23_implementasi Good Corporate Governance Atas

8/16/2019 23_implementasi Good Corporate Governance Atas

http://slidepdf.com/reader/full/23implementasi-good-corporate-governance-atas 1/12

379

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATASLAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK SYARIAH

Siti HartinahM. Nur A. Birton

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jakarta

A B S T R A KPelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dianggap perlu sebagai salah

satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkankepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yangberlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Penelitian ini bertujuanuntuk menilai pelaksanaan GCG pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbkberdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder denganteknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan penelusuran data online . Teknikanalisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif-evaluatif.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan dengan cara pemberian nilai untukkesesuaian indikator GCG dengan PBI, kemudian mengkategorikan faktor GCGdengan memberikan peringkat 1-5 untuk tingkat kesesuaian faktor GCG. Setelahdiberikan peringkat, kemudian mengalikan peringkat dengan bobot nilai yang diaturdalam PBI. Maka diperoleh nilai komposit untuk pelaksanaan GCG sehingga dapatditentukan predikat pelaksanaan GCG.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan GCG pada PT. Bank MuamalatIndonesia, Tbk yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah melaksanakan GCGsesuai dengan peraturan yang berlaku dengan predikat Sangat Baik dengan hasilperhitungan nilai komposit sebesar 1,475 (2011) dan 1,275 (2012) serta adanyaperbaikan dalam pelaksanaan GCG sebesar 0.200 dari tahun sebelumnya (2011).

Keyword : Bank Muamalat Indonesia, Good Corporate Governance, PerbankanSyariah

PENDAHULUANUndang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan

sebuah kepastian hukum yang jelas bagi industri perbankan syariah di Indonesia.Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentangperbankan yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 yangbelum secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah. UU Perbankan Syariahtersebut berimplikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariahdi Indonesia, tercatat setiap tahunnya tumbuh antara 40-45 persen per tahun. Hal

ini tercermin dari pertumbuhan aset, peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau 33 propinsi di Indonesia. Dataperkembangan tersebut memperlihatkan bahwa industri perbankan syariahmengalami peningkatan secara kuantitatif.

Peningkatan secara kuantitatif seharusnya diikuti pula dengan peningkatansecara kualitatif. Peningkatan secara kualitatif atau aspek non-keuangan salahsatunya dapat diwujudkan dengan penerapan good corporate governance (GCG) .Peraturan terkait pelaksanaan GCG dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu PBINo. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BankUmum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan GCG pada BUS berdasarkan PBI tersebut paling kurang

diwujudkan dalam 6 (enam) faktor yaitu : (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawabDewan Komisaris dan Direksi; (b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern BUS; (c)



380

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS); (d)penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (e) batas maksimumpenyaluran dana; dan (f) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan GCG pada industriperbankan syariah khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berdasarkan PBI

No. 11/33/PBI/2009. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi,wawasan pemikiran dan pengetahuan dalam kajian tentang konsep atau teori GCG pada industri perbankan syariah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitianselanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan oleh PT. BankMuamalat Indonesia, Tbk dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG di masamendatang.

TINJAUAN PUSTAKASejarah lahirnya Good Corporate Governance (GCG) muncul atas reaksi para

pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancamkepentingannya. Tekanan ini semakin memuncak saat terkuaknya kasus skandalbeberapa perusahaan Amerika Serikat seperti Enron Corp. dan Worldcom yang

mendorong lahirnya GCG sebagai cara untuk penyehatan perusahaan. Akibat dari jatuhnya Enron di Amerika Serikat pada tanggal 30 Juli 2002, Presiden AmerikaSerikat George W. Bush menandatangani Sarbanes Oxley Act of 2002 yangmengubah peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kelola perusahaan(corporate governance ), termasuk tanggung jawab Dewan Direksi dan karyawan,peraturan untuk kantor akuntan yang mengaudit atas perusahaan publik,pelaporan perusahaan dan pelaksanaan peraturan lainnya. Menurut Tunggal,Sarbanes Oxley merupakan asal mula perkembangan GCG di Amerika Serikat(Shalahuddin, 2009:30).

Sementara itu, di wilayah Asia GCG mulai dikenal sejak adanya krisisfinansial Asia di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali dari krisis di

Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura.Krisis tersebut dipandang sebagai akibat lemahnya praktik GCG di negara-negaraAsia (Tjager 2003:2-3).

Di Indonesia, krisis Asia 1997 merupakan tonggak sejarah perkenalan konsepthe Anglo-Amerika corporate governance (Tabalujan, 2002:4). pemerintah Indonesiamenandatangani Nota Kesepakatan (Letter of Intent ) dengan International MonetaryFund (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapanGCG. Pada tahun 1999 secara resmi konsep corporate governance diperkenalkanpemerintah dengan membentuk Komite Nasional tentang corporate governance (Kamal, 2011:146).

Konsep dan Teori GCG

Berikut dijabarkan beberapa definisi corporate governance . CadburyCommittee (1992) dalam Tjager, dkk (2003:27), mendefinisikan corporate governance sebagai berikut :

“Seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegangsaham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yangberkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan denganhak-hak dan tanggung jawab mereka.”

Menurut Tjager dkk (2003:28-29), corporate governance adalah suatu sistem,proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak

yang berkepentingan (stakeholders ) terutama dalam arti sempit hubungan antara

pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuanorganisasi. Sedangkan menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 11/33/PBI/2009, Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-



381

prinsip keterbukaan (transparency ), akuntabilitas (accountability ),pertanggungjawaban (responsibility ), profesional ( professional ) dan kewajaran( fairness ).

Dasar teoritis yang melatarbelakangi munculnya GCG yaitu stewardship theory dan agency theory (Chinn, 2000; Shaw, 2003 dalam Kaihatu, 2006:2). Stewardship

theory dibangun atas dasar asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwamanusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuhtanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Stewardshiptheory memandang manajemen sebagai yang dapat dipercaya untuk bertindakdengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder .

Sementara itu, agency theory yang dikembangkan Michael Johnson, memandangbahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham( principals ) (Kaihatu, 2006:2). Menurut teori agensi, agents harus bertindak secararasional untuk kepentingan principal -nya (Wilamarta, 2002:27). Teori agensi dalampraktiknya timbul masalah (agency problem ), karena ada kesenjangan kepentinganantara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurusatau manajemen sebagai agen. Konflik kepentingan tersebut menimbulkan biaya

(cost ) yang muncul dari ketidaksempurnaan penyusunan kontrak antara agents dan principals karena adanya informasi yang asimetris (Surya dan Yustiavandana,2008:3). Informasi yang asimetris (Asymmetric Information ) yaitu informasi yangtidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidaksama antara prinsipal dan agen (Arifin, 2005:5).

Menurut Organization for Economic Corporation and Development (OECD) yangdikutip dari Tjager (2003:53), prinsip dasar GCG yaitu :a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil danrelevan mengenai perusahaan.

b.

Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihakmanapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

c.

Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawabanorgan sekaligus pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesusian di dalam pengelolaan perusahaanterhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsipkorporasi.

e.

Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hakstakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Tjager (2004) secara umum penerapan prinsip GCG yang kongkret

memiliki tujuan terhadap perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2005:68) sebagaiberikut :1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi

perusahaan;4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap

perusahaan;5.

Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.Sedangkan manfaat praktis dari diterapkannya GCG pada perusahaan dalam

Tjager, dkk (2003:96) yaitu meminimalkan agency cost , meminimalkan cost of

capital ,Meningkatkan nilai saham perusahaan dan mengangkat citra perusahaan.Menurut Tjager (2003) dan Syakhroza (2005) dalam Arifin (2005) strukturgovernance ada 2 (dua) model, yaitu (1) Struktur Corporate governance Single-Board



382

System (Anglo-Saxon Model ), yaitu stuktur corporate governance yang tidakmemisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi (Arifin, 2005:16).Kedua, struktur Two-Board System , yaitu struktur corporate governance yangdengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan dewankomisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan (Arifin,

2005:17).Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya berbasis two-boardsystem atau two-tier system . Hanya ada perbedaan dalam kedudukan dewankomisaris yang tidak langsung membawahi direksi. Hal ini sesuai dengan aturan

yang ada dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yangmenyatakan bahwa anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 94ayat 1 dan ayat 5), demikian juga anggota dewan komisaris diangkat dandiberhentikan oleh RUPS (pasal 111 ayat 1 dan ayat 5). Dengan adanya struktur

yang demikian, maka baik dewan komisaris maupun dewan direksibertanggungjawab terhadap RUPS (kedudukannya sejajar).

GCG di Perbankan Syariah

Adapun urgensi penerapan GCG di bank syariah yaitu lebih ditujukan kepadaadanya tanggung jawab publik ( public accountability ) berkaitan dengan kegiatanoperasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan

yang telah digariskan dalam hukum positif serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al-qur’an, hadits dan ijma’ para ulama (Machmud dan Rukmana, 2010:80).

Pelaksanaan GCG pada bank syariah diatur dalam PBI Nomor11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank UmumSyariah dan Unit Usaha Syariah. Kemudian, sebagai petunjuk pelaksanaannya, BImengeluarkan SEBI No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010. Dalam surat edarantersebut, BI menjelaskan pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus

berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu Transparansi (transparency ),Akuntabilitas (accountability ), Pertanggungjawaban (responsibility ), Profesional( professional ) dan Kewajaran ( fairness ).

Selain pemenuhan akan prinsip-prinsip GCG di atas, Perbankan Syariah yang merupakan sebuah institusi islam sudah seharusnya pula menerapkanstandar-standar GCG yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Adapun menurut AAOIFIterdapat 7 (tujuh) standar governance untuk lembaga keuangan syariah yaitu : (i)Shari’a Supervisory Board (SSB) / Dewan Pengawas Syariah, meliputi : Tinjauan,Komposisi dan Laporan; (ii) Shari’a Review (Tinjauan Syariah); (iii) Internal Syari’aReview (Tinjauan Syariah Internal); (iv) Audit and Governance Committee (KomisiAudit dan Governance); (v) Independence of SSB (DPS Independen); (vi) GovernancePrinciples (Prinsip-prinsip Govenance); (vii) Corporate Social Responsibility (CSR)

(www.aaoifi.com).Menurut Machmud dan Rukmana (2010:78), beberapa prinsip Islam yang

mendukung bagi terlaksananya GCG di industri perbankan adalah prinsip-prinsipsyariah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian sistem syariah. Pelaksanaansistem syariah pada perbankan syariah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitumikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwasemua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola denganintegritas tinggi dan sangat hati-hati, nilai-nilai itu meliputi shiddiq, tabligh, amanahdan fathanah .

Sedangkan dalam perspektif makro menurut Machmud dan Rukmana(2010:78-79), nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi

kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal kaidah zakat, kaidahpelarangan riba, kaidah pelarangan judi (maysir ) dan kaidah pelarangan gharar .

http://www.aaoifi.com/






383

Adapun dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG,bank diwajibkan secara berkala melakukan self asssessment secara komprehensifterhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Serta sebagai salah satu bentukimplementasi prinsip transparansi, bank diwajibkan untuk menyampaikan LaporanPelaksanaan GCG kepada stakeholders .

Self assessment GCG dilakukan dengan mengisi Kertas Kerja self assessment GCG yang telah ditetapkan, yang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian, yaitu:a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;c.

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan

penyaluran dana serta pelayanan jasa;f. Penanganan benturan kepentingan;g.

Penerapan fungsi kepatuhan;h. Penerapan fungsi audit intern;i. Penerapan fungsi audit ekstern;

j.

Batas Maksimum Penyaluran Dana;k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksaan

GCG serta pelaporan internal.

Kerangka BerfikirSistem corporate governance yang baik diharapkan dapat memberikan nilai

tambah bagi perusahaan serta dapat memenuhi kepentingan seluruh stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itusuatu sistem GCG yang efektif dan konsisten serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sudah menjadi keniscayaan untuk diterapkan, termasuk diindustri perbankan syariah.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk merupakan salah satu bank syariah diIndonesia yang telah menerapkan GCG serta melaporkan pelaksanaannya kepadaBank Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengecekapakah PT. BMI sudah melaksanakan GCG sesuai dengan peraturan yang ada,dalam hal ini PBI No. 11/33/PBI/2009, yang paling tidak terdiri dari 6 faktor yaitu :(i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (ii)kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankanpengendalian intern BUS; (iii) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DewanPengawas Syariah; (iv) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;(v) batas maksimum penyaluran dana; dan (vi) transparansi kondisi keuangan dannon keuangan BUS.

Setelah dilakukan proses analisis data, maka peneliti akan dapat menarik

kesimpulan mengenai hasil dari penerapan GCG oleh BMI yaitu predikat sangatbaik untuk nilai komposit < 1,5, predikat baik untuk nilai komposit 1,5 dan < 2,5,predikat cukup baik untuk nilai komposit 2,5 dan < 3,5, predikat kurang baik untuknilai komposit 3,5 dan < 4,5 atau predikat tidak baik untuk nilai komposit 4,5 dan <5. Untuk lebih jelas melihat kerangka berfikir penelitian, dapat dilihat pada gambar1.

METODE PENELITIANPenelitian ini bersifat studi kasus. Adapun dalam penelitian ini, kasus atau

obyek penelitian adalah laporan pelaksanaan tata kelola PT. Bank MuamalatIndonesia, Tbk tahun 2011 dan 2012 yang telah dipublikasikan di website resmi

perusahaan dengan alamathttp://www.muamalatbank.com/home/investor/gcg_report .

http://www.muamalatbank.com/home/investor/gcg_report





384

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik internalmaupun eksternal. Data sekunder internal yang dikumpulkan berupa data historis

yang dipublikasikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk melalui website resmidengan alamat www.muamalatbank.com. Sedangkan data sekunder eksternal yangdigunakan berupa peraturan yang dikeluarkan oleh BI terkait masalah penelitian,

jurnal-jurnal yang telah dipublikasikan, penelitian-penelitian terdahulu sertaliteratur yang relevan dengan masalah penelitian.Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan penelusuran data online .

Pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan dan memanfaatkan data dariinstansi penelitian yang berupa arsip dan laporan laporan yang berkaitan denganpermasalahan dengan mengakses dan mengunduh dari website resmi perusahaandi www.muamalatbank.com.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis datadeskriptif-evaluatif. Langkah-langkah analisis yang dilakukan yaitu pertama,dengan memberikan nilai untuk kesesuaian indikator GCG dengan PBI denganangka 1 apabila indikator pelaksanaan GCG sesuai dengan PBI dan 0 apabila tidaksesuai. Kedua, mengkategorikan faktor GCG dengan memberikan peringkat 1 s.d 5

untuk tingkat kesesuaian faktor GCG dengan ketentuan mendapat peringkat 1apabila memenuhi 87,5% - 100%, peringkat 2 apabila memenuhi 62,5% - 87,4%,peringkat 3 apabila memenuhi 37,5% - 62,4%, peringkat 4 apabila memenuhi 12,5%- 37,4% dan peringkat 5 apabila memenuhi 0% - 12,4% total indikator. Ketiga,peringkat yang sudah diperoleh kemudian dikalikan dengan bobot nilai yang diaturdalam SEBI No. 12/13/DPbS Tahun 2010. Maka diperoleh nilai komposit sehinggadapat ditentukan predikat pelaksanaan GCG.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANProfil PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H

atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) danPemerintah Indonesia yang kemudian memulai kegiatan operasinya pada 27Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. BMI mempunyai misi menjadi bank syariahutama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional denganmisi menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan padasemangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yanginovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder .

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabahmelalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukungpula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruhIndonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakansatu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala

Lumpur, Malaysia.Sumber penghimpunan dana komersial di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

menggunakan akad wadiah dan mudharabah dalam bentuk giro, tabungan dandeposito dan penyaluran dana oleh BMI diberikan dalam bentuk pembiayaankonsumen, modal kerja dan investasi.

Laporan Tata Kelola Perusahaan / GCGBerdasarkan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS

dan UUS, Laporan pelaksanaan GCG dapat digabungkan ke dalam Laporan Tahunan BUS (menjadi bab tersendiri) atau disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan BUS. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk menyajikan laporan pelaksanaan

GCG secara terpisah dari Laporan Tahunan BUS. Laporan Pelaksanaan GCG BMI juga sudah dipublikasikan di website resmi perusahaan dengan alamathttp://www.muamalatbank.com/home/investor/gcg_report .

http://www.muamalatbank.com/













385

Laporan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance ) PT. BankMuamalat Indonesia, Tbk berisi tentang deskripsi menyeluruh terhadappelaksanaan GCG yang secara umum menjabarkan prinsip-prinsip tata kelolaperusahaan secara islami serta struktur dan mekanisme tata kelola BankMuamalat.

Selain itu, laporan tata kelola juga menjabarkan seluruh aspek terkaitpelaksanaan GCG seperti rincian aspek fungsi kepatuhan, fungsi audit intern &ekstern, aspek sumber daya insani, aspek manajemen risiko, remunerasi danfasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS,rasio gaji, permasalahan hukum, transaksi yang mengandung benturankepentingan, buy back shares dan / atau buy back obligasi, penyaluran dana untukkepentingan sosial serta pendapatan non halal dan penggunaannya.

Pelaksanaan GCG Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ) telah

dilaksanakan oleh Bank Muamalat sebagai salah satu pondasi perusahaan untukmencapai visi dan misinya. Kewajiban untuk melaksanakan dan menyampaikan

laporan GCG kepada Bank Indonesia, telah dilakukan Bank Muamalat secaraberkesinambungan. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat dalammelaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentangPelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit UsahaSyariah.1.

Kesesuaian setiap faktor GCG dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI yaituPBI No. 11/33/PBI/2009.

Berdasarkan tabel 1 mengenai pemberian nilai pada setiap faktor GCG,tercermin bahwa setiap faktor GCG telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,baik laporan GCG tahun 2011 maupun tahun 2012 karena semua faktormemperoleh nilai 1.

Setelah diberikan nilai pada masing-masing indikator penerapan GCG,kemudian mengkategorikan kualitas penerapan faktor GCG dengan memberikanperingkat pada setiap faktor GCG. Berdasarkan tahapan self assessment dapatdisimpulkan dan diberikan peringkat untuk masing-masing faktor pelaksanaanGCG oleh BMI adalah sebagai berikut :a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mendapat

peringkat 2 baik untuk tahun 2011 dan tahun 2012 karena peneliti menilaikomisaris belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyasecara optimal karena tiga orang komisaris berkedudukan di luar negeri danbukan WNI serta komisaris lain mempunyai banyak rangkap jabatan.Frekuensi rapat dewan komisaris pun hanya sebanyak 2 kali (2011) dan 3kali (2012). Sehingga hal-hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan dalam PBI.b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mendapat peringkat 1 baik

pada tahun 2011 dan tahun 2012 karena Dewan Direksi pada PT. BMI, Tbktelah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan GCG, Direksi PT. BMI, Tbk telahmemenuhi fungsi Audit Intern yang disurpervisi langsung oleh DirekturUtama yaitu Arviyan Arifin, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yangdisupervisi langsung oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yaituAndi Buchari.

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite mendapat peringkat 2 baik padatahun 2011 dan tahun 2012 karena komposisi komite masih terdapat

kekurangan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah yakni terletak pada Komite Audit dan KomitePemantau Risiko sehingga belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia



386

tentang GCG pasal 36 angka 1 huruf b dan pasal 34 huruf b. Namun, padatahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah menambah 1 (satu) anggotaindependen untuk menambah komposisi komite.

d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah mendapatperingkat 2 baik pada tahun 2011 dan tahun 2012 karena peneliti

mengkritik terlalu banyak rangkap jabatan yang dimiliki oleh DPS padaperusahaan lain. Ini menjadi kekhawatiran dalam pelaksanaan tugas dantanggung jawab DPS terutama Ketua DPS yaitu KH. Ma’ruf Amin sehinggaterlihat pada tahun 2011 rapat DPS kurang memenuhi PBI yakni Rapat DPSpaling kurang 1 (satu) kali dalam satu bulan.

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana danpenyaluran dana serta pelayanan jasa mendapat peringkat 2 baik padatahun 2011 dan tahun 2012 karena peneliti menilai perlu pengkajian ulangakan pemenuhan prinsip syariah terhadap pelaksanaan produkpenghimpunan dan penyaluran dana pada BMI. Mekanisme produk dilapangan harus disesuaikan dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan olehDSN MUI terkait dengan produk-produk perbankan syariah.

f.

Penanganan benturan kepentingan mendapat peringkat 1 baik pada tahun2011 dan tahun 2012 karena Selama tahun 2011 dan 2012 PT. BMI, Tbktidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

g. Penerapan fungsi kepatuhan mendapat peringkat 1 baik pada tahun 2011dan tahun 2012 karena PT. BMI, Tbk secara umum telah mematuhiketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkaitdengan penerapan fungsi kepatuhan.

h. Penerapan fungsi audit intern mendapat peringkat 2 pada tahun 2011 danperingkat 1 tahun 2012 karena pada tahun 2011 masih belum adanyaauditor yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang operasionalbank syariah sedangkan pada tahun 2012 sudah ada penambahan pihak

independen pada divisi audit intern.i.

Penerapan fungsi audit ekstern mendapat peringkat 1 baik pada tahun 2011dan tahun 2012 karena Pelaksanaan audit ekstern oleh Akuntan Publik danKantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh PT. BMI, Tbk telahmelakukan tugasnya secara independen. Bank Muamalat telah melakukanpemilihan/penunjukkan Akuntan Publik dan KAP sesuai dengan ketentuan

yang berlaku terkait pelaksanaan GCG. j.

Batas Maksimum Penyaluran Dana mendapat peringkat 1 baik pada tahun2011 dan tahun 2012 karena Ketentuan BI tentang Batas MaksimumPemberian Pembiayaan (BMPP) mengatur maksimum pemberian pembiayaankepada Pihak Terkait sebesar 10% dari Modal dan kepada Pihak Tidak

Terkait sebesar 20% dari Modal.

k.

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksaanGCG serta pelaporan internal mendapat peringkat 2 pada tahun 2011 danperingkat 1 tahun 2012 karena pada tahun 2011 pelaporan internal padaBMI kurang memadai terutama untuk pelaporan audit syariah untukdilaporkan kepada DPS. Karena diketahui pada tahun 2011 BMI belummempunyai auditor yang memiliki pengetahuan/pemahaman tentangperbankan syariah. Pada tahun 2012, pelaporan internal dan laporanpelaksanaan GCG telah semakin baik.

Tabel 1 berikut ini menggambarkan hasil penghitungan nilai komposit untukpenerapan GCG pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk untuk tahun 2011 dan2011 :



387

Tabel 1Perhitungan Nilai Komposit Penerapan GCG Bank Muamalat Indonesia

Tahun 2011 - 2012

No Faktor

Nilai

Kesesuaian

Faktor GCG

Peringkat

Faktor GCG

(a)

Bobot

Nilai (b)

Nilai

(a x b)

2011 2012 2011 2012 100% 2011 2012

1 A 1 1 2 2 12.50% 0.25 0.25

2 B 1 1 1 1 17.50% 0.175 0.175

3 C 1 1 2 2 10.00% 0.2 0.2

4 D 1 1 1 1 10.00% 0.1 0.1

5 E 1 1 2 2 5.00% 0.1 0.1

6 F 1 1 1 1 10.00% 0.1 0.1

7 G 1 1 1 1 5.00% 0.05 0.05

8 H 1 1 2 1 5.00% 0.1 0.05

9 I 1 1 1 1 5.00% 0.05 0.05

10 J 1 1 1 1 5.00% 0.05 0.05

11 K 1 1 2 1 15.00% 0.3 0.15

TOTAL 100% 1.475 1.275

Sumber : PBI No. 11/33/PBI/2009, SEBI No. 12/13/DPbS Tahun 2010, danLaporan GCG tahun 2011 dan 2012 (Diolah)

Keterangan Faktor :A : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan KomisarisB : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DireksiC : Kelengkapan dan pelaksanaan tugas KomiteD : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPSE : Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasaF : Penanganan benturan kepentinganG : Penerapan fungsi kepatuhan BankH : Penerapan fungsi audit internI : Penerapan fungsi audit ekstern

J : Batas Maksimum Penyaluran DanaK : Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan

pelaksanaan GCG serta pelaporan internal



388

Berdasarkan seluruh faktor pelaksanaan GCG yang diperoleh dari hasilperhitungan nilai komposit terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan PT. BankMuamalat Indonesia, Tbk pada tabel 4.3 di atas, maka diperoleh hasil perhitungannilai komposit untuk tahun 2011 sebesar 1,475 (satu koma empat ratus tujuhpuluh lima) dan untuk tahun 2012 sebesar 1,275 (satu koma dua ratus tujuh puluh

lima). Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan GCG pada PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk tahun 2011 dan 2012 memperoleh predikat SangatBaik karena nilai komposit kurang dari 1,5 (satu koma lima).

Terdapat perbaikan dalam pelaksanaan GCG pada tahun 2012 dibandingtahun 2011. Pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa terdapat perbaikan dalampenerapan GCG oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Hal ini terlihat dari hasilperhitungan nilai komposit yaitu pada tahun 2011 sebesar 1,475 dan pada tahun2012 sebesar 1,275 dengan nilai perbaikan sebesar 0,200 (nol koma dua ratus).Perbaikan terdapat pada faktor fungsi audit internal (H) yaitu adanya penambahanpihak independen untuk auditor dan faktor transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan BUS, serta pelaporan internal (K) yaitu semakin membaiknya sisteminformasi menajemen sehingga kekurangan dalam pelaporan internal lebih

diminimalkan.

KESIMPULAN DAN SARANKesimpulan

Pertama, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah melaksanakan GCG dalammenjalankan bisnisnya. Hal ini tercermin dari unsur-unsur yang terdapat dalamBMI seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, DewanPengawas Syariah, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris danDireksi bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab serta fungsinyamasing-masing.

Kedua, pelaksanaan GCG pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada

umumnya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini PBI No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi BUS dan UUS.Ketiga, berdasarkan hasil analisis perhitungan atas pelaksanaan GCG pada

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk diperoleh hasil bahwa predikat pelaksanaanGCG adalah Sangat Baik dengan nilai komposit untuk tahun 2011 sebesar 1,475dan untuk tahun 2012 sebesar 1,275. Hal ini menunjukkan adanya perbaikansebesar 0.200 dalam pelaksanaan GCG dari tahun sebelumnya. Perbaikan terjadipada faktor fungsi audit intern dan faktor transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan serta pelaporan internal.

SaranHasil penelitian yang menemukan kekurangan secara umum pelaksanaan

GCG pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang mendapatkan peringkat 2 (dua)berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan DPS sertapelaksanaan prinsip syariah dalam beberapa produk, hendaknya dapat dijadikanacuan bagi Bank Muamalat untuk terus meningkatkan penerapan GCG danmelakukan perbaikan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah jumlah bank syariah ataumenambah peraturan lain yang tidak hanya dikeluarkan oleh BI, tetapi jugaperaturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK terkait pelaksanaan GCG ataupunmenambah tahun penelitian untuk dianalisis laporan tata kelola perusahaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, 2008, Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah diIndonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional, Jurnal EkonomiIslam La_Riba , Vol.II, No.2, pp.159-172.



389

Amir Machmud dan Rukmana, 2010, Bank Syariah : Teori, Kebijakan dan StudiEmpiris di Indonesia , Erlangga, Jakarta.

Anwar Sanusi, 2013, Metodologi Penelitian Bisnis , Cetakan ke-3, Salemba Empat, Jakarta.

Arifin, 2005, Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance

pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)disampaikan pada Sidang Senat Guru Besar , Universitas Diponegoro,Semarang.

Burhan Bungin, 2011, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,dan Ilmu Sosial Lainnya , Edisi ke-2, Cetakan ke-5, Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.

Chapra, M. Umer dan Ahmed, Habib, 2008, Corporate Governance: LembagaKeuangan Syariah Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, MA, PT. Bumi Aksara,

Jakarta.Daniel Syam dan Taufik Najda, 2012, Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate

Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia serta Pengaruhnyaterhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan, Jurnal Reviu

Akuntansi dan Keuangan/JRAK , Vol.2, No.1, pp.195-206.Desna Arani, 2010, Skripsi Hubungan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

terhadap Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri , Universitas Gunadarma,Depok.

Fakultas Ekonomi UMJ, Buku Pedoman Penyusunan Skripsi , Edisi Revisi 2013, Jakarta.

I Nyoman Tjager dkk, 2003, Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagiKomunitas Bisnis Indonesia , PT. Prenhallindo, Jakarta.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, Penerapan Good Corporate Governance:Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha , Edisi Pertama,Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Lusiana Marsella, 2013, Penerapan Good Corporate Governance pada PerusahaanKeluarga PT. Dai Knife, AGORA , Vol.1, No.3. pp.1-8.Miko Kamal, 2011, Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode

Corporate Governance, Jurnal Manajemen Teknologi , Vol.10, No.2. pp.145-161.Moh. Nazir, 2011, Metode Penelitian , Cetakan ke-7, Ghalia Indonesia, Bogor.Muhammad Syafi’i Antonio, 2011, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek , Cetakan ke-

18, Gema Insani, Jakarta.Nur Hidayati Setyani, 2010, Tesis Kebijakan Pemerintah Tentang Pelaksanaan

Prinsip “Good Corporate Governance” bagi Bank Umum dalam PraktekPerbankan Syariah , Universitas Diponegoro, Semarang.

Nurning Mahmudah, 2013, Skripsi Pengaruh Good Corporate Governance terhadapEarnings Management pada Perusahaan yang Masuk di Daftar Efek Syariah ,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,ditetapkan tanggal 7 Desember 2009.

Ristifani, 2009, Skripsi Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good CorporateGovernance dan Hubungannya terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk , Universitas Gunadarma, Depok.

Robert K. Yin, 2013, Studi Kasus: Desain dan Metode Penerjemah M. DjauziMudzakir, Edisi 1, Cetakan ke-12, Rajawali Pers / PT. Rajagrafindo Persada,

Jakarta.Shalahuddin S, 2009, Skripsi Good Corporate Governance dalam Penjualan Tanker

VLCC Pertamina , Universitas Indonesia, Depok.Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik , EdisiRevisi, Cetakan ke-14, Rineka Cipta, Jakarta.



390

Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentangPelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan UnitUsaha Syariah

Thomas S. Kaihatu, 2006, Good Corporate Governance dan Penerapannya diIndonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , Vol.8, No.1, pp.1-9.

Tri Purwani, 2010, Pengaruh Good Corporate Governance terhadap KinerjaPerusahaan, Majalah Ilmiah Informatika , Vol.1, No.2, pp.47-60.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah .Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas .www.aaoifi.com www.bi.go.id www.google.co.idwww.muamalatbank.com



http://www.bi.go.id/







Documents

23_implementasi Good Corporate Governance Atas