

saat ini telah ada pergeseran cara pandang akan manajemen bencana

yang menekankan pada pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan,

bukan pada penguatan sistem kedaruratan terhadap bencana

(penanggulangan bencana, relief, rehabilitasi dan perbaikan).

Secara umum kegiatan manajemen bencana yang efektif

dapat dibagi dalam ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan,

mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini;

2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap

darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan

search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;

3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan,

rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Dalam Siklus Manajemen Bencana (Gambar 3),kelemahan terjadi pada tahapan sebelum/pra bencana,sehingga hal inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkanuntuk menghindari atau meminimalisasi dampakbencana yang terjadi.


14/30

Mitigasi Bencana yang Efektif:

Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur utama (Gam-

bar 4), yaitu:

1. Penilaian bahaya (hazard assesment); Penilaian ini memerlukan

pengetahuan tentang karakteristik sumber bencana, probabilitas ke-

jadian bencana, serta data kejadian bencana di masa lalu. Tahapan ini

menghasilkan Peta Potensi Bencana.

2.Peringatan (warning); memberi peringatan kepada masyarakat ten-

tang bencana yang akan mengancam (seperti bahaya tsunami yang

diakibatkan oleh gempa bumi, aliran lahar akibat letusan gunung be-

rapi, dan lain sebagainya). Sistem peringatan didasarkan pada data

bencana yang terjadi serta menggunakan berbagai saluran komuni-kasi untuk memberikan pesan kepada pihak yang berwenang mau-

pun masyarakat. Peringatan terhadap bencana yang akan mengancam

harus dapat dilakukan secara cepat, tepat dan dipercaya.

Fenomena gerakan tanah sudah sejak lama dikenal, yangmenarik untuk diperhatikan adalah bahwa fenomena ini bertambah

sering frekuensinya dan dimensinya pun bertambah besar. Pertamba-

han baik kualitas maupun kuantitas dari proses gerakantanah ini justru

bersamaan dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia. Untuk

itu perlu kita tahu denisi secara harah tentang bencana gerakan

tanah.

3.Persiapan (preparedness). Kegiatan kategori ini tergantung kepada

unsur mitigasi sebelumnya (penilaian bahaya dan peringatan). Dibu-

tuhkan pengetahuan tentang daerah yang kemungkinan terkena ben-

cana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui

kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika

situasi telah aman. Selain itu, perencanaan tata ruang untuk menen-

tukan lokasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di luar zona bahaya

bencana (mitigasi non struktur), serta usaha-usaha keteknikan untuk

membangun struktur yang aman terhadap bencana dan melindungi

struktur akan bencana (mitigasi struktur).

Manajemen risiko dan mitigasi bencana geologi yang efektif diperlu-kan untuk mengurangi risiko-risiko dampak dari suatu bencana yang

dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tinda-

kan pengurangan resiko bencana jangka panjang.

Gambar 4. Siklus mitigasi bencana yang efektif

8.UPAYA MITIGASIGUNA MENGURANGI KORBANBENCANA GERAKAN TANAH

Oleh:

Septriono Hari Nugroho, ST


Program Magister Teknik Geologi,Fakultas Teknologi dan Ilmu Kebumian

Institut Teknologi Bandung

Staf Peneliti Geologi Dan Lingkungan, Pusat Penelitian Laut Dalam

- LIPI

Ageng Nurmalasari, ST

Mahasiswa Program Magister Teknik Geologi,

Fakultas Teknologi dan Ilmu Kebumian

Institut Teknologi Bandung

Bencana longsor atau gerakan tanah (landslide) merupakan

fenomena alam yang lazim terjadi di Indonesia. Longsor yang baru-

baru ini terjadi adalah pada tanggal 17 Juni 2015 di Pantai Gunung

Kidul, Yogyakarta, kejadian ini mengakibatkan beberapa orang luka

dan tewas karena tertimpa tebing. Peristiwa bencana alam tersebut

terjadi sangat tiba – tiba dan merupakan daerah yang tidak diwaspadai

adanya bahaya gerakan tanah.

Gambar 1. Tebing yang longsor di Pantai Gunung Kidul

(www.beritasatu.com)

4


15/30

Menurut SNI 13-6982.1-2004, disebutkan bahwa bencana

gerakan tanah adalah rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh

proses geologis atau ulah manusia, mengakibatkan kerugian harta

benda, kerusakan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, fasilitas

umum serta mengganggu tata kehidupan dan penghidupan

masyarakat. Pada umumnya longsor terjadi di daerah pemuki-

man padat penduduk dan tempat – tempat wisata. Bencana ini

sangat erat hubungannya dengan keberadaan manusia, sehingga tidak

heran jika hal yang paling merugikan adalah jatuhnya korban jiwa

dalam jumlah besar. Hal ini menjadi dorongan sebagai seorang ahli

geologi perlu mengadakan kegiatan mitigasi. Adapun tahapan mitigasi

bencana gerakan tanah yaitu pemetaan, penyelidikan,pemeriksaan, pemantauan, sosialissi. Tahapan tersebut dapat dirangkum

menjadi upaya mitigasi yang dilakukan pada sebelum terjadi bencana,

tindakan mitigasi pada saat longsor terjadi dan upaya mitigasi setelah

bencana longsor terjadi.

Upaya Mitigasi Bencana Gerakan tanah:

1. Sebelum terjadi bencana

Upaya mitigasi bencana longsor dilakukan sebelum longsor terjadi,

hal ini dimaksudkan agar adanya peringatan dini pada daerah –

daerah yang sudah teridentikasi adanya bahaya longsor,

sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan seperti pemasangan

Extensometer , alat ini memiliki prinsip adanya sensor yang

digunakan sebagai peringatan ketika adanya pergerakan tanah pada

tebing atau kelerengan tertentu, kemudian sensor ini kan membunyi-

kan tanda sebagai peringatan kepada para masyarakat. Sebagaimana

yang telah dilakukan oleh Edi Prasetyo Utomo, peneliti pada Pusat

Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,

yang menyebarluaskan penggunaan Extensometer untuk peringatan

dini jika terjadi gerakan tanah. Beliau juga menjelaskan terkait skema

dan cara kerja alat tersebut seperti pada gambar berikut (Gambar 2)

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah survei GPS.

Survei tersebut merupakan pemetaan gerakantanah dan pengukuran

posisi patok geser. Pemetaan tersebut menggunakan instrumen bernama

inklinometer yang merupakan alat untuk pengukuran pergerakan

tanah. Instrumen tersebut dapat mengidentikasi kedalaman serta

kecepatan pergerakan tanah (Gambar 3).

Gambar 3. Alat Inklinometer yang digunakan dalam metode survey GPS

Gambar 2. Skema Pemasangan dan Cara Kerja Alat Ekstensometer

15


16/30

Metode lain yang digunakan dalam upaya mitigasi sebelum bencana

adalah dengan pengenalan jenis gerakan tanah, gejala dan penyebab

bencana tersebut. Adapun jenis gerakan tanah dapat dilihat pada

gambar berikut (Gambar 4)

2. Saat terjadi bencana

Upaya mitigasi pada saat terjadinya longsor terjadi dilakukan dengan

melakukan survei kejadian longsor sehingga mendapatkan gambaran

longsoran dan dapat diidentikasi penyebab serta dapat dijadikan

acuan untuk longsor yang dapat terjadi di daerah lain dengan

karakteristik yang sama atau dapat dijadikan acuan longsoran susulan

pada daerah tersebut.

3. Setelah terjadi bencana

Upaya mitigasi setelah longsor terjadi dilakukan dengan penataan

tataguna lahan daerah kembali agar tidak terjadi gerakan tanah

lagi, merelokasi pemukiman pada radius aman jika longsor terjadi,

menanamkan kearifan lokal kepada masyarakat agar dapat bersahabat

dengan alam.

Gambar 4. Jenis Gerakantanah

Gejala gerakan tanah dapat dipelajari dengan memperhatikan kondisi

sekitar, seperti munculnya retakan di lereng yang sejajar dengan

arah tebing, adanya jatuhan kerikil dan munculnya mata air baru

secara tiba-tiba. Pemahaman penyebab gerakan tanah seperti adanya

curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan kondisi tanah jenuh

air, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, adanya batuan

yang kurang kuat seperti campuran material hasil letusan gunung api

berupa kerikil, pasir dan lempung yang memiliki sifat kurang

kuat dan jika mengalami pelapukan bersifat rentan terhadap air

hujan. Faktor penyebab lain yaitu adanya jenis tata guna lahan yang

kurang sesuai pada daerah terjal dan adanya pemicu dari terjadinyagempabumi, selain itu ada juga penyebab longsor yang terjadi

akibat susutnya muka air yang cepat pada suatu bendungan sehingga

gaya penahan lereng hilang, kemudian di dukung dengan kemiringan

bendungan sebesar 220 akan sangat mudah mengalami longsoran

dan penurunan tanah akibat adanya retakan.

Pembuataan peta zona kerentanan gerakan tanah merupakan salah

satu upaya mitigasi yang bertujuan mengurangi korban bencana.

Baskara Aji, dalam tulisannya yang dimuat dalam website FGMI

(fgmi.iagi.or.id) menjelaskan bahwa pembuatan Peta Zona Keren-

tanan Tanah setidaknya menginformasikan 4 kondisi kerentanan tan-

ah di setiap wilayah. Penentuan zona kerentanan dibuat berdasarkan

pemetaan dengan alur seperti yang dijelaskan oleh Yunarto dalamtulisannya yang dimuat dalam Buletin Geologi Tata Lingkungan Vol.

22 No. 2 Tahun 2012 (Gambar 5). Dari peta tersebut Pemerintah Dae-

rah dapat merekomendasikan berbagai hal diantaranya mana daerah

yang bisa dikembangkan untuk wilayah pemukiman, perkebunan

dan budi daya lainnya serta mana daerah yang harus direlokasi.

Gambar 5. Alur penentuan zonasi kerentanan gerakan tanah

(Yunarto, 2012)

9. Membangun Komunitasyang Resilien Terhadap Bencana

Oleh: Harizza Pertiwi, S.Kep., Ners.

Beasiswa Pendidikan Indonesia, LPDP PK-09

Master of Disaster and Emergency Nursing Management

Monash University, Australia

Bencana terjadi secara tiba-tiba, cenderung sulit diprediksi,

dan dapat disebabkan oleh alam atau ulah manusia. Bila bencana

terjadi di suatu wilayah, kerugian materi dan non-materi yang diaki- batkannya dapat membuat kehidupan suatu masyarakat berhenti ber-

fungsi. Kehilangan anggota keluarga, tempat berlindung, pekerjaan

atau sumber penghasilan, dan rasa aman adalah dampak negatif yang

mungkin akan dialami oleh korban bencana. Fase pemulihan secara

sik setelah hantaman terjadi bisa saja terhitung singkat, namun tidak

sedikit korban yang perlu waktu bertahun-tahun untuk memulihkan

diri dari trauma psikis yang dialami. Untuk menekan kerugian yang

dapat diakibatkan oleh bencana, suatu solusi aternatif yang dapat

mengurangi risiko terjadinya bencana perlu diupayakan.

Sebelum berbicara tentang solusi, kita perlu memahami

denisi bencana terlebih dahulu. International Federation of Red

Cross and Red Crescent Societies (IFRC) mendenisikan bencanasebagai kejadian gawat-darurat yang datang dengan tiba-tiba yang

dapat mengganggu fungsi sebuah komunitas dan menyebabkan keru-

gian materi dan non-materi. Dampak negatif ini melebihi kemampuan

komunitas untuk mengatasinya dengan sumber daya yang mereka

miliki sendiri. Senada dengan IFRC, Verhick dalam bukunya Facing

catastrophe: Environmental action for a post-Katrina world (2010)

6


17/30

menyatakan bahwa bencana adalah gangguan yang serius terha-

dap fungsi komunitas yang mengancam kehidupan, kesehatan, dan

kesejahteraan manusia. sor atau gerakan tanah (landslide) merupa-

kan fenomena alam yang lazim terjadi di Indonesia. Longsor yang

baru-baru ini terjadi adalah pada tanggal 17 Juni 2015 di Pantai Gu-

nung Kidul, Yogyakarta, kejadian ini mengakibatkan beberapa orang

luka dan tewas karena tertimpa tebing. Peristiwa bencana alam terse-

but terjadi sangat tiba – tiba dan merupakan daerah yang tidak diwas-

padai adanya bahaya gerakan tanah.

Kedua denisi yang dikemukakan tersebut mempunyai

penekanan yang sama, bahwa dampak yang paling merusak bila

bencana terjadi adalah terganggunya fungsi kehidupan di dalammasyarakat. Gangguan dalam fungsi kehidupan ini dapat berupa

lumpuhnya perekonomian, rusaknya sarana dan prasarana kesehatan,

hilangnya tempat berlindung, hingga terbatasnya akses terhadap ma-

kanan dan air bersih. Seperti yang pernah dikemukakan oleh mantan

sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ko Annan, bahwa

suatu kejadian gawat-darurat dapat disebut bencana jika hidup dan

kehidupan suatu masyarakat musnah (2003).

Besarnya dampak bencana terhadap fungsi komunitas dapat

berbeda antara komunitas yang satu dengan yang lainnya. Sebagai

contoh, kita dapat merujuk pada bencana gempa bumi yang terjadi

pada tahun 2010 di Haiti dan New Zealand. Kekuatan gempa yang

hampir sama menyebabkan dampak yang jauh berbeda di dua lokasi

tersebut. Terdapat sekitar 250.000 korban jiwa di Haiti, sedangkan di

New Zealand tidak ada satupun. Padahal kedua pusat gempa tersebut

sama-sama terletak di wilayah padat penduduk. Faktor utama yang

menyebabkan perbedaan ini adalah kesiapan masyarakatnya dalam

menghadapi bencana. Komunitas di New Zealand lebih disaster-

resilient daripada komunitas di Haiti.

Mengacu pada denisi yang dikemukakan oleh The United

Nations Ofce for Disaster Risk Reduction (UNISDR), disaster-

resilient community atau komunitas yang resilien terhadap bencana

adalah suatu kelompok masyarakat yang mampu mencegah, meng-

hadapi, dan pulih dari ancaman bencana dalam waktu yang esien.

Komunitas yang mampu bounce back better ketika dihadapkan pada

bencana. Ibarat bola karet, ia akan melompat lebih tinggi ketika di-hantamkan pada benda keras. Inilah yang diharapkan terjadi pada

komunitas yang resilient terhadap bencana. Mampu mengenali dan

mengurangi risiko bencana sekaligus bangkit kembali ke kondisi

semula atau bahkan ke kondisi lebih baik ketika dihadapkan pada

bencana.

Membangun resilient community adalah upaya preventif yang dapat

menjadi solusi untuk mengurangi risiko dan menekan angka kerugian

akibat bencana. Beberapa hal berikut adalah karakteristik yang dapat

menjadi indikator resilient community:

1. Kemandirian. Sebuah resilient community mempunyai

ikatan sosial yang kuat. Solidaritas antar anggota masyarakat dalam

satu lingkungan mendorong adanya kerja sama untuk mengurangi

kerentanan terhadap bencana dengan sumber daya yang dimilikinya

sendiri. Dengan demikian, komunitas itu sendiri yang berinisiatif

untuk mengambil peran dalam mengurangi risiko bencana yang ada

di lingkungannya.

2. Konektivitas. Semua orang dalam komunitas terkoneksi satusama lain. Strategi yang digunakan untuk mengurangi risiko bencana

dapat menjangkau semua kelompok masyarakat, termasuk anak-anak,

lansia, dan penyandang disabilitas.

3. Kemitraan. Selain terkoneksinya antar anggota komunitas,

sebuah resilient community dapat membangun kemitraan yang kuat

dengan institusi dan organisasi yang mempunyai peran penting bila

bencana terjadi, seperti rumah sakit, kepolisian, dan rumah ibadah.

4. Pendidikan. Sebuah resilient community mau dan mampu

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman akan siklus bencana

melalui pendidikan kebencanaan yang berkelanjutan.

Dari karakteristik yang telah dipaparkan, dapat dipahami

bahwa ciri utama sebuah resilient community adalah konektivitas

yang kuat antar anggotanya. Dengan demikian, dalam membangun

sebuah komunitas yang resilien, diperlukan adanya upaya yang dapat

mengurangi sikap individualis dan mendorong tumbuhnya rasa keber-

samaan. Upaya ini dapat dilakukan dengan kegiatan yang sederhana

namun bermanfaat.

Connectedness

Sumber: 9010group.com

Tsunami Aceh

Sumber: ickr.com

Bencana banjir

Sumber: lensaindonesia.com

Gerakan Pembangun Semangat Kebersamaan dan

Kegotong Royongan:

Sebagai contoh, sebuah non-government organization (NGO)

di Bali giat meningkatkan sumber daya dan konektivitas

dalam komunitas dengan melakukan pelatihan permaculture

atau berkebun bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Di Bandung, program walikota yang berupa Gerakan

Pungut Sampah dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan

gotong royong di antara warganya.

Bersamaan dengan berjalannya program peningkatan

koneksi antar anggota komunitas, program lainnya yang

bertujuan meningkatkan resilience dapat dijalankan. Misalnya,

menjalin kerja sama dengan NGO sebagai narasumber dalam

pendidikan pengurangan risiko bencana, dengan puskesmas

atau rumah sakit sebagai penyedia pelatihan pertolongan

pertama bagi anak-anak dan dewasa, dan dengan pemerintah

dan perusahaan setempat sebagai penyedia sumber daya

tambahan untuk program yang akan dijalankan.

17


18/30

Solidaritas dan kegotong-royongan yang kuat dalam komu-

nitas juga dapat mendorong terwujudnya program yang mengutama-

kan kepentingan bersama. Misalnya, pembangunan shelter tahan

gempa sebagai tempat berlindung korban bencana, atau penyediaan

sumber energi dan air bersih alternatif bila jaringan listrik dan air

terputus. Banyak hal lain yang juga dapat dilakukan oleh sebuah ko-

munitas untuk meningkatkan resilience terhadap bencana.

Perlu diketahui bahwa resilience antara komunitas yang

satu dengan yang lainnya tidak dapat disamaratakan karena masing-

masing komunitas tersebut mempunyai karakter dan risiko bencana

yang berbeda. Untuk itu, konsep resilient community yang diterap-

kan boleh saja serupa, namun strategi program kemasyarakatannyadapat dimodikasi dan diadaptasikan berdasarkan kebutuhan mas-

ing-masing komunitas.

Sebagai penutup, resilient community tidak hanya akan siap

dalam menghadapi ancaman bencana, namun ia juga akan menjadi

komunitas yang solid, mandiri, dan tangguh dalam menjalani ke-

hidupan bermasyarakat. Inilah saatnya bagi masyarakat Indonesia

untuk bergerak dan bertindak secara mandiri tanpa perlu menunggu

uluran tangan dari pihak luar.

10.IMPLEMENTASI PELAKSANAANUNDANG-UNDANGPENANGGULANGAN BENCANA

Oleh: Septriono Hari Nugroho, ST


Program Magister Teknik Geologi, Fakultas Teknologi dan Ilmu

Kebumian, Institut Teknologi Bandung

Staf Peneliti Geologi Dan Lingkungan, Pusat Penelitian Laut-

Dalam LIPI

Posisi Indonesia secara geogras sangat rawan akan bencana. Dalam

gambar di bawah, Indonesia berada dalam zona “ring of re”, terle-

tak di antara dua patahan yang masih aktif yang saling bertumbukan

yang menyebabkan rawan bencana gempa bumi, dimana gempa

bumi ini memungkinkan terjadinya bencana tsunami.

Permaculture

Sumber: idepfoundation.org

Gerakan Pungut Sampah

Sumber: merdeka.com

Gambar 1. Indonesia berada dalam cincin api pasik (ring of re)

Tsunami Aceh telah menjadi bukti yang tak terbantahkan,

begitu juga dengan bencana gunung meletus, longsor dan sebagainya.

Seiring dengan kemajuan dan kebutuhan manusia akan barang-barang

mentah, berderet pula daftar bencana yang diakibatkan oleh faktor

non-alam seperti kebakaran hutan, banjir, kebocoran limbah, kesala-

han penerapan teknologi dan lainnya. Akan tetapi, perhatian terhadap

posisi Indonesia yang rawan akan bencana itu belum begitu menjadi

perhatian pembuat kebijakan negara. Ini bisa terlihat bahwa perhatian

terhadap bencana baru akhir-akhir ini saja diperhatikan. Salah satunya

dengan dengan diundangkannya Undang - Undang Nomer 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang baru disahkan kurang

lebih 3 (tiga) tahun setelah bencana tsunami Aceh terjadi.

Gambar 2.

Materi pokok

Undang-Undang

Penanggulangan

Bencana

8


19/30

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG PEN-

ANGGULANGAN BENCANA:

Undang – Undang Penanggulangan Bencana terdiri dari 13 Bab dan

85 Pasal, dengan materi pokok yang dicantumkan seperti pada gam-

bar diatas:

Undang – undang tersebut secara komprehensif mengidentikasi

bencana sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengan-

cam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan oleh 3 faktor:

[1] Alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami,dan lainnya;

[2] Non alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi

dan wabah;[3] Manusia, yang kemudian disebut sebagai bencana sosial, yang

meliputi konik sosial atau kerusuhan sosial.

Dalam materi pokok yang dijelaskan dalam Undang – Un-

dang Penanggulangan Bencana, yang memegang tanggung jawab

dan wewenang dalam penanggulangan bencana adalah pemerintah

pusat dan pemerintah daerah, yang keduanya sekaligus menye-

diakan dana dalam bentuk APBN dan APBD. Secara kelembagaan

pemerintah pusat membentuk Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, se-

dangkan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) membentuk

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didirikan

dengan peraturan daerah. Pemerintah desa tidak disebut secara ek-

splisit dalam peraturan ini, tetapi diwadahi dalam kerangka peranan

masyarakat dalam penanggulangan bencana. Dalam hal ini, pemerin-

tah pusat dan daerah juga mengatur tentang keterlibatan pihak asing

dan swasta dalam penanggulangan bencana nasional.

Kriteria tentang status bencana dan tingkatannya ditetapkan

oleh pemerintah pusat yang didasarkan pada jumlah korban, keru-

gian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas

yang terkena bencana dan dampak sosial-ekonomi yang timbul. Kri-

teria inilah yang akan menentukan apakah sebuah peristiwa disebut

bencana atau bukan. Konsekuensinya adalah siapa yang harus ber-

tanggung jawab dan membayar ganti rugi atas bencana yang terjadi.

Selain itu, Undang – Undang Penanggulangan Bencana mengatur

tentang pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaanpembangunan yakni dengan cara mencantumkan unsur-unsur renca-

na penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat

dan daerah. Dengan demikian, dalam setiap rencana pembangunan

dan atau kegiatan usaha, baik dilakukan oleh pemerintah atau swasta,

diharuskan memasukkan unsur-unsur rencana penanggulangan ben-

cana. Persyaratan itu harus dimasukkan untuk melengkapi bahkan

menyempurnakan persyaratan lain yang lebih dulu ada di masing-

masing dinas sektoral. Hal tersebut yang menyebabkan adanya

pengaturan tentang Analisis Risiko Bencana (ARB) dalam Undang

– Undang Penanggulangan Bencana. Analisis Risiko Bencana adalah

kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan

terjadinya bencana. Analisis Risiko Bencana ini dilengkapkan kedalam setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi

menimbulkan bencana. Yang dimaksud kegiatan pembangunan yang

mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan

pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain

pengeboran minyak, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah,

eksplorasi tambang dan pembabatan hutan.

Kriteria tentang rencana usaha/kegiatan yang menimbulkan

dampak besar dan penting adalah besarnya jumlah manusia yang

akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, luas wilayah

penyebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung,

banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena

dampak, sifat kumulatif dampak, dan berbalik (reversible) atau tidak

berbaliknya (irreversible) dampak.

Persyaratan ARB disusun dan ditetapkan oleh BNPB, na-

mun tidak dijelaskan apakah sifat ARB tersebut bersifat wajib atau

komplementer dari dokumen perijinan atau statusnya hanya adminis-

tratif. Selain itu persetujuan ARB bukan pada BNPB melainkan oleh

dinas sektoral.

Begitu pula dalam hal penegakan hukumnya, UUPB tidak secara je-

las memberikan kewenangan kepada BNPB. BNPB hanya berwenang

memberikan laporan kepada dinas sektoral terkait jika terdapat pe-

nyelewengan atas syarat-syarat dalam ARB.

Efektivitas pelaksanaan undang-undang ini dalam penanga-

nan bencana dapat terwujud apabila dilaksanakan secara sistematis,

terpadu dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan karena diperlukan

adanya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan

pusat, apabila komunikasi tidak terbentuk, maka harapan dari Un-

dang-undang ini akan sirna. Undang-undang ini dibuat sebagai salah

satu cara untuk mengatasi kelemahan koordinasi antar sektor serta

menyediakan landasan hukum yang kuat dalam penanganan masalah bencana.

11.PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAMPENGURANGAN RISIKO BENCANA

SERTA KESIAP-SIAGAAN BENCANAOleh: Santri Pertiwi, SKM

Magister Public Health ( MPH ) bidang Kesehatan Lingkungan

Universitas Gadjah Mada

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko ben-

cana telah mulai muncul pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan

sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Upaya

untuk mengurangi risiko bencana secara sistematik membutuhkan

pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait teru-

tama para pembuat keputusan (decision makers). Dewan Ekonomi

da

Documents

99980MGI Bulletin Edisi Juli 2015