10.Outlook Perbankan Syariah

5/20/2018 10.Outlook Perbankan Syariah

1/60

OUTLOOK

PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

2009


2/60

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita untuk dapat melalui tahun 2008 dengan baik.

Shalawat serta salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW yang

karena tauladannya telah memotivasi kita untuk selalu berada dalam semangat

berbuat kebaikan.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, peluncuran Outlook Perbankan

Syariah Indonesia 2009 diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerjaindustri perbankan syariah selama tahun 2008 dan indikasi prospek pengembangan

satu tahun kedepan. Tahun 2008 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi

sistem keuangan, baik domestik maupun global. Krisis keuangan yang bermula dari

krisis subprime mortgage telah mengganggu stabilitas sistem keuangan, baik di

negara-negara maju maupun negara berkembang. Pelajaran yang dapat diambil dari

krisis yang terjadi adalah pentingnya penerapan risk management dan good


3/60

didukung oleh peningkatan kemampuan industri perbankan syariah yang akan

datang tersebut. Dalam melakukan penetrasi pasar dengan tetap menjaga dan

meningkatkan upaya untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko pembiayaan.

Harapan tersebut hanya dapat terealisasi apabila industri perbankan syariah

dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas teknologi informasi,

penerapan manajemen risiko dan good corporate governance. Semoga dengan

lindungan dan bimbingan Allah SWT dan dengan semangat pengabdian bagi

pembangunan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dunia dan akhirat, kita

semua dapat mengoptimalkan semua peran bagi pembangunan industri perbankan

syariah yang efisien, sehat dan menjunjung tinggi nilai yang luhur.

Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Jakarta, November 2008

Direktorat Perbankan Syariah


4/60

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ iii

DAFTAR GRAFIK ....................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ vi

BAB 1. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah 2008 ................................ 1

1.1. Kegiatan Penelitian ............................................................................................ 1

1.2. Kegiatan Pengembangan .................................................................................. 4

1.3. Kegiatan Pengaturan ......................................................................................... 6

1.4. Kegiatan Pengawasan ..................................................................................... 10

1 5 Kegiatan Perizinan 12


5/60

BAB 3. Prospek dan Arah Kebijakan ..................................................................... 30

3.1. Prospek Kondisi Makroekonomi ..................................................................... 30

3.2. Dampak Makroekonomi Terhadap Perbankan Syariah ............................... 32

3.3. Arah Kebijakan .................................................................................................. 38

3.4. Prospek Perbankan Syariah 2009...............................................................40

Boks 3.1. Respon Return dan Bagi Hasil Perbankan Syariah terhadap

Perubahan Suku Bunga Eksternal ........................................................ 44

Lampiran 1a. Daftar Regulasi Perbankan Syariah Tahun 2007 .......................... 48

Lampiran 1b. Daftar Regulasi Perbankan Syariah Tahun 2008 .......................... 50

Lampiran 2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah ............................................... 51

Lampiran 3. Indikator Perkembangan Perbankan Syariah ................................. 53


6/60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah ................................. 16

Grafik 2.2. Perkembangan DPK Perbankan Syariah ...................................... 17

Grafik 2.3. Pertumbuhan DPK Per Golongan Nasabah ................................. 18

Grafik 2.4. Wilayah Penghimpunan DPK ......................................................... 18

Grafik 2.5. Portofolio DPK Perbankan Syariah ............................................... 19

Grafik 2.6. Proporsi DPK Perbankan Syariah .................................................. 20

Grafik 2.7. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah ......................... 20

Grafik 2.8. Wilayah Penyaluran PYD ................................................................ 21

Grafik 2.9. Perkembangan Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah ......... 21

Grafik 2.10. Pertumbuhan Pembiayaan Per Sektor .......................................... 22

Grafik 2.11. Perkembangan Profitabilitas Perbankan Syariah ....................... 22

Grafik 2.12. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah .................................. 23


7/60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jaringan Kantor .................................................................................... 17

Tabel 2.2. Profil Keuangan BPRS .........................................................................

26

Tabel 3.1. Proyeksi PDB Dunia............................................................................. 27

Tabel 3.2. Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional....................... 38


8/60

BAB 1. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah

2008

Sebagai kelanjutan dari program pengembangan perbankan syariah tahun

2007, maka pada tahun 2008 kebijakan pengembangan perbankan syariah nasional

ditandai dengan pelaksanaan beberapa kegiatan yang meliputi bidang-bidang

penelitian, pengaturan dan pengembangan serta perizinan dan pengawasanperbankan syariah. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk

mendukung pertumbuhan perbankan syariah yang pada gilirannya diharapkan dapat

mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil.

1.1. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan selama tahun 2008 difokuskan kepadapenelitian dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan risiko pada perbankan

syariah dan penelitian terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perbankan

syariah untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan pasar keuangan syariah.

1.1.1. Penelitian Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Risiko

A P M j Ri ik P d P b k S i h


9/60

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Bank Indonesia melakukan kajian yang

bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi

perbankan syariah dan untuk menganalisis kesenjangan antara praktek manajemen

risiko pada perbankan syariah terhadap pilar-pilar yang telah didefinisikan dalam PBI

No.5/8/PBI/2003 dan SE Ekstern No.5/21/DPNP serta prinsip-prinsip dalam

pedoman manajemen risiko IFSB. Hasil kajian tersebut selanjutnya dijadikan acuan

dalam penyusunan ketentuan manajemen risiko sebagai pedoman bagi perbankan

syariah Indonesia.

B. Pengembangan Instrumen Lindung Nilai Berbasis Syariah

Dalam upaya untuk memposisikan industri perbankan syariah sebagai

fasilitator kegiatan transaksi keuangan yang komprehensif, termasuk fasilitator

kegiatan perdagangan internasional, instrumen lindung nilai yang dapat

meminimalkan pengaruh negatif dari fluktuasi indikator keuangan menjadi sangat

penting. Dibandingkan dengan industri perbankan konvensional, perbankan syariah

masih belum dapat menggunakan instrumen lindung nilai yang ada seperti forward,

future, options dan swap. Dari sudut pandang syariah, instrumen-instrumen tersebut

diindikasikan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), riba (transaksi berbasis

bunga) dan maysir (transaksi spekulatif) yang tidak diperkenankan dalam prinsip

i h Ol h k it kti b k i h b l d t


10/60

kebutuhan mendesak (lil hajah) yang tidak dapat dihindari, bank syariah untuk

sementara waktu dapat mengaplikasikan instrumen lindung nilai dalam bentuk

forward agreement yang terbatas. Penggunaan instrumen lindung nilai tersebut

hanya untuk mengelola risiko nilai tukar pada sisi aktiva neraca bank syariah

khususnya transaksi perdagangan internasional (trade finance) dalam valuta asing

sesuai dengan substansi fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli

mata uang (Al-Sharf). Agar kegiatan trade finance yang dilakukan terhindar dari

unsur riba, maysir, dan gharar serta dapat diaplikasikan secara operasional maka

diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menetapkan instrumen hedging dan

mekanisme kegiatan Islamic hedge fund yang memenuhi prinsip syariah.

1.1.2. Penelitian Terhadap Upaya Perbankan Syariah Untuk Mendorong

Pertumbuhan Sektor Riil dan Pasar Keuangan Syariah

A. Kajian Model Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) Di Sektor Pertanian

Industri pertanian merupakan salah satu jenis industri yang telah ditetapkan

sebagai industri andalan oleh pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi

i l d j k i b b d H l it t l h


11/60

B. Kajian Pengembangan Pasar Keuangan Syariah

Kajian pengembangan pasar keuangan syariah meliputi penyusunan konsep

dan instrumen keuangan yang dapat digunakan bagi otoritas moneter dalam

pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dalam dual banking system. Sejalan

dengan upaya implementasi Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI),

penelitian juga diarahkan bagi penyusunan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia

(AKSI). Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya persaingan ditingkat

internasional sebagai implikasi rencana penerapan komitmen pasar bersama dalam

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kegiatan penelitian juga mencakup rekomendasi

terhadap langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh otoritas pengawasan dan

pelaku pasar.

1.2. Kegiatan Pengembangan

Fokus kegiatan pengembangan perbankan syariah pada periode ini

diarahkan untuk pencapaian target kuantitatif melalui berbagai paket kebijakan dan

program inisiatif yang dapat mendorong pertumbuhan industri secara signifikan.

Dari kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa


12/60

1.2.2. Grand StrategyPengembangan Pasar Perbankan Syariah

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah merupakan salah

satu langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menempatkan industri

perbankan syariah sebagai pendamping industri perbankan konvensional dalam

menopang proses pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Untuk

mencapai hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan visi baru perbankan

syariah di Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN pada tahun

2010. Implementasi grand strategy ditetapkan secara bertahap yang terdiri dari tigafase pencapaian sebagai berikut:

o Fase I (2008): Membangun Pemahaman Perbankan Syariah Sebagai

Beyond Banking

o Fase II (2009): Menjadikan Perbankan Syariah Indonesia Sebagai

Perbankan Syariah Paling Atraktif di ASEANo Fase III (2010): Menjadikan Perbankan Syariah Indonesia Sebagai

Perbankan Syariah Terkemuka di ASEAN

Melalui program grand strategy yang diterapkan, tema komunikasi telah bergeser

dari asset share ke industrial growth, yang ditopang oleh kualitas operasional yang

semakin efisien dan kompetitif baik dalam pasar domestik maupun global.


13/60

produk bertaraf internasional, pembuatan clearing house, dan streamlining

proses perizinan produk.

(4) Program peningkatan pelayanan.

Upaya yang dilakukan secara berkesinambungan dalam memperkecil gap

expectancy dan sebagai layanan yang handal bagi semua pihak. Orientasi

peningkatan pelayanan mengadopsi konsep Service Excellence berdasarkan

dimensi RATER(Reliability, Assurance, Tangibility, Emphaty, Responsiveness).

(5) Program sosialisasi dan komunikasi terhadap stakeholders yang terkait

secara langsung maupun tidak langsung untuk pengembangan pasar.

Penerapan konsep customized communication bagi setiap segmen yang

bertujuan mendorong konsep komunikasi yang kreatif untuk menarik nasabah

dalam mengetahui lebih lanjut mengenai konsep perbankan syariah dan

manfaatnya.

1.3. Kegiatan Pengaturan

Kebijakan pengaturan selama tahun 2008 diarahkan pada upaya untuk


14/60

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank

Syariah.

Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa kegiatan usaha penghimpunan dan

penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan oleh perbankan

syariah merupakan jasa perbankan. PBI ini diharapkan dapat memberikan

kepastian dan kejelasan hukum bagi semua pihak bahwa produk perbankan

syariah termasuk jasa perbankan yang merupakan salah satu jenis jasa

yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah RI No.144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa

yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha

Syariah.

Dalam ketentuan sebelumnya, mekanisme pengeluaran produk baru

dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam

PBI terbaru ini, mekanisme pengeluaran produk baru dapat dilakukan melalui

mekanisme lapor, sepanjang produk baru tersebut memiliki karakteristik yang

sama dengan produk yang terdapat dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan

Syariah. Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dimaksud ditetapkan


15/60

Syariah. Namun mengingat bahwa bank syariah mempunyai beberapa

karakteristik khusus yang terkait dengan pelaksanaan sharia governance

maka diperlukan adanya pengaturan tersendiri bagi Bank Syariah dan Bank

Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, yaitu antara lain

pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank

serta pengaturan mengenai Dewan Pengawas Syariah. Khusus untuk Bank

Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, pengaturan

mengenai sharia governancemencakup juga pimpinan Unit Usaha Syariah.

Penyusunan PBI mengenai hal ini masih berada dalam proses penyelesaian.

5. PBI tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Bank

Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sampai saat ini, bank syariah masih mengacu kepada ketentuan Fit and

Proper Test yang berlaku umum bagi Bank Umum dan BPR. Namun

demikian, mengingat pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap

prinsip syariah merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh bankir syariah

(pemegang saham, anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat

eksekutif), maka ketentuan tersebut harus disempurnakan untuk

meminimalkan risiko reputasi bagi bank syariah. Khusus untuk Bank Umum

Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah, pelaksanaan Fit and Proper


16/60

2. PBI tentang Komite Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, Bank Indonesia diberi tugas untuk membentuk Komite Perbankan

Syariah yang beranggotakan para ahli syariah dari unsur Bank Indonesia,

Departemen Agama dan masyarakat lainnya. Fungsi dari Komite Perbankan

Syariah adalah memberi masukan kepada Bank Indonesia dalam rangka

implementasi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) ke dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Penyusunan PBI mengenai hal ini masih berada dalam proses penyelesaian.

3. Beberapa ketentuan terkait kelembagaan antara lain tentang Bank Umum

Syariah, Unit Usaha Syariah (termasuk tata cara spin off), Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah, dan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah,

masih dalam proses pembahasan dan diharapkan pada akhir tahun 2008

keempat ketentuan kelembagaan tersebut dapat dikeluarkan. Adapun latar

belakang dari penyusunan dan penyempurnaan ketentuan-ketentuan tersebut

adalah dalam rangka mengakomodasi beberapa ketentuan yang berbeda

maupun hal baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008

tentang Perbankan Syariah. Hal-hal yang baru dan berbeda yang diatur


17/60

dalam Valuta Asing bagi perbankan syariah diturunkan dari semula sebesar

3% (tiga persen) dari jumlah Dana Pihak Ketiga dalam valuta asing menjadi

1% (satu persen). Ketentuan ini berlaku surut sejak 13 Oktober 2008.

2. Peraturan Bank Indonesia mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek

Syariah

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) akan disempurnakan

terkait dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang

Bank Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut diatur bahwa sehubungan

dengan telah terjadi krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi

stabilitas sistem keuangan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan. Dalam rangka menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan perlu dilakukan perubahan terhadap

ketentuan yang mengatur mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan

jangka pendek bank syariah. Beberapa hal yang disempurnakan dalam PBI

FPJPS tersebut antara lain perluasan agunan dan perubahan akad.


18/60

prinsip perbankan yang sehat melalui penerapan manajemen risiko serta

pengukuran profil risiko bank.

Untuk mengukur kepatuhan terhadap penerapan kaidah manajemen risiko, Bank

Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang

berlaku untuk seluruh bank termasuk perbankan syariah, sedangkan pengukuran

profil risiko mengacu kepada standar metodologi dari Bank for International

Settlement(BIS) dan praktek yang diterapkan secara internasional. Dalam setiap

periode pengawasan, Bank Indonesia melakukan penilaian profil risiko,

menggunakan perangkat pengawasan, mengambil tindakan pengawasan yang

tepat dan menetapkan status pengawasan, serta melakukan evaluasi formal.

Meningkatnya ketahanan perbankan terhadap risiko akan merefleksikan

peningkatan efektivitas fungsi pengawasan.

2. Evaluasi PenerapanGood Corporate Governance (GCG)

Untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan

meningkatkan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika (code of conduct), bank wajib

melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada 5 (lima) prinsip

dasar GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,

independensi, dan kewajaran. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas


19/60

seminar, dan program sertifikasi perbankan. Pengembangan sistem informasi

terus diupayakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terutama

pengembangan dan penyempurnaan program Sistem Pengawasan (SIMWAS)

Syariah khususnya modul Tingkat Kesehatan (TKS) dan modul penilaian profil

risiko bank.

5. Langkah-langkah Antisipasi Imbas Negatif Sistem Keuangan Global

Perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional yang pada

saat ini sedang mengalami tekanan likuiditas, telah juga memperoleh imbas yang

tercermin dari meningkatnya shortage likuiditas bank-bank syariah dari hari ke

hari. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, bank-bank syariah umumnya

telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko yang timbul akibat

adanya permasalahan tersebut antara lain dengan cara menekan laju

pertumbuhan pembiayaan, memperketat persyaratan persetujuan dan pencairan

pembiayaan, menurunkan nisbah bagi hasil dana pihak ketiga yang menjadi porsi

bank sebagai langkah untuk mempertahankan deposan, dan mengupayakan

penambahan modal dari pemegang saham

1.5. Kegiatan Perizinan


20/60

dikeluarkan perbankan syariah pada tahun 2008 lebih banyak berupa variasi

pengembangan dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya, seperti produk

kartu pembiayaan syariah iB atau Islamic card iB, produk investasi emas iB,tabungan iB untuk anak, pembiayaan iB dalam US dollar (akad mudharabahatau

musyarakah), pembiayaan iB yang dilakukan secara sindikasi on Balance Sheet

(akad Mudaharabah Muqayadah).

1.6. Kegiatan Informasi

Sejalan dengan semakin luas dan kompleksnya tugas pengawasan serta

guna mendukung pengawasan bank yang mengadopsi pengawasan berbasis risiko,

diperlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Pengembangan sistem

informasi diarahkan untuk dapat mengotomasikan kegiatan pengawasan baik

meliputi pengumpulan, perhitungan dan penyajian data/informasi, menciptakan pusat

informasi yang terpadu sehingga setiap saat tersedia informasi yang mendukungtugas-tugas pengawasan, pengaturan dan pengembangan perbankan syariah.

Dengan tersedianya informasi mengenai kondisi bank secara lengkap, akurat serta

tepat waktu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan bank syariah

yang pada akhirnya dapat mewujudkan sistem perbankan syariah yang sehat.


21/60

Boks 1.1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah

disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan

diberlakukannya Undang-Undang yang terdiri dari 13 Bab dan 70 Pasal ini maka

keberadaan bank syariah di tanah air semakin memiliki landasan hukum yang lebih

jelas. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa ketentuan yang belum diatur

dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang wajib dipenuhi

oleh bank-bank syariah dengan masa transisi paling lama 1 tahun sejak mulaiberlakunya Undang-Undang ini.

Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain:

Istilah BPRS yang sebelumnya merupakan singkatan dari Bank Perkreditan

Rakyat Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Ditegaskannya Asas Perbankan Syariah dalam kegiatan operasionalnya yang

mencakup prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Ditegaskannya pengertian kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah,

yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, haram,

dan zalim.


22/60

Ditetapkannya ketentuan mengenai pembentukan Komite Perbankan Syariah

yang oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia

(PBI).

Ditegaskannya ketentuan mengenai kewajiban bank syariah dan BUK yang

memiliki UUS untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh

RUPS atas rekomendasi MUI.

Ditetapkannya ketentuan yang memberikan wewenang tambahan kepada bank

Indonesia untuk dapat melakukan pemeriksaaan dan pengambilan data/dokumen

dari setiap tempat yang terkait dengan bank dan dari setiap pihak yang menurut

penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank, serta dapat

memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening

simpanan maupun rekening pembiayaan.

Ditegaskannya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah

yang dapat dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

o proses musyawarah untuk mencapai mufakat antara bank syariah dengan

nasabahnya;

o apabila penyelesiaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka

dapat diselesaikan dengan melalui fungsi mediasi Bank Indonesia dan

selanjutnya juga dapat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional


23/60

Boks. 1.2. Festival Ekonomi Syariah (FES): Terobosan iB Campaign danEdukasi Masyarakat tentang Perbankan Syariah

Upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dengan lebih cepat

memerlukan berbagai terobosan kreatif. Hal ini perlu dilakukan baik disisi

penawaran dengan tersedianya jasa perbankan syariah yang menjangkau dan

dapat memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat, dan yang tak kalah

penting menjamin pertumbuhan permintaan secara berkesinambungan.Kesinambungan permintaan sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat

dan citra baik mengenai perbankan syariah dan diminimalkannya kesenjangan

antara idealisme konseptual denngan realitas operasi bank syariah Selain itu,

dukungan stakeholderssesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing,

seperti pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga terkait antara lain dibidang

pendidikan perlu terus ditingkatkan.

Sejalan dengan hal diatas, pada tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan Festival

Ekonomi Syariah (FES) yang merupakan rangkaian kegiatan terpadu yang terdiri

dari pameran (expo) yang melibatkan seluruh pelaku keuangan syariah,

konferensi/seminar, workshop, bazaar intermediasi keuangan, kegiatan-kegiatan


24/60

Rangkaian kegiatan FES 2008 di Jakarta dilaksanakan selama 5 hari sejak 16

s.d. 20 Januari 2008 dengan tema Menuju Indonesia Lebih Sejahtera Bersama

Ekonomi Syariah. Realisasai dan pencapaian kegiatan FES 2008 antara lainadalah:

1. Opening ceremony dibuka oleh Bapak Presiden RI dan dihadiri oleh 7

menteri terkait, perwakilan lembaga keuangan syariah internasional dan duta

besar, dengan jumlah audiens lebih kurang 2800. Sambutan pengarahan

Presiden sangat jelas memberikan pesan dan arahan baik bagi jajaran

Kabinet maupun pelaku ekonomi untuk menjadikan pengembangan ekonomi

syariah khususnya LKS sebagai salah satu agenda penting dalam

pembangunan nasional, termasuk pula keinginan untuk menjadikan

Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah regional dan

internasional.

2. Dalam kegiatan FES 2008 telah ditandatangani 7 MOU,termasuk:

a. MOU rencana pendirian bank syariah baru oleh ICD-IDB dengan

Bank BNI CD-IDB dengan nilai investasi minimal Rp 1 Trilyun;

b. 2 MOU sindikasi pembiayaan pembiayaan syariah dengan total nilai

Rp.810 miliar, yaitu : (i) BMI, BSM, Al-Ijarah Islamic Finance, ILIC


25/60

oleh sebagai bagian awal dari rangkaian program Launch ing iB (ai-bi)

Marketing Campaign2008 diikuti oleh 281 peserta. Kegiatan bedah buku

ekonomi Islam dan juga stand klinik perbankan syariah yang berfungsisebagai media interaksi bagi pengusaha yang berkeinginan untuk memperoleh

pembiayaan syariah.

5. DPbS bekerjasama dengan lembaga konsultan telah melaksanakan seleksi

dan penyerahan Shar iah A ccelerat ion A ward2008, dengan kategori: Best

Market Share Expansion, Best Outlet Productivity, Best Human Resource

Development.

6. Kegiatan FES 2008 yang diawali pelaksanaannya di Jakarta, 16-20 Januari

2008 dilaksanakan di 6 kota: Palembang, Yogyakarta, Makassar, Surabaya,

Padang dan Balikpapan yang agenda kegiatannya sama dengan FES di

Jakarta, dengan berbagai modifikasi sesuai kekhasan daerah masing-masing.

Memperhatikan bahwa pengembangan perbankan dan keuangan syariah secara

umum merupakan suatu jalan panjang yang memerlukan usaha berkesinambungan,

maka kegiatan FES insya Allah akan dilaksanakan kembali pada tahun 2009 dengan

bentuk yang sama dan berbagai penyesuaian atas dasar evaluasi pelaksanaan yang

lalu dan mencermati dinamika industri saat ini


26/60

BAB 2. Perkembangan Perbankan Syariah 2008

2.1. Gambaran Umum

Selama tahun 2008 perkembangan industri perbankan syariah menunjukkan

pertumbuhan aset yang positif ditengah kondisi makroekonomi yang mengalami

tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia dan gejolak krisis keuangan global. Dari

sisi mikro internal perbankan syariah, pertumbuhan aset dipengaruhi pula oleh

pertumbuhan pembiayaan yang diberikan dan pertumbuhan dana pihak ketiga.Tingkat pertumbuhan aset industri mengalami peningkatan hingga triwulan kedua,

namun mengalami perlambatan pada triwulan ketiga (lihat Grafik 2.1).

Grafik 2.1. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Miliar Rp

80.0

100.0

120.0

140.0

Persen

Total Aset (aksis kiri)GDPK(yoy)GPYD(yoy)FDRGAsset o


27/60

kabupaten/kota di 33 propinsi. Posisi jumlah jaringan kantor secara rinci dapat dilihat

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jaringan Kantor

Kelompok Bank 2005 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08

Bank Umum Syariah 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Unit Usaha Syariah 19 19 19 19 20 21 23 25 26 28 28 28

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 92 94 96 105 105 105 107 109 114 117 124 128

Jumlah Kantor BUS & UUS 550 565 577 617 636 657 673 686 711 726 743 841

Jumlah Layanan Syariah - 212 250 419 456 467 983 1053 1195 1256 1364 1440

2.2. Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah selama tahun

2008 menghadapi tantangan yang cukup berat akibat tekanan daya saing secara

makro. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh penurunan pertumbuhan DPK perbankan

syariah pada triwulan ketiga tahun 2008 sebesar 0,6 % terhadap triwulan yang sama

di tahun 2007 atau menjadi 36,7 % (yoy) (Lihat Grafik 2.2).

Grafik 2.2. Perkembangan DPK Perbankan Syariah


28/60

Pertumbuhan giro korporasi iB pada triwulan ketiga tahun 2008 menurun menjadi

3,99% dari sebelumnya sebesar 18,47% pada triwulan ketiga tahun 2007. Hal

tersebut merupakan dampak dari krisis keuangan global sehingga untuk mengatasipermasalahan modalnya, perusahaan cenderung menarik penempatan dana likuid

dengan returnrendah untuk meminimalkan kerugian. Sementara itu, DPK golongan

nasabah individu secara konsisten menunjukkan pertumbuhan yang cenderung

meningkat (lihat Grafik 2.3).

Grafik 2.3. Pertumbuhan DPK Per Golongan Nasabah

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

I-05 II-05 III-05 IV-

05

I-06 II-06 III-06 IV-

06

I-07 II-07 III-07 IV-

07

I-08 II-08 III-08

GDPK Individu

GDPK Korporasi

Dari sisi wilayah penghimpunan DPK, wilayah DKI Jakarta masih memegang


29/60

Sementara itu, portofolio penghimpunan DPK pada perbankan syariah pada

triwulan ketiga tahun 2008 masih didominasi oleh dana investasi tidak terikat yang

terdiri atas tabungan iB dengan akad mudharabah sebesar 34% dan deposito iBdengan akad mudharabah sebesar 55% (lihat Grafik 2.5.). Dari sisi kepemilikan

dana investasi tidak terikat, sebesar 61,5% merupakan kepemilikan golongan

individu dan sebesar 38,5% kepemilikan golongan korporasi. Kondisi portofolio

tersebut memberikan kemanfaatan bagi bank syariah dalam memitigasi risiko

likuiditasnya terhadap penarikan dana oleh korporasi mengingat dana yang dihimpun

dari korporasi memiliki fluktuasi yang tinggi dengan tingkat sensitivitas yang masih

tinggi terhadap kondisi pasar.

Grafik 2.5. Portofolio DPK Perbankan Syariah

34%

11%

55%


30/60

13.46%

0.79%

1.65%

30.40%

30.78%

6.77%

5.72%

10.42%

0.01%

11.35%

1.26%

1.09%

31.65%

38.79%

4.72%

4.91%

6.06%

0.19%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

Giro Wadiah

Tabungan Wadiah

Simpanan Wadiah Lain

Tabungan Mudharabah

Deposito 1 Bln

Deposito Mudharabah 3 Bln

Deposito 6 bln

Deposito 12 bln

Deposito >12 Bln III-08

III-07

2.3. Penyaluran Dana

Penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah selama tahun 2008 secara

konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 17,6% dari

triwulan ketiga tahun 2007 atau menjadi 42,9% pada triwulan ketiga tahun 2008.

Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai

Rp.37,7 triliun. Pertumbuhan jumlah pembiayaan yang tidak didukung dengan

pertumbuhan DPK secara signifikan menyebabkan financing to deposit ratio (FDR)

mencapai level diatas 100% pada triwulan pelaporan (lihat Grafik 2.7.).

Grafik 2.6. Proporsi DPK Perbankan syariah


31/60

untuk wilayah DKI Jakarta sebesar 49% dari seluruh DPK perbankan syariah,

tetapi disalurkan dalam PYD ke wilayah DKI Jakarta sebesar 47 % sehingga hanya

terdapat 2% DPK yang terdistribusi ke luar wilayah DKI Jakarta (lihat Grafik 2.8).

Grafik 2.8. Wilayah Penyaluran PYD

47.3

%

46.8

%

44.6

%

50.5

%

46.3

%

45.2

%

44.7

%

49.0

%

51.5

%

47.3

%

47.0

%

48.2

%

48.9

%

48.0

%

47.0

%

52.7

%

53.2

%

55.4

%

49.6

%

53.7

%

54.8

%

55.3

%

51.0

%

48.5

%

52.7

%

53.0

%

51.8

%

51.1

%

52.0

%

53.0

%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

I-05 II-05 III-05 IV-05

I-06 II-06 III-06 IV-06

I-07 II-07 III-07 IV-07

I-08 II-08 III-08

PYD Non Jakarta

PYD Jakarta

Besarnya tekanan terhadap kondisi makroekonomi Indonesia telah menekan

laju pertumbuhan jumlah nasabah pembiayaan sebagaimana terindikasi oleh

pertumbuhan jumlah rekening nasabah pembiayaan pada triwulan ketiga tahun 2008


32/60

perbankan secara nasional. Secara sektoral, pertumbuhan pembiayaan untuk setiap

sektor ekonomi ditunjukkan dalam Grafik 2.10.

Grafik 2.10. Pertumbuhan Pembiayaan Per Sektor

2.4. Profitabilitas dan Permodalan

Secara umum tingkat profitabilitas perbankan syariah mengalami


33/60

kedua tahun 2008 dimana ROA mencapai 2,1% dan ROE sebesar 57,3%.

Perkembangan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan atas pembiayaan

yang dilakukan perbankan syariah pada tahun 2008. Dari sisi efisiensi operasional,kinerja perbankan syariah mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan oleh

penurunan rasio BOPO pada triwulan ketiga tahun 2007 sebesar 75% menjadi

73,6% pada triwulan ketiga tahun 2008 (lihat Grafik 2.11). Kedua kondisi tersebut

mendorong peningkatan profitabilitas perbankan syariah pada triwulan pelaporan.

Grafik 2.12. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

I-04 II-04 III-04 IV-

04

I-05 II-05 III-05 IV-

05

I-06 II-06 III-06 IV-

06

I-07 II-07 III-07 IV-

07

I-08 II-08 III-08

MiliarR

upiah

-50.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

MiliarR

upiah

Pertumbuhan Biaya

Operasional (Aksis kiri)

Pertumbuhan Pendapatan

Operasional Setelah Bagi Hasil

(Aksis Kiri)Pertumbuhan Net Margin

(Aksis Kanan)


34/60

2.5. Pembiayaan UMKM dan BPRS

UMKM masih memiliki porsi terbesar sebagai sasaran untuk pembiayaan

yang diberikan oleh industri perbankan syariah dengan nominal mencapai Rp27,18

Trilyun (72,13%) sampai dengan posisi September 2008. Sementara itu, pembiayaan

kepada non UMKM mencapai Rp10,5 Trilyun (27,87%). Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa sektor UMKM merupakan potensi pasar yang sangat besar dan

Grafik 2.13. Perkembangan Permodalan Perbankan Syariah


35/60

Grafik 2.14. Pembiayaan UMKM

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,00030,000,000

I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%60.00%

Pembiayaan UMKM

Pembiayaan Non UMKM

Pertumbuhan UMKM

Sementara itu, total pembiayaan BPRS tercatat sebesar 1,25 Trilyun yang

seluruhnya merupakan pembiayaan kepada UMKM. Sejalan dengan pembiayaan

kepada UMKM, pertumbuhan pembiayaan BPRS mengalami fluktuasi selama 3

tahun terakhir, dimana pada tahun 2006 mencapai sebesar 46,0% dan mengalami

perlambatan pada tahun 2007 menjadi sebesar 38,3%. Namun pada tahun 2008(posisi bulan September) pembiayaan BPRS kembali meningkat menjadi sebesar

41,8% (ytd).

Pertumbuhan pembiayaan BPRS tersebut lebih besar dibandingkan

pertumbuhan DPK yang mencapai sebesar 26,1% (ytd) dengan total DPK yang

Miliar Rp


36/60

NPF (Netto) 9.47% 7.09% 6.62% 6.44% 5.54% 5.11%


37/60

BAB 3. Prospek dan Arah Kebijakan

3.1. Prospek Kondisi Makroekonomi

Krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat dan berimbas kepada

negara-negara lainnya, telah meluas menjadi krisis ekonomi secara global yang

mulai terasa pada semester kedua tahun 2008. Perlambatan pertumbuhan ekonomi

secara global diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian dalam negeri

di tahun 2009. Melemahnya kondisi perekonomian negara-negara maju sebagai

tujuan utama ekspor negara-negara berkembang seperti Indonesia, akan

mempengaruhi kinerja ekspor nasional yang pada akhirnya diperkirakan akan

berkontribusi pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Proyeksi

perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2009 telah diperkirakan oleh IMF

dalam World Economic Outlooksebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Proyeksi PDB Dunia

2006 2007 Proyeksi

2008 2009


38/60

Selanjutnya, melemahnya pertumbuhan harga komoditas internasional akibat

penurunan volume perdagangan dunia dan adanya kecenderungan pelemahan nilai

tukar rupiah akibat tingginya faktor risiko, akan semakin menambah tekanan bagi

perekonomian dalam negeri. Walaupun mendapatkan tekanan secara eksternal dan

mengalami perlambatan, laju pertumbuhan ekonomi secara nasional diperkirakan

masih akan terbantu oleh masih cukup kuatnya permintaan domestik yang dimotori

oleh konsumsi swasta yang diharapkan dapat mengurangi pengaruh negatif

penurunan kegiatan perekonomian secara global. Secara khusus, konsumsi swasta

tahun 2009 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja

yang baik ini didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat dan bergulirnya

multiplier effectdari kegiatan Pemilu. Faktor pendukung lainnya diperkirakan akan

berasal dari adanya peningkatan Pendapatan Tidak Kena Pajak, pengurangan tarif

pajak bagi UMKM, Wajib Pajak Pribadi dan Badan, serta pajak deviden, dan adanya

peningkatan gaji PNS/TNI/POLRI. Kinerja konsumsi swasta ini diperkirakan juga

akan mendorong kinerja investasi untuk tetap tumbuh tinggi meskipun tidak setinggi

tahun sebelumnya akibat melemahnya pertumbuhan ekspor.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap akan dimotori

oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan, serta sektor

pengangkutan dan komunikasi Pertumbuhan sektor sektor ini utamanya didorong


39/60

ekonomi global dengan kecenderungan resesi seperti saat ini. Sebaliknya penurunan

pajak impor barang-barang yang mendorong aktivitas sektor riil seperti impor barang

modal (mesin pabrik dan sejenisnya) juga dimungkinkan untuk dipilih oleh

pemerintah.

3.2. Dampak Makroekonomi Terhadap Perbankan Syariah

Industri perbankan syariah diharapkan tetap akan mengalami pertumbuhan

yang cukup tinggi pada tahun 2009. Proyeksi ini diambil dengan mempertimbangkan

beberapa kondisi: (1) kinerja permintaan domestik masih relatif tinggi di tengah

ketidak-pastian ekonomi global; dan (2) industri perbankan syariah nasional masih

dalam tahapan perkembangan awal dan belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi

dengan sistem keuangan global dan tidak memiliki tingkat sofistikasi transaksi yang

tinggi. Eksposur pembiayaan perbankan syariah yang masih didominasi oleh

pembiayaan pada aktivitas perekonomian domestik, diharapkan masih dapat

bertumbuh dengan cepat sebagaimana kinerja pertumbuhan pembiayaan yang tinggi

sampai akhir tahun 2008 dengan kinerja pembiayaan yang baik (NPF di bawah 5%).

Tingkat pertumbuhan pembiayaan tahunan ditunjukkan dalam Grafik 3.1a dan

Grafik 3.1.b.

Grafik 3 1a Kinerja Perbankan Nasional


40/60

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dalam periode waktu yang cukup

panjang akan menyebabkan tekanan likuiditas pada sistem perbankan nasional,

termasuk perbankan syariah. Diperkirakan, semakin banyak nasabah korporasi akan

menarik dana sebagai implikasi dari penurunan kondisi usaha. Secara makro,

otoritas moneter akan berusaha mempertahankan nilai tukar untuk mencegah

terjadinya capital outflow yang ditandai oleh peningkatan suku bunga yang relatif

tinggi. Tingginya tingkat suku bunga dalam industri perbankan secara umum akan

mempengaruhi daya saing perbankan syariah pada sisi pendanaannya. Semakin

tinggi tingkat suku bunga pasar, semakin tinggi kemungkinan nasabah, terutama

Grafik 3.1b. Perkembangan LDR (FDR Syariah) dan NPL (NPF Syariah)


41/60

Grafik 3.2menunjukkan pertumbuhan aset, DPK dan PYD bank syariah serta

perkembangan tingkat suku bunga. Dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2008,

pergerakan tingkat suku bunga memiliki korelasi negatif dengan tingkat pertumbuhan

DPK perbankan syariah dimana kenaikan tingkat suku bunga dapat menjelaskan

penurunan tingkat pertumbuhan DPK perbankan syariah dan sebaliknya. Dengan

mengasumsikan bahwa korelasi negatif akan terjadi selama tahun 2009 dan ketatnya

kebijakan moneter yang diambil, perbankan syariah akan mengalami tekanan


42/60

Grafik 3.3 menunjukkan indikator-indikator perkembangan perbankan syariah

(Aset, PYD, DPK) dan kinerja variabel-variabel makroekonomi seperti pertumbuhan

ekonomi (PDB), total konsumsi dan inflasi. Dapat dilihat bahwa perkembangan

industri perbankan syariah terpengaruh oleh perubahan kinerja perekonomian.

Kecenderungan peningkatan inflasi telah mengakibatkan penurunan konsumsi yang

terus terjadi sejak awal tahun 2008. Penurunan konsumsi, pada gilirannya akan

menekan tingkat penawaran. Penurunan konsumsi dan produksi tersebut tercermin

dari penurunan permintaan terhadap pembiayaan. Analisis lebih dalam mengenai

pengaruh tingkat suku bunga terhadap pricing disisi pembiayaan dan DPK

perbankan syariah ditunjukkan dalam boks 2.1.

Kontribusi perbankan syariah dalam pembiayaan sektor-sektor ekonomi dan

kualitas pembiayaan per-sektor ekonomi ditunjukkan dalam Grafik 3.4 a -c.

Grafik.3.4a. Pertumbuhan PDB dan pertumbuhan portfolio pembiayaan per

sektor ekonomi


43/60

Grafik 3.4a menunjukkan perbandingan pertumbuhan komposisi portfolio

pembiayaan bank syariah dan pertumbuhan PDB untuk masing-masing sektor

ekonomi. Data memperlihatkan bahwa portfolio pembiayaan bank syariah mengalami

pertumbuhan signifikan disektor jasa dan konstruksi; sementara pertumbuhan

tertinggi PDB sektoral terjadi pada sektor transportasi dan perdagangan. Secara

keseluruhan, pertumbuhan portfolio pembiayaan perbankan syariah melebihi

pertumbuhan PDB sektoral kecuali pada sektor manufaktur dan perdagangan. Sektor

jasa dan perdagangan menjadi tujuan utama pembiayaan bank syariah karena dasar

pembiayaan pada kedua sektor ini memiliki basis jual beli yang memiliki risiko

transaksi yang relatif rendah dibandingkan dengan basis transaksi lainnya.

Grafik.3.4b. Perbandingan komposisi portfolio bank syariah dan bank

konvensional


44/60

pemilihan sektor pembiayaan perbankan syariah cenderung sama dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Perbankan syariah sebenarnya memiliki peluang untuk

dapat meningkatkan kinerja keuangannya apabila dapat melakukan diversifikasi

pembiayaan ke arah sektor-sektor ekonomi lain yang memiliki pertumbuhan yang

cukup tinggi.

Grafik 3.4c menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah pada setiap

subsektor ekonomi yang didominasi oleh subsektor manufaktur/industri pengolahan.

Secara umum, industri perbankan syariah memiliki kualitas pembiayaan yang lebih

rendah dibandingkan dengan kualitas pembiayaan perbankan konvensional di

hampir semua sektor ekonomi. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian yang

serius dari pengawas maupun pengelola bank untuk terus dapat meningkatkan

performa pembiayaan di masa yang akan datang.

Grafik.3.4c.Perbandingan NPF persektor


45/60

3.3. Arah Kebijakan

High-Growth Perbankan Syariah Menghadapi Tantangan Krisis Keuangan

Global

Sejalan dengan amanah yang diberikan oleh UU No.21 tentang perbankan

syariah, Bank Indonesia telah menetapkan peran perbankan syariah sebagai salah

satu pilar pendukung perekonomian Indonesia selain perbankan konvensional. Peran

tersebut dapat dilakukan dengan baik jika industri perbankan syariah memiliki

volume usaha yang cukup ekonomis dalam menggerakkan sistem perekonomianIndonesia. Oleh karena itu, kondisi hi-growth yang telah dicapai selama ini

diupayakan untuk dipertahankan melalui berbagai upaya edukasi publik agar industri

perbankan syariah dapat menjadi salah satu opsi yang memiliki keandalan

operasional di dalam masyarakat. Arah kebijakan ini tentunya didukung oleh tren

pertumbuhan yang dicapai sampai dengan periode akhir tahun 2008. Grafik 3.5

menunjukkan pertumbuhan PDB dan pertumbuhan aset, PYD serta DPK industri

perbankan syariah pada periode 2005 sampai dengan 2008.

Grafik 3.5. Pertumbuhan aset, PYD, DPK bank syariah dan pertumbuhan PDB


46/60

Upaya-upaya awal edukasi publik yang terintegrasi dalam suatu kerangka

umum pengembangan perbankan syariah (Grand Strategy) sebenarnya telah

membuahkan hasil dengan dicapainya regim pertumbuhan yang lebih tinggi pada

tiga variabel utama perbankan syariah, yaitu aset, PYD dan DPK. Percepatan

pertumbuhan terlihat mulai terjadi pada akhir tahun 2007 sampai dengan puncaknya

bulan Agustus 2008. Perkembangan ini tentunya didukung pula oleh peningkatan

kapasitas pelayanan publik oleh perbankan syariah yang membutuhkan

pengembangan tingkat profesionalisme SDM. Pada tahun 2009, implementasi Grand

Strategy Public Educationperbankan syariah akan dilaksanakan secara penuh.

Selain itu, target pertumbuhan perbankan syariah didasarkan pada asumsi

pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan akan mencapai rata-rata sebesar

6%. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pencapaian tingkat pertumbuhan

tersebut akan ditopang oleh pembiayaan ekonomi domestik sebagai basis

pembiayaan perbankan syariah sehingga dapat meminimalkan pengaruh krisis

ekonomi global. Kondisi positif ini mampu memelihara tingkat pertumbuhan industri

perbankan syariah nasional yang relatif tinggi.

Namun demikian, asumsi pertumbuhan tersebut tergantung kepada upaya-

upaya pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi dalam negeri, khususnya


47/60

teknis (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia) yang telah dimulai

sejak semester kedua tahun 2008. Upaya elaborasi UU No.21 Tahun 2008 akan

terus dilanjutkan di tahun 2009 sehingga industri perbankan syariah memiliki

perangkat peraturan prudential yang semakin lengkap. Elaborasi ketentuan akan

juga menyentuh Undang-undang yang terkait dengan kegiatan keuangan syariah

seperti UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan

antisipasi UU perpajakan yang baru. Khusus mengenai perlakuan pajak bagi

instrumen keuangan syariah, Pemerintah secara proaktif telah menerbitkan

Peraturan Pemerintah yang memberikan perlakuan pajak yang sama terhadap

transaksi keuangan syariah. Hal ini diharapkan akan menambah daya saing industri

perbankan syariah secara signifikan.

Peningkatan kompetensi pelaku dan pengawas

Kemampuan eksplorasi oleh pelaku perbankan syariah pada sektor-sektor

ekonomi merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Untuk itu, manajer investasi dari

perbankan syariah perlu dilengkapi oleh keahlian evaluasi usaha dan

kewirausahaan. Hal yang sama diperlukan pula oleh pengawas perbankan syariah

agar dapat menginterpretasikan arah pergerakan ekonomi riil sebagai mitra usaha

perbankan syariah dan menghubungkan kondisi tersebut dengan kondisi kesehatan


48/60

Langkah antisipasi menghadapi kondisi likuiditas ketat

Untuk menghadapi kondisi pengetatan likuiditas yang tidak terduga, Bank

Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen alternatif yang dapat

digunakan untuk membantu perbankan syariah. Selain itu, industri harus pula dapat

mengembangkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber-sumber pendanaan

jangka pendek melalui perjanjian kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain

dan peningkatan tingkat loyalitas nasabah perbankan syariah terutama pada saat

perbankan syariah mengalami tekanan kenaikan tingkat suku bunga.

Penguatan kondisi permodalan

Sebagai lembaga keuangan dengan tingkat leverage yang tinggi, peningkatan

DPK perbankan syariah harus diiringi oleh peningkatan modal sehingga perbankan

syariah tetap memiliki financial buffer yang tinggi. Peningkatan permodalan

perbankan syariah dapat dilakukan baik secara internal melalui dividen policy dan

penambahan modal baru oleh pemilik atau investor baru. Bank Indonesia akan

secara konsisten mendorong pertumbuhan modal melalui kedua metode tersebut.

Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian

Si t k i h iliki k ik i d b t hk


49/60

optimis. Penyusunan proyeksi ini sesuai dengan fase pengembangan yang telah

dijelaskan secara rinci pada Bab 1.

Tabel 3.2. Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah Nasional 2009

Skenario Pesimis Skenario Moderat Skenario Optimis

Proyeksi Pertumbuhan 25% Proyeksi Pertumbuhan 37% Proyeksi Pertumbuhan 75%

Total Aset Rp57 triliun Total Aset Rp68 triliun Total Aset Rp87 triliun

Asumsi yang digunakan dalam skenario proyeksi, baik skenario proyeksi

pesimis, moderat maupun optimis, adalah ketersediaan faktor-faktor pendukung

industri perbankan syariah. Faktor pendukung tersebut adalah faktor-faktor yang

dinilai menonjol mempengaruhi pertumbuhan industri, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

Skenario Proyeksi Pesimis

o Pertumbuhan secara organik.

o Perlambatan makroekonomi akibat krisis ekonomi global.

o Keberhasilan edukasi publik dan promosi perbankan.

Sk i P k i M d t


50/60

o UU Perbankan Syariah & UU SBSN mendapat dukungan dari Amandemen

UU Perpajakan sebagai kepastian hukum, berhasil mendorong peningkatan

kapasitas bank-bank syariah melalui peran investor asing.

o Terbentuknya awareness dunia pendidikan terhadap pertumbuhan industri

pada sisi kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM.

o Rencana penerbitan CorporateSUKUK oleh bank syariah akan menguatkan

base capital perbankan syariah dimana selanjutnya akan meningkatkan

kapasitas perbankan syariah.

o Mengasumsikan dampak minimal dari gejolak pasar keuangan dan kondisi

makro ekonomi global

Pertumbuhan perbankan syariah tentunya sangat tergantung pada upaya progresif

dan peran aktif shareholdersperbankan syariah untuk dapat merealisasikan asumsi-

asumsi pertumbuhan sehingga target pertumbuhan industri perbankan syariah dapat

tercapai dengan baik.


51/60

Boks 3.1. Respon Return dan Bagi Hasil Perbankan Syariah terhadap

Perubahan Suku Bunga Eksternal

Respon Margin Murabahah

Dalam kegiatan operasionalnya, perbankan syariah masih mempertimbangkan

tingkat suku bunga sebagai benchmark dalam penetapan pricing pembiayaan

maupun dana pihak ketiga. Hal ini disebabkan industri perbankan syariah belum

memiliki suatu indeks atau variabel indikator tersendiri sebagai benchmark yang

representatif.

Dari uji respon yang dilakukan pada return/marginproduk murabahah(dalam bentuk

equivalent rate) terhadap perubahan suku bunga SBI 1 bulan, dapat disimpulkan

bahwa koreksi pricing membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan untuk dapat

sepenuhnya mengikuti pergerakan suku bunga. Observasi dilakukan selama periode

Maret 2004 September 2008. Grafik B.1 memperlihatkan plot data tingkat

persentase (%) return pembiayaan murabahah (BHPYDR) dan suku bunga SBI 1

bulan (SBI1M). Secara umum dari Grafik tersebut terlihat bahwa ada lag (waktu

tunda) pada tingkat return/marginmurabahahmengikuti tingkat suku bunga SBI1m.

Grafik B.1

18


52/60

Tabel B.1 Hasil Estimasi Dynamic Multiplier

immediate 3months 6months Long Rundynamic mult iplier 0.3571 0.7439 0.1867 1.2253

R-squared 0.92193

Adjusted R-squared 0.87781

S.E. of regression 0.19908

Dari Tabel B.1, terlihat bahwa suku bunga SBI 1 bulan secara signifikan

mempengaruhi penentuan margin murabahahbank syariah dengan koreksi pricing

secara bertahap. Terlihat bahwa penyesuain dapat dilakukan secaracontemporaneous meskipun hanya 35% dari total kenaikan suku bunga. Setelah

jangka waktu tiga bulan, penyesuaian sudah hampir mencapai 75%. Secara jangka

panjang (lebih dari satu tahun) kenaikan marginsebagai penyesuaian kenaikan suku

bunga bahkan melebihi 100%. Hal ini mencerminkan tingkat efisiensi bank syariah

yang masih rendah. Untuk itu bank syariah diharapkan untuk lebih fokus dalam

upaya mendorong tingkat efisiensinya.

Besarnya ketergantungan penentuan marginbank syariah terhadap suku bunga SBI

ini memperlihatkan urgensi tersedianya indikator lain yang lebih mencerminkan

kondisi sektor riil sebagai basis usaha perbankan syariah itu sendiri.

Respon Bagi Hasil DPK

Pada sisi DPK kenaikan suku bunga akan mempengaruhi pendapatan bank syariah


53/60

keduanya bergerak searah sehingga diduga memiliki hubungan yang positif. Secara

teoritis kenaikan suku bunga akan berdampak negatif dengan memicu penurunan

bagi hasil kepada DPK akibat turunnya return dari pembiayaan berbasis kerjasama

(mudharabah dan musyarakah). Namun demikian besarnya porsi pembiayaanmurabahah yang margin-nya cenderung mengikuti pergerakan suku bunga (lihat

studi sebelumnya, Respon Margin Murabahah), dan adanya upaya bank syariah

menjaga tingkat bagi hasil agar tetap kompetitif, akan menyebabkan hubungan yang

searah, atau berdampak positif, antara bagi hasil DPK dengan suku bunga SBI.

Untuk menyelidiki hubungan kointegrasi antar bagi hasil DPK dengan suku bunga

SBI dan dampak secara jangka panjang, digunakan metode VECM (Vector Error

Correction Model).

tt mLSBIbaLBHDPK 1110

(2)

Lmenandakan nilai dalam logaritma natural, sehingga estimator b1merupakan nilai

elastisitas bagi hasil DPK terhadap suku bunga SBI.

Hasil estimasi persamaan (2) dengan pola impulse response bagi hasil DPK dapat

dilihat pada Tabel B.2 dan Grafik B.3 berikut.

Tabel B.2

a0 b1 Speed. Adj.

Koefisien 1.294602 0.315854 -0.863717

Standar error 0.13538 0.06119 -0.07999

t stat [9 56292] [5 16150] [ 10 7982]


54/60

Dari Tabel B.2 terlihat bahwa secara jangka panjang bagi hasil DPK memiliki

hubungan kointegrasi yang searah dengan suku bunga SBI, dengan elstisitas

sebesar 0.3. Hal ini mengindikasikan bahwa secara jangka panjang bagi hasil DPK

dan suku bunga SBI bergerak bersama, dan bahwa pengaruh dampak positif lebih

kuat dari dampak negatifnya. Ikut naiknya margin murabahah dan kuatnya upaya

bank syariah dalam menjaga competitiveness tingkat bagi hasil DPK-nya, secara

jangka panjang akan mendominasi dampak dari penurunan return pembiayaan

berbasis kerja sama (mudharabahdan musyarakah). Namun demikian, terlihat dari

Grafik B.3 bahwa pada awalnya, secara jangka pendek kenaikan suku bunga SBI

tetap menyebabkan penurunan bagi hasil DPK meskipun hanya bersifat sementara

sebelum akhirnya meningkat kembali secara jangka panjang. Cepatnya

penyesuaian ini terlihat dari hasil estimasi koefisien speed of adjustmentpada Tabel

B.2 sebesar 0.863.

Besarnya ketergantungan bagi hasil bank syariah terhadap suku bunga eksternalmengindikasikan bahwa industri perbankan syariah menempatkan pricing sebagai

faktor utama untuk mempertahankan loyalitas nasabah. Untuk itu bank syariah

diharapkan untuk lebih meningkatkan edukasi publik sebagai upaya peningkatan

loyalitas nasabah.


55/60

Lampiran 1a. Daftar Regulasi Perbankan Syariah Tahun 2007

1. Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tanggal 24 January 2007 tentang

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/2/PBI/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang

Laporan Harian Bank Umum.


Pencabutan Beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Dan SuratEdaran Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-Hatian Perbankan.


Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

5. Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentangPerubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum

Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan

Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan

Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional dan Penjelasan.

6. Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang


56/60

12. Peraturan Bank Indonesia No. 9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang

Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat BerdasarkanPrinsip Syariah.

13. Peraturan Bank Indonesia No. 9/18/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007

tentang Pencabutan Atas Surat Keputusan Direksi Bank Bank Indonesia No.

31/153/KEP/DIR tanggal 20 November 1998 Tentang Kredit Likuiditas Kepada

Perusahaan Umum Pegadaian Melalui PT. Bank Ekspor Impor Indonesia

(PERSERO), Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/154/KEP/DIR

tanggal 20 November 1998 Tentang Kredit Likuiditas Kepada Perusahaan

Umum Pegadaian Melalui PT. Bank Bumi Daya (PERSERO), dan Surat

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/155/KEP/DIR tanggal 20 November

1998 tentang Kredit Likuiditas Kepada Perusahaan Umum Pegadaian Melalui

PT. Bank Umum Koperasi Indonesia.

14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007

tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana danPenyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.


57/60

Lampiran 1b. Daftar Regulasi Perbankan Syariah Tahun 2008

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006

Tentang Mediasi Perbankan.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008

tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha Bank

Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Konsolidasi.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008


Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008


Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Danadan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.


tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.


tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.


58/60

Lampiran 2. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

NAMA PRODUK AKAD

PENDANAAN

GIRO iB

Giro USD iB Wadiah

Giro iB Wadiah

TABUNGAN iB

Tabungan iB Wadiah

Tabungan Haji iB WadiahTabungan Haji iB Mudharabah

Tabungan Emas iB Mudharabah

Tabungan Berencana iB Mudharabah

Tabungan Pendidikan iB Mudharabah

Tabungan Perencanaan iB Mudharabah

Tabungan Syariah Arisan iB Mudharabah

Tabungan Umrah iB Mudharabah

Tabungan iB MudharabahDEPOSITO iB

Deposito iB Mudharabah

Deposito USD iB Mudharabah

Deposito iB Mudharabah Muqayyadah

Deposito Special Investment Deposit iB Mudharabah Muqayyadah

JASA iB

Jasa Kirim Uang Antar Negara iB Ijarah


59/60

NAMA PRODUK AKAD

PEMBIAYAAN iBJUAL BELI

Pembiayaan Multijasa Umrah iB Ijarah

Pembiayaan Kebutuhan Barang iB Ijarah Wal Wakalah

Pembiayaan iB IMBT

Pembiayaan Sewa Equipment iB IMBT

Pembiayaan Channeling iB IMBT

Pembiayaan iB Istishna

Pembiayaan Rumah iB IstishnaPembiayaan iB Istishna Paralel

Pembiayaan KPR iB Istishna Paralel

Pembiayaan Pembangunan Perumahan iB Istishna Paralel

Pembiayaan iB Salam

Pembiayaan iB Murabahah

Pembiayaan Kavling Siap Bangun iB Murabahah

Pembiayaan Kebutuhan Barang iB Murabahah

Pembiayaan Konsumtif iB MurabahahPembiayaan Menengah dan Korporasi iB Murabahah

Pembiayaan Mikro dan Kecil iB Murabahah

Pembiayaan Modal Kerja iB Murabahah

Pembiayaan Channelling iB Murabahah

Pembiayaan Konsumer iB Murabahah

Pembiayaan Pemilikan Kendaraan iB Murabahah

Pembiayaan Renovasi Rumah iB Murabahah


60/60

53

Lampiran 3. Indikator Perkembangan Perbankan Syariah

Jumlah Bank

Bank Umum Syariah (BUS) 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3


BPRSyariah 79 81 83 84 88 92 105 114 114 124 128 128

Jaringan Kantor (total) 146 182 229 337 443 550 636 711 711 743 778 841

Bank Umum Syariah (BUS) 57 86 115 197 266 304 349 401 401 405 434 497


BPRSyariah 79 81 83 84 88 92 105 114 114 124 128 128

Layanan Syariah(Office Channeling)

Jumlah Bank - - - - - - 10 17 19 19 19 19

Jumlah kantor - - - - - - 456 1,195 1,256 1,364 1,421 1,440

Rincian Jaringan Kantor BU

Kantor Pusat 5 5 8 10 18 22 23 29 31 31 31 31

Kantor Cabang 28 48 68 116 148 189 209 224 232 236 244 246

Kantor Cabang Pembantu 8 5 11 26 58 105 116 123 125 130 452 213

Kantor Kas (& UPS) 26 43 59 101 131 142 183 221 221 222 223 223

Total Aset 1,790,168 2,718,770 4,045,235 7,858,918 15,325,997 20,879,874 26,722,030 36,537,637 38,343,742 42,981,116 44,339,780 45,857,224

Share dgn total perbankan 0.17% 0.25% 0.36% 0.74% 1.20% 1.42% 1.58% 1.84% 1.97% 2.11% 2.19%

Pemb iayaan Yang Dib er ik an 1 ,27 1,1 62 2 ,0 49, 79 3 3, 27 6, 650 5 ,5 30 ,1 67 11 ,4 89 ,93 3 1 5,2 31, 94 2 2 0, 44 4, 907 2 79 ,4 43 ,1 11 28 ,37 7, 23 2 3 4, 099 ,6 67 3 6,5 71 ,7 61 37 ,68 0, 58 7


Musyarakah 31,739 53,593 60,191 305,997 1,270,868 1,898,389 2,334,751 4,406,360 5,200,131 6,116,569 6,666,865 6,967,728

Mudharabah 378,604 402,623 498,681 794,244 2,062,202 3,123,759 4,062,200 5,577,912 5,835,364 6,518,102 6,602,340 6,750,318

Piut ang M urabahah 775,721 1,420,401 2,324,222 3,955,815 7,640,299 9,487,318 12,624,241 16,552,689 16,977,067 19,810,535 21,424,571 22,044,218

Piutang Salam 0 427 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Piutang Istishna 74,583 167,893 220,720 295,960 312,962 281,676 336,970 350,995 363,242 367,028 375,109 384,901Piutang Qardh 0 0 0 0 98,928 124,862 250,446 539,945 788,115 764,849 826,332 835,694

Lainnya 10,515 4,856 172,785 178,151 104,674 315,938 836,299 516,230 464,109 522,584 676,544 697,728

Dana pihak ket iga 1,028,923 1,806,366 2,917,726 5,724,909 11,862,117 15,582,329 20,672,181 28,011,670 29,552,399 33,048,523 32,358,767 33,568,573


Giro wadiah 221,139 299,982 358,964 637,478 1,620,115 2,045,333 3,415,747 3,750,376 3,635,419 5,145,965 3,838,914 3,809,997

Tabungan Mudharabah 336,611 590,872 815,308 1,610,616 3,263,759 4,370,568 6,430,355 9,454,060 9,901,611 10,587,850 10,851,576 11,410,243

Deposit o M udharabah 471,173 915,512 1,743,454 3,476,815 6,978,243 9,166,428 10,826,079 14,807,234 16,015,369 17,144,708 17,668,277 18,348,333

DPK Layanan Syariah (Office Channeling) - - - - - - 101,851 692,587 897,938 993,430 930,147 906,915

Permodalan

Modal disetor 523,703 523,703 523,703 625,528 731,039 951,224 991,224 1,017,224 1,017,224 1,125,224 1,125,224 1,137,224

Cadangan 7,941 21,508 32,779 34,381 98,735 230,128 268,040 275,308 275,308 333,445 333,438 333,438

Laba/rugi tahun berjalan 25,139 83,027 54,050 42,663 162,366 238,285 355,047 540,141 217,772 411,089 525,476 6,133,213

Financing to Deposit Ratio (FDR) 123.54% 113.48% 112.30% 96.60% 96.86% 97.75% 98.90% 99.76% 96.02% 103.18% 113.02% 112.25%

LDRPerbankan 12.96% 4.01% 4.12% 2.34% 58.09% 61.67% 61.56% 4.05% 4.17% 4.23% 4.04% 4.12%

Non Performing Financing (Gross) 12.96% 4.01% 4.12% 2.34% 2.35% 2.82% 4.75% 2.46% 2.32% 2.41% 2.08% 2.38%

NPL Perbankan 18.76% 12.10% 8.09% 8.20% 5.80% 7.60% 6.07% 4.07% 3.75% 3.54% 3.42%

ROA (yearly) 3.7% 1.6% 0.7% 1.41% 1.35% 1.55% 1.78% 1.83% 1.81% 1.76% 1.84%

ROE(yearly) 15.9% 10.3% 7.0% 24.80% 26.71% 36.94% 53.91% 59.50% 63.65% 64.67% 68.85%

DATA BPRS

Total Asset BPRS* 292,959 471,454 604,971 906,325 1,207,198 1,295,149 1,456,451 1,519,911 1,575,915

Share dgn total BPR 2.32% 2.82% 2.88% 3.78% 4.17% 4.32% 4.58% 4.62%

Total Pembiayaan BPRS* 192,969 328,102 435,912 636,287 879,744 944,412 1,112,763 1,206,482 1,247,657Share dengan total BPR 2.15% 2.70% 2.89% 3.61% 4.11% 4.19% 4.45% 4.59%

Total DPK BPRS* 184,925 267,062 353,565 530,150 711,250 772,220 865,319 890,571 896,909

Share dengan total BPR 1.84% 2.08% 2.23% 3.25% 3.66% 3.80% 4.11% 4.14%

LDRBPRS* 104.35% 122.86% 123.29% 120.02% 123.69% 122.30% 128.60% 135.47% 139.11%

LDR total BPR Konvensional 89.32% 94.80% 96.12% 107.87% 110.24% 110.85% 118.66% 122.18%

NPFBPRS* 10.64% 8.29% 7.99% 7.90% 7.51% 6.93% 6.92%

NPL BPR Konvensional 7.96% 7.59% 7.97% 9.98% 7.98% 7.82% 7.35% 7.04%

Dalam Juta Rupiah

2003 2004 2005 Mar-08Keterangan 2000 2001 2002 2007 Jun-08 Aug-08 Sept-08

INDIKATOR PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

2006

Documents

10.Outlook Perbankan Syariah