2017 · Cyber Security dan Governance, E-Goverment, dan E-Commerce 23 Government Public Relations (GPR) 26 Sistematika Pelaporan 29 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 32 Rencana Strategis

L A P O R A NK I N E R J A

2017

Tim Penyusun Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan

Informatika Tahun 2017

Pengarah:Farida Dwi CahyariniSekretaris Jenderal

Penanggung Jawab:Arifin Saleh Lubis

Kepala Biro Perencanaan

Editor:Ismail

Sinthia FridaningrumHary Aryfiyanto

Penulis:Astri Nur AfidahMarshel Doom

Ratu Nabila Saras Putri

Desain Grafis:Djoko Sutrisno

Laporan Kinerja|1|

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia

dari konvensional ke digitalEkonomi Indonesia juga mengalami pergeseran dari ekonomi yang titik beratnya berbasis komoditas ke aktivitas ekonomi berbasis layanan. Dinamika dari era digital ini juga telah menyebabkan terjadinya cara baru yang memanfaatkan perubahan teknologi, khususnya digital di beberapa sektor yang timbul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi ketidakefisienan dengan antara lain mengadopsi model bisnis “sharing economy”. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peluang besar untuk mengembangkan sharing economy tersebut. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital, pemerintah dituntut untuk melakukan transformasi dalam memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital.

Dalam rangka memperkuat ekonomi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) fokus pada reformasi kebijakan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama yang terkait dengan DNA (Device/perangkat, Network/jaringan, Application/aplikasi). Berbagai affirmative policy dilakukan dengan pendekatan light touched regulation untuk mempermudah proses perizinan, penyediaan internet dengan kecepatan tinggi, serta dukungan terhadap startup, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani serta nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan TIK sebagai enabler. Hasil capaian pelaksanaan program-program tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Kemkominfo.

Selain membuat kebijakan sektor TIK, Kemkominfo juga melaksanakan fungsi edukasi khusus dalam melaksanakan program kebijakan keberpihakan bagi masyarakat di daerah 3T dengan menggelar program aksi literasi digital berbasis komunitas di 17 Kabupaten, 8 Provinsi dan 45 Komunitas kawasan perdesaan dalam rangka penguatan budaya digital untuk pengelolaan media informasi di daerah 3T. Selain itu, Kemkominfo juga berperan sebagai Government Public Relations dalam mendiseminasikan program-program pemerintah dengan menyajikan informasi resmi dan akurat dari lintas sektor pemerintah dalam bentuk grafis sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami program-program pemerintah tersebut beserta hasil-hasilnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kemkominfo Tahun 2017 ini, diharapkan dapat menjadi perwujudan dari upaya Kemkominfo dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Kemkominfo. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja di lingkungan internal Kemkominfo.

Jakarta, Maret 2018 Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

RUDIANTARA

Kata Pengantar

|2|Laporan Kinerja

4PROGRAMPRIORITAS

Broadband 4G dan Efisiensi Industri

Cyber Security dan Governance, E-Government

dan E-Commerce

Government Public Relations (GPR)

Digitalisasi

Ringkasan Eksekutif

Realisasi 2017

triliun triliunRp4.410

Pagu DIPA 2017

Rp4.951atau

89,06%dari PAGU DIPA 2017

dari tahun sebelumnya69,95%

Laporan Kinerja|3|

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Kemkominfo Tahun 2017 yang merupakan implementasi dari 4 (empat) program prioritas yaitu:• Broadband 4G dan Efisiensi Industri• Digitalisasi• Cyber Security dan Governance, E-Goverment, dan E-Commerce• Goverment Public Relations (GPR)

Untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika

Ringkasan Eksekutif

|4|Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Kominfo Tahun 2017 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian komitmen kinerja yang diperjanjikan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada para pimpinan dan stakeholders selama Tahun 2017. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 serta dokumen perencanaan turunannya.

CaPaIan KInERJa

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 3 (tiga) sasaran strategis dan 16 (enam belas) indikator kinerja. Ikhtisar hasil evaluasi capaian kinerja terhadap 16 (enam belas) indikator kinerja tersebut diuraikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Kemkominfo Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN TAHUN 2017

TAHUN 2017

TARGET REALISASI CAPAIAN

Tersedianya Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

1. Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)

86%(442 kab/kota dari 514 kab/

Kota)

86,38%(444 kab/kota dari

514 Kab/Kota)100,44%

2. Persentase (%) Kab/Kota terlayani akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)


kota)

64,40% (331 kab/kota dari

514 kab/kota)107,33%

3. Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi melalui penyediaan Base Transceiver Station (BTS)

4,5% (250 desa)

7,11% (393 desa) 158%

4. Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (BTS Perbatasan) (Jumlah kawasan perbatasan: 187 Kecamatan)

60%(112 lokasi)

25,67% (48 kecamatan dari

187 kecamatan)42,67%

5. Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita

7,3%(fixed

broadband)

1,44% (untuk mobile broadband)

7,1% (untuk fixed broadband)

97,26%

6. Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switch Off (ASO)

70% 98% 140%

7. Persentase (%) nelayan dan petani go digital (Jumlah petani + nelayan per Tahun 2013: 28,7 Juta)

300.000 petani dan nelayan

333.515 petani dan nelayan yang ter-register di aplikasi

111,17%

8. Persentase (%) UMKM go digital (Jumlah UMKM per Tahun 2012: 56 juta)

0,05%(29.000

UMKM dari 56.000.000

UMKM)

0,02%(12.507 UMKM

dari 56.000.000 UMKM)

40%

9. Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital ((Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa)

2,7% (150 DBT)

4,02% (222 lokasi) + 3

desa piloting150%

LAPORAN KINERJA 2017Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja|5|

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN TAHUN 2017

TAHUN 2017

TARGET REALISASI CAPAIAN

10. Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK

5.300 Orang 7.291 Orang 137,56%

11. Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK 500.000 Orang 1.494.097 Orang 298,82%

12. Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK

10.650 Orang 9.407 Orang 88,33%

Tersedianya akses dan kualitas informasi public terkait kebijakan dan program Prioritas Pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia

13. Persentase (%) Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden Publik)

50%

(1-49% = distrusters; 50-59% = neutral;

60-100% = trusters)

73%

(1-49% = distrusters; 50-59% = neutral; 60-100%

= trusters)

160,42%

Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien, dan efektif

14. Opini Laporan Keuangan WTPWTP*

*) Penilaian Tahun 2016

100%

15. Indeks Reformasi Birokrasi 80 (A)73,13 (BB)


91,41%

16. Nilai Akuntabilitas Kinerja 80 (A)

66,44 (B)*) Berdasarkan penilaian SAKIP

oleh Itjen

83%

*) Penilaian Kem. PAN & RB Tahun 2017

KInERJa anGGaRan Tahun 2017

Realisasi Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2017 adalah sebesar Rp.4.409.473.919.346,- atau 89,06% dari Pagu DIPA sebesar Rp.4.951.278.581.000,-. Adapun di Tahun 2017, persentase realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 69,95%. Grafik 1. Realisasi Penyerapan Anggaran Kemkominfo Tahun 2017

Sumber: Biro Keuangan, Kemkominfo

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

3.663

2.127

58.07%

54.10%

69.95%

89.06%

4.939

2.672

5.121

3.583

4.951

4.410

APBN dan Realisasi (dalam Rp miliar)

20152014 2016 2017

PAGU Realisasi % Realisasi


|6|Laporan Kinerja


Kinerja capaian target PNBP Tahun 2012-2017 menunjukkan grafik yang terus naik. Persentase capaian target PNBP pada Tahun 2017 yaitu sebesar 127,4%, secara terperinci dapat dilihat pada Grafik 1.2 berikut ini:

Grafik 2. Kinerja Capaian Target PNBP Tahun 2012 – 2017

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

9.05710.861

12.71913.560 13.685

16.560

3.3183.2092.7602.3091.9451.743662 740 787 962 984 967

273224138122125123

BHP Frekuensi BHP Telekomunikasi PNBP USO PNBP Lainnya1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(dalam Rp miliar)

(dalam Rp miliar)

No. Sumber & Jenis Pnbp

2012 2013 2014 2015 2016 20172)

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1. BHP Frekuensi 8,934 9,057 101.4 9,495 10,861 114.4 9,881 12,719 128.7 11,390 13,560 119.1 12,970 13,685 105.5 12,952 16,560 127.9

2. PNBP USO 1,497 1,497 116.4 2,020 1,945 96.3 2,291 2,309 100.8 2,230 2,760 123.8 2,567 3,209 125.0 2,567 3,318 129.3

3. BHP Telekomunikasi 599 662 110.5 650 740 113.8 734 787 107.2 893 962 107.7 923 984 106.6 932 967 103.8

4. PNBP Lainnya1) 68 123 180.9 86 125 145.3 94 122 129.8 100 138 138.0 107 224 209.3 120 273 228.2

Total PNBP 11,098 11,585 104.4 12,251 13,671 111.6 13,000 15,937 122.6 14,613 17,420 119.2 16,567 18,102 109.3 16,571 21,119 127.4

1) PNBP Lainnya terdiri dari antara lain; Biaya Sertifikasi Perangkat, Sewa Rumah Dinas; IAR dan KRAP; REOR dan SKOR; Izin Penyelenggaraan Pos; Izin Penyelenggaraan Penyiaran, STMM Yogyakarta, Pusdiklat Pegawai, Penerimaan Pemanfaatan BMN; dan Penerimaan Lainnya.

2) Realisasi PNBP Per Des 2017


Laporan Kinerja|7|

DAfTAR ISI

BAB 1PENDAHULUAN 16

Latar Belakang 16Maksud & Tujuan 17Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

18

Permasalahan Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika 21Broadband/4G dan Efisiensi Industri 21Digitalisasi 22Cyber Security dan Governance, E-Goverment, dan E-Commerce 23Government Public Relations (GPR) 26

Sistematika Pelaporan 29

BAB 2PERENCANAAN KINERJA 32

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 32Perjanjian Kinerja 37

Broadband/4G dan Efisiensi Industri 38Digitalisasi 38Cyber Security dan Governance, E-Government, dan E-Commerce 39Government Public Relation (GPR) 39

Kinerja Lainnya 39

KATA PENGANTAR 1RINGKASAN EKSEKUTIf 3DAfTAR ISI 7DAfTAR TABEL 10DAfTAR GAMBAR 12DAfTAR GRAfIK 13

|8|Laporan Kinerja

BAB 3AKUNTABILITAS KINERJA 42

Capaian Kinerja Organisasi 42

Sasaran Strategis 1: Tersedianya Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia

42

1 . 1 Persentase (%) Kab/Kota Terhubung Jaringan Backbone Serat Optik Nasional (Palapa Ring)

44

1 . 2 Persentase (%) Kab/Kota Terlayani Akses Broadband 4G LTE 481 . 3 Persentase (%) Desa di Wilayah Tertinggal Termasuk Lokpri Terlayani Jasa

Akses Telekomunikasi Melalui Penyediaan Base Transceiver Station (BTS)52

1 . 4 Persentase (%) Kawasan Perbatasan Terlayani Jasa Akses Telekomunikasi Melalui Penyediaan Base Transceiver Station (BTS)

54

1 . 5 Persentase (%) Harga Layanan Pitalebar Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita

55

1 . 6 Persentase (%) Implementasi Digitalisasi Penyiaran/Analog Switched Off (ASO) 591 . 7 Persentase (%) Nelayan dan Petani Go Digital 791 . 8 Persentase (%) UMKM Go Online 861 . 9 Persentase (%) Desa di Wilayah Perbatasan, Daerah Tertinggal termasuk Lokpri

Tersedia Layanan Digital91

1.10 Jumlah Anak-anak, Wanita, Disabilitas dan Pelajar yang Memperoleh Literasi TIK

96

1 . 1 1 Jumlah Masyarakat Umum yang Memperoleh Literasi TIK 981.12 Jumlah Angkatan Kerja yang Tersertifikasi Keahlian dan Kompetensi Sektor TIK 107Sasaran Strategis 2: Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah yang Baik, Cepat, Tepat dan Obyektif kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia

109

2 . 1 Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik

109

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Efisien dan Efektif

113

3 . 1 Opini Laporan Keuangan 1133.2 Indeks Reformasi Birokrasi 1153.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja 120

Capaian Kinerja Lainnya 121Sistem Verifikasi Identitas Online (SiVION) 121Penyelesaian Sengketa Informasi 123Pengaduan Masyarakat terhadap Konten Siaran 125Pengaduan di Bidang Pers 125Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PPSE) 127Otomisasi Perizinan 128

Kinerja Anggaran 131

Laporan Kinerja|9|

BAB 4PENUTUP 135

LAMPIRAN 138Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo atas Laporan Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2017

138

Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2017 139

|10|Laporan Kinerja

DAfTAR TABEL1 . 1 Ikhtisar Capaian Kinerja Kemkominfo Tahun 2017 42 . 1 Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015 – 2019

(Berdasarkan PM Kominfo No. 22/2015)34

2 . 2 Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015 – 2019 (Berdasarkan PM Kominfo No. 21/2016)

36

2 . 3 Perjanjian Kinerja Kemkominfo Tahun 2017 373 . 1 Indikator Pencapaian Sasaran Strategis 1 433 . 2 Capaian Persentase (%) Kab/Kota Terhubung Jaringan Backbone Serat Optik

Nasional46

3 . 3 Capaian Persentase (%) Kabupaten/Kota Terlayani Akses Broadband 4G LTE 493 . 4 Rencana Strategis Penambahan Spektrum Frekuensi Radio Sebesar 350 MHz

untuk Mobile Broadband Tahun 2015 – 201950

3 . 5 Capaian Persentase (%) Tersedianya Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz untuk Mobile Broadband

51

3 . 6 Capaian Persentase (%) Desa di Wilayah Tertinggal Termasuk Lokpri Terlayani Jasa Akses Telekomunikasi Melalui Penyediaan Base Transceiver Station (BTS)

54

3 . 7 Capaian Persentase (%) Kawasan Perbatasan Terlayani Jasa Akses Telekomunikasi (BTS Perbatasan)

55

3 . 8 Target Infrastruktur dan Harga Layanan 563 . 9 Capaian Persentase (%) Harga Layanan Pitalebar Terhadap Produk Domestik Bruto

(PDB) per Kapita56

3.10 Perhitungan Harga Layanan Pitalebar Terhadap PDB per Kapita Tahun 2016 (Berdasarkan Koordinasi dengan Badan Litbang SDM Kominfo, BPS dan Tenaga Ahli)

57

3.11 Perhitungan Harga Layanan Pitalebar Terhadap PDB per Kapita Tahun 2016 (Berdasarkan LKO)

57

3.12 Data Capaian Harga Layanan Pitalebar Terhadap PDB per Kapita Tahun 2017 (Berdasarkan Data Kompilasi Tarif yang Dipublikasi)

58

3.13 Capaian Persentase (%) Implementasi Digitalisasi Penyiaran / Analog Switched Off (ASO)

59

3.14 Capaian Penyusunan Revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 663.15 Target dan Capaian Uji Coba Siaran TV Digital 733.16 Keikutsertaan LPS Penyedia Konten dalam Uji Coba TV digital 753.17 Capaian Sosialisasi TV Digital 793.18 Capaian Persentase (%) Nelayan dan Petani Go Digital 803.19 Timeline Implementasi Program Nelayan Go Online 853.20 Capaian Edukasi Petani dan Nelayan Go Online Tahun 2017 853.21 Capaian Persentase (%) UMKM Go Digital 903.22 Rekapitulasi Fasilitasi UMKM Go Online 2017 90

Laporan Kinerja|11|

3.23 Lokasi Pelaksanaan Pendampingan dan Pengembangan SDM Program Desa Broadband Terpadu

93

3.24 Capaian Persentase (%) Desa di Wilayah Perbatasan, Daerah Tertinggal Termasuk Lokpri Tersedia Layanan Digital

95

3.25 Capaian Jumlah Anak-Anak, Wanita, Disabilitas dan Pelajar yang Memperoleh Literasi TIK

97

3.26 Data Realisasi Jumlah Anak-Anak, Wanita, Disabilitas dan Pelajar yang Memperoleh Literasi TIK Tahun 2015 – 2017

98

3.27 Kegiatan Literasi TIK Kemkominfo 993.28 Capaian Jumlah Masyarakat Umum yang Memperoleh Literasi TIK 993.29 Kegiatan Roadshow Born to Protect Tahun 2017 1033.30 Kegiatan Bimtek Indeks Keamanan 1043.31 Capaian Jumlah Angkatan Kerja yang Tersertifikasi Keahlian dan Kompetensi

Sektor TIK108

3.32 Hasil Pelaksanaan Sertifikasi SKKNI Bagi Angkatan Kerja Muda Indonesia 1083.33 Capaian Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas

Informasi Publik110

3.34 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah, Media, Bisnis, dan Organisasi Non Pemerintah

111

3.35 Capaian Opini Laporan Keuangan 1143.36 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 1183.37 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2015 – 2016 1183.38 Upaya Perbaikan yang Dilakukan oleh Masing-Masing Pokja 1193.39 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja 1203.40 Hasil Penilaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 – 2016 1203.41 Target Pelaksanaan SiVION Tahun 2017 – 2019 1223.42 Capaian Program SiVION Tahun 2016 – 2017 1233.43 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Rekapitulasi

Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2017124

3.44 Klasifikasi Penyelesaian Sengketa 1243.45 Jumlah Pengaduan Isi Siaran Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2017 1253.46 Perbandingan Target dan Realisasi Atas Penyelesaian Pengaduan Kasus

Tahun 2015 – 2017126

3.47 Manfaat Pengembangan Sistem E-Licensing di Bidang Pos dan Telekomunikasi 1283.48 Rekapitulasi Penyelesaian Perizinan Melalui E-Licensing 1303.49 Integrasi dan Pertukaran Data Perizinan pada Sistem E-Licensing 1303.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program TA 2017 131

|12|Laporan Kinerja

DAfTAR GAMBAR1 . 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 181 . 2 Jumlah Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2017 201 . 3 Penetrasi Media di 11 Kota di Indonesia 261 . 4 Alur Proses Government Public Relations (GPR) 282 . 1 Program Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika 333 . 1 Rencana Implementasi Jaringan Tulang Punggung (Backbone) Serat Optik

Nasional (Palapa Ring)45

3 . 2 Peta Pembangunan Jaringan Serat Optik Nasional “Palapa Ring” 473 . 3 Presensi Layanan 4G LTE Berdasarkan Jumlah Wilayah Administrasi

yang Ter-cover48

3 . 4 Pihak-Pihak yang Terkena Dampak Program Digitalisasi Penyiaran Televisi 603 . 5 Aspek Utama Pendukung Digitalisasi Penyiaran TV 613 . 6 Peta 42 Lokasi Pemancar Digital LPP TVRI 683 . 7 Perbedaan Teknologi Penyiaran Analog vs Digital 703 . 8 Efisiensi Kanal Frekuensi Radio Akibat Implementasi Televisi Digital (Digital

Dividend)70

3 . 9 Peta Jangkauan Siaran dan Lokasi Uji Coba Siaran TV Digital 743.10 Peta Rumah Tangga Usaha Pertanian 813.11 Jumlah Kelompok Tani dan Penyuluh Menurut Provinsi 813.12 Kepadatan Rumah Tangga Usaha Perikanan vs Produksi Perikanan Tangkap

di Laut (Ton)82

3.13 Jumlah Perahu yang Terdapat di Provinsi vs Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton)

83

3.14 Lanskap UMKM Indonesia 873.15 Lokasi Desa Piloting Program Desa Broadband Terpadu (DBT) 923.16 Program Solusi Desa Broadband Terpadu (SDBT) 943.17 Peta Sebaran Pelaksanaan Kegiatan INCAKAP dan Sistem Whitelist Nusantara

Tahun 2017100

3.18 Komoditas Unggulan dan Jejaring Antar 45 Komunitas Kerjasama Desa dalam Aplikasi Kodikadi.com

106

3.19 Hasil Survei Edelman Trust Barometer tentang Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

110

3.20 Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015–2019

116

3.21 Rencana Strategis Implementasi SiVION 1223.22 Jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik yang Sudah Terdaftar di PSE Kominfo 127

Laporan Kinerja|13|

DAfTAR GRAfIK1 Realisasi Penyerapan Anggaran Kemkominfo Tahun 2017 52 Kinerja Capaian Target PNBP Tahun 2012 – 2017 6

1 . 1 Komposisi Pegawai Kemkominfo Per 31 Desember 2017 201 . 2 Nilai Transaksi E-Commerce Global Tahun 2014 – 2021 (Dalam US$) 231 . 3 Pangsa Pasar E-Commerce Terhadap Penjualan Ritel Tahun 2015 241 . 4 Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Tahun 2011 – 2015 241 . 5 Populasi Dan Potensi Ekonomi Digital Indonesia Per September 2017 251 . 6 Akses petani dan Nelayan terhadap Televisi dan Selular 263 . 1 Jumlah LPS Peserta Uji Coba Siaran TV Digital Tahap I s/d III 753 . 2 Kontribusi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 823 . 3 Populasi Perahu Di Fokus Area 833 . 4 Posisi UMKM pada Visi Ekonomi Digital Indonesia 2020 883 . 5 Komunitas Kerjasama Antar Desa Berdasarkan Kuadran Kemampuan Literasi

Digital (Digital Literacy Capability Index) dan Kemampuan Bisnis/Usaha dari Komunitas Kerjasama Antar Desa (Business Capability Index)

107

3 . 6 Jumlah Responden dan Tingkat Kepuasan Responden Terhadap Layanan Informasi Mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

111

3 . 7 Akses Publik Terhadap Saluran Komunikasi Kebijakan Pemerintah 1123 . 8 Penyelesaian Permohonan Sengketa Informasi Dari Tahun 2010 – 2017 1243 . 9 Jumlah Pengaduan Kasus Pers Yang Masuk ke Dewan Pers Tahun 2014 – 2017 1263.10 Rekapitulasi Perizinan E-Licensing bulan Juli – Desember 2017 1293.11 Perbandingan Realisasi Belanja Kemkominfo Tahun 2014 – 2017 1323.12 Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2012 - 2017 132

|14|Laporan Kinerja

Laporan Kinerja|15|

1PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Maksud & Tujuan

3. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Permasalahan Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika

5. Sistematika Pelaporan

|16|Laporan Kinerja

LaTaR BELaKanG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memandatkan Presiden untuk menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional serta menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 tahunan sesuai masa jabatannya. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden yang berfungsi sebagai:a. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga;b. Bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan

memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJMN;

c. Pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah;

d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

Presiden dalam menjalankan pemerintahan umum dan pembangunan dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informatika

Program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika berjalan sesuai

dengan yang direncanakan dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan

Eselon I dan Eselon II secara berjenjang

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja|17|

tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan

sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;

5) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

6) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan

8) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Agar keseluruhan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Menteri dan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai dengan tingkat Eselon II.

MaKsuD & TuJuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Menteri Komunikasi dan Informatika kepada Presiden dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama Tahun 2017.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini adalah untuk melakukan penilaian dan evaluasi atas pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan di bidang komunikasi dan informatika selama Tahun 2017, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

LAPORAN KINERJA 2017Pendahuluan

|18|Laporan Kinerja

struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

SEKRETARIATITJEN

INSPEKTORATJENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INfORMATIKA

DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA DIREKTORAT POS

DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA

DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI

DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT

POS DAN INfORMATIKADIREKTORAT PENYIARAN

DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS

DAN INfORMATIKA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITA LEBAR

DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INfORMATIKA

SEKRETARIAT DITJEN

SEKRETARIAT DITJEN

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN

POS DAN INfORMATIKA

MENTERI

INSPEKTORATI

INSPEKTORATII

INSPEKTORATIII

INSPEKTORATIV

STAf AHLI

1. SAM BID. HUKUM2. SAM BID. SOSIAL, EKONOMI, DAN BUDAYA3. SAM BID. KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA4. SAM BID. TEKNOLOGI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika


Sumber: Permenkominfo No. 1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Laporan Kinerja|19|

BIRO PERENCANAAN

BIRO KEPEGAWAIAN

DAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DITJEN

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INfORMATIKA

DIREKTORAT e-GOVERNMENT

DIREKTORAT KEAMANAN INfORMASI

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN

INDUSTRI INfORMATIKA

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN

INfORMATIKA

DIREKTORAT e-BUSINESS

SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT DATA DAN SARANA INfORMATIKA

BIRO KEUANGAN

BIRO HUBUNGAN

MASYARAKAT

BIRO HUKUM

BIRO UMUM

PUSAT PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

SEKRETARIAT DITJEN

SEKRETARIAT BADAN

DIREKTORAT KOMUNIKASI PUBLIK

DIREKTORAT LAYANAN INfORMASI

INTERNASIONAL

DIREKTORAT KEMITRAAN KOMUNIKASI

DIREKTORAT PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK

DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INfORMASI

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA, PERANGKAT DAN PENYELENGGARAAN POS DAN

INfORMATIKA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

INfORMATIKA DAN INfORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PUSAT PENGEMBANGAN LITERASI SUMBER

DAYA MANUSIA KOMUNIKASI

PUSAT PENGEMBANGAN LITERASI PROfESI SUMBER

DAYA MANUSIA INfORMATIKA

DIREKTORAT JENDERAL INfORMASI DAN KOMUNIKASI

PUBLIK

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

PUSAT KELEMBAGAAN

INTERNASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, susunan organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:1) Sekretariat Jenderal (Setjen);2) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI);3) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI);4) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen APTIKA);5) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP);6) Inspektorat Jenderal (Itjen);7) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM);8) Staf Ahli Bidang Hukum;9) Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;10) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan11) Staf Ahli Bidang Teknologi12) Unit Pelaksana Teknis (UPT)


|20|Laporan Kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3.201 orang pegawai dari berbagai satuan kerja (data per 31 Desember 2017) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.070 orang dan perempuan sebanyak 1.131 orang (Gambar 1.2).

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut tersebar pada 7 (tujuh) unit Eselon I (Grafik 1.1) dengan komposisi sebagai berikut: (1) Setjen (431 orang), (2) Ditjen SDPPI (1.299 orang), (3) Ditjen PPI (324 orang), (4) Ditjen Aptika (211 orang), (5) Ditjen IKP (296 orang), (6) Itjen (77 orang), dan (7) Balitbang SDM (556 orang) serta 4 orang staf ahli dan 3 orang staf khusus.


2.070

1.131

3.201Total

Karyawan

Gambar 1.2Jumlah Pegawai Kementerian

Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2017

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2017

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kemkominfo, Tahun 2017

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Kemkominfo per 31 Desember 2017

32141

727

264

1.427

568

16 26

sD sMP sMa s1 s2 s3Diploma Lainnya

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Unit Kerja

1.299

324211

296

556438

77

sDPPI PPI aPTIKa IKP BLsDM sETJEn ITJEn

Berdasarkan Usia Berdasarkan Golongan

697

876

1,033

595

36-45 46-55 > 55< 24-35

20

346 430

12

2.393

nonGolongan

Gol. IVGol. IIIGol. IIGol. I

Laporan Kinerja|21|

Grafik 1.1 tersebut menunjukkan, berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut: (1) SD sebanyak 32 orang, (2) SMP sebanyak 141 orang, (3) SMA sebanyak 727 orang, (4) Diploma sebanyak 264 orang, (5) S1 sebanyak 1.427 orang, (6) S2 sebanyak 568 orang, (7) S3 sebanyak 16 orang, dan (8) lainnya sebanyak 26 orang.

Jika dilihat berdasarkan golongan, maka komposisi pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut: (1) Golongan I sebanyak 20 orang, (2) Golongan II sebanyak 346 orang, (3) Golongan III sebanyak 2.393 orang, (4) Golongan IV sebanyak 430 orang, dan (5) Non Golongan sebanyak 12 orang.

PERMasaLahan sTRaTEGIs BIDanG KOMunIKasI Dan InfORMaTIKa

Tantangan dan permasalahan strategis di bidang komunikasi dan informatika terbagi menjadi 4 (empat) permasalahan utama yang menjadi prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan pemerintah. Keempat permasalahan utama tersebut antara lain adalah:

1. Broadband/4G dan Efisiensi IndustriLuas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha yang masih berpusat di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan sehingga menyisakan blank spot di wilayah non-komersial. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan kesenjangan digital dan konektivitas antar wilayah. Akibatnya, akses masyarakat yang berada di wilayah non-komersial tersebut terhadap informasi masih sangat kurang, tingginya biaya komunikasi yang harus dibayarkan, dan gangguan sinyal telekomunikasi dari negara tetangga yang lebih kuat dari sinyal telekomunkasi operator lokal sering terjadi. Jika tidak segera diatasi, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan rentannya nasionalisme dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat akibat tidak berkembangnya ekonomi, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Saat ini industri telekomunikasi di Indonesia sudah jenuh dengan tingkat persaingan yang tinggi, terlebih terjadi persaingan harga antar operator dalam menentukan tarif layanan telekomunikasi. Namun, persaingan harga tersebut tidak dikuti dengan kualitas layanan yang


|22|Laporan Kinerja

baik, dimana harga layanan pitalebar masih di atas 5% dari UMR. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi nasional juga menyebabkan penetrasi pitalebar berjalan lambat karena fokus pembangunan penyelenggara telekomunikasi yang hanya membangun di wilayah yang layak secara komersial saja, sehingga pendapatan sektor telekomunikasi tidak terdistribusi merata ke daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia.

2. DigitalisasiSpektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas. Dan diperkirakan pada Tahun 2019, Indonesia akan membutuhkan 350 MHz spektrum frekuensi radio untuk penerapan pitalebar. Oleh karena itu, perlu dilakukan digitalisasi terhadap penyiaran Televisi (TV) agar dapat meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, dan membuka peluang usaha baru bagi industri konten.

Dari sisi kualitas siaran, pemancar TV Digital juga memiliki kualitas gambar dan warna yang jauh lebih bagus daripada televisi analog. Selain itu, televisi digital dapat dioperasikan dengan daya yang rendah (less power), dibandingkan dengan televisi analog. Ketahanan sinyal digital terhadap gangguan suara (noise) lebih baik dan lebih mudah untuk diperbaiki dengan kode koreksi error (error correction code). Dengan teknologi analog, pembawa satu frekuensi (one-frequency carrier) hanya dapat membawa satu program siaran, sedangkan dengan teknologi digital one-frequency-carrier dapat membawa beberapa program siaran pada waktu yang bersamaan melalui pembagian kanal. (Ditjen PPI, Kemkominfo, 2017).

Namun, dalam mendorong penerapan digitalisasi penyiaran TV, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menemui kendala antara lain:a. Implementasi digitalisasi sistem penyiaran harus didasari regulasi

yang kuat di level undang-undang sedangkan Indonesia belum memilikinya;

b. Implementasi migrasi siaran TV Analog ke Digital (digitalisasi) memerlukan biaya tinggi bagi lembaga penyiaran lokal, komunitas, dan juga masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya bagi lembaga penyiaran yang sudah berinvestasi tinggi dalam penyelenggaraan siaran analog. Karena dengan diberlakukannya digitalisasi menyebabkan infrastruktur analog tidak dapat digunakan lagi dan semua materi siaran akan disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LPPPM);

c. Belum diaturnya pengawasan sistem digital dan sanksi terhadap pelanggaran konten (program siaran).

Di Tahun 2019Indonesia

membutuhkan

350MHzMHz spektrum frekuensi

Harga layanan pitalebar masih

di atas UMR

5%


Laporan Kinerja|23|

3. Cyber Security & Governance, E-Goverment, dan E-Commerce

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia Tahun 2017 diproyeksikan ada sekitar 261,891 juta jiwa. Dengan jumlah populasi yang besar tersebut, Indonesia menyimpan potensi ekonomi digital di masa yang akan datang seiring berkembangnya teknologi dan media sosial.

Dari jumlah populasi masyarakat tersebut, 54,68% atau sebanyak 143,26 juta jiwa telah menggunakan internet (Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet, APJII, 2017). Penggunaan internet oleh individu ini mengalami peningkatan sebesar 10,56 juta jiwa dari jumlah pengguna internet individu di Tahun 2016 yang semula 132,7 juta jiwa menjadi 143,26 juta jiwa (Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet, APJII, 2017). Dari 54,68% pengguna internet di Tahun 2017 tersebut, sebanyak 16,83% masyarakat menggunakan internet untuk jual online, sedangkan 32,18% masyarakat memanfaatkan internet untuk belanja online. (Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet, APJII, 2017).

Penjualan eceran e-commerce global menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini tercermin dari nilai transaksi e-commerce yang diperkirakan akan naik lebih dari 230% pada 2021 menjadi US$ 4,48 Triliun atau setara Rp. 60,467 Triliun dari posisi 2014 yang baru mencapai US$ 1,8 Triliun. Sedangkan di Tahun 2017, nilai transaksi e-commerce global adalah sebesar 2,3 Triliun US$.

Grafik 1.2 Nilai Transaksi E-Commerce Global Tahun 2014 – 2021 (dalam US$)Transaksi e-Commerce Global (dalam US$)

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/12/2021-transaksi-e-commerce-global-mencapai-rp-60467-triliun

5 triliun

4.5 triliun

4 triliun

3.5 triliun

3 triliun

2.5 triliun

2 triliun

1.5 triliun

1 triliun 2014 2017 2020

US$

16,83%menggunakan internet

untuk jual online

32,18%memanfaatkan internet untuk

belanja online


|24|Laporan Kinerja

Pangsa pasar e-commerce Indonesia pada 2015 mencapai US$ 1,68 Milyar atau baru sekitar 1,2% dari penjualan ritel senilai US$ 145,83 Milyar. Pasar e-commerce lokal tersebut jauh tertinggal dari Tiongkok yang telah mencapai 13,8% dari total penjualan ritelnya senilai US$ 2,12 Triliun maupun Jepang yang mencapai 7,2% dari penjualan ritelnya sebesar US$ 960 Milyar. Namun, unggul dibandingkan dengan Malaysia maupun Vietnam.

Pangsa Pasar e-Commerce di beberapa Negara terhadap Penjual Ritel (%)

Grafik 1.3 Pangsa Pasar E-Commerce Terhadap Penjualan Ritel Tahun 2015

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/13/berapa-pangsa-pasar-e-commerce-indonesia

16

14

12

10

8

6

4

2

0

16

14

12

10

8

6

4

2

0Jepang Singapura Thailand Indonesia Malaysia Vietnam PhiliphinaAmerikaTiongkok

9.2

13.8

7.2

4.1

1.6 1.2 1.0 0.8 0.5

Grafik 1.4 Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Tahun 2011 – 2015

4 miliar

3.5 miliar

3 miliar

2.5 miliar

2 miliar

1.5 miliar

1 miliar

500 juta

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/11/2011-2015-nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-melonjak-250-persen

1 miliar

2011

1.8 miliar

2013

2.6 miliar

2014

3.5 miliar

2015

US

$


Laporan Kinerja|25|

(Jiwa)

264 juta

133 juta

Pengguna Medsos via Ponsel

Pengguna Medsos Aktif

Pengguna Internet

Populasi

Pengguna Ponsel

115 juta

371 juta

106 juta

400 juta350 juta300 juta250 juta200 juta150 juta100 juta50 juta0

Grafik 1.5 Populasi dan Potensi Ekonomi Digital Indonesia per September 2017

Sumber: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/10/09/inilah-potensi-ekonomi-digital-indonesia

Data-data tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas e-commerce di Indonesia merupakan sektor strategis yang perlu didorong oleh pemerintah melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas Kementerian/Lembaga. Dan untuk mendukung keamanan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan aktivitas e-commerce, maka perlu disusun pedoman yang dapat menjadi acuan terkait keamanan informasi dan keamanan siber (cyber security) sektor e-commerce dan sektor-sektor strategis lainnya.

Pemanfaatan TIK tidak terbatas pada sektor e-commerce saja, namun dapat juga digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui implementasi e-government yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien kepada masyarakat atas layanan pemerintah. Namun, penerapan layanan e-government secara nasional masih terkendala karena belum terintegrasinya database dan layanan e-government antar instansi pemerintah pusat dan daerah.


|26|Laporan Kinerja

800

700

600

500

400

300

200

100

0

56,5%

Televisi Selular

63,8%69,4% 66,4%

4. Government Public Relations (GPR)Saat ini, masyarakat Indonesia mendapatkan informasi melalui berbagai cara, yaitu: media televisi (96%), media luar ruang (52%), internet (43%), radio (37%), koran (8%), dan media lainnya (13%).

WATCH TV 96%SEE OUTDOOR ADS 52% USE

INTERNET 43%

LISTENRADIO 37% READS PRINT

NEWS

8%WATCHPAY TV

8%

GO TOCINEMA5%

Gambar 1.3 Penetrasi Media di 11 Kota di Indonesia

Sumber: Nielsen Consumer & Media View, Q3 2017

Namun demikian, penyebaran informasi saat ini masih dianggap kurang efektif, karena belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contoh, dalam komunitas petani dan nelayan, sebagian besar dari mereka memiliki televisi dan telepon selular. Akses petani terhadap televisi mencapai 56,5%, sedangkan nelayan 63,8%. Sedangkan sebanyak 66,4% nelayan dan 69,4% petani memiliki telepon selular. Namun demikian, kepemilikan televisi dan telepon selular bagi petani dan nelayan belum digunakan secara optimal untuk mengakses informasi mengenai program prioritas terkait pertanian dan perikanan yang pada dasarnya mereka butuhkan.

Hal-hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan informasi dan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diterbitkanlah Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program Pemerintah.


Grafik 1.6 Akses petani dan Nelayan terhadap

Televisi dan Selular

Televisi Nelayan

Sumber: Indikator TIK, Puslitbang Aptika dan IKP, BLSDM, Kemkominfo, 2016

Laporan Kinerja|27|

Pemerintah menunjuk Kemkominfo untuk:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah;

2. Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;

3. Melakukan media monitoring dan analisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah;

4. Menyusun narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden;

5. Melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui seluruh saluran komunikasi yang tersedia;

6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi publik;

7. Dapat mengundang dan mengikutsertakan Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau pihak lain dalam merumuskan materi informasi yang akan dikomunikasikan kepada publik.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2015


|28|Laporan Kinerja

Verifikasi Data dan Informasi

PersetujuanPimpinan Instansi

MONEVDISE-MINASI

KONTEN

Alur Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik

Gambar 1.4 Alur Proses Government Public Relations (GPR)

Manajemen IsuFramingSigningPriming

Produksi PesanBriefing Notes

Siaran Pers Infografis

ArtikelAdvertorial

Kominfo, dan K/L/D

(Kementerian/Lembaga/Daerah)

Distribusi Pesan[media massa, media sosial,

humas K/L/D, kelompok

strategis, dan relawan]

Kominfo, dan K/L/D

(Kementerian/Lembaga/Daerah)

Pemantauan, Evaluasi, dan Audit

Komunikasi

Kominfo

Kominfo, KSP (Kantor Staf Presiden),

dan TKP (Tim Komunikasi

Presiden)

$

PengumpulanData dan Analisis

Informasi[K/L/D, Organisasi riset, kantor berita,

media massa, media sosial, dan

relawan]

K/L/D(Kementerian/

Lembaga/Daerah)

Sumber: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, Tahun 2016

AGENDASETTING

DATA DANINFORMASI

Dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2015 ini, Kemkominfo diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan pemerintah (Government Public Relations “GPR”). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik. Selain itu, penyusunan narasi tunggal sebagai agenda setting akan memberikan informasi pemerintah yang konsisten, sehingga terdapat informasi yang berimbang terhadap kinerja pemerintah sebagai perimbangan opini yang dibentuk oleh arus pemberitaan media yang cenderung kritis (negatif) terhadap pemerintah.


Laporan Kinerja|29|

sIsTEMaTIKa PELaPORan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab 1Pendahuluan

Bagian ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2Perencanaan

Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2015—2019 beserta perubahan terhadap rencana strategis tersebut berdasarkan hasil reviu dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017.

Bab 4 Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2017 dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini dibagi menjadi 3 (sub bab), yaitu:1. Sub Bab Capaian

Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut, dan

1. Sub Bab Realisasi Anggaran, yang menguraikan tentang realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dan

1. Sub Bab Capaian Kinerja Lainnya.

Sistematika Penyajian


|30|Laporan Kinerja

21. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2015-2019

2. PERJANJIAN KINERJA

3. BROADBAND 4G DAN EFISIENSI INDUSTRI

4. DIGITALISASI

5. CYBER SECURITY & GOVERNANCE, E-GOVERNMENT DAN E-COMMERCE

6. GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS (GPR)

7. KINERJA LAINNYA

PERENCANAAN Kinerja

Laporan Kinerja|31|

2PROGRAM UTAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INfORMATIKA

A

B

C2

C1

|32|Laporan Kinerja

Berpayung kepada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019.

Acuan peraturan diatas kemudian diterjemahkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016. Dalam Renstra tersebut memuat penjabaran visi, misi dan Nawacita Presiden dan Wakil Presiden.

REnCana sTRaTEGIs KEMEnTERIan KOMunIKasI Dan InfORMaTIKa Tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, dokumen Renstra merupakan pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan fokus untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan Fokus Pembangunan Pemerintah Indonesia.

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, di bidang komunikasi dan

informatika di bantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Perencanaan Kinerja

LAPORAN KINERJA 2017Perencanaan Kinerja

Laporan Kinerja|33|

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan Nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara. Selain itu, Renstra juga harus bisa menjawab tantangan dan permasalahan strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, seperti masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia, kendala geografis dan demografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap informasi terhambat, hingga pada kendala peningkatan citra pemerintah di mata masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat Indonesia sangat dinamis sehingga pada Tahun 2016 telah dilakukan reviu terhadap Renstra Kemkominfo Tahun 2015 – 2019 agar kebijakan yang diambil dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Reviu Renstra ini juga dilandasi oleh beberapa alasan, seperti hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 yang masih mencerminkan proses dan belum memperlihatkan dampak dari proses yang akan dikerjakan. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi dalam setahun terakhir membutuhkan intervensi pemerintah sebagai regulator untuk dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Indonesia di bidang komunikasi dan informatika.

A

B

C2

C1

Gambar 2.1 Program Utama Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber: Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015 – 2019


|34|Laporan Kinerja

Tahun 2017 menjadi tahun ketiga bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Renstra Kemkominfo Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019, yang kemudian direviu dan disusun perubahannya dengan turut mengadopsi tantangan dan masalah strategis terkini. Perubahan atas Renstra Kemkominfo Tahun 2015 – 2019 akhirnya ditetapkan tanggal 2 Desember 2016, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2016. Perubahan terhadap sasaran dan indikator dalam Renstra Kemkominfo Tahun 2015 – 2019 antara sebelum dan sesudah perubahan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel 2.1 Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015 – 2019 (Berdasarkan PM Kominfo No. 22/2015)

sasaRan sTRaTEGIs (ss)(Berdasarkan PM Kominfo No. 22/2015)

InDIKaTOR KInERJa sasaRan sTRaTEGIs (IKss)(Berdasarkan PM Kominfo No. 22/2015)

SS.1

Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan

IKSS 1.1 Jumlah pembangunan sarana/tugu berkode pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia

IKSS 1.2 Persentase (%) penyelesaian Redesain USO

IKSS 1.3 Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (tertinggal, terluar, terpencil)

IKSS 1.4 Jumlah penyediaan akses pitalebar internet

IKSS 1.5 Persentase (%) tersedianya satelit pitalebar nasional

SS.2

Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan

IKSS 2.1 Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak pitalebar

IKSS 2.2 Persentase (%) Kab/Kota yang terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring

IKSS 2.3 Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital

IKSS 2.4 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (single public emergency number)

IKSS 2.5 Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo

IKSS 2.6 Persentase (%) penetapan dan implementasi Permen Kominfo tentang TKDN 4G LTE

IKSS 2.7 Persentase (%) Instansi Pemerintah yang terintegrasi layanan e-government nasional

IKSS 2.8 Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional

IKSS 2.9

Persentase (%) peningkatan pelindungan keamanan kepada penyelenggara serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (ID-SIRTII dan KAMINFO)


Laporan Kinerja|35|



SS.3Terselenggaranya Tata Kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman

IKSS 3.1 Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi

IKSS 3.2 Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan National Chief Information Officer (NCIO)

IKSS 3.3 Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan

IKSS 3.4 Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik

IKSS 3.5 Jumlah regulasi terkait implementasi Government Public Relations (GPR)

IKSS 3.6 Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental

SS.4

Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien

IKSS 4.1Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi pitalebar, internet, dan digitalisasi penyiaran)

IKSS 4.2 Jumlah peserta sertfikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

IKSS 4.3 Jumlah rancangan regulasi SKKNI bidang Kominfo

IKSS 4.4 Jumlah peserta bimlek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas

IKSS 4.5 Opini BPK-RI atas laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika

IKSS 4.6 Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan lingkungan Kemenkominfo

IKSS 4.7 Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan Change Management

IKSS 4.8 Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan

Sumber: Permenkominfo No. 22/2015 tentang Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015 – 2019


|36|Laporan Kinerja

Tabel 2.2 Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015 – 2019 (Berdasarkan PM Kominfo No. 21/2016)



SS.1

Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

IKSS 1.1 Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/Kota : 514)

IKSS 1.2 Persentase (%) Kab/Kota terlayani akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/Kota : 514)

IKSS 1.3Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk Lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk Lokpri : 5.520 desa)

IKSS 1.4 Persentase (%) Kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah kawasan perbatasan : 187 Kecamatan)

IKSS 1.5 Persentase (%) Harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita

IKSS 1.6 Persentase (%) Implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switched Off (ASO)

IKSS 1.7 Persentase (%) nelayan dan petani go digital (Jumlah Nelayan dan Petani per tahun 2013 : 28,7 juta)

IKSS 1.8 Persentase (%) UMKM go digital (Jumlah per tahun 2012 : 56 juta)

IKSS 1.9Persentase (%) Desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk Lokpri tersedia layanan digital (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk Lokpri : 5.520 Desa)

IKSS 1.10 Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK

IKSS 1.11 Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK

IKSS 1.12 Jumlah angkatan kerja yang terserifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK

SS.2

Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia

IKSS 2.1 Persentase (%) Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)

SS.3Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efesien dan efektif

IKSS 3.1 Opini laporan keuangan

IKSS 3.2 Indeks Reformasi Birokrasi

IKSS 3.3 Nilai Akuntabiltas Kinerja

Sumber: Permenkominfo No. 21/2016 tentang Perubahan atas PM Kominfo No. 22/2015 tentang Rencana Strategis Kemkominfo Tahun 2015-2019


Laporan Kinerja|37|

PERJanJIan KInERJa

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi penyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017, secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kemkominfo Tahun 2017

sasaRan sTRaTEGIs INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN TARGET PK 2017

SS.1

Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

IKSS 1.1Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/Kota : 514

86%

IKSS 1.2 Persentase (%) Kab/Kota terlayani akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/Kota : 514 60%

IKSS 1.3Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk Lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri : 5.520 desa)

4,5% (250 desa)

IKSS 1.4Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani/jasa akses telekomunikasi (Jumlah kawasan perbatasan : 187 Kecamatan

60% (112 lokasi)

IKSS 1.5 Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita 7,3%

IKSS 1.6 Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switched Off (ASO) 70%

IKSS 1.7 Persentase (%) nelayan dan petani go-digital (Jumlah petani + nelayan per Tahun 2013 : 28,7 juta

1% (300.000 petani+nelayan Go

Digital)

IKSS 1.8 Persentase (%) UMKM go digital (Jumlah UMKM per Tahun 2012 : 56 juta

0,05% (29.000 UMKM Go

Digital)

IKSS 1.9

Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk Lokpri tersedia layanan digital (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk Lokpri : 5.520 Desa)

2,7% (150 Desa

Broadband Terpadu)

IKSS 1.10 Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK 5.300

IKSS 1.11 Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK 500.000

IKSS 1.12 Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian kompetensi sektor TIK 10.650

SS.2


IKSS 2.1Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)

50%

SS.3

Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif

IKSS 3.1 Opini laporan keuangan WTP

IKSS 3.2 Indeks Reformasi Birokrasi A

IKSS 3.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja A


Perjanjian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 diimplementasikan melalui 4 (empat) program utama yang merupakan program prioritas bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Broadband/4G dan Efisiensi IndustriTujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan Pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:• Penataan frekuensi (refarming);• Pembangunan jaringan tulang punggung (serat optik) nasional

Palapa Ring;• Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di daerah blankspot,

khususnya di daerah perbatasan dan pedalaman (lokasi prioritas, tertinggal, terluar dan terdepan/3T) yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler;

• Penyediaan akses broadband internet bagi masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemda tingkat Kabupaten/Kota yang mengusulkan di wilayah.

DigitalisasiTujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, mempertahanan diversity of ownership, menumbuhkan industri konten (diversity of contents), memperoleh digital dividend yang dapat digunakan untuk broadband kebencanaan (Public Protection and Disaster Relief), pendidikan,dll., menghemat biaya listrik sebesar 94%, biaya modal (Capital Expenditure) sebesar 79% dan biaya operasional (Operational Expenditure) sebesar 57% dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar TV Analog, serta meningkatkan kualitas penerimaan siaran TV.

|38|Laporan Kinerja


Cyber Security dan Governance, E-Government, dan E-CommerceTujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan ekosistem yang memanfaatkan jaringan pitalebar yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:•Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE);•Peta Jalan e-Commerce Nasional;•Peta Jalan e-Government Nasional;•Peta Jalan Cyber Security;•Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital;•Pelatihan dan sertifikasi berbasis SKKNI.

Government Public Relations (GPR) Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk agenda setting pemerintah yang dapat meningkatkan partisipasi publik dan citra positif pemerintah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan meliputi produksi dan penyebaran konten, baik melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemda, GPR Widget, Media Center, dan kanal komunikasi lainnya.

KInERJa LaInnyaPada bagian ini dijelaskan mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun tidak dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, antara lain:•SiVION (Sistem Verifikasi Identitas Online)•Penyelesaian Sengketa Informasi;•Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran;•Pengaduan Bidang Pers.•PPSE (Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik)•Otomatisasi Layanan Perizinan

Laporan Kinerja|39|


|40|Laporan Kinerja

Laporan Kinerja|41|

3AKUNTABILITAS Kinerja

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

2. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

|42|Laporan Kinerja

CaPaIan KInERJa ORGanIsasI

Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung fokus pembangunan nasional. Untuk mendukung agenda pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis.

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:Tersedianya Infrastruktur TIK serta Pengembangan Ekosistem TIK yang Merata dan Efisien di Seluruh Wilayah Indonesia

AKUNTABILITAS Kinerja

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang

dicapai dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja selama satu tahun

LAPORAN KINERJA 2017Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja|43|

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Pencapaian Sasaran Strategis 1

No. Indikator Kinerja Satuan2016 2017

Capaian 2017

Target Realisasi Target Realisasi

SASARAN STRATEGIS 1Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

1.1

Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan backbone serat optik Nasional (Jumlah Kab/kota: 514)

% 82% 82,5%


kota)

86,38%(444 kab/kota dari 514 kab/

kota)

100,44%

1.2.

Persentase (%) Kab/Kota terlayani akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514)

% 40% 11,28%


kota)

64,40% (331 kab/kota dari 514

kab/kota)

107,33%

1.3.

Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi melalui penyediaan Base Transceiver Station (BTS)(Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa)- Desa 3T tanpa sinyal:

5.087 desa- Desa Lokpri termasuk

3T tanpa sinyal: 433 desa

% - - 4,5% (250 desa)

7,11%(393 desa) 158%

1.4

Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (BTS Perbatasan) (Jumlah kawasan perbatasan: 187 Kecamatan)Total kecamatan Lokpri berdasarkan Perka BNPP No.1/2015= 187 lokasi prioritas

% 50%

19,25%(36

kecamatan dari 187

kecamatan)

60% (112 lokasi)

25,67%(48

kecamatan dari 187

kecamatan)

42,78%

1.5Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita

% 8,6%

2,65% (untuk mobile

broadband)

13%(untuk fixed broadband)

7,3%

1,44% (untuk mobile

broadband)

7,1% (untuk fixed

broadband)

97,26%


|44|Laporan Kinerja

No. Indikator Kinerja Satuan2016 2017

Capaian 2017

Target Realisasi Target Realisasi

SASARAN STRATEGIS 1Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

1.6

Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switched Off (ASO)

% 50% - 70% 98% 140%

1.7

Persentase (%) nelayan dan petani go digital (Jumlah petani + nelayan per Tahun 2013: 28,7 Juta)

% - -300.000

petani dan nelayan

333.515 petani dan

nelayan yang

teregister di aplikasi

111,17%

1.8Persentase (%) UMKM go digital (Jumlah UMKM per Tahun 2012: 56 juta)

% - -

0,05% (29.000

UMKM dari 56 juta UMKM)

0,02% (12.507

UMKM dari 56 juta UMKM)

40%

1.9

Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital ((Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri: 5.520 Desa)- Desa 3T tanpa sinyal:

5.087 desa.- Desa 3T + Lokpri tanpa

sinyal: 433 desa

% - 3 lokasi 2,7% (150 DBT)

4,02% (222 lokasi + 3 desa piloting)

150%

1.10

Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK

orang 4.450 12.575 5.300 7.291 137,56%

1.11Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK

orang - - 500.000 1.494.117 298,82%

1.12

Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK

orang 1.600 1.377 10.650 9.407 88,33%

Penjelasan atas pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1.1 Persentase (%) Kab/Kota Terhubung Jaringan Backbone serat Optik nasional (Palapa Ring)

Palapa Ring merupakan salah satu target dari RPJMN 2015-2019 terkait pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dalam Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 diamanatkan bahwa 100% kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki jaringan telekomunikasi dengan kualitas layanan telekomunikasi kecepatan tinggi atau pita lebar (broadband) ke para pengguna akhir (end user) dengan kecepatan transfer bit (data) sekurang-kurangnya 10 Mbps di perdesaan dan 20 Mbps di perkotaan. Manfaat dari tergelarnya Palapa Ring adalah untuk


Laporan Kinerja|45|

mewujudkan pemerataan dan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi dan memberikan layanan broadband bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penggelaran Palapa Ring ini sendiri memiliki karakteristik yaitu, melayani daerah non-financially feasible (tidak layak secara bisnis/keuangan) yang distruktur sebagai PPP/Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan merupakan proyek pertama di sektor telekomunikasi dimana pemerintah berperan menyediakan penjaminan.

Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional “Palapa Ring” adalah proyek yang menghubungkan seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia dengan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi). Saat ini, dari total 514 Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) di Indonesia terdapat 457 IKK yang telah dan akan terjangkau dengan jaringan broadband. Sedangkan sebanyak 57 IKK merupakan daerah terpencil dengan kontur geografis yang sulit dan potensi pengguna yang relatif kecil sehingga tidak layak secara komersial/bisnis yang menyebabkan penyelenggara telekomunikasi tidak membangun jaringan serat optik pada kabupaten/kota tersebut. Untuk itu pemerintah hadir, dalam hal ini Kemkominfo, menjadikan 57 IKK tersebut sebagai target Proyek Palapa Ring.

Rencana implementasi jaringan tulang punggung (backbone) serat optik nasional “Palapa Ring” dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1 Rencana Implementasi Jaringan Tulang Punggung (Backbone) Serat Optik Nasional (Palapa Ring)

RENCANA IMPLEMENTASI JARINGAN TULANG PUNGGUNG SERAT OPTIK

Operator TelekomunikasiSampai dengan akhir 2018 Operator Seluler akan membangun jaringan Backbone Serat Optik di 457 KK

KEMKOMINfO� Terdapat 57 KK belum terjangkau yang mana

merupakan daerah terpencil dengan kontur geografis yang sulit dan tidak layak secara finansial

� Rencana penyelesaian kontruksi di tahun 2018

Realisasi Operator Rencana Operator Rencana KOMINFO

Sumber: BP3TI, Kemkominfo, 2017

57

457444424400379350345329

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


|46|Laporan Kinerja

Pembangunan Proyek Palapa Ring ini terdiri dari komitmen PT. Telkom Indonesia dengan Pemerintah dan yang dibangun oleh Pemerintah melalui dana Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Berdasarkan komitmen PT. Telkom Indonesia terhadap pengoperasian jaringan kabel serat optik di 457 Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) hingga Tahun 2017 sudah dibangun sebanyak 444 IKK dengan rincian sebagai berikut :a. Sampai dengan Tahun 2010 sebanyak 311 IKKb. Sampai dengan Tahun 2011 sebanyak 329 IKKc. Sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 345 IKKd. Sampai dengan Tahun 2013 sebanyak 350 IKKe. Sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 379 IKKf. Sampai dengan Tahun 2015 sebanyak 400 IKKg. Sampai dengan Tahun 2016 sebanyak 424 IKKh. Sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 444 IKK

Persentase capaian hasil pembangunan proyek Palapa Ring dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Persentase (%) Kab/Kota Terhubung Jaringan Backbone Serat Optik Nasional

Indikator Kinerja2015 2016 2017 Capaian

2017(%)Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1.1 Persentase (%) kab/kota terhubung jaringan backbone serat optik nasional

78%

(401 IKK)

77,8%

(400 IKK)

82%

(421 IKK)

82,5%

(424 IKK)

86%

(442 IKK)

86,38%

(444 IKK)100,44%

Sebanyak 13 IKK sedang dalam proses pembangunan dan direncanakan akan selesai Tahun 2018. Sedangkan sisa sejumlah 57 IKK masih dalam proses pembangunan oleh BP3TI yang dibagi ke dalam 3 (tiga) paket, yaitu Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur. Progres pembangunan dari ketiga paket tersebut adalah sebagai berikut:

• Paket Barat terdiri dari 5 IKK, yaitu: IKK Bengkalis, Meranti, Natuna, Lingga dan Anambas. Tahapan pembangunan yang telah diselesaikan adalah Site Acquisition (SITAC), Civil, Mechanical, Electrical (CME), Outside Plant Darat (OSP Darat), Outside Plant Laut (OSP Laut), Inside Plant (ISP), dan Network Management System (NMS), sehingga progres pembangunannya adalah 92,60%.

Progres Paket Barat

92,60%


Laporan Kinerja|47|

• Paket Tengah terdiri dari 17 IKK, yaitu: IKK Sangihe, Siau Tanggulandan Biaro, Talaud, Morowali, Morowali Utara, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Muna, Muna Barat, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Buton Tengah, Kep. Morotai, Pulau Taliabu, dan Tidore Kepulauan. Tahapan pembangunan yang telah diselesaikan adalah Site Acquisition (SITAC); Civil, Mechanical, Electrical (CME), Outside Plant Darat (OSP Darat), Inside Plan Darat (ISP), dan serta beberapa Outside Plan Laut (OSP Laut), dan Network Management System (NMS) sehingga progres pembangunannya adalah 71,53%.

• Paket Timur terdiri dari 35 IKK, yaitu: Rote Ndao, Sabu Raijua, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Tiakur, Jayawijaya, Nabire, Kepulauan Yapen, Puncak Jaya, Paniai, Keerom, Pegunungan Bintang, Sumohai, Tolikara, Waropen, Tanah Merah, Mappi, Asmat, Supiori, Mamberano Raya, Mamberano Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Sorong Selatan, Bintuni, Teluk Wondama, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Tahapan pembangunan yang telah diselesaikan adalah Site Acquisition (SITAC) dan Inside Plant (ISP), sehingga progres pembangunannya adalah 31,33%.

BARATPanjang Jaringan : 2.275 kmKonsorsium Pelaksana : PT Palapa Ring BaratTanggal Kontrak : 29 Februari 2016Financial Closing : 11 Agustus 2016Penyelesaian Kontruksi : 11 Februari 2018Junmlah Kab/Kota : 5 Kab/KotaJumlah Kab/Kota Interkoneksi : 7 Kab/Kota

TIMURPanjang Jaringan : 6.878 kmKonsorsium Pelaksana : PT Palapa Timur TelematikaTanggal Kontrak : 29 September 2016Financial Closing : 29 Maret 2017Penyelesaian Kontruksi : 29 September 2018Junmlah Kab/Kota : 35 Kab/KotaJumlah Kab/Kota Interkoneksi : 16 Kab/Kota

TENGAHPanjang Jaringan : 2.995 kmKonsorsium Pelaksana : PT LEN Telekomunikasi IndonesiaTanggal Kontrak : 4 Maret 2016Financial Closing : 29 September 2016Penyelesaian Kontruksi : 29 Maret 2018Jumlah Kab/Kota : 17 Kab/KotaJumlah Kab/Kota Interkoneksi : 10 Kab/Kota

Gambar 3.2 Peta Pembangunan Jaringan Serat Optik Nasional “Palapa Ring”

Sumber: BP3TI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017

Progres Paket Timur

31,33%

Progres Paket Tengah

71,53%


|48|Laporan Kinerja

1.2 Persentase (%) Kab/Kota Terlayani akses Broadband 4G LTE

4G adalah singkatan dari istilah dalam Bahasa Inggris fourth-generation technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pitalebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, contohnya telepon pintar dan laptop yang menggunakan modem nirkabel1. Sejalan dengan perkembangan jaman saat ini, teknologi telekomunikasi seluler atau biasa disebut mobile communication (komunikasi bergerak) banyak diminiati oleh masyarakat. Hal ini menuntut adanya mobile evolution di bidang telekomunikasi khususnya telekomunikasi seluler yang dapat memberikan layanan untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan cepat dan mudah.

Sistem 4G menyediakan solusi Internet Protocol (IP) yang komprehensif dimana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja, pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Dengan Sistem 4G, maka segala jenis layanan data dapat dinikmati dengan harga yang lebih terjangkau.

Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, terus mendorong para penyelenggara telekomunikasi untuk membangun akses layanan telekomunikasi berbasis teknologi 4G LTE hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Presensi layanan 4G yang telah disediakan oleh para penyelenggara telekomunikasi per Kuartal III Tahun 2017 (Q3 2017) telah menjangkau 331 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut ini.

Gambar 3.3 Presensi Layanan 4G LTE Berdasarkan Jumlah Wilayah Administrasi yang Ter-cover

4Gdi IndonesiaCAKUPAN SINYALJumlah Wilayah Administrasi yang Tercover*

Desa/Kelurahan tercover45.811

55,05%

Kecamatan tercover4.099

56,98%

Kab/Kota tercover331

64,40%

Provinsi tercover25

73,53%

Sumber: Profil Industri Seluler Tahun 2017, Direktorat Pengendalian, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo


Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/4G

Laporan Kinerja|49|

Persentase capaian hasil pembangunan akses broadband 4G LTE dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3 Capaian Persentase (%) Kabupaten/Kota Terlayani Akses Broadband 4G LTE

Indikator Kinerja Satuan2015 2016 2017 Capaian


1.2 Persentase (%) kab/kota terlayani akses broadband 4G LTE

% 20% - 40% 11,28%

60%

(308 kab/kota dari total 514 kab/

kota)

64,40%

(331 kab/kota dari total 514

kab/kota)

107,33%

Berdasarkan data presensi layanan 4G LTE yang telah disampaikan oleh 7 (tujuh) operator seluler hingga Kuartal III Tahun 2017 (Q3 2017), jumlah desa/kelurahan di Indonesia yang sudah terjangkau sinyal 4G adalah sebanyak 45.811 desa/kelurahan dari total 83.218 desa (55,05%). Jumlah kecamatan di Indonesia yang sudah tercakup sinyal 4G adalah sebanyak 4.099 kecamatan dari total 7.175 kecamatan (56,98%). Sedangkan, jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang sudah terjangkau sinyal 4G adalah sebanyak 331 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia (64,40%), sehingga capaian untuk indikator persentase (%) kabupaten/kota terlayani akses broadband 4G LTE pada Tahun 2017 adalah sebesar 107,33%.

Selanjutnya, selain melakukan upaya pemerataan akses broadband di seluruh wilayah Indonesia, secara simultan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berupaya dalam mendukung peningkatan kualitas layanan broadband melalui penambahan spektrum frekuensi radio. Penyelenggaraan layanan broadband menuntut tersedianya spektrum frekuensi radio yang memadai agar dapat menampung trafik data pengguna layanan. Penambahan spektrum frekuensi radio memiliki peranan strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas, kualitas dan kecepatan akses broadband sesuai kebutuhan layanan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi ke masyarakat.

Dengan demikian, memperhatikan peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun Rencana Strategis Penambahan Spektrum Frekuensi Radio Sebesar 350 MHz untuk Mobile Broadband rencana strategis Tahun 2015-2019 sebagai upaya untuk mengatasi krisis Pita Frekuensi Radio sebagai berikut:


4.099 kecamatan

331kabupaten/kota

45.811 desa/kelurahan

yang sudah terjangkau sinyal 4G

Jumlah

|50|Laporan Kinerja

Tabel 3.4 Rencana Strategis Penambahan Spektrum Frekuensi Radio Sebesar 350 MHz untuk Mobile Broadband Tahun 2015 – 2019

Pita Frekuensi Radio (MHz)

TAHUN2019

Sebelum 2015 2015 2016 2017 2018

450 10 5

700 90

800 22

900 55 15

1800 150

2100 100 20

2300 30 30 30

2600 190

1400 91

1900 14 -14 30

3300 100

5000 100

CAPAIAN

Capaian Per Tahun (MHz)

207 165 26 55 130 191

Capaian Kumulatif (MHz)

165 191 246 376 567

Persen Capaian Kumulatif

Terhadap Target (%)

47,14% 54,57% 70,29% 107,43% 162,00%

TARGETRENSTRA

Target Capaian Kumulatif (MHz)

20 105 175 245 350

Persentase Target Capaian Kumulatif (%)

5,70% 30% 50% 70% 100%

Telah dicapai Berpotensi untuk dicapai Relatif sulit untuk dicapai tepat waktu

Sumber: Direktorat Penataan Sumber Daya, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemkominfo

Upaya penambahan spektrum frekuensi radio tersebut diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Persentase (%) Ketersediaan Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz Untuk Mobile Broadband. Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 Mhz ditargetkan secara bertahap dari Tahun 2015 dan diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2019. Berdasarkan data capaian realisasi yang dilaporkan, dapat diketahui bahwa tambahan frekuensi yang dihasilkan secara akumulatif hingga Tahun 2017 adalah sebesar 246 MHz, yang terdiri atas tambahan sebesar 165 MHz yang dihasilkan pada 2015, tambahan 26 MHz dihasilkan pada Tahun 2016, dan tambahan 55 MHz yang dihasilkan pada Tahun 2017. Sehingga secara akumulasi hingga Tahun 2017, capaian realisasi mencapai 70,29 persen. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target pada Indikator Kinerja tersebut telah tercapai. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini beserta penjelasan capaiannya.


350MHzKebutuhan Tambahan Spektrum frekuensi

untuk Mobile Broadband

Laporan Kinerja|51|

Tabel 3.5 Capaian Persentase (%) Tersedianya Tambahan Spektrum Frekuensi Sebesar 350 MHz untuk Mobile Broadband



1.2. Persentase (%) tersedi-anya tamba-han spektrum frekuensi sebesar 350 MHz un-tuk mobile broadband

%

5,7%

(20 MHz)

47,1%

(165 MHz)

14,3%

(50 MHz)

54,6%

(191 MHz)

50%

(175 MHz)

70,29%

(246 MHz)140,6%

Adapun tahapan kegiatan kerja di Tahun 2017 yang dilaksanakan dalam rangka mencapai target tambahan spektrum frekuensi tersebut adalah sebagai berikut:1. Dengan adanya penetapan PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2017

sebagai dasar penerapan netral teknologi pada pita 450 MHz dinyatakan bahwa pita frekuensi radio 450 MHz pada rentang 450 – 457,5 MHz berpasangan dengan 460 – 467,5 MHz (7,5 MHz FDD atau sama dengan 15 MHz) ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler yang dalam penggunaannya diberikan kebebasan untuk memilih teknologi dalam mengoperasikan jaringannya. Dengan ditetapkannya klausul tersebut di atas, maka hak kebebasan memilih teknologi bagi STI yang semula telah tercantum di dalam Keputusan Menkominfo Nomor 1660 Tahun 2016, dinyatakan dengan lebih rinci di dalam PM 12/2017 berupa penyebutan rentang frekuensi radionya selebar 2 x 7,5 MHz (sama dengan 15 MHz). Dengan adanya pencantuman 2 x 7,5 MHz pada pita 450 MHz yang penggunanya memiliki kebebasan untuk memilih teknologi (PM 12/2017), maka capaian di Tahun 2017 adalah selisih antara lebar keseluruhan pita frekuensi radio mobile broadband di 450 MHz (2 x 7,5 MHz) dengan lebar pita frekuensi radio mobile broadband yang telah dinyatakan sebelumnya sebagai capaian di Tahun 2016 (2 x 5 MHz). Berdasar pada pertimbangan tersebut, maka capaian di Tahun 2017 pada pita 450 MHz adalah selebar 5 MHz (2 x 2,5 MHz);

2. Pelaksanaan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 Untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;a. Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.3 GHz telah selesai

dilaksanakan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1896 Tahun 2017 tentang Penetapan PT. Telekomunikasi Selular sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak


|52|Laporan Kinerja

Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2017. PT. Telekomunikasi Selular mendapatkan rentang frekuensi radio 2300 MHz – 2330 MHz (30 MHz);

b. Seleksi untuk pita frekuensi radio 2.1 GHz telah selesai dilaksanakan dengan ditetapkannya:• Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 1943 Tahun 2017 tentang Penetapan PT. Hutchison 3 Indonesia sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2017. PT. Hutchison 3 Indonesia mendapatkan rentang frekuensi radio 1970 MHz – 1975 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2160 MHz - 2165 MHz (10 MHz);

• Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1943 Tahun 2017 tentang Penetapan PT. Indosat Tbk sebagai Pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Tahun 2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2017. PT. Indosat Tbk mendapatkan rentang frekuensi radio 1975 MHz – 1980 MHz berpasangan dengan rentang frekuensi radio 2165 MHz - 2170 MHz (10 MHz)

Dengan demikian, dengan adanya perubahan regulasi pada pita 450 MHz dan penetapan pemenang seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz, maka telah didapatkan tambahan spektrum frekuensi radio sebesar 55 MHz untuk Mobile Broadband di Tahun 2017. Sehingga secara akumulasi sampai dengan 2017, capaian tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile broadband sebesar 246 MHz (70,29%).

1.3 Persentase (%) Desa di Wilayah Tertinggal Termasuk Lokpri Terlayani Jasa akses Telekomunikasi Melalui Penyediaan Base Transceiver Station (BTs)

Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Kawasan Perbatasan merupakan salah satu program Universal Service Obligation (USO) yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Program ini merupakan salah satu strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika/BP3TI dalam mengurangi kesenjangan telekomunikasi. Pelaksanaan strategi tersebut adalah penyediaan layanan seluler telefoni dasar di daerah yang belum mendapatkan sinyal selular.


Capaian tambahan spektrum frekuensi radio untuk mobile

broadband 2017

246MHz

Laporan Kinerja|53|

Program ini merupakan bagian dari Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, di mana Kementerian Kominfo memiliki tugas menjamin konektivitas broadband nasional melalui Universal Service Obligation. Sampai dengan Oktober 2016, terdapat 21 lokasi BTS yang telah on-air di wilayah sepanjang perbatasan Indonesia.

Tujuan Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di Wilayah 3T dan Kawasan Perbatasan adalah langkah pemenuhan kewajiban Negara terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses telekomunikasi dan informatika, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional. Hal ini sejalan dengan Program Nawacita yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, terutama pada butir ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Model bottom-up usulan lokasi Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di Wilayah 3T dan Kawasan Perbatasan dari Pemerintah Daerah merupakan langkah yang dianggap strategis agar penyediaan yang dilakukan oleh BP3TI dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat guna. Selain memberikan usulan lokasi, pemerintah daerah juga wajib mempersiapkan lahan dan meminjam-pakaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Target pembangunan Penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di Wilayah 3T dan Kawasan Perbatasan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2015 – 2019 untuk 5.520 desa yang menjadi target prioritas dalam pembangunan BTS sampai dengan Tahun 2019, yaitu sebanyak 575 lokasi BTS.

Berdasarkan Laporan Kinerja Operasi dan konfirmasi dengan para penyelenggara telekomunikasi bergerak seluler pada bulan Oktober 2017, dari 83.218 desa, sebanyak 22.521 desa berada di wilayah 3T dan 60.697 desa di Non 3T. Dari 22.521 desa di daerah 3T tersebut, terdapat 7.314 desa yang tidak terlayani akses telekomunikasi, terdapat 518 desa dengan kekuatan sinyal < 50%, dan sisanya sebanyak 6.796 desa tidak ada sinyal sama sekali. Dari 60.697 desa Non 3T, yang tidak terlayani akses telekomunikasi sebanyak 1.261 desa2.

Penetapan lokasi yang menjadi target pembangunan BTS, mengacu kepada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan berikut ini:a. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan

Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;b. Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana

Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun (2015-2019); danc. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan

Pulau-Pulau Kecil Terluar.


sebanyak

393desapada Tahun 2017 di wilayah tertinggal

termasuk lokpri terlayani jasa akses

telekomunikasi melalui penyediaan BTS

2 Sumber: Direktorat Pengendalian, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 2017

|54|Laporan Kinerja

Berdasarkan Perpres Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, total desa yang berada di wilayah tertinggal/3T dan perbatasan/lokpri adalah 19.386 desa, dimana sebanyak 5.520 desa tergolong dalam kategori desa tertinggal/3T dan perbatasan/lokpri tanpa sinyal. Oleh karena itu, 5.520 desa tersebut menjadi target prioritas Kemkominfo dalam pembangunan BTS.

Persentase capaian hasil penyediaan jasa akses telekomunikasi melalui penyediaan BTS dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6 Capaian Persentase (%) Desa di Wilayah Tertinggal Termasuk Lokpri Terlayani Jasa Akses Telekomunikasi Melalui Penyediaan Base Transceiver Station (BTS)



1.3 Persentase (%) Desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi melalui penyediaan Base Transceiver Station (BTS)

%

2,3%(125

lokasi BTS)

0,1%(5 lokasi

BTS)

2,3%(125

lokasi BTS)

1,9% (106 lokasi BTS)

4,5% (250 lokasi BTS)

7,11% (393 desa) 158%

1.4 Persentase (%) Kawasan Perbatasan Terlayani Jasa akses Telekomunikasi Melalui Penyediaan Base Transceiver Station (BTs)

Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis bagi suatu Negara dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah Negara. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo, hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan perluasan infrastruktur pembangunan BTS, khususnya di daerah yang termasuk kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Nasional (BNPP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 – 2019 yang telah menetapkan 187 kecamatan yang menjadi objek penanganan dan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia.

Persentase capaian hasil penyediaan jasa akses telekomunikasi melalui penyediaan BTS Perbatasan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini.


Laporan Kinerja|55|

Tabel 3.7 Capaian Persentase (%) Kawasan Perbatasan Terlayani Jasa Akses Telekomunikasi (BTS Perbatasan)



1.4 Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomuni-kasi (BTS Perbatasan)

% 30%

1,60% (3 Kecamatan

dari 187 Kecamatan

Lokpri Perbatasan)

50%

19,25%(36

Kecamatan dari 187

Kecamatan Lokpri

Perbatasan)

60% (112

Lokasi)

25,67% (48 kecamatan

dari 187 kecamatan)

42,78%

Tidak tercapainya target diakibatkan oleh beberapa kendala sebagai berikut:a) Adanya keterlambatan proses PO delivery untuk vendor BTS-

nya Indosat dan XL, sehingga pengiriman BTS mengalami keterlambatan;

b) Terlambatnya penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BP3TI dengan Operator Seluler, penandatanganan baru dilaksanakan di November 2017. Keterlambatan ini dikarenakan ada isu internal di manajemen Telkomsel. Sedangkan untuk Indosat dan XL dikarenakan Tahun 2017 merupakan tahun perdana bergabungnya dalam program BTS USO, sehingga perlu persiapan dahulu untuk proses penawaran dengan vendor BTS.

c) Faktor cuaca menghambat proses pengiriman material dan peralatan ke beberapa site.

1.5 Persentase (%) harga Layanan Pitalebar Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita

Pitalebar dalam dokumen Rencana Pitalebar Indonesia didefinisikan sebagai akses internet dengan jaminan konektivitas selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya, serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses tetap dan 1 Mbps untuk akses bergerak. Pitalebar memungkinkan penyediaan, pengolahan, dan pendistribusian informasi dilakukan secara lebih cepat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga informasi tersebut tidak kehilangan nilai dan bahkan dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Lahirnya Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) merupakan suatu bukti bahwa pemerintah sudah semakin merasakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pitalebar (broadband) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.


|56|Laporan Kinerja

Sebagai turunan dari strategi tersebut ditetapkanlah target-target RPI yang harus dicapai dalam periode 2014 – 2019, sebagai berikut:

Tabel 3.8 Target Infrastruktur dan Harga Layanan

TARGET INfRASTRUKTUR 2019 PROGRESS 2017Data: BPS, Laporan Kinerja Operasi dari Operator, BP3TI

Akses Tetap

Perkotaan

Rumah Tangga 71% 20

Mbps7,87% secara nasional [5.227.346 dari 66.040.895 Rumah Tangga]*Rumah dianggap gedung (KemenPUPR, 2017)

Download rata-rata (nasional): 13,15 Mbps Upload rata-rata (nasional): 7,75 Mbps Sumber: aggregate data pengguna speedtest.net

Gedung 100% 1 Gbps

Populasi 30% -

8,08% secara nasional [menggunakan perhitungan 1 Rumah Tangga dihuni 4 penduduk, 5.227.346 x 4 = 20.909.384 dari 258.700.886 penduduk]

Perdesaan

Rumah Tangga 49% 10

Mbps7,7% secara nasional [5.227.346 dari 66.040.895 Rumah Tangga]

Populasi 6% -8,08% secara nasional [5.227.346 pelanggan (dikali 4) dari total populasi 258.700.886 jiwa)

Akses Bergerak

Perkotaan Populasi 100% 1 Mbps

149% secara nasional [385.573.398 dari total populasi 258.700.886 jiwa]3G di 438 (85,21%) Kab/Kota4G di 331 (64,40%) Kab/Kota

Download rata-rata (nasional): 9,69 MbpsUpload rata-rata (nasional): 7,62 Mbps Sumber: aggregate data pengguna speedtest.netPedesaan Populasi 52% 1

Mbps

149% secara nasional [385.573.398 dari total populasi 258.700.886 jiwa]3G di 60.917 (72,3%) Desa/Kelurahan4G di 45.811 (55,05%) Desa/Kelurahan

Sumber: Direktorat Pita Lebar, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Kemkominfo, 2017

Persentase capaian harga layanan pitalebar terhadap PDB per kapita dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9 Capaian Persentase (%) Harga Layanan Pitalebar Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita



1.5 Persentase (%) Harga Layanan Pitalebar Terhadap PDB per kapita

% 9,9% - 8,6%

2,65%(Untuk mobile broadband)

13% (untuk fixed

broadband)

7,3%

1,44%(Untuk mobile broadband)

7,1% (Untuk fixed

broadband)

97,26%


Laporan Kinerja|57|

Untuk mengetahui capaian dari target pada Tabel 3.9 di atas, maka dilaksanakan Pemetaan Capaian Ekosistem TIK terhadap Pencapaian Rencana Pitalebar Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengumpulan data- Koordinasi dengan Mastel (Masyarakat Telekomunikasi),

BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), dan Dit. Telekomunikasi

- Koordinasi dengan Dit. Pengendalian terkait data Laporan Kinerja Operasi (LKO)

- Koordinasi dengan Bappenas

2) Pengolahan data

Setelah melakukan koordinasi dengan Badan Litbang SDM Kominfo, BPS (Badan Pusat Statistik) dan tenaga ahli untuk pengolahan data, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.10 Perhitungan Harga Layanan Pitalebar Terhadap PDB per Kapita Tahun 2016 (Berdasarkan Koordinasi dengan Badan Litbang SDM Kominfo, BPS dan Tenaga Ahli)

Capaian 2016 (berdasarkan Laporan Kinerja Operasi (LKO) Tahun 2015)

Harga Layanan Harga Persentase dibanding dengan PDB per Kapita

Fixed Broadband (Indihome) Rp480.000,- 13%

Mobile Broadband (Telkomsel) Rp100.000,- 2,65%


Sedangkan apabila berdasarkan LKO Tahun 2016, diperoleh hasil seperti yang tercantum pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11 Perhitungan Harga Layanan Pitalebar Terhadap PDB per Kapita Tahun 2016 (Berdasarkan LKO)

Uraian Target Harga Layanan Maksimal Capaian per Oktober 2017

Harga Layanan

Akses Tetap

Nasional5% PDB per Kapita

Rp285.000,- untuk langganan Indihome (atau 7,1% dari Rata-rata pendapatan per kapita/bulan Rp 3.966.666,- (BPS 2016)).

Akses BergerakRp50.000,- untuk langganan paket internet 3 GB selama 1 bulan (atau 1,44% dari Rata-rata pendapatan per kapita/bulan Rp 3.966.666,- (BPS 2016)).



|58|Laporan Kinerja

Untuk Capaian 2017 terkait harga layanan pitalebar terhadap PDB per kapita, dapat dilihat pada perhitungan di Tabel 3.12 dibawah ini:

Tabel 3.12 Data Capaian Harga Layanan Pitalebar Terhadap PDB per Kapita Tahun 2017 (Berdasarkan Data Kompilasi Tarif yang Dipublikasi)

TARGET HARGA LAYANAN CAPAIAN 2017(Data: Kompilasi Tarif yang Dipublikasi)

Akses Tetap

5% dari PDB perkapita per bulan*

*) Rp3.996.667 x 5% = Rp 199.833 (BPS, 2017)

7,1% (Nasional, 10 Mbps)*Telkom (nasional ) Rp.285.000,-

5,48% (Jakarta, 15 Mbps)*Oxygen Rp.219.000,- tarif per bulan terendah

Akses Bergerak

2,25% (2 GB internet + 3 GB 4G)Telkomsel Rp.98.000,-

1,48% (2GB + 3 GB 4G) Indosat Rp.59.000,-2,13% (4.5 GB) Tri Rp.85.000,-2,5% (6 GB) XL Rp.100.000,-


Berdasarkan Tabel 3.12, dapat disimpulkan bahwa harga layanan maksimal untuk akses bergerak pitalebar (mobile broadband) sudah terpenuhi, sedangkan untuk harga layanan pitalebar tetap (fixed broadband) masih belum terpenuhi.

Manfaat yang didapat dengan harga pita lebar di bawah lima persen dari rata-rata pendapatan per kapita per bulan adalah masyarakat dapat menikmati layanan yang cepat, efektif dan efisien dengan harga terjangkau sehingga produktivitasnya pun diharapkan meningkat.

Masih mahalnya harga access fixed broadband disebabkan berbagai faktor diantaranya adalah faktor investasi pada penggelaran fixed broadband dimaksud. Untuk itu Kemkominfo berupaya melakukan upaya-upaya dalam memfasilitasi penyelenggara telekomunikasi untuk membantu mengurangi beban investasi dimaksud, diantaranya melaksanakan rencana aksi tindak lanjut sebagai solusi untuk mempercepat capaian RPI, antara lain:a. Mempermudah Right of Way, mengatur regulasi terkait dengan

infrastruktur, yang juga mencakup pengamanan infrastruktur telekomunikasi sebagai objek vital, perlu dikomunikasikan dengan K/L/Pemda terkait.

b. Standardisasi dalam penggelaran fixed broadband (mulai dari perangkat hingga sumber daya manusia).

c. Open Access, bagaimana agar bisa berbagi jaringan dan bagi yang belum memiliki jaringan dapat dilakukan alternatif ducting bersama/tiang bersama.

d. Melakukan pembahasan regulasi terkait dengan Instalasi Kabel Rumah Gedung dan juga Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, sebagai salah satu kebijakan untuk mempercepat penetrasi fixed broadband.


Laporan Kinerja|59|

e. Melakukan juga pemetaan potensi pada Komunitas/Sentra/Sektor/Kawasan untuk ditindaklanjuti melalui fasilitasi antara kawasan potensial tersebut dengan operator telekomunikasi untuk dapat menyediakan akses internet secara Business to Business (B2B) pada kawasan potensial tersebut.

1.6 Persentase (%) Implementasi Digitalisasi Penyiaran/Analog Switched Off (asO)

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi terus meningkat dalam berbagai aspek di berbagai negara. Ketika negara-negara lain berlomba-lomba untuk mengikuti arus perkembangan teknologi ini, Indonesia masih tertinggal dengan tingkat inovasi teknologi yang tergolong rendah. Hal tersebut ditandai oleh data Laporan Daya Saing Global (Global Competitiveness Report) untuk Tahun 2016 – 2017 yang di publikasikan oleh World Economic Forum, dalam hal kesiapan teknologi, Indonesia berada pada peringkat 91 dari 138 negara yang dikarenakan oleh kurangnya tingkat pengguna internet dan rendahnya internet bandwith dibandingkan negara-negara lainnya. Untuk dapat mengejar ketertinggalan ini, salah satu aspek yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas internet dan mobile broadband. Menimbang ketersediaan frekuensi di Indonesia, penerapan peningkatan mobile broadband membutuhkan inisiatif khusus yaitu TV terestrial digital dan Analogue Switched Off (“ASO”) yang berperan untuk menyediakan kebutuhan ruang frekuensi melalui pembebasan spektrum frekuensi akibat proses digitalisasi TV terrestrial (“Digital Dividend”).

Dengan adanya program Digitalisasi Penyiaran Televisi, maka diharapkan terdapat alokasi frekuensi yang lebih efisien, sehingga terdapat ruang yang memadai untuk mengembangkan teknologi untuk mobile broadband, serta menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (“3T”). Dengan demikian, Indonesia mendapatkan manfaat ekonomi yang substansial. Tidak hanya itu, Digitalisasi Penyiaran juga akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan.

Tabel 3.13 Capaian Persentase (%) Implementasi Digitalisasi Penyiaran / Analog Switched Off (ASO)



1.6 Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/ Analog Switched Off

% - - 50% - 70% 98% 140%


|60|Laporan Kinerja

Manfaat yang ingin dicapai dari Digitalisasi Penyiaran Televisi ini adalah untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta membangun konektivitas nasional untuk mencapai pemerataan pembangunan. Secara garis besar, penerima manfaat bagi pelaksanaan program Digitalisasi Penyiaran Televisi yaitu: •Pemerintah•Lembaga Penyiaran•Produsen serta distributor Televisi dan Penyiaran•Produsen dan layanan multimedia•Masyarakat

Dengan terlaksananya migrasi dari TV analog ke TV digital, maka diharapkan pemerintah mendapatkan manfaat berupa tambahan spektrum frekuensi (Digital Dividend) yang kemudian digunakan untuk menambah alokasi bandwidth mobile broadband (teknologi 4G). Implementasi dari infrastruktur 4G akan mendukung produktivitas baik penduduk maupun usaha-usaha di dalam negeri sehingga semakin kompetitif.

Spec

trum

Ow

ners

/Use

rsInternational

and Regional

Organisations

Standards

Bodies

Adve

rtis

ers

Equipment

Vendors

Other Interested parties

Pay-TV

Operators

Content

Providers

Regu

lato

r(s

)

Retailers/Installers

Net

wor

kO

pera

tors

Broad

caste

r(s)

Goverment

Key Stakeholders

MobileNetwork Operators

Key Suppliers

Receive

r

Manufacturers

Public/

Consumer Groups

DigitalMigration

SiteO

wners

Gambar 3.4 Pihak-Pihak yang Terkena Dampak Program Digitalisasi Penyiaran Televisi

Sumber: Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, 2017


Laporan Kinerja|61|

Ada 5 (lima) aspek utama yang merupakan komponen utama implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switched Off (ASO), yaitu: 1. Landasan Hukum, 2. Infrastruktur dan Pengelolaan Frekuensi, 3. Penyelenggaraan Industri Penyiaran, 4. Sosialisasi, dan 5. Realisasi Digital Dividend,

Pelaksanaan dari kelima komponen utama tersebut dilakukan secara paralel, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 3.5 berikut ini.

Infrastruktur dan Pengelolaan frekuensi• Penataan frekuensi digital• Pengadaan perangkat

siaran TV digital• Percepatan konversi digital

Penyelenggaraan Industri Penyiaran• Model bisnis penyiaran• Migrasi konten ke TV

Digital (uji coba TV digital)

Realisasi Digital DividendRealisasi untuk mobile broadband dan tanggap darurat

Landasan Hukum• Revisi UU Penyiaran• Pokja Alternatif Landasan Hukum

SosialisasiSosialisasi strategis

skala nasional

Sumber: Term of Reference (TOR) Program Digitalisasi Penyiaran Televisi, Direktorat Penyiaran, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, 2017

Gambar 3.5 Aspek Utama Pendukung Digitalisasi Penyiaran TV

5Komponen

ASO

LanDasan huKuM

Untuk mewujudkan Analog Switched Off (ASO) Bidang Penyiaran, diperlukan payung hukum, yaitu Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Menurut sejarahnya UU No. 32 Tahun 2002 dibuat untuk menggantikan UU No. 24 Tahun 1997 dengan latar belakang kemunculan televisi-televisi lokal dan radio-radio komunitas di Indonesia. UU No. 32 Tahun 2002 mengusung misi perubahan penyelenggaraan industri penyiaran dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi melanggar prinsip demokratisasi siaran yang coba diintrodusir oleh UU Penyiaran.


RUU perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah program legislasi nasional (prolegnas) yang merupakan inisiatif DPR. UU Penyiaran perlu direvisi karena sudah sewindu UU Penyiaran diberlakukan di Indonesia, namun pada pelaksanaannya sering muncul kontroversi, meskipun undang-undang ini pertama kali dibuat untuk mendemokratisasi penyiaran nasional baik secara modal maupun secara pemberitaan. Selain itu, RUU perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat menegaskan posisi dan wewenang KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) sebagai lembaga negara agar dapat mengeluarkan peraturan yang berkekuatan hukum sama atau bahkan lebih daripada Kemkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Undang-Undang Penyiaran merupakan salah satu pedoman bagi industri penyiaran untuk menjalankan kegiatannya dalam menyalurkan informasi dan memberikan pelayanan umum kepada publik. Namun, beberapa muatan materi atau substansi yang terkandung di dalam Undang-undang Penyiaran No.32 Tahun 2002 telah menimbulkan adanya ketidakjelasan dan multitafsir yang berbeda hingga mengakibatkan berbagai persoalan hukum hingga saat ini. Ada 4 (empat) poin utama yang menjadi alasan dilakukannya revisi UU Penyiaran, yaitu:1. Perkembangan zaman2. Perkembangan teknologi3. Penegasan kembali agar tidak menjadi multitafsir4. Pemberian kewenangan baru

Selain keempat poin tersebut, ada 7 (tujuh) isu krusial RUU Penyiaran yang menjadi pokok perhatian dalam penyusunan RUU ini, yaitu:

1. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)• Kewenangan KPI mengatur, mengawasi dan memberikan

sanksi yang terkait dengan isi siaran• KPI dapat membentuk perwakilan/KPID yang bersifat

hierarkis• KPI dan perwakilannya di daerah /KPID dibiayai oleh APBN• Organisasi KPI ditingkatkan dengan sekretariat KPI setingkat

Sekjen• KPI menyampaikan laporan kepada DPR dan Presiden

(melalui Menkominfo)• Masa jabatan komisioner KPI selama 5 tahun dan dapat

diperpanjang untuk satu kali masa jabatan

|62|Laporan Kinerja


Laporan Kinerja|63|

2. Perizinan• KPI memberikan masukan kepada pemerintah terhadap format

siaran sesuai dengan minat, kepentingan dan kenyamanan publik untuk pembukaan peluang penyelenggaraan penyiaran tidak dalam rangka proses perizinan

• KPI memberikan hasil evaluasi isi siaran dalam proses Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

• Dasar pertimbangan:Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 juncto Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 dalam pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang menyebutkan bahwa fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).

3. Spektrum frekuensi Radio• Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam

terbatas dan kekayaan alam nasional yang dikuasai Negara dan dikelola oleh Pemerintah (Menkominfo) untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

• Pemerintah menetapkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum internasional

• Dasar pertimbangan:1) Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 juncto Putusan MK No.

36/PUU-X/2012 dalam pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyebutkan bahwa:a. Makna dikuasai oleh Negara dalam pengertian

Negara merumuskan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan.

b. Fungsi pengurusan oleh Negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangan untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi dan konsesi.

2) ITU (International Telecommunication Union) menetapkan hanya 1 administrasi telekomunikasi di setiap Negara. Dalam hal ini Menteri Kominfo sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.


4. Penyiaran Digital• Penghentian Siaran Analog (Analog Switched Off/ASO) TV

free-to-air dilakukan paling lambat 3 tahun setelah Undang-Undang disahkan

• Pemerintah menetapkan Cetak Biru Implementasi Siaran TV Digital

• Digital Dividend ditetapkan oleh pemerintah, digunakan untuk keperluan kebencanaan (Public Protection and Disaster Relief/PPDR) dan broadband (pendidikan, kesehatan, transportasi, penyiaran, telekomunikasi dan layanan publik lainnya) dan menjadi potensi PNBP

• Multipleksing (Mux) TV Digital diselenggarakan oleh penyelenggara tunggal (single mux operator)

• Digitalisasi radio dapat dilaksanakan secara simulcast dengan radio analog

• Penyediaan dan Distribusi Perangkat penerima Siaran TV Digital (set-top-box) dapat dibantu oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu

• Pemerintah (Kementerian Kominfo bersama K/L terkait) membentuk gugus tugas dalam proses digitalisasi penyiaran dengan melibatkan stakeholders penyiaran

• Penerapan BHP Frekuensi Radio secara proporsional

5. Lembaga Penyiaran Publik (LPP)• Penguatan LPP melalui penggabungan LPP RRI dan TVRI

menjadi LPP RTRI• Pengaturan RTRI sebaiknya cukup diatur secara terintegrasi

dalam RUU Penyiaran agar berada dalam satu sistem dengan Lembaga Penyiaran lainnya secara nasional

• Refleksi dari keadaan saat ini dimana LPP TVRI dan RRI mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan dan manajemen organisasinya, sebaiknya berupa Badan Layanan Umum (BLU).

|64|Laporan Kinerja


6. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penyiaran• Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga

Penyiaran Berlangganan (LPB) wajib membayar biaya hak penyelenggaraan penyiaran dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Penyiaran yang diambil dari persentase pendapatan kotor

• Persentase akan diatur dalam PP• Lembaga Penyiaran analog yang menggunakan spektrum

frekuensi, selain membayar PNBP Penyiaran wajib membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi

• Penyelenggara Mux wajib membayar BHP frekuensi radio baik untuk yang digunakan maupun yang tidak dipergunakan yang dialokasikan kepada yang bersangkutan

• Dasarpertimbangan:a. Pelaksanaan tugas & fungsi Pemerintah dalam pelayanan,

pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan negara serta pemanfaatan sumber daya alam dapat dibentuk suatu PNBP (UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP)

b. Mengubah PNBP penyiaran yang sebelumnya berbasis biaya izin menjadi Biaya Hak Penyelenggaraan Penyiaran yang berbasis prosentase pendapatan dengan pertimbangan adanya keadilan yang proporsional berdasarkan pendapatan dari Lembaga Penyiaran

c. Meningkatkan potensi penerimaan negara.d. Untuk pemerataan layanan penyiaran sampai pelosok

tanah air

7. Penyaluran Konten Siaran Melalui Internet• Definisi Penyiaran tetap menggunakan konsep ”serentak dan

bersamaan” serta “One to Many”. Tidak meliputi penyaluran konten yang bersifat interaktif

• Penyelenggara Penyiaran televisi dan/atau radio, dapat menyalurkan konten siarannya melalui internet

• Penggunaan internet untuk penyaluran konten penyiaran terkait dengan konvergensi TIK yang bersifat sangat dinamis dan berhubungan dengan bidang-bidang lain. Oleh karena itu sebaiknya cukup diatur dalam bentuk kaidah penunjuk atau umbrella norm yang mengatur secara khusus dan implementasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Laporan Kinerja|65|


|66|Laporan Kinerja

Meskipun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disebutkan bahwa RUU Penyiaran masuk dalam prioritas Prolegnas Tahun 2016 sebagai RUU Perubahan, namun memperhatikan substansi dan ketentuan teknis perancangan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sudah seharusnya UU Penyiaran diganti, mengingat sistematika, materi dan esensinya banyak berubah. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyiaran dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi di bidang penyiaran.

Oleh sebab itu, Kemkominfo melakukan berbagai rapat dan persiapan untuk memberikan masukan rancangan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Capaian dalam penyusunan revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 terangkum pada Tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Capaian Penyusunan Revisi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002

Indikator Kinerja

2015 2016 2017

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

Penyusunan Revisi Undang undang Penyiaran No.32 Tahun 2002

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang Undang Penyiaran No.32 Tahun 2002

Telah dilakukan pembahasan sebanyak 3 kali dengan Tim Ahli DPR yang menghasilkan antara lain:Pembahas-an Kerangka Pikir; & Clustering RUU Penyiaran

30%Pembahasan materi RUU Penyiaran

Telah dilakukan pembahasan semua pasal pada draft RUU Penyiaran versi pemerin-tah

100% 1 Naskah1 Naskah Draft RUU Penyiaran

100%


Laporan Kinerja|67|

Sampai saat ini Rancangan UU Penyiaran (RUU Penyiaran) belum disahkan DPR untuk diserahkan kepada pemerintah, sehingga Kominfo belum dapat memberikan masukan final terhadap draft RUU Penyiaran (DIM), namun tim RUU Penyiaran sudah membuat draft RUU Penyiaran versi pemerintah.

Terakhir, Kemkominfo telah menyerahkan isu-isu penting pada Badan Legislasi dan Komisi I terkait penyiaran khususnya bagian tentang Lembaga Penyiaran Publik dan Digitalisasi, dengan substansi antara lain:

• Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas LPP RTRI dan LPP Khusus

• PengelolaankeuanganRTRIadalahBLU

• LPKhususdapatdidirikanoleh:LembagaNegaraberdasarkankonstitusi dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemda

• BHPdanUSOdiambilberdasarkanpresentasependapatankotor

• ASOditetapkanpalinglambat2tahunsejakmulaiberlakunyaUndang-undang

• PenyelenggaraMultipleksdilaksanakanolehLPPTVdanLPSTV

• Digital Dividend dikelola oleh pemerintah untuk keperluan kebencanaan, Pendidikan dan pemanfaatan pita lebar

• Digitalisasi penyiaran radio dilakukan secara simulcast dengan penyiaran analog


|68|Laporan Kinerja

InfRasTRuKTuR Dan PEnGELOLaan fREKuEnsI

Untuk mendukung perluasan jangkauan siaran TV Digital dan untuk mendukung LPP TVRI terus memperkuat kualitas siaran serta tampilan layar melalui siaran digital, Kemkominfo memberikan bantuan pemancar digital di 42 lokasi pemancar LPP TVRI. Dengan hal ini diharapkan pada Tahun 2019 jangkauan siaran digital LPP TVRI akan mencapai 78 persen dan jangkauan penduduk mencapai 88 persen.

Gambar 3.6 Peta 42 Lokasi Pemancar Digital LPP TVRI

Banda AcehTK 2 kw/Ch. 29

Banda Baru MedanTK 5 kw/Ch. 28

PakanbaruTK 5 kw/Ch. 40

**(USO) Sungai Pakning(Kab. Bengkalis-Riau)

TK 5 kw/Ch. 28

Gn. Manumbing (Bangka)

TK 1 kw/Ch. 39

**(USO) Balai KaranganTK 2 kw/Ch. 32

PalangkarayaTK 6 kw/Ch. 30

BanjarmasinTK 3,4 kw/Ch. 31

**(USO) Sangau LedoTK 2 kw/Ch. 28

PalembangTK 5 kw/Ch. 29

**(USO) NunukanTK 3 kw/Ch. 30

GorontaloTK 2 kw/Ch. 34

*ManadoTK 1,2 kw/Ch. 29

**(USO) TernateTK 2 kw/Ch. 28

**(USO) PanelTK 1 kw/Ch. 46

**(USO) AntambuaTK 2 kw/Ch. 30

**(USO) SuwelaTK 3 kw/Ch. 44

**(USO) Bukit Sarai (Padang)TK 2 kw/Ch. 30

SurabayaTK 5 kw/Ch. 35

PaltukTK 5 kw/Ch. 29

GombelTK 5 kw/Ch. 28

JogloTK 10 kw/Ch. 42

Pasir SumbulTK 1 kw/Ch. 23

PanyandakanTK 5 kw/Ch. 35

*Gn. Betung (Lampung) TK 3 kw/Ch. 33

Bengkulu TK 5 kw/Ch. 34

*Telanaipura (Jambi) TK 12 kw/Ch. 44

*Gn. Gompong (Kab. Pesisir Selatan-Sumbar)

TK 6 kw/Ch. 29

Keterangan:* Pemancar Digital ITTS II ** Pemancar Digital 3T (USO)Total: 42 Pemancar Digital

Sibolga TK 1,2 kw/Ch. 30

DenpasarTK 5 kw/Ch. 30

MakassarTK 5 kw/Ch. 29

*Bukit Greser (Ambon)

TK 3 kw/Ch. 28

*ObenTK 6 kw/Ch. 29

Polemak (Jayapura-Papua)TK 3,2 kw/Ch. 43

KendariTK 5 kw/Ch. 30

PontianakTK 10 kw/Ch. 32

BatamTK 2 kw/Ch. 28




**(USO) Sungai Paking(Kab. Bengkalis-Riau)

TK 5 kw/Ch. 28


TK 1 kw/Ch. 39

**(USO) Balai TaranganTK 2 kw/Ch. 32





MamujuTK 3 kw/Ch. 28



**(USO) WanciTK 1 kw/Ch. 46








PananjakanTK 5 kw/Ch. 35



*Telanapura (Jambi) TK 12 kw/Ch. 44

*Gn. Gompong (Kab. Pesisir Delatan-Sumbar)

TK 6 kw/Ch. 29



MataramTK 1 kw/Ch. 29



TK 3 kw/Ch. 28

*ObenTK 6 kw/Ch. 29



**(USO) TarakanTK 3 kw/Ch. 30

Gn. Lampu KaltimTK 5 kw/Ch. 28

PaluTK 2 kw/Ch. 36


BatamTK 2 kw/Ch. 28

PETA JARINGAN INFRASTRUKTUR MULTIPLEKSING DIGITAL LPP TVRI (2017)

Sumber: Direktorat Pita Lebar, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, 2017


Laporan Kinerja|69|

InfRasTRuKTuR Dan PEnGELOLaan fREKuEnsI

Untuk mendukung perluasan jangkauan siaran TV Digital dan untuk mendukung LPP TVRI terus memperkuat kualitas siaran serta tampilan layar melalui siaran digital, Kemkominfo memberikan bantuan pemancar digital di 42 lokasi pemancar LPP TVRI. Dengan hal ini diharapkan pada Tahun 2019 jangkauan siaran digital LPP TVRI akan mencapai 78 persen dan jangkauan penduduk mencapai 88 persen.

Gambar 3.6 Peta 42 Lokasi Pemancar Digital LPP TVRI




**(USO) Sungai Pakning(Kab. Bengkalis-Riau)

TK 5 kw/Ch. 28


TK 1 kw/Ch. 39

**(USO) Balai KaranganTK 2 kw/Ch. 32


BanjarmasinTK 3,4 kw/Ch. 31



**(USO) NunukanTK 3 kw/Ch. 30




**(USO) PanelTK 1 kw/Ch. 46


**(USO) SuwelaTK 3 kw/Ch. 44







PanyandakanTK 5 kw/Ch. 35



*Telanaipura (Jambi) TK 12 kw/Ch. 44

*Gn. Gompong (Kab. Pesisir Selatan-Sumbar)

TK 6 kw/Ch. 29



DenpasarTK 5 kw/Ch. 30



TK 3 kw/Ch. 28

*ObenTK 6 kw/Ch. 29




BatamTK 2 kw/Ch. 28




**(USO) Sungai Paking(Kab. Bengkalis-Riau)

TK 5 kw/Ch. 28


TK 1 kw/Ch. 39

**(USO) Balai TaranganTK 2 kw/Ch. 32





MamujuTK 3 kw/Ch. 28



**(USO) WanciTK 1 kw/Ch. 46








PananjakanTK 5 kw/Ch. 35



*Telanapura (Jambi) TK 12 kw/Ch. 44

*Gn. Gompong (Kab. Pesisir Delatan-Sumbar)

TK 6 kw/Ch. 29



MataramTK 1 kw/Ch. 29



TK 3 kw/Ch. 28

*ObenTK 6 kw/Ch. 29



**(USO) TarakanTK 3 kw/Ch. 30

Gn. Lampu KaltimTK 5 kw/Ch. 28

PaluTK 2 kw/Ch. 36


BatamTK 2 kw/Ch. 28

PETA JARINGAN INFRASTRUKTUR MULTIPLEKSING DIGITAL LPP TVRI (2017)



|70|Laporan Kinerja

Resolusi Jenewa 2006 tentang teknologi penyiaran digital terrestrial merupakan titik awal migrasi teknologi penyiaran dari analog ke teknologi digital. Teknologi penyiaran digital menyajikan keunggulan antara lain; meningkatnya kualitas gambar, meningkatkan efisiensi energi bagi operator televisi, efisiensi penggunaan kanal frekuensi radio dan optimalisasi pemanfaatan spektrum. Efisiensi kanal frekuensi radio didapatkan pada proses multiplikasi konten pada masing-masing kanal frekuensi radio. Teknologi penyiaran televisi digital merubah paradigma penyelenggaraan televisi siaran, dimana dalam 1 kanal (saluran) siaran dapat menyelenggarakan beberapa siaran secara bersamaan.

ANALOG1 channel = 1 konten

DIGITAL1 channel = multi konten

Gambar 3.7 Perbedaan Teknologi Penyiaran Analog vs Digital


Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang dapat mendukung implementasi teknologi televisi siaran digital Indonesia. Efisiensi kanal frekuensi radio akibat implementasi televisi digital (digital dividend) yang dihasilkan sebanyak 14 kanal (112 MHz).

Gambar 3.8 Efisiensi Kanal Frekuensi Radio Akibat Implementasi Televisi Digital (Digital Dividend)22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

(41 X 8 Mhz / 328 Mhz) analog Television Broadcast

Digital Television Broadcast Channel (27 X 8 Mhz / 216 Mhz) Digital Dividend (112 Mhz)


Digital Dividend yang dihasilkan dapat digunakan untuk keperluan Public Protection and Disaster Relief (PPDR), Pendidikan, Hankam dan penyelenggaraan telekomunikasi pita lebar. Regulasi yang mendukung implementasi televisi digital sudah dimulai sejak Tahun 2007 dengan ditetapkannya standar DVB-T sebagai platform teknologi TV Digital Indonesia.


Pada Tahun 2011 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Peraturan Menteri tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi radio untuk keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial 478 – 694 MHz. Konsep revisi Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial menyajikan hal-hal sebagai berikut:1. Rekomendasi wilayah layanan penyelenggaraan multiplexer TV

Digital yang dapat mengakomodir seluruh wilayah administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

2. Rekomendasi opsi pembagian alokasi kanal pada masing-masing wilayah layanan dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi kanal frekuensi untuk keperluan televisi siaran serta konsep model bisnis penyelenggaraan televisi siaran era penyiaran televisi digital.

3. Tersedianya rekomendasi parameter teknis penyelenggaraan jaringan untuk keperluan TV Digital.

4. Tersedianya usulan timeline implementasi TV digital yang realistis dengan mempertimbangkan kesiapan operator televisi, penyedia perangkat dan kerjasama regional.

Namun penerapan regulasi tersebut masih terhambat oleh permasalahan hukum dan dari evaluasi tahap lanjut, perlu ada konsep opsi perubahan masterplan TV digital yang dapat adaptif dengan hasil revisi Undang – Undang Penyiaran yang masih dibahas oleh DPR-RI. Revisi masterplan televisi digital yang rencananya dilakukan pada Tahun 2017 mengalami penundaan karena saat ini tengah dilakukan revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang didalamnya mengatur penyelenggaraan televisi digital, termasuk didalamnya model bisnis, mekanisme multiplexer, Analog Switch Off (ASO) dan hal-hal terkait lainnya. Status perubahan RUU Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR ini masih dalam tahap pembahasan ditingkat Badan Legislasi DPR. Terkait hal tersebut, Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI terus memantau progres perkembangannya.

Dengan pertimbangan tersebut maka diputuskan bahwa finalisasi Perubahan Masterplan televisi digital baru dapat dilakukan sampai ditetapkannya RUU Penyiaran yang baru. Hal ini dimaksudkan agar perubahan masterplan televisi digital in line dengan kebijakan yang ditetapkan di Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, yang pada awalnya ditargetkan melakukan perubahan masterplan televisi digital, difokuskan untuk melakukan perubahan masterplan televisi analog (PM No. 31/2014) guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan televisi analog sehingga dapat meminimalisir timbulnya masalah dikemudian hari saat ditetapkannya siaran televisi digital di Indonesia.


Laporan Kinerja|71|

|72|Laporan Kinerja

Perubahan RPM Masterplan televisi analog dititik beratkan untuk mencabut pasal perluasan televisi analog dimana hal ini sejalan dengan moratorium televisi analog yang diatur melalui Surat Edaran Menkominfo Nomor 1 Tahun 2017. Pada akhir Tahun 2017, Direktorat Penataan Sumber Daya telah membuat Draft Revisi PM31/2017 dan telah dilakukan beberapakali pembahasan dengan Bagian Hukum Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI). Dengan dicabutnya pasal perluasan televisi analog melalui Revisi PM No. 31/2014, maka tidak ada lagi penetapan baru untuk televisi analog. Hal ini sangat penting guna mendukung implementasi televisi digital.

Penyelenggaraan Industri PenyiaranTV merupakan suatu media informasi yang sangat strategis dan efektif bagi masyarakat untuk penyampaian atau penyebaran informasi yang dapat berperan dalam pembangunan karakter bangsa, memajukan ekonomi negara, dan mempererat persatuan bangsa. Menyadari manfaat seperti tersebut diatas, minat masyarakat industri penyiaran begitu besar, seperti terlihat pada pemohon izin LPS (Lembaga Penyiaran Swasta) Lokal yang jumlahnya begitu banyak, sehingga tidak mungkin tertampung dalam alokasi kanal frekuensi yang tersedia. Melalui implementasi siaran TV digital yang dapat menyalurkan 9 sampai dengan 12 program siaran dalam satu kanal frekuensi, diharapkan masalah ini dapat teratasi.

Menyadari kebutuhan kanal frekuensi yang makin meningkat, masyarakat yang menuntut kualitas, ragam dan jumlah program siaran untuk meningkatkan kualitas hidup, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai melakukan migrasi sistem penyiaran TV secara analog menuju sistem penyiaran TV secara digital di Indonesia. Sejak Juni 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan LPP TVRI dan LPS Penyedia Konten telah melakukan Uji Coba Siaran TV Digital secara komprehensif dalam rangka menetapkan arah penyiaran kedepan khususnya penyelenggaraan penyiaran dengan sistem digital yang akan diatur dalam perubahan undang-undang tentang penyiaran.

a) Tujuan Uji Coba Siaran TV Digital diselenggarakan dengan tujuan untuk

melakukan penelitian aspek teknis dan aspek non teknis terkait penyelenggaraan penyiaran secara digital.

Aspek teknis sebagaimana dimaksud meliputi:1. Kinerja perangkat dan sistem penyiaran multipleksing;2. Perencanaan dan konfigurasi jaringan SFN, MFN, dan/atau

gabungan SFN dan MFN;3. Sinkronisasi antar pemancar pada metode SFN;


Dalam satu kanal frekuensi TV digital dapat menyalurkan

9-12program siaran

Laporan Kinerja|73|


4. Fitur layanan lainnya antara lain layanan data, penerimaan bergerak (mobile), informasi cuaca, informasi keuangan, kondisi lalu lintas terkini, dan informasi peringatan dini bencana; dan

5. Kualitas penerimaan konten siaran dan kapasitas penyiaran multipleksing.

Aspek non-teknis sebagaimana dimaksud meliputi:1. Kinerja perangkat dan sistem penyiaran multipleksing;2. Model regulasi dan kelembagaan;3. Sosialisasi dan kesiapan para pemangku kepentingan; dan4. Mekanisme penyediaan serta distribusi set top box.

Tabel 3.15 Target dan Capaian Uji Coba Siaran TV Digital

Indikator Kinerja

2015 2016 2017

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

Jumlah keberhasilan Uji Coba siaran TV digital

Penyusunan Regulasi terkait Uji Coba Lapangan TV Digital secara serentak dan pelak-sanaan uji publik

Tersusunnya Draft RPM tentang Uji Coba Lapangan TV Digital secara serentak dan pelaksa-naan uji publik

90%

Penyusunan Permen Kominfo tentang Uji coba Teknologi Telekmunikasi, Internet, dan Penyiaran

Permen Kominfo No. 5 Tahun 2016 tentang Uji coba Teknologi Telekomunikasi, Internet, dan Penyiaran

100% 20 lokasi

42 wilayah layanan

100%

Selain itu, Uji Coba Siaran TV Digital juga bertujuan untuk memotivasi dan mendorong minat pemirsa TV Analog untuk menonton siaran TV Digital, sehingga proses Migrasi TV Digital dapat diimplementasikan sesegera mungkin (bertahap mulai Tahun 2017 – 2020) sesuai komitmen ASEAN.

b) Dasar HukumDasar hukum pelaksanaan Uji Coba Siaran TV Digital, antara lain:1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun

2016 tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran;

2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1221 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Uji Coba Siaran Televisi Digital Terestrial; dan

3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPP TVRI dengan masing-masing LPS Penyedia Konten yang ikut serta dalam kegiatan Uji Coba Televisi Digital.

c) Waktu PelaksanaanSesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1227 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2017 tentang Uji Coba Siaran Televisi Digital Terestrial, Uji Coba TV Digital berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

|74|Laporan Kinerja

d) Lokasi Uji CobaUji coba siaran TV Digital saat ini sudah berlangsung (on air) dan diikuti oleh LPS Penyedia Konten di 12 kota (wilayah layanan), yaitu Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Medan, Batam, Surabaya, Semarang, Denpasar, Palembang, dan Makassar. LPP TVRI juga siap melakukan uji coba siaran TV Digital di 42 wilayah layanan (tabel wilayah layanan terlampir). Peta jangkauan siaran dan lokasi uji coba siaran TV Digital dapat dilihat pada Gambar 3.9 berikut ini.

Sumber: Direktorat Penyiaran, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo, 2017

Gambar 3.9 Peta Jangkauan Siaran dan Lokasi Uji Coba Siaran TV Digital

stasiun tranmisi Digital TVRI

Uji Coba TV Digital Tahap III (9 Juni 2017 - 9 Juni 2018)

Penyedia Konten yang sudah On air uji Coba siaran TV Digital melalui Mux TVRI:• Jumlah Wilayah Layanan : 12•Jumlah Penyedia Konten : 39

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Penyiaran

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1227 Tahun 2017Uji Coba Siaran Televisi Digital Teresterial

e) Peserta Uji CobaKesepakatan uji coba antara LPP TVRI dengan LPS Penyedia Konten dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan juga Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPP TVRI dengan masing-masing LPS Penyedia Konten.

Uji Coba Siaran TV Digital Tahap III sampai dengan saat ini diikuti oleh 39 LPS Penyedia Konten yang sudah ON AIR bersiaran di masing-masing wilayah layanan. Uji Coba dilaksanakan dengan LPP TVRI sebagai penyedia multiplekser.


Laporan Kinerja|75|

Grafik 3.1 Jumlah LPS Peserta Uji Coba Siaran TV Digital Tahap I s.d III


45

40

35

30

25

20

15

10

5

0Jumlah LPS

Penyedia KontenJumlah LPS

Penyedia KontenJumlah LPS

Penyedia KontenWilayah Layanan

Wilayah Layanan

Wilayah Layanan

9 Juni 2016 9 Juni 2017 9 Juni 20189 Desember 2016

Tahap I Tahap II Tahap III

12 12 12

31

41 39

Dalam perjalanannya, LPS Penyedia Konten dapat mengikuti uji coba diluar wilayah layanan dimana IPP-nya berlaku. Keikutsertaan LPS Penyedia Konten dalam uji coba TV digital tidak berkaitan dengan proses perijinan, yang disanggupi oleh LPS penyedia konten dan dituangkan dalam Letter of Undertaking.

Tabel 3.16 Keikutsertaan LPS Penyedia Konten dalam Uji Coba TV digital

NO WILAYAH LAYANANPENYEDIA KONTEN

NAMA PT CALL SIGN

JABODETABEK

1 PT. Nusantara Media Mandiri NTV

2 PT. Inspira Televisi Indonesia INSPIRA

3 PT. Cipta Megaswara Televisi KOMPAS TV

4 PT. Gramedia Media Nusantara GRAMEDIA

5 PT. Detik TV Indonesia CNN

6 PT. TVMU Surya Utama TVMU

7 PT. Net Mediatama Televisi NET

8 PT. Media Inti Televisi Nusantara TEMPO TV

9 PT. Duta Anugerah Indah DAAI

10 PT. Badar Televisi Media Persada BADAR TV

11 PT. Merah Putih Satu Visi OPUS TV

TOTAL JAKARTA (11 PENYEDIA KONTEN)

BANDUNG

12 PT. Nusantara Media Mandiri Parahyangan NTV



15 PT. Bandung Persada Tivi Digital BP TV

16 PT. Pasundan Utama Televisi KOMPAS

17 PT. Televisi Anak Bandung NET TV

TOTAL BANDUNG (6 PENYEDIA KONTEN)

YOGYAKARTA

18 PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta NTV

19 PT. Mitra Televisi Yogyakarta NET TV

20 PT. Inspira Media Televisi INSPIRA

21 PT. Tegar TV Yogyakarta TEGAR TV

22 PT. Terang Abadi Digital Satu Televisi TATV

TOTAL YOGYAKARTA (5 PENYEDIA KONTEN)


|76|Laporan Kinerja

NO WILAYAH LAYANANPENYEDIA KONTEN

NAMA PT CALL SIGN

SURABAYA




26 PT. Televisi Anak Surabaya NET TV

TOTAL SURABAYA (4 PENYEDIA KONTEN)

SEMARANG



29 PT. Industri Televisi Semarang NET TV

TOTAL SEMARANG (3 PENYEDIA KONTEN)

DENPASAR 30 PT. Nusantara Media Mandiri Yogyakarta NTV

TOTAL DENPASAR (1 PENYEDIA KONTEN)

MEDAN31 PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli NTV

32 PT. Inspira Medan Mulia INSPIRA

TOTAL MEDAN (2 PENYEDIA KONTEN)

MAKASSAR33 PT. Nusantara Media Mandiri NTV


TOTAL MAKASSAR (2 PENYEDIA KONTEN)

PALEMBANG 35 PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli NTV

TOTAL PALEMBANG (1 PENYEDIA KONTEN)

PEKANBARU 36 PT. Nusantara Media Mandiri Tapanuli NTV

TOTAL PEKANBARU (1 PENYEDIA KONTEN)

BATAM 37 PT. Nusantara Media Mandiri Batam NTV

TOTAL BATAM (1 PENYEDIA KONTEN)

BANJARMASIN 38 PT. Nusantara Media Mandiri NTV

39 PT. Inspira Multi Talenta INSPIRA

TOTAL BANJARMASIN (2 PENYEDIA KONTEN)


f) Hasil Uji Coba1. Kendala Teknis:

a. Sinyal Lemah di beberapa lokasi dan beberapa daerah (Untuk wilayah layanan Jabodetabek, seperti Jalan Sudirman, Mega Kuningan, dll).

b. Sering terjadi freeze.c. Permintaan dan usulan dari LPS Penyedia Konten

untuk siaran High Definition (HD) di beberapa wilayah namun belum terealisasi.

d. TV Monitor di Mux TVRI terbatas jumlahnya sehingga tidak dapat memantau siaran secara bersamaan.

e. Kualitas Siaran Digital yang terbatas hanya Standard Definition (SD) tidak memberikan gambaran yang lebih baik dari kualitas analog.

Laporan Kinerja|77|

2. Rekomendasi:a. Perlunya penguatan sinyal (gap filler) di daerah-daerah

blank spot di wilayah layanan Jabodetabek.b. Untuk meningkatkan kualitas siaran dari SD ke HD di

wilayah layanan Jabodetabek dan wilayah layanan lainnya terdapat beberapa alternatif:i. Mengubah modulasi dari 64 Quadrature Amplitude

Modulation (QAM) menjadi 256 QAM dengan konsekuensi penurunan coverage area

ii. Memanfaatkan pemancar analog TVRI DKI & Banten (Channel 31) menjadi MUX Digital baru.• Diperlukan koordinasi dengan SDPPI.• Diperlukan penggantian exciter dan band pass

filter.• Diperlukan penambahan Headend.

c. Bila keadaan eksisting akan dipertahankan, sementara tambahan peralatan diproses, dapat didiskusikan bersama TVRI dan Penyedia Konten, khususnya untuk lokasi Jakarta, jumlah Penyedia Konten yang dapat bersiaran HD, dalam kapasitas yang disepakati. Selanjutnya secara bergantian, per minggu atau per bulan atau lainnya untuk bersiaran HD, sementara yg belum dapat giliran tetap bersiaran SD. Untuk lokasi lainnya, secara teknis siaran HD dapat segera disiarkan. Setelah itu, dilakukan survei hasil monitoring siaran HD di lokasi-lokasi tersebut.

3. Kendala Non Teknis:a. Penyedia Konten mengeluhkan mengenai koordinasi

antara Direktorat Pengembangan Usaha LPP TVRI dengan Direktorat Teknik LPP TVRI yang kurang baik terutama mengenai birokrasi yang terlalu rumit, sulit dan lama sehingga mempersulit penyedia konten yang akan bersiaran dan menambah wilayah layanan siaran uji coba TV Digital.

b. LPS Penyedia Konten mengusulkan penyediaan bandwidth yang memadai untuk siaran kualitas HD dan implementasi fitur layanan siaran digital untuk hasil siaran yang lebih baik, sehingga dapat menjadi suatu kelebihan dibandingkan siaran analog.

c. Tidak meratanya distribusi set top box di wilayah layanan yang sudah melakukan Uji Coba Siaran TV Digital, sehingga masyarakat sulit mendapatkan set top box.

d. Kurangnya sosialisasi dan promosi tentang TV Digital, sehingga masih ada masyarakat yang belum tahu dan mengerti tentang TV Digital.

e. LPS Penyedia Konten mengharapkan perpanjangan Uji Coba dengan harga PKS yg sama.


f. LPS Penyedia Konten mengusulkan agar Menkominfo memberikan sertifikasi kepesertaan Uji Coba Siaran TV Digital bagi peserta yang telah mengikuti uji coba siaran TV digital.

4. Rekomendasi:a. Perlunya Kemkominfo memfasilitasi agar kerjasama

antara LPP TVRI dengan LPS Penyedia Konten dapat berjalan dengan baik dan saling memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, termasuk koordinasi internal antara Direktorat Pengembangan Usaha dan Direktorat Teknik LPP TVRI.

b. Perlunya kerjasama dengan industri penyedia set top box.

c. Pemberian subsidi set top box. Pemberian subsidi diberikan kepada masyarakat dengan

parameter pendapatan tertentu yang disepakati. Subsidi akan ditanggung bersama oleh Pemerintah, Penyelenggara Mux, Penyedia Konten, dan Industri Penyedia Set Top Box. Pihak industri penyedia set top box harus menjamin ketersediaan produk di seluruh wilayah Indonesia.

d. Melakukan Public Service Announcement (PSA) di siaran televisi dan berbagai bentuk kampanye lainnya.- Memasang logo TV Digital di setiap program siaran

yang sudah disiarkan secara digital;- Menayangkan running text diprogram siaran analog

yang ada saat ini;- Menayangkan talkshow yang membahas tentang TV

Digital;- Mengadakan seminar publik yang memberikan

informasi mengenai TV Digital dan juga mengakomodasi saran dan masukan dari publik;

- Iklan layanan masyarakat yang mensosialisasikan tentang TV Digital;

- Promo dan sosialisasi melalui media sosial.e. Usulan agar informasi tentang Uji Coba TV Digital

menggunakan “logo” uji coba yang seragam, sehingga pemirsa setiap saat dapat memahami bahwa siaran yang ditonton adalah siaran percobaan.

f. Usulan agar dilakukan survei pemirsa/masyarakat untuk meminta pendapat mengenai siaran uji coba TV digital.

|78|Laporan Kinerja


Realisasi Digital DividendJaringan telekomunikasi broadband yang tangguh untuk pengiriman informasi secara cepat menjadi syarat mutlak untuk pertumbuhan ekonomi. Bagi kehidupan sehari-hari dan bisnis, jaringan broadband telah sama pentingnya seperti jaringan transportasi (kendaraan), atau jaringan distribusi energi (gas, listrik) dan air. Ketersediaan infrastruktur broadband adalah dasar untuk layanan broadband yang inovatif dengan potensi ekonomi yang tinggi, seperti, eWork, eGovernment, eHealth dan eLearning. Tuntutan adanya akses yang menawarkan kapasitas data yang tinggi dan mobilitas mendorong dibukanya spektrum-spektrum frekuensi yang baru. Migrasi televisi analog ke digital menawarkan suatu opsi yang sangat menarik, yaitu sistem yang lebih efisien dalam menggunakan frekuensi. Efisiensi dari penggunaan sistem TV digital (Digital Video Broadcasting, DVB) ditandai dengan menjadi kosongnya sebagian tempat di frekuensi UHF. Digital Dividend ini dapat dimanfaatkan oleh otoritas telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan spektrum untuk layanan broadband.

Sosialisasi TV DigitalDalam rangka mendukung upaya Analog Switched Off dapat terselenggara dengan baik, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada Tahun 2016, telah diselenggarakan sosialisasi di Bandung dan Yogyakarta. Tahun 2017 telah dilaksanakan di 5 lokasi yaitu: (1) Semarang, Jawa Tengah, (2) Makassar, Sulawesi Selatan, (3) Padang, Sumatera Barat, (4) Banda Aceh, Aceh, dan (5) Manado, Sulawesi Utara.

Tabel 3.17 Capaian Sosialisasi TV Digital

Indikator Kinerja

2016 2017

Target Realisasi % Target Realisasi %

Sosialisasi TV Digital 9 lokasi 2 lokasi

22%(justifikasi: adanya pengurangan

anggaran akibat kebijakan kementerian)

4 lokasi 5 lokasi 125%

1.7 Persentase (%) nelayan dan Petani Go DigitalDalam mensukseskan fokus pembangunan pemerintah Indonesia Tahun 2015 – 2019 diantaranya adalah mendukung pencapaian Nawacita 3 dan Nawacita 7, sejak Tahun 2017 Kementerian Kominfo merancang program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital, diantaranya program “Petani dan Nelayan Go Online” yang diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Laporan Kinerja|79|


|80|Laporan Kinerja

Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan di sektor pertanian dan perikanan dengan memfasilitasi pemanfaatan aplikasi yang tepat untuk menunjang usaha petani dan nelayan serta kinerja sektor pertanian dan perikanan. Pendampingan edukasi kepada petani dan nelayan juga dilakukan untuk menambah wawasan mengenai pemanfaatan TIK. Manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:• Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani dan

nelayan;• Meningkatnya pendapatan di sektor pertanian dan perikanan;• Petani dan nelayan dapat merencanakan kegiatan usaha mereka

lebih baik dan produktif;• Petani dan nelayan mendapatkan pengetahuan yang diperlukan

untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka;• Petani dan nelayan dapat menjual hasil usaha atau komoditas

mereka kepada pembeli langsung tanpa perantara;• Petani dan nelayan mendapatkan pendampingan edukasi

mengenai penggunaan TIK sebagai sarana mendapatkan informasi yang menunjang lapangan pekerjaan dan usaha mereka.

Tabel 3.18 Capaian Persentase (%) Nelayan dan Petani Go Digital

Indikator Kinerja Satuan2015 2016 2017 Capaian 2017

(%)Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1.7 Persentase (%) nelayan dan petani go digital

% - - - -



110%

Tabel 3.18 menunjukkan capaian dari program nelayan dan petani go online yaitu sebesar 110% dengan realisasi sebanyak 333.515 petani dan nelayan yang ter-register di aplikasi-aplikasi yang khusus terkait dengan sektor pertanian dan perikanan. Adapun detil penjelasan mengenai petani dan nelayan yang menjadi target dari program ini serta kriteria pemilihannya adalah sebagai berikut:

1. PetaniPetani yang dimaksud adalah petani tanaman pangan dan hortikultura yang berada di Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Fokus utama program Petani Go Digital adalah proyek roll-out ke Jawa Barat, sementara di Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan akan dilakukan proyek pilot. Ketiga provinsi ini dipilih menjadi daerah target program berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:• Banyaknya rumah tangga usaha pertanian (wilayah dengan

jumlah rumah tangga usaha pertanian berkisar antara 300.000 s.d 1.327.000 unit rumah tangga)


Laporan Kinerja|81|

• Banyaknya jumlah kelompok tani (Poktan) dan penyuluh (wilayah dengan jumlah kelompok tani berkisar antara > 25.000 s.d < 50.000 poktan dan jumlah penyuluh berkisar antara > 2.000 s.d 6.000 orang)

• Tingginya produksi tanaman pangan dan hortikultura

Gambar 3.10 Peta Rumah Tangga Usaha Pertanian

Banyaknya Rumah Tangga Usaha Pertanian

SulawesiSelatan

Jawa Barat

Sumatera Selatan

130.000 130.001 - 316.000 316.001 - 779.000 779.001 - 1.327.000 1.327.000

Sumber: Sensus Pertanian 2013, Badan Pusat Statistik

fokus program

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Jum

lah

Pokt

an

Jateng

Sulsel

Sumut

Sumsel

JatimJabar

Jumlah Penyuluh

Gambar 3.11 Jumlah Kelompok Tani dan Penyuluh Menurut Provinsi

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian


|82|Laporan Kinerja

Bawang Merah Kedelai Cabai Rawit

65%

0%35%

54%

9%

37% 95%

3%2%

Jawa Barat sulawesi selatan sumatera selatan

Grafik 3.2 Kontribusi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015

Sumber: www.pertanian.go.id, 2015

2. NelayanNelayan yang dimaksud adalah nelayan dengan kapal di bawah 10 GT di Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Fokus utama program nelayan adalah proyek roll-out ke Jawa Timur, sementara di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan akan dilakukan proyek pilot. Ketiga provinsi ini dipilih menjadi daerah target program berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:•Besarnya kepadatan rumah tangga usaha perikanan (wilayah dengan jumlah rumah tangga

perikanan tangkap di laut berkisar antara > 30.000 s.d 60.000 unit rumah tangga)•Besarnya produksi perikanan tangkap (wilayah dengan jumlah produksi perikanan tangkap

di laut berkisar antara 300.000 s.d 500.000 ton)•Banyaknya jumlah perahu yang terdapat di provinsi pilihan

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Jum

lah

Peri

kana

n Ta

ngka

p di

Lau

t (t

on)

Maluku

Sumatera Utara

Sulawesi SelatanSulawesi Tengah

Jawa Timur

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap di Laut (unit)

Gambar 3.12 Kepadatan Rumah Tangga Usaha Perikanan vs Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton)

Sumber: Statistik Indonesia, 2016


Laporan Kinerja|83|

Gambar 3.13 Jumlah Perahu yang Terdapat di Provinsi vs Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton)

Sumber: Statistik Indonesia, 2016

Prod

uksi

Per

ikan

an T

angk

ap L

aut

(ton

)

Jumlah Perahu / Kapal

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

Maluku

Sumatera Utara

Sulawesi SelatanSulawesi Tengah

Jawa Timur

Sumatera Utara Jawa Timur Sulawesi Selatan

97%

3%

89%

11%

99%

1%

Di bawah 10 GT Di atas 100 GT 11 - 100 GT

Grafik 3.3 Populasi Perahu di Fokus Area

Sumber: data.go.id, 2016


|84|Laporan Kinerja

Program Fasilitasi dan Pendampingan Edukasi Petani dan Nelayan Go Online terdiri dari 6 program pendukung, yaitu:

1. fasilitasi Aplikasi Informasi Pengendalian Stok NasionalProgram ini bertujuan untuk menyediakan informasi stok panen nasional, termasuk memberikan informasi jadwal tanam dan jadwal panen, dan kebutuhan informasi yang bersifat pengumpulan data nasional yang bermanfaat untuk menjadi pendukung keputusan petani dalam proses pertanian.

2. fasilitasi Aplikasi Penyuluhan Pertanian Berbasis OnlineProgram untuk mendorong pengembangan penyuluhan pertanian berbasis online dari pelaku industri aplikasi digital yang dapat diakses dan bernilai manfaat bagi petani.

3. fasilitasi Aplikasi Marketplace Pertanian OnlineProgram untuk mendorong pengembangan marketplace online bagi petani yang dapat memotong jalur tengkulak sehingga dapat langsung mendapatkan kepastian pembeli tanpa adanya perantara yang dapat merugikan petani.

4. fasilitasi Aplikasi Informasi Dasar Bagi NelayanProgram ini bertujuan mengembangkan aplikasi yang bisa memberikan informasi mengenai pasar ikan, harga alat tangkap ikan, cuaca, daerah penangkapan, lokasi BBM terdekat (SPDN), harga ikan, dan logistik.

5. fasilitasi Aplikasi Marketplace Perikanan OnlineProgram untuk mendorong pengembangan marketplace online bagi nelayan yang dapat memotong jalur tengkulak sehingga dapat langsung mendapatkan kepastian pembeli tanpa adanya perantara yang dapat merugikan nelayan.

6. Pendampingan Edukasi Petani dan Nelayan Go OnlineProgram pendampingan edukasi terkait penggunaan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang disebut di poin 1-5. Hal ini sangat penting dalam memastikan manfaat dari aplikasi-aplikasi tersebut tersalurkan ke petani dan nelayan target.


Laporan Kinerja|85|

Dalam memberikan solusi atas permasalahan di sektor pertanian dilakukan dengan memfasilitasi pemanfaatan aplikasi yang tepat untuk menunjang usaha petani serta kinerja sektor pertanian, meliputi: Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi Marketplace, Informasi Stok Nasional dan Penyuluhan Pertanian Online. Dalam rangka menghadirkan solusi digital untuk menyelesaikan isu-isu terkait petani, maka Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika melakukan identifikasi pelaku industri yang bergerak di sektor pertanian, diantaranya:1. Eragano (pembelian kebutuhan produksi pertanian,

pendampingan budidaya, akses permodalan, asuransi pertanian, marketplace pertanian)

2. TaniHub (pembelian kebutuhan produksi pertanian, akses permodalan, marketplace)

3. LimaKilo (marketplace pertanian)4. 8villages (penyuluhan pertanian)

Sedangkan Implementasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka Fasilitasi Implementasi Program “Nelayan Go Online” telah dilakukan kegiatan dengan timeline sebagai berikut:

Tabel 3.19 Timeline Implementasi Program Nelayan Go OnlineAktivitas/Milestone Juli Agustus September Oktober November Desember

Implementasi Program Nelayan Go Online

Membantu pelaku industri informatika on boarding nelayan

Kabupaten Jember, Kabupaten Maros

Kota Makassar, Kota Medan, Kabupaten Gresik

Kabupaten Pesawaran,Kota Balikpapan,Kota Banda Aceh

Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Subang

Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pemalang

Kota Batam

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, 2017

101.544 nelayan yang ter-registrasi di aplikasi nelayanpintar, dan aruna. Dan 231.971 petani yang sudah ter-registrasi melalui aplikasi Limakilo, dan Eragano. Target tersebut dicapai melalui kegiatan fasilitasi kepada pengembang aplikasi serta edukasi kepada 4.760 petani dan nelayan.

Tabel 3.20 Capaian Edukasi Petani dan Nelayan Go Online Tahun 2017

2017Target Capaian

Kegiatan Peserta Kegiatan Peserta

Petani 24 2.400 31 3.760

Nelayan 12 1.200 9 1.000

Jumlah 36 3.600 40 4.760

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, 2017


|86|Laporan Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.20, penerima manfaat dari program Fasilitasi dan Pendampingan Edukasi Petani dan Nelayan Go Online terdiri atas penerima manfaat langsung yaitu sebanyak 3.600 target peserta petani dan nelayan, dan penerima manfaat tidak langsung yang dilakukan dengan sistem getok tular dimana 3.600 orang petani/nelayan yang telah mengikuti pelatihan dapat menjadi trainer dan dapat mengajarkan pada petani/nelayan lainnya.

Program petani dan nelayan go online tidak lepas dari kendala yang ada. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:1. Masih banyak petani dan nelayan yang tidak memiliki akses ke

smartphone;2. Partisipasi yang rendah/kurangnya minat petani dan nelayan

untuk bergabung dalam program petani dan nelayan karena banyak yang belum terbiasa dalam menggunakan aplikasi mobile;

3. Kurangnya keterlibatan dari pemda/dinas pertanian dan perikanan setempat dalam mengumpulkan petani dan nelayan di daerah target program.

Solusi/langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain:1. Memprioritaskan pelaksanaan program untuk petani dan nelayan

yang sudah memiliki smartphone;2. Memfasilitasi penyediaan smartphone untuk petani dan nelayan

melalui kerjasama dengan operator seluler dan perbankan;3. Bekerjasama dengan pelaku industri informatika dalam persiapan

materi edukasi agar disesuaikan dengan kompetensi petani dan nelayan;

4. Menjelaskan kepada pemda/dinas pertanian dan perikanan terkait maksud dan tujuan program;

5. Melakukan fasilitasi dan pendampingan edukasi pada daerah yang lebih terbuka dalam program ini terlebih dahulu.

1.8 Persentase (%) uMKM Go DigitalVisi pemerintah ialah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar pada Tahun 2020. Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan bahwa ekonomi digital dapat membawa manfaat besar bagi rakyat, khususnya bagi pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Presiden, bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM diantaranya adalah melalui deregulasi kebijakan, pelatihan pengembangan kapasitas UMKM, dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai.


UMKM Indonesia

>56juta unit

Laporan Kinerja|87|

Dalam pertemuan antar Kepala Negara ASEAN dengan Presiden Amerika Serikat (KTT ASEAN-AS) pada Februari 2016, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa UMKM akan menjadi salah satu sektor yang penting di era perdagangan bebas. Setidaknya sekitar 88,8% hingga 99,9% pilar usaha di ASEAN adalah UMKM, yang menyerap 51,7% hingga 97,2% tenaga kerja di ASEAN. Adapun di Indonesia, saat ini jumlah UMKM tak kurang dari 57-60 juta unit.

Advanced online businesses have connectivity, social web integration and e-commerce capabilities. We note that beyond this level of digital engagement, there are many other ways in which businesses can embrace digital technology but these are not a focus of this research.

Intermediate online businesses have digital connectivity and were also immersed in social media by integrating website with social media, live chat or customer threads. These businesses do not have full e-commerce capabilities.

Basic online businesses have broadband access and a digital device such as a computer or smartphone and have a website. However, the businesses are not involved in social media (only email) and do not have e-commerce capabilities for ordering or payment.

Based on analysis of the data, offline businesses are defined as those who do not have access to broadband, do not have a computer or smartphone and do not have a website.

SMEs contribution to GDP 2012:

� 59,08%equaltoIDR4.869,3Billion (National GDP 2012: IDR 8.241,9 Billion);� Internethad contributed 1.6% (IDR 131,8

Billion) to the National GDP;� SMEsonline(5,08Munit)had

contributed 0,14% (IDR 11,87 Billion) to the National GDP;

36%37% 18% 9%

Intermediate online businesses

Basic online businessesoffline

businessesadvanced

online businesses

Indonesia’s SMEs (UMKM) Landscape

CONTRIBUTION TO GDP:IDR 876,5 BILLION

CONTRIBUTION TO GDP:IDR 1.801,6 BILLION

CONTRIBUTION TO GDP:IDR 1.753 BILLION

TOTAL NO. OF SMES: 56,534,591 UNIT

MEDIUM: 48K UNIT

SMALL: 629K UNIT

MICRO: 55,8 M UNIT

Indonesia’s SMEs Segmentation

Source:Stancombe Research & Planning, Deloitte Access Economics, 2015

Intermediate online

18%

Basic online37%

CONTRIBUTION TO GDP:IDR 438,2 BILLION Advanced

online

9%

Offline36%

SMEs Contribution to GDP

Source:Ministry of Cooperatives & SMEs, 2012

Source:Ministry of Cooperatives & SMEs, 2012; BPS, 2012; BI

SMEs contribution to GDP 2012: 59,08% equal to IDR 4.869,3 Billion (National

GDP 2012: IDR 8.241,9 Billion) Internet had contributed 1.6% (IDR 131,8

Billion) to the National GDP; SMEs online (5,08 M unit) had contributed

0,14% (IDR 11,87 Billion) to the National GDP

36% 37% 18% 9%

SMEs to Digital

potential target

Gambar 3.14 Lanskap UMKM Indonesia

Sumber: Stancombe Research & Planning, Deloitte Access Economics, 2015; Kementerian KUKM, 2012, BPS, 2012

Berdasarkan catatan firma Deloitte yang telah melakukan jajak pendapat terhadap 437 UMKM di Indonesia pada Tahun 2015, ditemukan fakta bahwa UMKM yang aktif menggunakan internet akan bisa memperoleh pendapatan 80 persen lebih tinggi dibandingkan mereka yang masih secara konvensional. Diyakini pula bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada pada posisi 4,6%, akan dapat meningkat dua persen lagi.


UMKM yang aktif menggunakan internet

80%akan memperoleh

pendapatan lebih tinggi dibandingkan mereka yang masih secara konvensional

|88|Laporan Kinerja

Positioning UMKM in Indonesia 2020 Digital Economy Vision

Benefit of digital technologies for Indonesian SME1. Up to 80% higher

growth in revenue2. One and half times

more likely to increase employment

3. 17 times more likely to be innovative

4. SME’s with higher digital engagement are more competitive internationally

Sumber: Stancombe Research & Planning, Deloitte Access Economics, 2015

Mc Kinsey Global Institude Report:SME’s heavily using web technologies grow 2X as much as other

Sumber: Mc Kinsey Research

Boosting SME’s digital engagement could increase Indonesia’s annual economic growth by 2%

Sumber:World Bank Research

� 9% of SMEs (Advanced online/already by digital)� 18% of SMEs (Intermediate online/ready to digital) digital started on 2017 2015-2017 GDP growth of

6,23%/year (source: BPS, GDP growth data in 2012)

Using Mc Kinsey Research: SME’s heavily using web technologies grow 2X as much as other Perhitungan tahun 2015 berdasarkan PDB tahun 2012

Assumptions

Information

Grafik 3.4 Posisi UMKM pada Visi Ekonomi Digital Indonesia 2020

16.000,0

14.000,0

12.000,0

10.000,0

8.000,0

6.000,0

4.000,0

2.000,0

0 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14.023,6

7.011,8

3.505,9

1.753,0876,5

438,2876,5 931,1

989,11.978,2

3.956,3

7.912,7

Sumber: Stancombe Research & Planning, 2015; Deloitte Access Economics, 2015; BPS, 2012; Mc Kinsey Research, World Bank Research

PDB: 18% UMKM ready to Digital PDB: 9% UMKM already Digital(dalam triliun Rp)

Program Fasilitasi 8 Juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Go Online bertujuan menciptakan 8 Juta UMKM Indonesia untuk masuk kedalam platform pasar online yang dimulai pada pertengahan Tahun 2017. Pengertian dari Program Fasilitasi 8 Juta UMKM Go Online dengan melihat peran yang dimiliki Kemkominfo sebagai representasi Pemerintah adalah menginisiasi gerakan yang dilakukan bersama seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran


Laporan Kinerja|89|

masyarakat termasuk UMKM terhadap penggunaan platform pasar online dan mendukung program platform pasar online dalam menjadikan UMKM sebagai merchant pada pasar online mereka. Tujuan dari program tersebut ialah membuka peluang pasar baru dan konsumen baru bagi UMKM Indonesia baik di ranah regional maupun global. Manfaat yang diharapkan dari adanya program Fasilitasi 8 juta UMKM Go Online adalah “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” sejalan dengan amanat Nawacita 6.

Tahapan yang dilakukan mencakup:a) Melakukan sosialisasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait

secara internal dan eksternal dalam mempersiapkan pelaksanaan melalui Rapat Koordinasi/Focus Group Discussion dan penyerahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan stakeholder untuk menjalin kerja sama;

b) Menyusun strategi komunikasi dalam meningkatkan awareness terhadap program Fasilitasi 8 juta UMKM Go Online yang akan dilakukan hingga 2019;

c) Melakukan edukasi dan pendampingan bagi UMKM untuk melakukan pemasaran produk secara online;

d) Melakukan rekapitulasi dengan pihak e-commerce players dalam memantau pencapaian konversi dari UMKM menjadi e-UMKM;

e) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tim pelaksana untuk dapat menyesuaikan TOR yang paling efektif.

Untuk melaksanakan program ini dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:a) Penyusunan Materi Edukasi Penyusunan Materi Edukasi dilakukan dalam rangka menyusun

secara bersama serta meminta masukan dengan stakeholder terkait untuk materi edukasi UMKM Go Online yang dihasilkan melalui: Public Service Announcement (PSA)/Iklan Layanan Masyarakat, Instagram, Facebook, Video Animasi, dan Website (http://umkmgoonline.id). Koordinasi Pembuatan Materi dilakukan dengan: Marketplace, Relawan TIK dan Direktorat Penyediaan dan Pengelolaan Informasi, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo.

b) Edukasi UMKM Go Online Edukasi UMKM Go Online Tahun 2017 sudah dilakukan bekerjasama

dengan Pemerintah Daerah dan Marketplace di 61 lokasi yang dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 12.507 orang. Koordinasi Edukasi UMKM Go Online juga telah dilakukan dengan Kementerian KUKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan PT. Komunikasi Indonesia.


program Fasilitasi

8juta

UMKMGo Online

|90|Laporan Kinerja

c) Perjanjian Kerja Sama Dilakukan dengan berbagai stakeholder terkait untuk meng-

online-kan pelaku UMKM. Proses Perjanjian Kerja Sama dilakukan dengan: IdEA, Marketplace, dan Nurbaya Initiatives.

Terdapat perubahan target pada Tahun 2017 yang semula ditargetkan sebanyak 1.000.000 UMKM Go Online menjadi 29.000 UMKM Go Online. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya anggaran akibat kebijakan nasional penghematan APBN, serta perubahan Term of Reference (TOR) Program Fasilitasi 8 Juta UMKM Go Online dimana perubahan tersebut mencakup beberapa aspek penting antara lain: pendanaan, metodologi, dan rencana kerja serta implementasinya. Seluruh target Tahun 2017 akan di carry over di Tahun 2018.

Capaian dari pelaksanaan program Fasilitasi 8 Juta UMKM Go Online dapat dilihat pada Tabel 3.21 berikut ini.

Tabel 3.21 Capaian Persentase (%) UMKM Go Digital



1.8 Persentase (%) UMKM Go Digital

% - - - -

0,05%(29.000


UMKM)

0,02% (12.507


UMKM)

40 %

Tabel 3.22 Rekapitulasi Fasilitasi UMKM Go Online 2017

Market Place Jumlah Lokasi Jumlah Peserta

LAZADA 6 1.375

SHOPEE 22 3.487

BLIBLI 12 2.870

BLANJA 8 2.450

BUKALAPAK 6 900

TOKOPEDIA 1 200

NURBAYA 5 950

MATAHARI MALL

1 275

Jumlah 61 Lokasi 12.507 Peserta

28%

22%

20%

11%

8%

7%2% 2%

ShopeeBlibli.comBlanja.com

Lazada TokopediaNurbaya Matahari MallBukalapak


Kendala capaian yang rendah tersebut antara lain:a) Infrastruktur (akses internet, kepemilikan gawai) tidak merata;b) Masih rendahnya tingkat literasi digital;c) Pemahaman TIK dari UMKM yang rendah, lebih suka jualan online

di Facebook dan Instagram.

Upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan adalah sebagai berikut:1. Koordinasi dengan K/L dan stakeholder serta memetakan

kontribusi yang mungkin dapat diberikan oleh setiap stakeholder;2. Materi kampanye dalam bentuk logo, iklan PSA, video- video, press

release dan sosial media mulai dibuat. Pembuatan materi kampanye dilaksanakan untuk meningkatkan awareness masyarakat kepada program dan memanggil masyarakat untuk berpartisipasi dalam program;

3. Pelaksanaan kegiatan direct yang berupa roadshow serentak di beberapa lokasi perlu dilakukan untuk mengevaluasi visibilitas pelaksanaan program.

1.9 Persentase (%) Desa di Wilayah Perbatasan, Daerah Tertinggal Termasuk Lokpri Tersedia Layanan Digital

Broadband merupakan akses internet dengan jaminan konektivitas always-on dan memiliki kemampuan untuk memberikan layanan triple-play yang baik berdasarkan nilai Quality of Experience dari pengguna. Didukung dengan Costumer Premise Equipment (CPE) yang bisa menjalankan konten aplikasi yang produktif. Dalam hal ini infrastruktur Broadband memiliki kontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi kota, kabupaten dan provinsi.

Definisi dari Program Desa Broadband Terpadu adalah penyediaan infrastruktur dan akses layanan informasi (broadband) di wilayah non komersial yang didukung dengan CPE serta konten aplikasi yang produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Setelah pada Tahun 2015 dilaksanakan program Desa Broadband Terpadu di 50 Desa secara komunal, diperlukan metode pembanding yakni secara personal dimana perangkat secara langsung diberikan kepada warga desa secara personal. Oleh karena itu, di Tahun 2016, target pembangunan 100 Desa Broadband Terpadu (DBT) ditunda dahulu untuk pemetaan dan uji coba metoda pembanding yakni secara personal. Untuk mengimplementasikan metode personal dengan baik diperlukan pemetaan lebih lanjut mengenai kebutuhan aplikasi, konten, dan teknis pemberdayaan SDM agar masyarakat di daerah tersebut mampu menyesuaikan diri dengan kehadiran pitalebar. Melalui pemetaan tersebut, diharapkan aplikasi dan konten yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan Kinerja|91|


|92|Laporan Kinerja|92|Laporan Kinerja

Untuk itu, di Tahun 2016 dilaksanakan uji coba di 3 lokasi, yaitu:1) Desa Meskon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi

Riau (Desa Nelayan)2) Desa Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu,

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Desa Pertanian)3) Desa Panca Karsa 1, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato,

Provinsi Gorontalo (Desa Pedalaman).

Uji coba ini telah berjalan dengan baik. Aplikasi yang sudah terintegrasi telah disosialisasikan kepada masyarakat bersamaan dengan pelatihan promosi dan pendampingan.

Gambar 3.15 Lokasi Desa Piloting Program Desa Broadband Terpadu (DBT)

Desa MeskonPiloting Desa nelayan

Desa Panca Karsa 1Piloting Desa Perdalaman

Desa FatukbotPiloting Desa Petani

Sumber: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), Kemkominfo, 2017

Di Tahun 2017 telah dilaksanakan kembali program Desa Broadband Terpadu (DBT) dengan sasaran desa-desa di wilayah 3T supaya terbebas dari buta internet. Pelaksanaan pendampingan dan pengembangan SDM ini ditargetkan untuk dilaksanakan di 150 desa. Namun, pada pelaksanaannya, berhasil dilaksanakan di 222 desa sebagai berikut:

200


Pendampingan dan pengembangan SDM berhasil dilaksanakan

di 222desa

Laporan Kinerja|93|


Tabel 3.23 Lokasi Pelaksanaan Pendampingan dan Pengembangan SDM Program Desa Broadband Terpadu

Provinsi Jumlah Provinsi Jumlah

Aceh 5 Sulawesi Tenggara 2

Bangka Belitung 1 Gorontalo 15

Banten 5 NTT 21

Jawa Barat 13 NTB 8

Jawa Tengah 14 Maluku 10

Yogyakarta 3 Maluku Utara 3

Jawa Timur 9 Riau 7

Kalimantan Barat 10 Bengkulu 2

Sulawesi Utara 5 Jambi 5

Sulawesi Selatan 4 Kep Riau 3

Papua 8 Papua Barat 4

Sumatera Utara 4 Sumatera Barat 3

Sumatera Selatan 6 Lampung 23

Bali 5 Kalimantan Utara 13

Kalimantan Timur 2 Kalimantan Tengah 1

Kalimantan Selatan 1 Sulawesi Barat 4

Sulawesi Tengah 3

Total 222 Desa


Berdasarkan arahan pimpinan, pada Tahun 2017 Program Desa Broadband Terpadu mengalami perubahan konsep menjadi Solusi Desa Broadband Terpadu (SDBT) melalui penyediaan Network, Device, Application, dan Capacity building (NDACb) yang tepat untuk masyarakat di desa 3T dan Lokasi Prioritas (LokPri) yang dibagi menjadi desa petani, desa nelayan dan desa pedalaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan akses ke pasar/marketplace agar mendapatkan harga jual yang terbaik demi meningkatkan kesejahteraannya.

Total 222Desa

5

4

3

6

1

5

7

232

3

3 95

1

21

2

1

4

8

32

4

54

3

15

10

8

13

14135

Laporan Kinerja|93|

|94|Laporan Kinerja

DevicePenyediaan device/perangkat personal untuk penggunaan aplikasi

AplikasiPenyediaan aplikasiyang relevan dengankebutuhan masyarakat

Capacity BuildingPembinaan dan pendampingan

NetworkPenyediaan jaringan/network di desa 3T dan LokPri

SolusiTerpadu

“Beneficiary Driven”

Gambar 3.16 Program Solusi Desa Broadband Terpadu (SDBT)


Manfaat yang ingin dicapai adalah meningkatkan tingkat pendapatan di sektor pertanian dan nelayan, melalui:•Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani dan nelayan;•Petani dan nelayan dapat merencanakan kegiatan usaha mereka

lebih baik dan produktif;•Petani dan nelayan dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan

untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka;•Petani, nelayan dan penduduk pedalaman dapat menjual hasil usaha

atau komoditas mereka kepada pembeli langsung tanpa perantara;•Meningkatkan akses kesehatan, keamanan dan keselamatan dasar

bagi petani, nelayan dan penduduk pedalaman.


Laporan Kinerja|95|

Sedangkan penerima manfaat dari adanya program ini adalah:•Masyarakat di 500 desa 3T dan Lokpri•Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia•Kementerian/Lembaga/Badan, Pemerintah Desa dan Masyarakat

Desa•Operator telekomunikasi

Salah satu proses dari program ini adalah penyediaan sebuah aplikasi mobile terintegrasi yang sesuai untuk masing-masing desa petani, desa nelayan dan desa pedalaman. Sehubungan dengan kebutuhan aplikasi mobile SDBT tersebut, pihak KemKominfo telah mengadakan sayembara untuk aplikasi yang akan digunakan SDBT dengan melibatkan kaum muda. Setelah itu, dilakukan piloting di 3 desa berikut untuk dijadikan sasaran uji coba aplikasi hasil sayembara tersebut:

1. Desa Meskom, Kec. Bengkalis – RiauTerletak pada daerah perbatasan dimana sudah tersedia jaringan 3G dan jaringan listrik yang baik. Berdasarkan mayoritas mata pencaharian penduduk diklasifikasikan menjadi desa nelayan.

2. Desa Panca Karsa I, Kec. Taluduti – GorontaloTerletak pada daerah tertinggal dimana sudah tersedia jaringan 2G dan jaringan listrik. Desa ini diklasifikasikan menjadi desa pedalaman.

3. Desa fatukbot, Kec. Atambua – NTTTerletak pada daerah perbatasan dimana sudah tersedia jaringan 3G dan jaringan listrik yang baik. Berdasarkan mayoritas mata pencaharian penduduk diklasifikasikan menjadi desa petani.

Berdasarkan data pada Tabel 3.24, capaian dari indikator ini adalah sebesar 150%, dihitung dari jumlah realisasi Desa Broadband Terpadu ditambah desa piloting dibandingkan dengan target.

Tabel 3.24 Capaian Persentase (%) Desa di Wilayah Perbatasan, Daerah Tertinggal Termasuk Lokpri Tersedia Layanan Digital

Indikator Kinerja Satuan2015 2016 2017

Capaian 2017(%)Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1.9 Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital

% - 50 lokasi - 3 lokasi 2,7% (150 DBT)

4,02% (222

lokasi) + 3 desa piloting

150%


SDBT Realisasi Tahun 2017

222lokasi

+ 3desa Piloting

|96|Laporan Kinerja

Beberapa kendala yang ditemukan saat melakukan uji coba ke 3 desa piloting adalah sebagai berikut:

Desa Nelayan

1. Penggunaan radio atau ponsel pintar yang masih sangat minim

2. Ponsel hanya digunakan untuk SMS dan telepon

3. Belum ada forum formal nelayan

4. Tidak ada fasilitas penyimpanan hasil tangkapan

5. Kualitas dan jangkauan sinyal yang buruk

6. Aktifitas jual beli yang sulit untuk diubah

7. Belum ada penyuluhan mengenai proses pengolahan hasil tangkapan

Desa Petani

1. Belum terbiasa menggunakan ponsel pintar

2. Mayoritas petani berusia tua dan sulit menerima adanya kemajuan teknologi (digital divide)

Desa Pedalaman

1. Jaringan telepon yang buruk

2. Biaya telekomunikasi yang mahal

3. Sulitnya akses masuk maupun keluar dari desa

4. Sulitnya persebaran informasi dan relasi dengan desa lain

1.10 Jumlah Anak-anak, Wanita, Disabilitas dan Pelajar yang Memperoleh Literasi TIK

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kehidupan milenial merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Transisi digitalisasi pada berbagai bidang kehidupan telah mengubah banyak pola bisnis. Percepatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk memenuhi tantangan membangun masa depan digital yang tangguh, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara perlu memiliki kebijakan publik yang adaptif dengan perkembangan yang ada melalui literasi TIK.


Laporan Kinerja|97|

Literasi TIK ialah kemampuan menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan atau jaringan untuk Mendefinisikan (Define), Mengakses (Access), Mengelola (Manage), Mengintegrasikan (integrate), Mengevaluasi (evaluate), Menciptakan (create) dan Mengkomunikasikan (communicate) informasi secara baik dan legal dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan. Literasi TIK merupakan sarana penting untuk dapat bersaing di dunia kerja. Kementerian Komunikasi dan Informatika hadir untuk memberikan solusi bagi pengentasan SDM agar mampu dan siap untuk menjadi SDM yang handal di bidang TIK.

Tujuan dari program Literasi TIK adalah memberikan pengetahuan dan keahlian TIK secara inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar. Dalam melaksanakan Literasi TIK, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang kegiatan Literasi TIK yaitu meliputi berbagai pelatihan dalam bentuk sebagai berikut:1. Microsoft Office Excel2. Microsoft Office Word3. Microsoft Office Powerpoint4. Internet5. Desain Grafis6. Public Speaking

Capaian dari program Literasi TIK untuk anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang dilakukan pada Tahun 2017 disampaikan pada Tabel 3.25 berikut ini.

Tabel 3.25 Capaian Jumlah Anak-Anak, Wanita, Disabilitas dan Pelajar yang Memperoleh Literasi TIK

Indikator Kinerja Satuan2015 2016 2017

Capaian 2017(%)Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1.10 Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK

orang 2.500 6.664 4.450 12.575 5.300 7.291 137,56%


|98|Laporan Kinerja

Pada Tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan pengenalan literasi TIK kepada 7.291 orang yang terdiri dari anak-anak usia sekolah, wanita, dan disabilitas. Realisasi fisik kegiatan ini mencapai 137,56% dari total target 5.300 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.26 Data Realisasi Jumlah Anak-Anak, Wanita, Disabilitas dan Pelajar yang Memperoleh Literasi TIK Tahun 2015 – 2017

Kategori Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017

Ibu Rumah Tangga 100 1.121 2.099

Anak-Anak 6.001 9.415 4.862

Disabilitas 455 1.771 330

UKM 108 - -

Guru/Instruktur - 59 -

Lain - lain - 209 -

TOTAL 6.664 12.575 7.291

Sumber: Badan Litbang SDM, Kemkominfo, 2017

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan dukungan pembiayaan dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) sebagai implementasi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika (Universal Service Obligation/USO) juga telah melatih sebanyak 499 penyandang disabilitas berusia remaja (15 – 24 tahun) dan dewasa (25 – 35 tahun) pada kegiatan Jambore TIK Bagi Remaja dan Dewasa dengan Disabilitas pada Tahun 2017 yang dilaksanakan di 5 (lima) kota besar di Indonesia yakni Jayapura, Balikpapan, Manado, Palembang dan Yogyakarta.

Kendala utama yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Literasi TIK ini adalah adanya perubahan pagu alokasi anggaran yang mengakibatkan terdapat perbedaan target dari yang sudah ditetapkan di awal.

1.11 Jumlah Masyarakat umum yang Memperoleh Literasi TIK

Dalam menghadapi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di era global dan dalam rangka menciptakan masyarakat yang mampu menggunakan Teknologi Digital, Alat Komunikasi dan Internet dan cara penggunaannya untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, menciptakan dan mengkomunikasikan informasi dengan tepat dan benar, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan Literasi TIK kepada masyarakat untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat


Jumlah Masyarakat Umum yang

memperoleh literasi TIK

1.494.117orang

Laporan Kinerja|99|

agar masyarakat dapat mengetahui, paham dan menggunakan Teknologi Digital, Alat Komunikasi dan Internet untuk mendukung dan menunjang kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan berbagai etika dan aturan yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.

Dalam melaksanakan Literasi TIK, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.27 Kegiatan Literasi TIK Kemkominfo

No Kegiatan Jumlah Orang

1 Siberkreasi 34.030

Video CEK DULU 38.811

2 INCAKAP dan Whitelist 4.120

Literasi website 23.364

3 Mudamudi Digital 956

Kanal Youtube Mudamudi Digital 1.377.336

4 Sosialisasi dan Bimtek Indonesia Game Rating System (IGRS) 6.060

5 Born to Protect 8.181

6 Bimtek Indeks KAMI 339

7. Aksi Literasi Digital Berbasis Komunitas di Daerah 3T 920

Jumlah 1.494.117

Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, 2017

Pada Tahun 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika berhasil memberikan pengenalan literasi TIK bagi 1.494.117 masyarakat umum. Sehingga, capaian dari indikator ini adalah sebesar 298,82% jika dibandingkan dengan target sebanyak 500.000 orang. Capaian Kementerian Kominfo terkait indikator tersebut, dijabarkan pada Tabel 3.28 sebagai berikut:

Tabel 3.28 Capaian Jumlah Masyarakat Umum yang Memperoleh Literasi TIK



1.11 Jumlah Masyarakat Umum yang memperoleh literasi TIK

orang - - - - 500.000 1.494.117 298,82%

Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan rincian sebagai berikut:


|100|Laporan Kinerja

1. SiberkreasiKegiatan Siberkreasi adalah sebuah gerakan bersama antara pemerintah, berbagai kalangan, komunitas peduli, swasta, akademisi, masyarakat sipil dan media untuk menanggulangi ancaman penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoax, cyberbullying, dan radikalisasi online dan mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif melalui internet dan lebih produktif di dunia digital. Pada Tahun 2017 telah dilakukan Literasi TIK kepada 34.030 orang di 27 lokasi.

Untuk menggerakkan budaya “Cek Dulu” dalam kerangka Literasi Digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Youtuber CameoProject membuat video Literasi TIK yang menghimbau masyarakat untuk selalu mengecek Terlebih Dahulu informasi yang ada di internet. Video tersebut sudah ditonton sebanyak 38.811 kali.


Sabang1 April Banda Aceh

31 Maret20 September

Jambi 8 Agustus

Depok24 Juli

Jakarta5 Februari8 Agustus

4 September12 Oktober

Jakarta Pendampingan8 Mei10 Juli

19 & 20 Agustus31 Agustus

19 September20 September

5 Oktober24 Oktober25 Oktober

Cirebon18 Oktober

Pemalang22 November

Solo7 April Jember

2 Mei

Yogyakarta15 Oktober6 Oktober

Semarang6 Juni Makasar

16 & 17 September

Bandung25 Juli11 Juni

Bekasi9 Agustus

9 September

Samarinda13 Juli

Bogor17 Oktober

Padang 11 Desember

Pontianak 19 & 20 Maret

18 Mei

Gambar 3.17 Peta Sebaran Pelaksanaan Kegiatan INCAKAP dan Sistem Whitelist Nusantara Tahun 2017

Kegiatan Edukasi Penggunaan Internet Cerdas, Kreatif, Produktif, dan Whitelist Tahun 2017 Direktorat Pemberdayaan Informatika

Laporan Kinerja|101|

2. Internet Cerdas, Kreatif dan Produktif (INCAKAP) dan WhitelistKegiatan INCAKAP dan Whitelist memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat terkait penggunaan internet secara cerdas, kreatif dan produktif, Sistem Whitelist Nusantara, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), E-safety Parenting, Pencegahan Kecanduan Penggunaan dan Konten Negatif pada Media Sosial, Dampak Negatif Media Sosial bagi Masyarakat, Cyber Crime, dan pelatihan penggunaan aplikasi coding untuk pelajar. Pada Tahun 2017 telah dilakukan Literasi TIK di 35 lokasi secara tatap muka dengan peserta sebanyak 4.120 orang di berbagai daerah di Indonesia dengan detail kegiatan sebagai berikut:

peserta

19

Lokasi Kegiatanpendampingan

1700peserta

16Lokasi

Kegiatan Inti 2320

Jumlah Peserta Edukasi Penggunaan Internet Cerdas, Kreatif, Produktif dan Sistem Whitelist Nusantara sebanyak 4120 peserta (empat ribu

seratus dua puluh peserta) dari 55 lokasi di Indonesia


Sumber: Direktorat Pemberdayaan Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, 2017

Total pengunjung website

23.364orang

Selain melaksanakan literasi TIK secara tatap muka, dilakukan juga literasi melalui website www.incakap.id yang dibangun pada Tahun 2017. Website tersebut berfungsi sebagai portal literasi internet cerdas kreatif dan produktif yang berisi materi-materi dan video tutorial terkait pemanfaatan TIK. Dengan total pengunjung website sejumlah 23.364 orang.

3. Mudamudi DigitalPemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi penyebaran hoax atau berita palsu dengan cara menyusun undang-undang yang didalamnya mengatur sanksi bagi pengguna internet yang turut menyebarkan konten negatif. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, salah satunya melalui Mudamudigital. Mudamudigital merupakan wadah bagi para generasi muda untuk berbagi ilmu dengan para pakar literasi digital Indonesia. Para peserta juga dapat “curhat” kepada para pakar tentang apa saja yang mereka hadapi di dunia digital pada era zaman now.

Tujuan utama Mudamudigital adalah membentuk generasi muda Indonesia agar mempunyai kecerdasan literasi digital yang tinggi. Dengan cara itulah anak-anak muda tidak gampang dipengaruhi oleh berita-berita hoax yang dapat melunturkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan dilaksanakan di 8 lokasi yaitu: Yogyakarta, Lampung, Banjarmasin, Makassar, Aceh, Mataram, Bandung, dan Jakarta dengan total peserta setiap kota adalah 956 orang. Selain kegiatan tatap muka, dalam melakukan Literasi Digital, Mudamudi Digital menggunakan kanal Youtube dengan total viewer sebanyak 1.377.336 viewer.

4. Sosialisasi dan Bimtek Indonesia Game Rating System (IGRS)Kegiatan IGRS menyediakan panduan dan pemahaman kepada penyelenggara Permainan Interaktif Elektronik, Masyarakat Pengguna dan Pemerintah untuk menghasilkan produk Permainan Interaktif Elektronik yang dipasarkan sesuai dengan klasifikasi konten dan usia pengguna, panduan dalam menggunakan produk Permainan Interaktif Elektronik serta mendorong penguatan produk Permainan Interaktif Elektronik lokal di Indonesia. Pada Tahun 2017 telah dilaksanakan Literasi TIK kepada 6.060 orang di berbagai daerah di Indonesia.

5. Born To ProtectBorn to Protect (BTP) adalah program pencarian bakat cyber security di Indonesia, dengan tujuan menjaring bakat SDM dalam bidang Cyber Security dan menciptakan keseimbangan SDM yang




ada, agar dapat mengatasi permasalahan kemajuan teknologi informatika saat ini. Kegiatan Born to Protect merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari Hacking Contest, Seminar, Training of Trainers, dan diakhiri dengan Digital Camp untuk peserta yang terpilih. Launching dan Pers Conference kegiatan diadakan pada 30 Januari 2017 bertempat di Aula Serbaguna Kementerian Kominfo oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara. Turut hadir dalam launching ini yaitu CEO dan Tim dari PT Xynexis International, Perwakilan APTIKOM dan Perwakilan Universitas Gunadarma.

Tahun 2017 kegiatan BTP dilaksanakan di 6 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Palembang, Malang, Makassar dan Samarinda. Pada Tahun 2018 diharapkan akan didapatkan 100 peserta terbaik yang akan diberikan pelatihan khusus dari mentor-mentor handal di bidangnya, sekaligus mendapat akses ke industri di bidang keamanan siber serta industri yang bekerjasama dalam program Born to Protect. Kegiatan Born to Protect diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda yang ingin mendapatkan ilmu mengenai Cyber Security sekaligus menghimpun SDM Cyber Security yang potensial di Indonesia yang nantinya dapat membantu NKRI dan dunia industri dalam cyber security. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Kominfo, PT Xynexis International, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (APTIKOM) dan Universitas Gunadarma.

Tabel 3.29 Kegiatan Roadshow Born to Protect Tahun 2017

No Lokasi Waktu Pelaksanaan Jumlah Peserta Top 3 Hacking Contest

1 Jakarta 18 – 19 AgustusToT = 65Seminar = 1000Hacking Contest = 663

Gladiator 024ReintakuraGladiator 062

2 Bandung 30 SeptemberToT = 50Seminar = 1300Hacking Contest = 502

UM - ITBDarksiders001 – ITBIamnubs – Telkom University

3 Malang 20 – 21 OktoberToT = 21Seminar = 321Hacking Contest = 400

Gladiator 153 – STMIK PPKIA Pradnya ParamitaNepska Nayeon – CallestasiaLaztname – Surabaya Hackerlink

4 Palembang 10 – 11 NovemberToT = 40Seminar = 508Hacking Contest = 369

Johan Wahyudi – Univ. SriwijayaIbnu Batutah Zarizal – Univ. Bina DarmaIlham Rizkanda – Univ. Bina Darma

5 Makassar 24 – 25 November

ToT = 91Workshop = 87Seminar = 1500Hacking Contest = 378

Pupper – UMITri Reski Anugraha – UMI./LastNinjas – UMI

6 Samarinda 16 DesemberToT = 31Seminar = 605Hacking Contest = 250

Valdhie Setiawan – STMIK SPBBL – STMIK SPB AirlanggaAzishexacrew

Total 8.181 Orang



6. Bimtek Indeks Keamanan Informasi (KAMI)Maksud dari kegiatan Bimtek Indeks KAMI adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi dalam penyelenggaraan tata kelola TIK. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan kajian keamanan informasi kepada instansi penyelenggara pelayanan publik menggunakan alat bantu evaluasi Indeks KAMI. Instansi yang dapat mengikuti kegiatan kajian keamanan informasi ini hanya instansi yang sebelumnya telah mengikuti Bimtek Indeks KAMI. Pemeringkatan Indeks KAMI ini terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:1. Desktop Assessment: proses verifikasi yang dilakukan

terbatas pada dokumen-dokumen yang ada dan dibawa ketika verifikasi berlangsung;

2. Onsite Assessment: verifikasi dilakukan dengan melakukan tinjauan langsung ke lokasi.

Pada Tahun 2017 telah dilakukan Bimtek Indeks Keamanan Informasi sebagai berikut:

Tabel 3.30 Kegiatan Bimtek Indeks KeamananAktifitas Keamanan Informasi Keterangan

1. Bimtek Indeks Keamanan Informasi

339 peserta dari K/L, Pemda dan Instansi pada sektor strategis

Bimtek diadakan 2 (dua) kali di Bandung, pada Mei dan September 2017

2. Pemeringkatan Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)

46 Instansi dengan rincian:• 9 K/L Pusat• 29PemerintahDaerah• 9InstansipadaSektorStrategis

Tahun 2017 hanya dilaksanakan Desktop Assessment, tidak dilaksanakan Onsite Assessment

Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja yaitu keterbatasan waktu dan kurangnya kerjasama serta koordinasi dengan stakeholder yang berakibat tidak terinformasi dan terintegrasi kegiatan literasi TIK bagi masyarakat.

7. Aksi Literasi Digital Berbasis Komunitas Kerjasama Antar Desa di Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)Aksi Literasi Digital Berbasis Komunitas adalah suatu program aksi pemerintah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka “membangun dari pinggiran” NAWACITA pemerintahan Jokowi-JK. Bertujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan melalui: (1) Penyiapan sistem informasi membangun desa sebagai media literasi yang dapat mengaktifkan wadah sosial berbasis



komunitas melalui pendekatan kerjasama antardesa di daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) agar tetap memelihara dan menguatkan budaya lokal dalam menerima kemajuan prasarana teknologi informasi dan komunikasi; dan (2) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memilah dan memilih informasi agar menjadi produktif dan memiliki nilai tambah, sehingga mampu menentukan sikap terhadap informasi yang mereka terima.

Aksi Literasi Digital berbasis Komunitas Kerjasama Antar Desa di daerah 3T yang dilaksanakan pada periode 7 Juli hingga 7 Desember 2017 di 17 Kabupaten, 8 Provinsi, dan 45 Komunitas merupakan upaya pengembangan desa dengan menguatkan Komunitas Kerjasama Antar Desa dalam satuan kawasan perdesaan di sebuah kabupaten untuk mewujudkan perdesaan berkelanjutan melalui peningkatan skala ekonomi dari usaha masyarakat dalam satuan kawasan agar mendukung industrialisasi perdesaan, menguatkan kohesi dan solidaritas sosial, dan membentuk upaya kerjasama antar desa dalam melakukan konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem yang rusak.

Keluaran (output) dari aksi literasi digital ini adalah: 1) Terciptanya metode aksi literasi digital berbasis komunitas melalui pendekatan kerjasama antar-desa; 2) Masyarakat memiliki kapasitas memilah dan memilih informasi produktif dan memiliki nilai lebih, serta bersikap terhadap informasi yang diterima yang diantaranya dengan memanfaatkan hoax analyzer; 3) Sumberdaya manusia perdesaan di daerah 3T memiliki kompetensi memelihara dan mengembangkan sistem informasi membangun desa bersama pemimpin pendapat media (internet opinion leader); 4) Terbentuk dan Melembaganya komunitas kerjasama antardesa dalam kerangka koordinasi dan sinergi pemerintah kabupaten dengan para pemangku kepentingan lainnya; dan 5) Berkembangnya e-commerce dan e-business dalam aktivitas usaha-usaha ekonomi produktif (kegiatan bisnis) komunitas kerjasama antardesa yang difokuskan kepada pengembangan komoditas pertanian dan sektor unggulan untuk menciptakan nilai tambah.

Kegiatan Aksi Literasi Digital terdiri dari 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu:

a. Mengembangkan Kesamaan Pemahaman Untuk membangun kesamaan pemahaman gagasan dan komitmen melakukan aksi literasi digital berbasis komunitas kerjasama antar desa, dilaksanakan dialog dengan mengundang Dinas-dinas Kominfo di 17 kabupaten dan 8 provinsi serta berbagai Kementerian/Lembaga (K/L)



untuk membangun konsensus dan komitmen bekerjasama melakukan aksi nyata. Konsensus dan komitmen bekerjasama tersebut dituangkan dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani seluruh Kepala Dinas Kominfo 17 kabupaten dan K/L yang ikut bekerjasama melakukan aksi.

b. Mengembangkan Prototype Aplikasi dalam Bentuk Laman dan Platform Android Prototype Aplikasi yang dihasilkan dalam bentuk laman adalah kodikadi.com dan platform android yang dapat diunduh melalui google playstore, berisikan 5 kanal, yaitu: Informasi Komunitas, Berita Komunitas, Bisnis Komunitas, Hoax Analyzer, dan Diskusi Konvergen.

AKUN

AKSILITERASIDIGITAL

Login

Sign UP

JEJARING ANTAR45 KOMUNITAS

Bedung Bahari, Saling Sakiki, Fatubesi, Kolam Susuk, Mekar Jatim, Kambunong, Dugong

Bintan

Balong Agara Cattoni, Mabelo Singgani, Gunung Deli

Sebara, Datu Lauq

Mina Eksotika, Citra Simbok Palmatak, Kamangta Haivi,

Biring Bone

Bumi Kebenaran Paloh, Limau Manis, Babai Cingak, Makeng Tanah Bailo, Gunung Sojol,

Korolaa, Morokaa, Tinombala, Lemba Mesale, Tanjung

Menangis, Barmani, Ta’anto’u, Tarundungi, Lemba Moroko

Lar Bariri, Alo Galing, Welaka, Bumi Daranante, Puncak Borneo, Tiwutelu, Lise,

Jopalala, Tinamtabalto, Dulun Sungai Sebuku, Tapal Batas, Pekurehua Abadi, Toapaya

Maju Bersama, Terjang, Titehena, Hugupupu

KOMODITASPRIORITAS

PARIWISATA(Alam, Sejarah, Budaya)

RUMPUT LAUT DAN PERIKANAN BUDIDAYA

(Udang, Rumput Laut, Ikan Bandeng, Ikan Gabus)

PERIKANAN TANGKAP(Tongkol, Roa, Gabus)

TANAMAN PANGAN(Padi, Jagung)

PERKEBUNAN RAKYAT(Bambu, Lada, Kelapa, Kopi,

Kacang Mede)

Gambar 3.18 Komoditas Unggulan dan Jejaring Antar 45 Komunitas Kerjasama Desa dalam Aplikasi Kodikadi.com




c. Inisiasi Aksi Literasi Digital di Aras Komunitas Kerjasama Antar DesaKegiatan ini terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk insiasi baru dan bentuk pengembangan. Inisiasi ini khusus bermuatan penguatan literasi usaha digital. Pesertanya terdiri dari aparat pemerintah desa dan golongan muda yang dipilih/disetujui oleh kepala desa. Peserta dari golongan muda ini disiapkan menjadi Pemimpin Pendapat Media Sosial (PP-Medsos) secara konsep dikenal sebagai Internet Opinion Leaders. Kegiatan inisiasi menghasilkan rencana tindak lanjut berisi perencanaan bisnis dengan penggunaan teknologi digital. Hasil tersebut dilanjutkan menjadi bahan lokakarya di aras kabupaten.

25

20

15

10

5

0

I II III IVKUADRAN

Ban

yakn

ya K

umun

itas

KATEGORI : Tertinggal Terluar Terdepan

Grafik 3.5 Komunitas Kerjasama Antar Desa Berdasarkan Kuadran Kemampuan Literasi Digital (digital literacy capability index) dan Kemampuan Bisnis/Usaha dari Komunitas Kerjasama antar Desa (business capability index)


Capaian dari pelaksanaan kegiatan Aksi Literasi Digital Berbasis Komunitas Kerjasama Antar Desa di Daerah 3T adalah sebanyak 920 orang. Rincian peserta di masing-masing lokasi terlampir.

1.12 Jumlah angkatan Kerja yang Tersertifikasi Keahlian dan Kompetensi sektor TIK

Salah satu agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program pelatihan yang strategis juga menjadi kebijakan pasar tenaga kerja Tahun 2025. Untuk mempersiapkan hal tersebut, peningkatan jumlah tenaga terampil untuk menghadapi keterbukaan pasar merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.



Pengembangan SDM Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa telah diupayakan Kemkominfo diantaranya melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Pasal 14 yang menyatakan tentang Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi dalam Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Berdasarkan PP tersebut, Kemkominfo bertugas sebagai instansi pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo dimana kompetensi SDM dilakukan melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Kominfo pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra dan dibuktikan melalui Sertifikat Kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Tabel 3.31 Capaian Jumlah Angkatan Kerja yang Tersertifikasi Keahlian dan Kompetensi Sektor TIK



1.12 Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK

orang 7.575 orang

7.488 orang

1.600 orang

1.377 orang

10.650 orang

9.407 orang 88,33%

Berdasarkan Tabel 3.31 diatas, capaian untuk indikator ini di Tahun 2017 adalah sebesar 88,33%. Capaian ini diperoleh dari jumlah peserta yang mengikuti ujian sertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Dari target 10.650 peserta, sebanyak 11.531 peserta yang mengikuti ujian sertifikasi dan sebanyak 9.407 orang dinyatakan lulus atau kompeten.

Tabel 3.32 Hasil Pelaksanaan Sertifikasi SKKNI Bagi Angkatan Kerja Muda Indonesia

Tahun Target (Orang)

Angkatan Kerja Muda Tingkat Kelulusan

(%)Jumlah Peserta (Orang) Jumlah Kompeten (Orang)

2014 725 816 728 89,22%

2015 7.575 11.785 7.488 63,54%

2016 1.600 1.817 (Komunikasi: 456; Informatika: 1.361)

1.377 (Komunikasi: 369; Informatika: 1.008) 75,78%

2017 10.650 11.531 (Komunikasi: 2.202; Informatika: 9.329)

9.407 (Komunikasi: 1.723; Informatika: 7.684) 81.58%

Sumber: Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017



Tidak tercapainya target sesuai yang direncanakan tidak lepas dari adanya beberapa kendala, seperti berikut:1. Untuk pelaksanaan di luar Pulau Jawa (khususnya yang

dilaksanakan di kabupaten/kota), tingkat kelulusan cenderung lebih rendah dikarenakan target kelulusan minimal adalah 70%;

2. Pada prinsipnya semua pendaftaran peserta sifatnya online, namun di beberapa daerah masih terdapat kesulitan dalam mengakses internet sehingga calon peserta pun mengalami kesulitan ketika mendaftar;

3. Kesulitan dalam mengidentifikasi peserta yang sudah pernah mengikuti ujian sertifikasi dikarenakan sistem pendaftaran belum tersentralisasi.

Upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Benchmarking dengan K/L lain terkait keefektifan pelaksanaan sertifikasi SKKNI;

2. Pembuatan pedoman teknis pelaksanaan sertifikasi berbasis SKKNI sehingga kegiatan yang dilakukan seluruh Satker pelaksana memiliki standar yang sama;

3. Sistem aplikasi satu pintu untuk pendaftaran sekaligus database peserta yang sudah mengikuti sertifikasi. Sistem ini juga akan digunakan untuk tracer study khususnya manfaat program sertifikasi ini bagi angkatan kerja muda yang menjadi sasaran.

Sasaran Strategis 2:Tersedianya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah yang Baik, Cepat, Tepat dan Obyektif Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Indonesia.

2.1 Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap akses dan Kualitas Informasi Publik

Tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat terhadap program-program pemerintah berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam release terbaru dari Edelman Trust Barometer Tahun 2018 dimana tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Indonesia mendapatkan skor yang tinggi (73). Terdapat kenaikan 2 poin dari skor tahun lalu yang menempatkan pemerintah Indonesia masuk kedalam 5 (lima) negara yang ada di level terpercaya seperti yang terlihat pada Gambar 3.19.



Tingkat Kepercayaan pada PemerintahData per 2018

- 0 + Y-to-Y Change Distrust Netral Trust

-1 -6 -8 -6+5 +4+2 +8 +9 +3 +8 +17+5 +3 +6 +9 +1 0 +3 +2 +2 +80 0 0-4 -14 -2 -4 -5

43

Distrusted in 21 markets

Sout

h A

fric

a

Glo

bal

28

Bra

zil

Co

lum

bia

Po

land

ia

Ital

y

Mex

ico

Fra

nce

U.S

Spai

n

Aus

tral

ia

Irla

ndia

U.K

Jap

an

Arg

enti

na

Ger

man

y

Rus

ia

Sout

h K

ore

a

Can

ada

Ho

ng K

ong

Mal

aysi

a

Swed

en

Turk

ey

Ned

erla

nd

Sing

apo

re

Ind

ia

Ind

one

sia

UA

E

Chi

na

1418 24 25 27 28 33 33 34 35 35 36 37 41 43 44 45 46 46 46 46

51 5465

70 73 7784

Sumber: Hasil Survei Edelman Trust Barometer, Tahun 2018 (http://www.edelman.com/global-results/)

Gambar 3.19 Hasil Survei Edelman Trust Barometer tentang Tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah

Hasil tersebut membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah. Dengan semakin besarnya pengetahuan publik, maka akan makin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Government Public Relations dalam mendiseminasikan informasi tentang program-program dan hasil-hasil pembangunan pemerintah menjadi krusial. Capaian dari indikator persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik dari Tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33 Capaian Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik



2.1 Persentase (%) Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik

% - -

60%(1-49% =

distrusters; 50-59%

= neutral; 60-100% = trusters)

71%(1-49% =

distrusters; 50-59% = neutral;

60-100% = trusters)

50%(1-49% =

distrusters; 50-59%


73%(1-49% =

distrusters; 50-59%


146%

Berdasarkan hasil survei Edelman Trust Barometer Tahun 2018, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga semakin meningkat sejalan dengan kepercayaan masyarakat terhadap media massa mainstream dibandingkan dengan media sosial. Keakuratan media massa mainstream dalam menyampaikan informasi menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dibandingkan dengan kecepatan media sosial dalam menyampaikan konten.



Tabel 3.34 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah, Media, Bisnis, dan Organisasi Non Pemerintah

INDONESIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Goverment 36% 49% 49% 65% 58% 71% 73%

Media 68% 73% 69% 68% 63% 67% 68%

Business 63% 69% 68% 70% 71% 76% 78%

NGOs 49% 53% 62% 64% 57% 64% 67%

Trust Index 54 61 62 67 62 69 71

Sumber: Hasil Survei Edelman Trust Barometer, Tahun 2018 (http://www.edelman.com/global-results/)

Sebagai tambahan dan perbandingan, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik juga melakukan survei untuk mengidentifikasi informasi dan kebijakan pemerintah yang diketahui publik dan saluran komunikasi yang digunakan untuk mengakses informasi tersebut di kalangan pengguna media sosial @kemkominfo dan @DJIKP selama Tahun 2017. Cara pengukurannya dilakukan dengan survei melalui kanal di kalangan pengguna media sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan Line) @kemkominfo dan @DJIKP. Hasil dari pelaksanaan survei ini diharapkan dapat menjadi potret kondisi terkini, bahan evaluasi dan pengembangan program komunikasi publik pemerintah ke depannya.

Jumlah total populasi pengikut/penyuka laman media sosial @kemkominfo dan @DJIKP adalah 921.877 orang, dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error 2. Dalam survei ini didapatkan total sampel sebanyak 2.855 responden yang dapat diolah. Dari 2.855 responden, sebanyak 80,21% menyatakan puas terhadap layanan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas pemerintah, sedangkan sisanya 19,79% menyatakan tidak puas atas informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah.

Grafik 3.6 Jumlah Responden dan Tingkat Kepuasan Responden Terhadap Layanan Informasi Mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Sumber: Sekretariat Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, 2017

19,79%

80,21%n=2.855

Puas Tidak Puas

Response SummaryFull Responses 2855Incomplete Responses 1157Total Responses 4012



Selain itu, berdasarkan hasil survey (Grafik 3.8), masyarakat memperoleh informasi tentang program kebijakan pemerintah dominan bersumber dari media online sebanyak 98,1%, media sosial 96,8% dan televisi 93,7%. Dari kelompok media tercetak dan elektronik, media televisi dan surat kabar atau koran masih dominan digunakan oleh responden untuk mengakses informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah. Media online dalam bentuk website atau portal dominan digunakan untuk mengakses informasi publik. Adapun media interaktif dan below the line yang banyak digunakan responden mengetahui informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah adalah media tatap muka/dialog interaktif.

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0

KATEGORI : Tidak Pernah Pernah

Media Saluran Komunikasi Kebijakan Pemerintah

TELEVISI KORANRADIO MAJALAH BUKU ONLINE MEDIASOSIAL

TATAPMUKA

LUARRUANG

PERTUNRA

Grafik 3.7 Akses Publik Terhadap Saluran Komunikasi Kebijakan Pemerintah

6,3% 30,3% 15,2% 47,2% 45,9% 1,9% 3,2% 25,1% 22,0% 44,5%

93,7%

69,7%

84,8%

52,8% 54,1%

98,1% 96,8%

74,9% 78,0%

55,5%

BUKU

MAJALAH

KORAN

RADIO

TELEVISI

Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Tidak Setuju (TS) Sangat Tidak Setuju (STS)

100%80% 90%70%60%50%40%30%20%10%0%

Kelompok Media Cetak & Elektronik

13,77%

10,93%

22,03%

58,21%

33,06%

40,35%

41,86%

47,64%

35,45%

51,73%

36,50%

38,18%

23,15%

4,83%

11,91%

9,39%

9,04%

7,18%

1,51%

3,29%



PERTUNRA

LUAR RUANG

TATAP MUKA

MEDIA SOSIAL

ONLINE

Sangat Setuju (SS) Setuju (S) Tidak Setuju (TS) Sangat Tidak Setuju (STS)

100%80% 90%70%60%50%40%30%20%10%0%

Kelompok Media Online, Interaktif & Below the Line

15,38%

31,03%

31,24%

74,54%

78,56%

29,14%

47,01%

43,68%

22,28%

19,54%

35,97%

17,41%

19,89%

2,07%

1,26%

19,51%

4,55%

5,18%

1,03%

0,63%

Sumber: Sekretariat Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, 2017

Sasaran Strategis 3:Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang Bersih, Efisien dan Efektif

3.1 Opini Laporan KeuanganKemkominfo bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan atas pengendalian intern yang memadai, untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tingkat kinerja dan akuntabilitas yang diharapkan serta menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan Good Governance. Opini diberikan berdasarkan kriteria penilaian serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang berlaku. Opini hasil audit tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu: (1) Tidak Wajar (adverse opinion), (2) Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (No Opinion/Disclaimer), (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan (4) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bergantung dari hasil pemeriksaan BPK.

Dari hasil audit atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari target WTP yang telah ditetapkan. Kondisi ini meningkat bila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya.


Opini Laporan Keuangan

WTP


Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenkominfo TA 2017 belum diketahui karena hingga saat disusunnya Laporan Kinerja ini, proses pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian TA 2017 masih berlangsung. Capaian dari indikator Opini Laporan Keuangan sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.35 berikut ini.

Tabel 3.35 Capaian Opini Laporan Keuangan



3.1 Opini Laporan Keuangan

WTP/WDP/WTP/TMP

WTP TMP WTP WDP WTP WTP 100%

Tabel 3.35 menunjukkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan mulai Tahun 2014, Laporan Keuangan (LK) Kementerian Komunikasi dan Informatika memperoleh opini TMP atas LK TA 2014. Kemudian di Tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi WDP, dan pada Tahun 2016 LK Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan opini WTP. Hal tersebut juga menunjukkan sumbangsih Inspektorat Jenderal Kominfo untuk peningkatan kualitas LK Kominfo menjadi WTP.

Berdasarkan opini BPK, Laporan Keuangan Kemkominfo TA 2016 disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika tanggal 31 Desember 2016 dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian tersebut, tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh Kementerian Kominfo akan mengalami peningkatan. Pemangku kepentingan akan memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap tata kelola, prosedur, pertanggungjawaban serta akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.



Terhadap opini BPK Tahun 2015 Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun 2015, pada Tahun 2016 Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan upaya perbaikan terkait masalah kewajiban tahun jamak program KPU USO melalui koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terkait perlakuan potensi utang kontrak tahun jamak (KPU/USO). Pada Tahun 2016, Kemkominfo telah melakukan perbaikan sistem pengendalian intern atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dan nilai pengadaan tidak wajar. Selain itu, Inspektorat Jenderal telah melakukan pemeriksaan secara mendalam atas validitas bukti dukung jasa pemeliharaan dan operasional Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) serat atas indikasi kemahalan pada proses pengadaan tanah tersebut.

3.2 Indeks Reformasi BirokrasiProses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah dimulai sejak Tahun 2010, yaitu sejak diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025. Implementasi Grand Design Reformasi Birokrasi diterjemahkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi 5 (lima) tahunan, dimana tahun ini masuk kedalam roadmap 5 (lima) tahun yang ke-2 yaitu Tahun 2015 – 2019.

Beberapa permasalahan utama berkaitan dengan reformasi birokrasi antara lain mengenai pola pikir dan inovasi, kualitas pelayanan publik, organisasi, bisnis proses dan prosedur kerja, peraturan perundang-undangan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan kewenangan. Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun 9 (sembilan) Kelompok Kerja (Pokja) yang masing-masing telah menyusun rencana aksi dan kegiatan tahunan berdasarkan Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika


1. Penetapan Quick Wins Kementerian dan optimalisasi peran agen perubahan Kemenkominfo.

2. Mengusulkan unit kerja berpredikat WBK.3. Penyampaian pelaporan kinerja secara periodik

dan online serta terintegrasi.4. Penataan organisasi berdasarkan hasil peta proses bisnis

dan kajian naskah akademik.5. Pengembangan layanan berbasis TI untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan penyusunan sOP Mikro berdasarkan peta proses bisnis.6. Penataan dan penempatan pegawai, khusus Eselon II dan Eselon III.7. Deregulasi/simplifikasi Permen Kominfo.8. Revisi regulasi terkait kebijakan standar pelayanan.

1. Penetapan Quick Wins Kementerian dan pembangunan komitmen bersama dijajaran pimpinan untuk melaksanakan RB dan perubahan mental.

2. Pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI), pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI), dan penetapan pilot project Zona Integritas (ZI).

3. Review renstra tahun 2015-2019 dan pembangunan aplikasi PMO (Project Management Office).

4. sosialisasi dan Implementasi Permen Kominfo no. 1 tahun 2016 tentang OTK.

5. Pemetaan Proses Bisnis dan sOP Makro Kemkominfo.6. Penyusunan nilai dan kelas jabatan sesuai struktur baru.7. Deregulasi/simplifikasi Permenkominfo.8. Kajian Pengembangan konsep lembaga pusat

pelayanan satu atap bidang Kominfo.

1. Penetapan Quick Wins Kementerian Kominfo2. Pembangunan Manajemen Resiko di seluruh Kominfo.3. Penyusunan Renstra Kemkominfo tahun 2015-2019.4. Pengusulan RPM Kominfo tentang Organisasi Tata Kerja.5. Pengintegrasian Layanan Publik Kemkominfo6. Review anjab untuk bahan penyusunan review organisasi.7. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang

menghambat pelayanan dan kepastian usaha.8. Pengembangan sOP pengaduan pelayanan.

2018

2019

2017

2016

2015 1. Penetapan Quick Wins Kementerian Kominfo optimalisasi peran agen perubahan Kemenkominfo.

2. Monev Road Map Penguatan Pengawasan.3. Evaluasi Renstra tahun 2015-2019.4. Monitoring dan Evaluasi Organisasi

Kemenkominfo.5. Pelaporan capaian kinerja internal

Kemkominfo.6. Database pegawai lengkap dan akurat

(Data Talent Pool).7. Deregulasi/simplifikasi Permen Kominfo.8. Pembentukan Pusat Layanan satu atap bidang

Kominfo.

1. Penetapan Quick Wins Optimalisasi peran agen perubahan Kemenkominfo.

2. Mengusulkan unit kerja berpredikat WBBM.3. Pengembangan aplikasi PMO.4. Implementasi organisasi berdasarkan hasil Peta Proses

Bisnis dan Kajian naskah akademik.5. Investasi dan pengembangan e-Government

Kemenkominfo.6. Penyusunan Pola Karir Pegawai Kemkominfo.7. Deregulasi/simplifikasi Permen Kominfo.8. Komitmen pimpinan satuan kerja dan Kementerian dalam

pengembangan kualitas layanan

Gambar 3.20 Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2015



1. Penetapan Quick Wins Kementerian dan optimalisasi peran agen perubahan Kemenkominfo.

2. Mengusulkan unit kerja berpredikat WBK.3. Penyampaian pelaporan kinerja secara periodik

dan online serta terintegrasi.4. Penataan organisasi berdasarkan hasil peta proses bisnis

dan kajian naskah akademik.5. Pengembangan layanan berbasis TI untuk meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat dan penyusunan sOP Mikro berdasarkan peta proses bisnis.6. Penataan dan penempatan pegawai, khusus Eselon II dan Eselon III.7. Deregulasi/simplifikasi Permen Kominfo.8. Revisi regulasi terkait kebijakan standar pelayanan.

1. Penetapan Quick Wins Kementerian dan pembangunan komitmen bersama dijajaran pimpinan untuk melaksanakan RB dan perubahan mental.

2. Pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI), pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI), dan penetapan pilot project Zona Integritas (ZI).

3. Review renstra tahun 2015-2019 dan pembangunan aplikasi PMO (Project Management Office).

4. sosialisasi dan Implementasi Permen Kominfo no. 1 tahun 2016 tentang OTK.

5. Pemetaan Proses Bisnis dan sOP Makro Kemkominfo.6. Penyusunan nilai dan kelas jabatan sesuai struktur baru.7. Deregulasi/simplifikasi Permenkominfo.8. Kajian Pengembangan konsep lembaga pusat

pelayanan satu atap bidang Kominfo.

1. Penetapan Quick Wins Kementerian Kominfo2. Pembangunan Manajemen Resiko di seluruh Kominfo.3. Penyusunan Renstra Kemkominfo tahun 2015-2019.4. Pengusulan RPM Kominfo tentang Organisasi Tata Kerja.5. Pengintegrasian Layanan Publik Kemkominfo6. Review anjab untuk bahan penyusunan review organisasi.7. Penyederhanaan peraturan perundang-undangan yang

menghambat pelayanan dan kepastian usaha.8. Pengembangan sOP pengaduan pelayanan.

2018

2019

2017

2016

2015 1. Penetapan Quick Wins Kementerian Kominfo optimalisasi peran agen perubahan Kemenkominfo.

2. Monev Road Map Penguatan Pengawasan.3. Evaluasi Renstra tahun 2015-2019.4. Monitoring dan Evaluasi Organisasi

Kemenkominfo.5. Pelaporan capaian kinerja internal

Kemkominfo.6. Database pegawai lengkap dan akurat

(Data Talent Pool).7. Deregulasi/simplifikasi Permen Kominfo.8. Pembentukan Pusat Layanan satu atap bidang

Kominfo.

1. Penetapan Quick Wins Optimalisasi peran agen perubahan Kemenkominfo.

2. Mengusulkan unit kerja berpredikat WBBM.3. Pengembangan aplikasi PMO.4. Implementasi organisasi berdasarkan hasil Peta Proses

Bisnis dan Kajian naskah akademik.5. Investasi dan pengembangan e-Government

Kemenkominfo.6. Penyusunan Pola Karir Pegawai Kemkominfo.7. Deregulasi/simplifikasi Permen Kominfo.8. Komitmen pimpinan satuan kerja dan Kementerian dalam

pengembangan kualitas layanan

Gambar 3.20 Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tahun 2015




Hingga akhir Tahun 2017, Kementerian PAN dan RB belum mengumumkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi untuk Kemkominfo, sehingga nilai yang dicantumkan adalah Indeks RB berdasarkan penilaian pada Tahun 2016.

Tabel 3.36 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi



3.2 Indeks Reformasi Birokrasi

A/B/C 80 (B) 66,14 (B) 80 (B) 72,93 (B) 80 (B)72,93 (B)*


91,16%

Penerima manfaat dari Layanan Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun capaian Indeks RB Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37 Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2015 – 2016

No Komponen Penilaian Nilai Maksimal Nilai 2015 Nilai 2016

A Komponen Pengungkit

1 Manajemen Perubahan 5,00 3,37 3,55

2 Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,34 3,34

3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 3,84 4,01

4 Penataan Tatalaksana 5,00 3,93 3,96

5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 11,35 12,20

6 Penguatan Akuntabilitas 6,00 4,35 3,92

7 Penguatan Pengawasan 12,00 5,06 7,04

8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 4,05 4,17

Sub Total Komponen Pengungkit 60,00 30,72 42,19

B Komponen Hasil

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,30 9,01

2 Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,17 4,97

3 Survei Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 4,30 6,16

4 Opini BPK 3,00 1,50 2,00

5 Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 7,58 8,60

Sub Total Komponen Hasil 40,00 26,85 30,74

Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 66,14 72,93

Sumber: Kementerian PAN & RB, Tahun 2016



Upaya-upaya perbaikan terus dilakukan dengan lebih memperkuat kinerja masing-masing Pokja. Upaya perbaikan dari masing-masing Pokja tersebut dirangkum dalam Tabel 3.38 berikut ini:

Tabel 3.38 Upaya Perbaikan yang Dilakukan oleh Masing-Masing Pokja

No. Aspek yang Perlu Diperbaiki Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan

1 Manajemen Perubahan

•Pembentukan Tim 45 sebagai agen perubahan.•Pembentukan SK Tim 45 sebagai penggerak perubahan.•Pengadaan Konsultan Program Management Office (PMO) sebagai trigger dan

transformasi perubahan pola pikir pegawai Kemkominfo.•Pembentukan organisasi PMO melalui Permen Nomor 255 Tahun 2017 sebagai

agen perubahan.

2Penataan Peraturan Perundang-undangan

Telah melakukan simplifikasi regulasi 10 Peraturan Menteri (PM) Kominfo menjadi 4 PM Kominfo.

3Penataan dan Penguatan Organisasi

•Telah dilakukan evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan struktur kinerja yang akan dihasilkan.

•Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kementerian sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang SOTK Kementerian Kominfo.atas seluruh SOP yang telah ada serta menyusun SOP bagi unit kerja baru.

4 Penataan Tatalaksana

•Telah disusun dan disahkan Pedoman Sekjen Nomor 3 Tahun 2017 tentang Proses Bisnis di lingkungan Kementerian Kominfo.

•Menyelesaikan aplikasi e-monev terkait pencapaian kinerja yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi secara berkala.

5Penataan Sistem Manajemen SDM

•Telah dilakukan peningkatan kualitas manajemen SDM melalui assessment terhadap seluruh pegawai, serta memanfaatkan hasil assessment tersebut sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi.

•Pengukuran kinerja individu sudah dilakukan melalui e-SKP, namun belum menjadi dasar pemberian reward dan punishment.

6 Penguatan Akuntabilitas•Melakukan review Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.•Terdapat Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga eselon IV.•Telah dilakukan pengukuran kinerja setiap bulan.

7 Penguatan Pengawasan

•Nilai Maturitas SPIP Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2016, yaitu dari 2,1591 menjadi 2,81.

•Telah dilaksanakan penilaian internal terhadap 5 Satker Pilot Project Zona Integritas.

•Telah mengajukan ke Kementerian PAN & RB 1 (satu) Satker untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

•Telah dilaksanakan validasi terhadap self assessment penilaian tingkat kapabilitas APIP oleh BPKP.

8Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

•Terdapat kebijakan standar pelayanan terkait kejelasan biaya, waktu, dan persyaratan perijinan.

•Kejelasan biaya, waktu, persyaratan ijin Pos dan Telekomunikasi melalui website Kementerian Kominfo, pelayananprimaditjenppi.go.id, dan brosur pada PTSP dan Call Center (159).

•Menurunnya waktu proses perijinan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran:•Penyelenggaraan Jaringan telekomunikasi dari 60 hari menjadi 14 hari kerja.•Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dari 60 hari menjadi 14 hari kerja.•Izin radio berbayar (untuk yang baru dari 44 hari kerja menjadi 21 hari kerja;

untuk yang perpanjang dari 7 hari kerja menjadi 3 hari kerja).•Izin stasiun radio yang tidak berbayar dari 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja.•Izin amatir radio yang tidak berbayar dari 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja.



3.3 nilai akuntabilitas KinerjaHingga akhir Tahun 2017, nilai hasil Evaluasi atas AKIP Kemkominfo belum dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), sehingga yang dicantumkan dalam laporan kinerja atas indikator ini menggunakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Capaian dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Kemkominfo yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.39.

Tabel 3.39 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja



3.3 Nilai Akuntabilitas Kinerja

A/B/C 70 (B) 64,35 (B) 70 (B) 65,19 (B) 80 (A)

76,10 (B)**) Berdasarkan penilaian SAKIP

oleh Itjen

95,12%

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan evaluasi pada 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Evaluasi dilakukan terhadap komponen dan sub-komponen dengan bobot penilaian seperti pada Tabel 3.40 sebagai berikut:

Tabel 3.40 Hasil Penilaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 – 2016

Komponen yang Dinilai Bobot Nilai 2014 Bobot Nilai 2015 Nilai 2016Nilai 2017*

*) Berdasarkan penilaian SAKIP oleh Itjen

a. Perencanaan Kinerja 35 25,47 30 21,74 21,31 23,67

b. Pengukuran Kinerja 20 12,73 25 17,02 16,37 17,51

c. Pelaporan Kinerja 15 10,31 15 10,57 8,96 12,13

d. Evaluasi Internal 10 6,15 10 6,47 5,96 7,03

e. Capaian Kinerja 20 11,80 20 9,39 11,76 15,77

Nilai Hasil Evaluasi 100 66,46 100 64,36 65,19 76,10

Tingkat Akuntabilitas Kinerja - B - B B BB

Sumber: Kementerian PAN & RB, Tahun 2016

Berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB terhadap Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Tahun 2016, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti untuk meningkatkan nilai AKIP Kemkominfo. Tindaklanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:



a. Penerbitan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019;

b. Telah menyusun spesifikasi teknis pengembangan aplikasi e-monev yang mengintegrasikan data kinerja dan keuangan serta memudahkan Satker untuk menyampaikan pelaporan kinerja dan anggaran secara bulanan;

c. Telah membuat penjabaran/cascading dari tingkat kementerian hingga level eselon IV dan telah dilakukan penyusunan target dan monitoring evaluasi setiap bulan;

d. Telah mengimplentasikan aplikasi e-SKP untuk mempersiapkan pengukuran kinerja organisasi dari tingkat struktural hingga ke level individu.

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. sIsTEM VERIfIKasI IDEnTITas OnlinE (siVIOn)

Visi Indonesia untuk menerapkan e-government secara menyeluruh dan menjadi raksasa ekonomi digital di ASEAN akan terhambat dengan fakta bahwa tingkat fraud pada ekosistem digital di Indonesia sangat tinggi dan rendahnya integritas dalam ekosistem digital Indonesia. Pemerintah perlu hadir untuk meningkatkan keamanan dan integritas dalam ekosistem digital Indonesia. Program ini adalah menyediakan infrastruktur mekanisme public key infrastructure yang menjadi root dari industri sertifikat digital di Indonesia. Dengan demikian, program ini memiliki semangat untuk membangun infrastruktur identitas digital, menciptakan industri sertifikat digital di Indonesia dan menciptakan permintaan dari sertifikat digital di Indonesia. Tujuan dari program ini adalah menyelenggarakan infrastruktur sertifikat digital nasional dan sistem verifikasi identitas digital nasional yang memiliki interoperabilitas, efisien, dan aman, serta dijamin oleh Pemerintah Indonesia.

Program SiVION memiliki sasaran untuk mendukung nawacita yaitu:•Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional sehingga bangsa Indonesia bisa mau dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

•Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.


Tahun 2017

109.317sertifikat digital


Adapun, sasaran dari program SiVION yaitu menyediakan infrastruktur dasar identitas digital dalam ekosistem digital Indonesia yang diakui oleh Pemerintah agar dipercaya dan berintegritas secara global guna mewujudkan kemandirian ekonomi.

Tabel 3.41 Target Pelaksanaan SiVION Tahun 2017 – 2019

2017 2018 2019

100,000 560,000PNS struktural dan fungsional tertentu pada Pemerintah Pusat (K/L)

1,000,000(Seluruh PNS Kementerian Pusat (K/L) & PNS struktural Pemerintah Daerah)

Sumber: Term of Reference (TOR) SiVION, Direktorat Keamanan Informasi, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, 2017

Sebagai strategi utama, rencana strategis tersebut disusun dengan mempertimbangkan:•Pencapaian building blocks implementasi tanda tangan digital•Tantangan yang dihadapi dari implementasi•Risiko yang telah diidentifikasi

Selanjutnya, masing-masing rencana strategis tersebut menjadi metodologi pelaksanaan dari masing-masing proyek. Gambar berikut menunjukkan proyek beserta masing-masing rencana strategis dari implementasi SiVION.

Gambar 3.21 Rencana Strategis Implementasi SiVION

Sumber: Ditjen Aplikasi dan Informatika, Kemkominfo, 2017



Tabel 3.42 Capaian Program SiVION Tahun 2016 – 20172016 2017

Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)

10.000 sertifikat digital

12.445 sertifikat digital 121% 100.000

sertifikat digital109.317

sertifikat digital 110%

Pada Tahun 2017 telah diselenggarakan berbagai sosialisasi pemanfaatan tandatangan digital dan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 109.317 Sertifikat Digital. Salah satu implementasi dari penggunaan sertifikat digital dikembangkan melalui PNS mail yang ditambahkan fitur sertifikat digital berubah menjadi mail.go.id. Launching mail.go.id sudah dilaksanakan pada 11 Desember 2017 oleh Menteri Kominfo. mail.go.id merupakan migrasi dari pnsmail.go.id sekaligus pengembangan email go.id. Pengembangan email go.id dilakukan dengan penambahan fungsi sertifikat digital, sehingga email go.id memiliki fitur tanda tangan digital dan enkripsi. Pengembangan ini dimaksudkan untuk memastikan kerahasiaan, otentikasi, integritas dan nirsangkal terhadap sistem email go.id. Kegiatan pengembangan ini mencakup:� Pengembangan aplikasi� Akuisisi user dari pnsmail.go.id� Penerbitan sertifikat digital

Dengan demikian, melalui pemanfaatan tanda tangan digital dan enkripsi, pengirim email dan penerima email dapat diidentifikasi, sehingga dapat menghindari adanya email palsu. Selain itu pula akan menambah keamanan terhadap adanya sniffing pada email.

2. PEnyELEsaIan sEnGKETa InfORMasISalah satu tugas, fungsi dan wewenang Komisi Informasi sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi ataupun melalui penarikan permohonan, penghentian atau permohonan yang ditolak. Selama Tahun 2017, jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk sebanyak 120 kasus dengan target capaian kinerja sebesar 65%. Sedangkan total jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk selama Tahun 2010 – 2017 sebanyak 2.804 kasus. Untuk kasus yang telah diselesaikan selama Tahun 2017 adalah sebanyak 32 kasus. Sedangkan total jumlah kasus yang diselesaikan dari Tahun 2010 – 2017 adalah sebanyak 902 kasus.


sampai Tahun 2017

902 sengketa informasi

Terselesaikan dari 2.804 kasus


Grafik 3.8 Penyelesaian Permohonan Sengketa Informasi dari Tahun 2010 – 2017

Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2017

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Jumlah Permohonan Jumlah yang diselesaikan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5176

186419

237323 125

377

1231.354

5464

32120

7194

Rekapitulasi jumlah permohonan penyelesaian sengketa selama periode Januari – Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2017

No Bulan Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa

Jumlah Register Penyelesaian Sengketa

1 Januari 8 1

2 Februari 4 2

3 Maret 10 7

4 April 9 16

5 Mei 9 4

6 Juni 44 1

7 Juli 16 1

8 Agustus 4 -

9 September 6 -

10 Oktober 3 -

11 November 4 -

12 Desember 3 -

Total 120 32

Sumber: Sekretariat Komisi Informasi Pusat, 2017

Dari 32 register sengketa tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan hasil penyelesaian sebagai berikut:

Tabel 3.44 Klasifikasi Penyelesaian SengketaNo. Penyelesaian Jumlah

1 Putusan Ajudikasi 15

2 Putusan Sela 9

3 Mediasi Sepakat 4

4 Pencabutan 3

5 Pembatalan Registrasi 1

Total 32



3. PEnGaDuan MasyaRaKaT TERhaDaP KOnTEn sIaRan

Data pola aduan adalah data mengenai jumlah aduan yang terwujud menurut variasinya. Dimulai dari pola data menurut saluran yang dipakai untuk mengadu. Dari 5.759 jumlah aduan yang masuk, disampaikan melalui saluran yang beragam. Paling tidak ada 7 (Tujuh) jenis saluran yang dipakai dan selama periode Januari – Desember 2017, saluran Email adalah yang paling banyak dipakai, yaitu sebanyak 2,678 (46,5%) aduan yang disalurkan melalui Email. Berikutnya, jumlah yang disalurkan melalui Twitter 1,467 (25,5%), Facebook sebanyak 572 (9,9%), SMS sebanyak 434 (7,5%), Surat Masuk/Tatap Muka sebanyak 303 (5,2%), Instagram sebanyak 170 (2,9%), dan Telepon 15 (0,2%). Sedangkan untuk data berbentuk apresiasi baik terkait apresiasi ke Lembaga Penyiaran ataupun ke Komisi Penyiaran Indonesia sebanyak 120 (2,3%) apresiasi/masukan.

Tabel 3.45 Jumlah Pengaduan Isi Siaran Berdasarkan Sumber Pengaduan Tahun 2017

Email Twitter facebook SMS Surat Masuk Instagram Telepon

2.678 1.467 572 434 303 170 15

Sumber: Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, Tahun 2017

4. PEnGaDuan DI BIDanG PERsSelama Tahun 2017, Dewan Pers menangani sejumlah 523 pengaduan kasus jurnalistik yang berasal dari masyarakat, lembaga pemerintah/swasta, dan organisasi lainnya. Dari jumlah tersebut, 482 merupakan kasus yang diterima pada Tahun 2017 dan sejumlah 41 kasus merupakan pengaduan yang masuk di akhir Tahun 2016. Sampai dengan akhir Tahun 2017, jumlah pengaduan Bidang Pers yang terselesaikan adalah sebanyak 426 kasus (81%). Sisanya sebanyak 97 kasus (19%) akan diselesaikan pada Tahun 2018.

Kasus pengaduan umumnya disebabkan karena adanya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh media, baik media cetak, elektronik dan siber. Pemberitaan dimaksud tidak melalui uji informasi, konfirmasi dan klarifikasi sehingga pemberitaan tersebut cenderung beropini dan menghakimi. Hal lain yang juga banyak diadukan ke Dewan Pers adalah pemberitaan mengenai kekerasan terhadap anak dan wanita (pelanggaran Pasal 5) dan pemberitaan yang menyangkut SARA (pelanggaran Pasal 8). Adapun bentuk penyelesaian dari kasus pengaduan tersebut:1. Diselesaikan melalui mediasi dengan menghasilkan Risalah

Kesepakatan sebanyak 51 kasus;2. Diupayakan melalui mediasi namun tidak diperoleh kesepakatan

para pihak, maka Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) sebanyak 40 kasus;


jumlah aduan

5.759 periode

Januari – Desember

pengaduan Pers terselesaikan

426kasus dari 523 kasus


3. Diselesaikan melalui surat menyurat Dewan Pers dengan pengadu dan teradu sebanyak 334 kasus;

4. Diselesaikan melalui Berita Acara Pertemuan sebanyak 1 kasus.

Penyelesaian sengketa kasus pers dilaksanakan di Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia.

Grafik 3.9 Jumlah Pengaduan Kasus Pers yang Masuk ke Dewan Pers Tahun 2014 – 2017

Sumber: Dewan Pers, 2017

555523

32

397356

41

530489

41

523

426

97

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Pengaduan Masuk Pengaduaan Terselesaikan Pengaduan yang belum Terselesaikan

2014 2015 2016 2017

Perbandingan target dan realisasi atas penyelesaian pengaduan kasus per Tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.46 sebagai berikut:

Tabel 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi Atas Penyelesaian Pengaduan Kasus Tahun 2015 – 2017

2015 2016 2017

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

90% 89.7% 90% 92.3% 90% 81.5%

Sumber: Dewan Pers, 2017

Permintaan Keterangan Ahli Pers Tahun 2017, selain permintaan untuk keterangan Ahli Pers dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polri juga permintaan ahli pers dalam persidangan yang menyangkut kasus pers. Tahun 2017, Dewan Pers mempunyai target untuk permintaan keterangan ahli pers sebanyak 14 kasus. Sampai dengan tangal 31 Desember 2017, permintaan keterangan ahli pers sebanyak 43 kasus dan dapat terselesaikan sebanyak 33 kasus, sementara 10 kasus masih dalam proses penyelesaian.



5. PEnDafTaRan PEnyELEnGGaRaan sIsTEM ELEKTROnIK (PPsE)

Definisi PPSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. PPSE didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Gambar 3.22 Jumlah Penyelenggara Sistem Elektronik yang Sudah Terdaftar di PSE Kominfo

PENDAfTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK (PSE)

Sumber: Direktorat E-Bisnis, Ditjen Aplikasi Informatika, Kemkominfo, 2017

Total: 536 Sistem Elektronik Terverifikasi

35916215

2017

2016

2015

Tujuan PSE adalah sebagai berikut:1. Mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

yang andal, aman, terpercaya dan bertanggung jawab (TRUSTED);2. Memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, akurat, transparan

dan akuntabel kepada masyarakat;3. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem dan

transaksi elektronik;4. Meningkatkan peran serta dan tingkat kepercayaan masyarakat

dalam pemanfaatan TIK.



Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menandatangani Nota Kesepahaman untuk kerja sama layanan Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE). Pendaftaran PSE ini dilakukan di Kementerian Kominfo dan idEA.

6. OTOMaTIsasI PERIZInan

a. Sistem Perizinan OnlineKementerian Komunikasi dan Informatika telah membangun Sistem Perizinan Online (E-License) untuk menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan perizinan yang handal dan prima sehingga mampu menangani keperluan perizinan saat ini dan kebutuhan mendatang. Dalam rangka penyempurnaan fitur dan mengakomodir kebutuhan pengaman keaslian dokumen izin yang diterbitkan maka dibutuhkan kegiatan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem tersebut. Dengan adanya pengembangan maka diharapkan sistem akan semakin maksimal dan dapat memenuhi apa yang menjadi harapan semula.

Maka, setelah dilaksanakan pengembangan dan penyempurnaan selama Tahun 2016, pada tanggal 21 Juni 2017 diluncurkanlah Sistem Perizinan Online (E-Licensing) di bidang Pos dan Telekomunikasi yang dapat diakses oleh publik. Berikut disampaikan manfaat proses baru perizinan melalui Sistem E-Licensing di bidang Pos dan Telekomunikasi pada Tabel 3.47.

Tabel 3.47 Manfaat Pengembangan Sistem E-Licensing di Bidang Pos dan Telekomunikasi

No. PROSES LAMA PROSES BARU MANfAAT

1

Untuk mengirimkan berkas permohonan, pemohon harus datang dan kemungkinan berkas permohonan belum lengkap

Pemohon izin tidak perlu datang dan bila berkas tidak lengkap tidak dapat dikirim/ditolak

Mengurangi biaya pemohon didaerah yang harus datang ke Jakarta terutama UMKM

2

Untuk memantau berkas permohonan, pemohon harus menghubungi/datang ke petugas/loket yang tersedia

Pemohon diberikan fasilitas cek status permohonan, setiap selesai proses di setiap titik proses otomatis status permohonan berubah

Mengurangi biaya pemohon didaerah yang harus datang ke Jakarta terutama UMKM dan potensi pungli

3

Pemohon penomoran telekomunikasi, harus datang dan konsultasi atas ketersediaan nomor yang diinginkan

Pemohon secara langsung dapat memeriksa ketersediaan penomoran telekomunikasi dengan memasukkan nomor yang diinginkan


4 Pemohon harus mengambil SK Izin Penyelenggaraan

SK Izin Penyelenggaraan dikirim ke email pemohon secara otomatis




Tabel 3.47 Manfaat Pengembangan Sistem E-Licensing di Bidang Pos dan Telekomunikasi

No. PROSES LAMA PROSES BARU MANfAAT

5

Proses permohonan berkas dilakukan secara manual (melalui surat/Nota Dinas) dan tergantung pada keberadaan pejabat/staf pemroses

Proses permohonan berkas dilakukan secara elektronik dimanapun pejabat/staf berada (tidak bergantung keberadaan pejabat/staf pemroses.Notifikasi pemberitahuan via email & aplikasi pada setiap proses selanjutnya

Waktu proses menjadi lebih cepat

7Tanda tangan basah dan bergantung pada keberadaan pejabat penandatangan

Tanda tangan elektronik SiVION menggunakan file P12 dan tidak bergantung pada keberadaan pejabat penandatangan


8Draft SK Perizinan sering terjadi kesalahan pengetikan dan berubah-ubah sesuai selera

Draf SK Perizinan dalam bentuk template, data inputan pemohon secara otomatis langsung masuk ke template Draf SK


9

Dalam SK Perizinan penyelenggaraan belum ada security printing untuk menentukan asli/tidaknya SK dimaksud

Dalam SK Perizinan penyelenggaraan secara elektronik terdapat security Quick Response Code (QR Code) dan tandatangan digital untuk menentukan asli/tidaknya SK dimaksud

Tidak terjadi pemalsuan SK

Jumlah pemohon sejak launching sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebanyak 594 permohonan izin (baik perizinan pos maupun telekomunikasi), di mana sebanyak 176 permohonan diterima (terbit SK izin) dan 418 ditolak.

Rekap Perizinan E-Licensing

Dit

erim

a

Mas

uk

Juli Agustus September

102

20

85

27

95

31

152

40

107

40

12

67

Oktober November Desember

Dit

erim

a

Mas

uk

Dit

erim

a

Mas

uk

Dit

erim

a

Mas

uk

Dit

erim

a

Mas

uk

Dit

erim

a

Mas

uk

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Sumber: Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 2017

Grafik 3.10 Rekapitulasi Perizinan E-Licensing Bulan Juli – Desember 2017



Berdasarkan Grafik 3.10, didapati adanya tren kenaikan jumlah pemohon E-Licensing setiap bulannya. Pada bulan pertama peluncurannya, tercatat sebanyak 59 pemohon untuk semua jenis izin. Angka pemohon yang masuk mencapai puncaknya di bulan November yang lalu sebanyak 147 pemohon untuk semua jenis izin.

b. Percepatan Proses PerizinanSehubungan dengan ketentuan Presiden RI yang tertuang dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dalam rangka percepatan proses perizinan, dapat kami laporkan bahwa sejak diluncurkannya Sistem E-Licensing terjadi pemangkasan waktu yang cukup signifikan dalam penyelesaian proses perizinan. Hingga tanggal 31 Desember 2017, rata-rata waktu penyelesaian perizinan (untuk semua jenis izin) 70% lebih cepat dibanding dengan Service Level Agreement (SLA) yang ditetapkan regulasi terkait.

Tabel 3.48 Rekapitulasi Penyelesaian Perizinan Melalui E-Licensing

Jenis Permohonan Terbit SKRata-rata SLA

Terbit SK (hari kerja)

SLA di regulasi(hari kerja)

Peningkatan Kecepatan SLA Terbit SK

(%)

(1) (2) (3) (4)

Jasa Telekomunikasi 47 2.3 14 84%

Jaringan Telekomunikasi 12 2.5 14 82%

Penomoran 25 1.5 11 86%

ULO Jasa & Jaringan Telekomunikasi 9 6 14 57%

POS 44 6 10 40%

TOTAL 137

*) (4) = 100% - [(2)/(3)*100]

Sumber: Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, 2017

Terlampir dilaporkan status integrasi dan pertukaran data perizinan dengan instansi lain:

Tabel 3.49 Integrasi dan Pertukaran Data Perizinan pada Sistem E-Licensing

No. Instansi Bentuk Integrasi Status

1 Ditjen Pajak (Kemenkeu) Validasi NPWPLaporan SPT Pajak selama 2 tahun Sudah berjalan

2 Ditjen Dukcapil (Kemendagri) Validasi keabsahan KTP/NIK/ data kependudukan

Tanda Tangan MOUDalam tahap uji coba

3 Ditjen AHU (Kemenkumham) Validasi data perseroanFinalisasi PKS

Pengembangan Application Programming Interface (API)

4 BKPM Validasi penanaman modal perusahaanValidasi izin usaha

Finalisasi PKSPengembangan Application Programming Interface (API)



Kinerja AnggaranRealisasi Belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2017 adalah sebesar Rp.4.409.473.919.346,- atau 89,06% dari Pagu DIPA sebesar Rp.4.951.278.581.000,-. Adapun di Tahun 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 dimana Kemkominfo terkena penghematan sebesar Rp.100.000.000.000,-. Namun, di Tahun 2017 ini pula, Kemkominfo mendapat tambahan anggaran untuk Program Government Public Relations sebesar Rp.250.000.000.000,-.

Adapun realisasi belanja masing-masing program secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.50 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program TA 2017

Uraian Program Anggaran Realisasi Belanja % Real

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemkominfo

296.027.744.000,00 287.938.009.469,00 97,27

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

500.000.000,00 462.154.100,00 92,43

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemkominfo 24.409.497.000,00 22.087.030.023,00 90,49

Program penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika

246.005.068.000,00 234.963.182.466,00 95,51

Program pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika 768.727.418.000,00 699.297.737.853,00 90,97

Program penyelenggaraan pos dan informasi 2.846.293.020.000,00 2.465.335.948.413,00 86,62

Program pengembangan aplikasi dan informatika 364.593.660.000,00 324.995.725.488,00 89,14

Program pengembangan informasi dan komunikasi publik 404.722.174.000,00 374.394.131.534,00 92,51

JUMLAH 4.951.278.581.000,00 4.409.473.919.346,00 89,06

Sumber: Biro Keuangan, Kemkominfo, 2017




Jumlah realisasi tersebut meningkat dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 3.11 di bawah ini:

Grafik 3.11 Perbandingan Realisasi Belanja Kemkominfo Tahun 2014 – 2017

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

3.663

2.127

58.07%

54.10%

69.95%

89.06%

4.939

2.672

5.121

3.583

4.951

4.410

APBN dan Realisasi (dalam Rp miliar)

‘14 ‘15 ‘16 ‘17

PAGU Realisasi % Realisasi

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

-

9.05710.861

12.71913.560 13.685

16.560

3.3183.2092.7602.3091.9451.743662 740 787 962 984 967

273224138122125123

BHP Frekuensi BHP Telekomunikasi PNBP USO PNBP Lainnya1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

(dalam Rp miliar)


No. Sumber & Jenis Pnbp

2012 2013 2014 2015 2016 20172)

TAR REAL % TAR REAL % TAR REAL % TAR REAL % TAR REAL % TAR REAL %

1. BHP Frekuensi 8,934 9,057 101.4 9,495 10,861 114.4 9,881 12,719 128.7 11,390 13,560 119.1 12,970 13,685 105.5 12,952 16,560 127.9

2. PNBP USO 1,497 1,743 116.4 2,020 1,945 96.3 2,291 2,309 100.8 2,230 2,760 123.8 2,567 3,209 125.0 2,567 3,318 129.3

3. BHP Telekomunikasi 599 662 110.5 650 740 113.8 734 787 107.2 893 962 107.7 923 984 106.6 932 967 103.8

4. PNBP Lainnya1) 68 123 180.9 86 125 145.3 94 122 129.8 100 138 138.0 107 224 209.3 120 273 228.2

Total PNBP 11,098 11,585 104.4 12,251 13,671 111.6 13,000 15,937 122.6 14,613 17,420 119.2 16,567 18,102 109.3 16,571 21,119 127.4

1) PNBP Lainnya terdiri dari antara lain; Biaya Sertifikasi Perangkat, Sewa Rumah Dinas; IAR dan KRAP; REOR dan SKOR; Izin Penyelenggaraan Pos; Izin Penyelenggaraan Penyiaran, STMM Yogyakarta, Pusdiklat Pegawai, Penerimaan Pemanfaatan BMN; dan Penerimaan Lainnya.

2) Realisasi PNBP Per Des 2017

Grafik 3.12 Capaian Kinerja Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2012 - 2017


PENUTUP

1. LAMPIRAN

2. HASIL REVIU INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMINFO ATAS LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2017

3. PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2017

4. DATA DUKUNG CAPAIAN PER INDIKATOR KINERJA4



150%

TARGET REALISASI

2,7% (150 DBT)

4,02% (222 lokasi) + 3

desa piloting

222 lokasi + 3 desa piloting di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk Lokpri tersedia layanan digital

indikatoryang capaiannyadiatas 100%

Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang

memperoleh literasi TIK

137,56%TARGET REALISASI

5.300 Orang 7.291 Orang

Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK

298,82%TARGET REALISASI

500.000 Orang 1.494.117 Orang

514 Kab/Kota terlayani akses broadband 4G LTE

107,33%

TARGET REALISASI60%

(308 kab/kota dari 514 kab/

kota)

64,40% (331 kab/kota dari

514 kab/kota)

100,44%

Kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik

160,42%

TARGET REALISASI50%

(1-49% = distrusters; 50-

59% = neutral; 60-100% = trusters)

73%

(1-49% = distrusters; 50-59% = neutral;

60-100% = trusters)

Opini Laporan Keuangan

100%

TARGET REALISASI

WTPWTP*


393 Desa di wilayah tertinggal termasuk Lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi melalui penyediaan Base Transceiver Station (BTS)

158% (393)

TARGET REALISASI4,5%

(250 desa)7,11%

(393 desa)

Implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switched Off (ASO)

140%TARGET REALISASI

70% 98%

300.000 petani dan nelayan Go Digital

111,17%

TARGET REALISASI



514 Kab/Kota terhubung backbone serat optik Nasional

TARGET REALISASI86%

(442 kab/kota dari 514 kab/

Kota)

86,38%(444 kab/kota dari

514 Kab/Kota)


Dari hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017, dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Terdapat 10 (sepuluh) indikator yang capaiannya diatas 100%, yaitu: (1) Persentase (%) kab/kota terhubung backbone serat optik Nasional, (2) Persentase (%) kab/kota terlayani akses broadband 4G LTE, (3) Persentase desa di wilayah tertinggal termasuk Lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi melalui penyediaan Base Transceiver Station (BTS), (4) Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switched Off (ASO), (5) Persentase nelayan dan petani Go-digital, (6) Persentase (%) desa wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk Lokpri tersedia layanan digital, (7) Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK, (8) Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK, dan (9) Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik, serta (10) Opini Laporan Keuangan.

Penutup

Capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2017 secara

umum telah menunjukan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan

dibandingkan dengan capaian Tahun 2016. Demikian pula dengan capaian kinerja keuangan, yang telah

mencapai 89,06%.

2. Terdapat indikator yang tidak mencapai target di Tahun 2017, yaitu (a) Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (BTS Perbatasan) (Jumlah kawasan perbatasan: 187 Kecamatan) (b) Persentase (%) harga layanan pitalebar terhadap PDB per kapita (c) Persentase (%) UMKM go digital (Jumlah UMKM per Tahun 2012: 56 juta) (d) Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK (e) Indeks RB dan AKIP, (f) Kendala dan permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

3. Capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 juga didukung oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan, terutama terkait dengan upaya penapisan situs negatif dan konten negatif untuk melindungi pengguna internet dari konten-konten yang bersifat negatif dan dapat merugikan seperti Hoax, Penipuan, SARA dan lain-lain, kebijakan tentang Over The Top (OTT) untuk melindungi pengguna aplikasi telekomunikasi dari layanan yang memiliki muatan pornografi, penyalahgunaan narkotika, penghinaan, kebencian dan lain-lain serta kebijakan registrasi ulang kartu pra bayar untuk melindungi pelanggan seluler dari fraud telekomunikasi.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh satuan kerja penanggungjawabnya.

Dari hasil capaian kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang Tahun 2017 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:1. Peningkatan kualitas perencanaan termasuk dalam menetapkan

indikator dan target kinerja sesuai dengan konsep SMART dengan cara melakukan reviu Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 serta memperdalam pengkajian baik dari sisi biaya maupun manfaat pada tiap rencana program, dan melakukan penetapan target kinerja yang realistis berdasarkan kajian program tersebut;

2. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur setiap bulan;


LAPORAN KINERJA 2017Penutup

3. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja dan anggaran sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring capaian kinerja dan anggaran sehingga langkah-langkah antisipatif dapat dilakukan jika ada kendala dalam pencapaian target per bulannya;

4. Peningkatan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) termasuk manajemen resiko pelaksanaan program secara komprehensif, sehingga risiko tiap program dapat diidentifikasi, dimitigasi, sehingga memperbesar persentase keberhasilan pencapaian target kinerja;

5. Meningkatkan sinergi antar satuan kerja untuk mendorong tumbuhnya budaya kerja organisasi yang profesional, akuntabel, mempunyai integritas dan inovatif;

6. Melakukan perbaikan sistem dan pengelolaan manajemen kinerja, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat individu, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Kemkominfo yang dilakukan secara terus menerus;

7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan. Selain itu, melakukan monitoring, reviu, dan tindak lanjut atas temuan audit BPK RI untuk mencapai kondisi pengelolaan keuangan yang baik dan sehat.


LAPORAN KINERJA 2017Penutup


hasIL REVIu InsPEKTORaT JEnDERaL KEMEnTERIan KOMInfO aTas LaPORan KInERJa KEMEnTERIan KOMInfO Tahun 2017

Lampiran


PERJanJIan KInERJa KEMEnTERIan KOMInfO Tahun 2017

9PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA MENTERI TARGET

(1) (2) (3) (4)

1.

Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

A. Persentase (%) kab/kota terhubung jaringan backbone serat optik nasional (Palapa Ring (Jumlah kab/kota: 514)

86%

B. Persentase (%) kab/kota terlayani akses broadband 4G LTE (Jumlah kab/kota: 514) 60%

C. Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani akses telekomunikasi melalui penyediaan Base Transceiver Station (BTS) (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri tanpa sinyal: 5.520 Desa)- Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa- Desa Lokpri termasuk 3T tanpa sinyal: 433

desa

4,5%(250 desa)

D. Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani j akses telekomunikasi (BTS Perbatasan)

(Jumlah kawasan perbatasan: 187 Kecamatan)- Total kecamatan Lokpri berdasarkan Perka

BNPP No.1/2015= 187 lokasi prioritas

60%(112 lokasi)

E. Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita- Sumber data: Ditdal PPI

7,3%

F. Persentase (%) implementasi digitalisasi penyiaran/Analog Switch Off (ASO)- Cara pengukuran / tahapan / coverage

70%

8

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RudiantaraJabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Februari 2017 Menteri Komunikasi dan Informatika

Rudiantara

LAPORAN KINERJA 2017Lampiran


10


(1) (2) (3) (4)

G. Persentase (%) nelayan dan petani go digital (Jumlah petani + nelayan per tahun 2013: 28,7 Juta)- Sumber Data: Sensus BPS Tahun 2013

1%(300.000 Petani + Nelayan Go Digital)

H. Persentase (%) UMKM go digital (Jumlah UMKM per tahun 2012: 56 juta)- Sumber Data: Kem.UKM Tahun 2012

1,8%(1.000.000 UMKM

Go Digital)

I. Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital (Desa Broadband Terpadu) (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri tanpa sinyal: 5.520 Desa)- Desa 3T tanpa sinyal: 5.087 desa- Desa 3T + Lokpri tanpa sinyal: 433 desa

2,7%(150 DBT)

J. Jumlah anak-anak, wanita, disabilitas dan pelajar yang memperoleh literasi TIK 350.000

K. Jumlah masyarakat umum yang memperoleh literasi TIK 500.000

L. Jumlah angkatan kerja yang tersertifikasi keahlian dan kompetensi sektor TIK 100.000

2.


Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (Survei Responden/Publik)

50%

11


(1) (2) (3) (4)

3. Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif

A. Opini laporan keuangan WTP

B. Indeks Reformasi Birokrasi A

C. Nilai akuntabilitas kinerja A

Program Anggaran

1. Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Rp. 756.973.568.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Rp. 2.830.820.849.000

3. Program Pengembangan Aplikasi Informatika Rp. 386.654.307.000,-

4. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 180.845.563.000,-

5. Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Rp. 261.466.700.000,-

6. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp. 26.109.004.000,-

7. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 310.715.512.000,-

Jakarta, Februari 2017 Menteri Komunikasi dan Informatika

Rudiantara

LAPORAN KINERJA 2017Lampiran



L A P O R A NK I N E R J A

2017

Kementerian Komunikasi dan InformatikaJl. Medan Merdeka Barat No. 9Jakarta Pusat, 10110

www.kominfo.go.id

Documents

2017 · Cyber Security dan Governance, E-Goverment, dan E-Commerce 23 Government Public Relations (GPR) 26 Sistematika Pelaporan 29 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 32 Rencana Strategis