05 pedoman-umum-legal-drafting-ok

PPEEDDOOMMAANN UUMMUUMM

DDIIKKLLAATT TTEEKKNNIISS PPEENNYYUUSSUUNNAANN PPEERRAATTUURRAANN PPEERRUUNNDDAANNGG--

UUNNDDAANNGGAANN ((LLEEGGAALL DDRRAAFFTTIINNGG))

SSUU SSTT AAII NN AABBLLEE CCAAPPAACCII TT YY BBUU II LLDD II NN GG FFOORR DD EECCEENN TT RR AALLII ZZ AATT II OONN PPRR OOJJEECCTT (( SSCCBB-- DD PP))

AADD BB LLOOAANN NN OO.. 11 99 66 44 -- II NN OO

DD ee ssee mm bbee rr

22 00 00 77

DDeeppaarrtteemmeenn

DDaallaamm

NNeeggeerrii

LLeemmbbaaggaa

AAddmmiinniisstt rraassii

NNeeggaarraa

Jakarta, 17 Desember 2007

Nomor :

890/3102/SJ Kepada Yth. Sifat Lampiran Perihal

:

:

:

PENTING 3 (tiga) berkas

Persetujuan Penggunaan 24 (dua puluh empat) Kurikulum Diklat Inti Proyek SCB-DP.

Sdr./Sdri. Bupati/Walikota (Daftar Terlampir)

di- Tempat.

Sehubungan dengan surat dari Lembaga Administrasi Negara Nomor: 640.B/XII I /7/7/2007 tentang kelayakan 24 (dua puluh empat) kurikulum Diklat Inti yang dikembangkan melalui Paket C.1 (Curricullum Development, Training of Trainers-ToT, dan Training of Training Managers-ToTM) Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project – SCB-DP: ADB Loan No. 1964–INO), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti yang bersifat lintas sektor oleh Konsultan Paket C.1 Proyek SCB-DP sudah dikerjakan melalui tahapan-tahapan proses yang panjang dengan melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Pusat (Lembaga Administrasi Negara, Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Ditjen Otonomi Daerah Depdagri, Badan Diklat Depdagri, Badan Diklat Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Pusdiklat Depnakerstran, Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara, Kementerian UKM, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan lain-lain) dan pejabat-pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Tahapan proses penyusunan kurikulum sebagaimana terinci pada Lampiran II;

2. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti (Diklat Teknis) tersebut telah mengikuti format yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Diklat bagi PNS.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka

24 kurikulum Diklat Inti sebagaimana terinci pada Lampiran I I I dapat digunakan pada Diklat Inti yang diselenggarakan oleh daerah-daerah lokasi Proyek SCB-DP. Apabila diperlukan, daerah dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan spesifik daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (CBAPs) yang disusun oleh masing-masing daerah. Pelaksanaan Diklat Inti yang merupakan Diklat Teknis bagi para pejabat daerah agar mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.: 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri; 4. Sdr. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara; 5. Sdr. Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara; 6. Sdr. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 7. Sdr. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; 8. Sdr. Direktur CPMO SCB-DP: ADB Loan No. 1964-INO; 9. Sdr. Koordinator National Resource Center Lembaga Administrasi Negara;

10. Sdr./Sdri. Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara; dan

11. Sdr. Direktur ADB Indonesia Resident Mission.

Kepada Yth. Saudara/Saudari

1. Bupati Simalungun; 2. Walikota Medan; 3. Walikota Palembang; 4. Bupati Ogan Komering Ilir; 5. Bupati Lampung Timur; 6. Bupati Lampung Utara; 7. Bupati Lebak; 8. Bupati Bogor; 9. Bupati Garut; 10. Bupati Tasikmalaya; 11. Bupati Brebes; 12. Bupati Pemalang; 13. Bupati Sleman; 14. Bupati Bantul; 15. Bupati Tanah Karo; 16. Bupati Tapanuli Tengah; 17. Bupati Ogan Komering Ulu; 18. Bupati Lampung Selatan; 19. Bupati Pandeglang; 20. Walikota Cirebon; 21. Bupati Kuningan; 22. Bupati Cirebon; 23. Bupati Subang; 24. Bupati Wonogiri; 25. Bupati Banjarnegara; 26. Bupati Klaten; 27. Bupati Sragen; 28. Bupati Nganjuk; 29. Bupati Bojonegoro; 30. Bupati Gresik; 31. Bupati Sampang; 32. Walikota Kediri; 33. Walikota Malang; 34. Bupati Lombok Barat; 35. Bupati Lombok Tengah; 36. Bupati Buton; dan 37. Walikota Bau-Bau.

LAMPIRAN I SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

890/3102/SJ

TANGGAL :

17 Desember 2007

TAHAP PROSES PENYUSUNAN MODUL-MODUL DIKLAT TEKNIS

YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DP

Tahap I Pengkajian Kebutuhan Training (dalam Capacity Building Action Plan/ CB-AP) yang disusun oleh Daerah (37 Kabupaten/Kota) dan inventarisasi Training Materials - Modul yang telah ada sebelumnya.

Tahap II Workshop Dacum (Development a Curriculum)

Tujuan : Mendapatkan masukan tentang kompetensi dan tugas-tugas pejabat daerah.

Tempat : Workshop Dacum 1 di Jakarta. Workshop Dacum 2 di 5 Kabupaten/Kota (Bogor, Tasikmalaya, Garut, Brebes, Pemalang)

Peserta : Pejabat Daerah dalam lingkup SCB-DP dan Para Ahli di bidangnya.

Tahap III Penyusunan Modul-Modul Diklat Teknis dengan supervisi dari Anggota Technical Review Panel (TRP)

Tujuan : Memantapkan Contents dan Format Penulisan sesuai kebutuhan dari TOR/CB-AP.

Anggota TRP : Dari LAN, Ditjen BAKD - Depdagri, Ditjen Otda - Depdagri, Bandiklat Depdagri, Bandiklat Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Negera - Depkeu, Pusdiklat Depnakerstran, Pusdiklat BKN, Kementrian UKM, Bappenas, Kementrian PAN, Universitas Indonesia, IPB.

Waktu : Mei 2006 – Juni 2007

Tahap IV Mini Workshop Evaluasi dan Validasi Training Material

Tujuan : Evaluasi terhadap Diklat Teknis yang sudah disusun berdasarkan supervisi dari TRP.

Peserta : Pejabat-pejabat dari Pusat yang bidang tugasnya sesuai dengan Diklat Teknis yang dikembangkan.

Waktu : 1 Februari 2007.

Tahap V Pilot Testing 24 Training Material

Tujuan : Mendapatkan masukan dari Pejabat Pemda dan Calon Tenaga Pengajar mengenai materi yang sudah disusun oleh Paket C.1 Proyek SCB-DP.

LAMPIRAN II SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

890/3102/SJ

TANGGAL :

17 Desember 2007

Peserta : Pejabat Pemda dan Calon Tenaga Pengajar dari 14

Kabupaten Kota Batch I SCB-DP (Masing-masing 10 Orang untuk setiap Diklat Teknis, 5 dari Pemda dan 5 Calon Tenaga Pengajar, sehingga keseluruhan peserta 240 Orang).

Waktu : 27 Maret – 31 Mei 2007 (bertahap).

Tahap VI Revisi Akhir Modul-Modul Diklat Teknis

Revisi akhir Modul-Modul Diklat Teknis didasarkan pada masukan dari Pilot Testing. Revisi ini mendapatkan supervisi serta hasil revisinya mendapatkan persetujuan dari anggota TRP.

Dalam Pengembangan Modul-Modul Diklat Teknis dimaksud, selain dari TRP, Tim Paket C.1 juga mendapat arahan dari National Resource Center Lembaga Administrasi Negara dan Core Team Proyek SCB-DP.

24 DIKLAT TEKNIS YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DP

1. Kepemerintahan yang Baik dan Etika Pemerintah (Good Governance and Government

Ethics);

2. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Financial Planning and

Management);

3. Pengelolaan Keuangan Bagi Pejabat Non-Keuangan (Financial Management for Non

Financial Officer);

4. Pembangunan Ekonomi Daerah (Regional Economic Development);

5. Penyusunan Ketentuan Perundang-Undangan (Legal Drafting);

6. Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah (Organization Development);

7. Manajemen dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resources

Management and Development);

8. Manajemen Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil - Bersertifikat (Human

Resources Management - Certified);

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology);

10. Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning);

11. Formulasi Rencana Strategis (Formulation of Strategic Planning);

12. Manajemen Aset Daerah 1: Fisik (Asset Management – Physical);

13. Manajemen Aset Daerah 2: Professional (Asset Management – Professional);

14. Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Services Delivery,

Accountability and Quality Management);

15. Manajemen Ekonomi Masyarakat; Pemberdayaan Koperasi - Usaha Mikro Kecil

Menengah (Management of People’s Economy);

16. Administrasi Umum (General Administration);

17. Manajemen Proyek (Project Management);

18. Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) – (Accountability of Government

Institutional Performance);

19. Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup di Daerah (Environmental Assessment and

Management);

20. Pengelolan Program Jaminan Sosial (Social Security Program);

21. Hubungan Masyarakat (Public Relations);

22. Pengentasan Kemiskinan (Povety Alleviation);

23. Penyadaran Gender di Era Desentralisasi (Gender Awareness);

24. Manajemen Keuangan – Bersertifikat (Financial Management – Certified).

LAMPIRAN III SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR :

890/3102/SJ

TANGGAL :

17 Desember 2007

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .................................................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1

A. Latar Belakang ............................................................................................ 1

B. Kompetensi.................................................................................................. 2

BAB II STRUKTUR KURIKULUM DAN RINGKASAN MATERI .................... 3

A. Struktur Kurikulum ..................................................................................... 3

B. Modul .......................................................................................................... 4

C. Ringkasan Materi ........................................................................................ 5

BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR ..................................................... 9

A. Peserta Diklat dan Persyaratannya .............................................................. 9

B. Jumlah Peserta............................................................................................. 9

C. Persyaratan Widyaiswara/Pengajar ............................................................. 9

BAB IV METODE DAN SARANA/PRASARANA ................................................. 10

A. Metoda....................................................................................................... 10

B. Sarana dan Prasarana................................................................................. 10

BAB V WAKTU PENYELENGGARAAN ............................................................. 11

A. Waktu Pelaksanaan ................................................................................... 11

B. Penyelenggaraan........................................................................................ 11

BAB VI EVALUASI ................................................................................................... 12

A. Evaluasi Peserta......................................................................................... 12

B. Evaluasi Widyaiswara ............................................................................... 12

C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan............................................................ 13

D. Evaluasi Pasca Diklat ................................................................................ 13

BAB VII SERTIFIKASI ……………………………………………………………15

BAB VIII PENUTUP .................................................................................................. 16

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan paradigma desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ditandai antara lain diaturnya hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang memposisikan pemerintahan daerah sebagai sub ordinat pemerintahan nasional atau memiliki hierarki pemerintahan. Diperlukan kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah, guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat di daerahnya.

Dalam kerangka program peningkatan kapasitas daerah, Departemen Dalam Negeri melakukan kerjasama dengan lembaga donor, dan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project, ADB Loan No. 1964-INO) yang diarahkan untuk mendesentralisasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas daerah dilakukan di dan oleh daerah, dengan pedoman, bimbingan dan fasilitasi Pemerintah. Komponen kegiatan pro gram SCBD, salah satunya adalah paket C.1 yaitu pengembangan kurikulum (curriculum development, training of trainer and training of training managers), dan kegiatan di tingkat pusat dilakukan terkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara.

Berdasarkan hasil analisis atas rencana tindak daerah yang dituangkan dalam CBAP, kurikulum penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (legal drafting) merupakan salah satu kebutuhan dan diperlukan daerah. Dengan pertimbangan terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat yang membidangi Peraturan Perundang-Undangan di daerah dan banyaknya Perda yang dianggap bermasalah, maka daerah mengusulkan rencana (tertuang dalam CBAP) untuk meningkatkan kompetensi aparatnya, melalui diklat penyusunan peraturan perundang-undangan.

Diklat penyusunan Peraturan Perundang-Undangan akan diselenggarakan di 37 Kabupaten/Kota dari 10 Propinsi yang menjadi lokasi proyek SCBD, dan diikuti oleh seluruh aparatur yang memenuhi persyaratan di lingkungan Pemeritahan Daerah Kabupaten dan Kota. Diklat meerupakan program Certified Specialist Courses artinya melalui evaluasi/penilaian, setiap peserta diklat akan mendapat sertifikat. Lingkup materi pokok bahasan diklat penyusunan Peraturan Perundang-Undangan disusun, untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Rapera.

Materi bahasan, difokuskan guna meningkatkan kompetensi peserta untuk mampu memahami dan mempraktekkan; cara merancang, merencanakan, mempersiapkan hal yang berkaitan dengan proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda

2

berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender. Selain itu, pembelajaran juga difokuskan agar peserta memiliki kompetensi praktek teknik penyusunan Naskah Akademik dan Raperda.

Pedoman Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini, disusun sebagai panduan bagi para widyaiswara/pengajar/fasilitator yang telah ditetapkan melalui paket C.2 CBAP (Capacity Building Action Plan). Dengan harapan dapat tercipta koordinasi, sinkronisasi dan pemahaman yang sama antara widyaiswara/ pengajar/fasilitator terhadap muatan materi Modul yang sudah disiapkan untuk peserta, serta memudahkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemberian pelatihan.

Modul, Pedoman dan Panduan yang tersedia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari diklat penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam proses dan pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan pengarusutamaan gender, untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, Diharapkan masing-masing Widyaiswara/Pengajar/ Fasilitator dapat mengembangkan ide, pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelatihan, terutama dalam teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dengan mengutamakan kegiatan dialog interaktif, diskusi dan praktek dalam kerangka meningkatkan kompetensi peserta. Disamping itu, untuk kepentingan pemberian sertifikat, diharapkan kepada widyaiswara/pengajar/ fasilitator dapat mensinkronkan hasil evaluasi/penilaian peserta yang dilakukan dalam setiap kegiatan pre test, post tests, dialog, diskusi dan praktek pada setiap Modul.

B. Kompetensi

Setelah mengikuti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini para peserta diharapkan akan memiliki kompetensi dalam mempersiapkan baik secara teknis maupun administratif semua hal yang menyangkut proses persiapan, perancangan, perencanaan, pelaksanaan dan prosedur penyusunan peraturan Perundang-undangan, serta teknik penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah, secara tepat guna dan profesional. Kompetensi tersebut di atas didasari atas: 1. Pemahaman tentang konsep Negara Hukum dan Sistem Hukum Negara

Republik Indonesia dan Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan; 2. Pemahaman penerapan prinsip-prinsip dan azas-azas pembentukan dan

pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan (Raperda); 3. Pemahaman dan penerapan dasar hukum dan prinsip penyusunan rancangan

Prolegnas dan Prolegda; 4. Pemahaman dan penerapan proses mempersiapkan dan menyusun

perancangan, perencanaan, perumusan masalah dan pelaksanaan penyiapan bahan proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda;

3

BAB II STRUKTUR KURIKULUM, MODUL DAN MATERI PEMBELAJARAN

A. Struktur Kurikulum

Menurut Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara, Nomor 280/IX/6/4/Tanggal 17 April 1996 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pendidikan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, Kurikulum dalam arti sempit adalah merupakan kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program Diklat. Istilah terakhir dari Lembaga Administrasi Negara untuk mata pelajaran adalah Modul. Berikut adalah judul Modul yang dipakai dalam Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan:

1. Modul 1 - Negara Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum

2. Modul 2 - Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

3. Modul 3 - Prosedur Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

4. Modul 4 - Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

5. Modul 5 - Bahasa Perundang-undangan

6. Praktek - Penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Raperda.

Struktur kurikulum untuk Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tidak sama antara satu dengan lainnya, tergantung pada Pokok Bahasan yang diajarkan kepada peserta yang akan mengikuti pelatihan Diklat ini. Dalam Struktur kurikulum ini juga menyertakan materi pelaksanaan Praktek dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pokok bahasan dari modul-modul dari Diklat Teknis ini. Untuk para Staf Potensial dari Dinas, Instansi atau Kantor-kantor di lingkungan Pemerintahan Kota/Kabupaten yang ditugaskan untuk mengikuti Diklat ini, berikut Kurikulum Diklatnya:

KURIKULUM DIKLAT TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Materi Pembelajaran Metode/Jam pelajaran

No Materi Pembelajaran C TJ DK/L

/S Jampel (@ 45

menit)


1 2 3 6 jam pelajaran

2. Modul 2 - Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan


3. Modul 3 - Prosedur Penyusunan dan Pembentukan PUU


4

Metode/Jam pelajaran

No Materi Pembelajaran C TJ DK/L

/S Jampel (@ 45

menit)

4. Modul 4 - Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan


5. Modul 5 - Bahasa Perundang-Undangan 2 2 2 6 jam pelajaran

Total Jampel 36 jam pelajaran

Keterangan: C – Ceramah, TJ - Tanya Jawab, DK/L/S - Diskusi/Latihan/Simulasi

2. Praktek Penyusunan Rancangan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Perda

No Materi Praktek DISKUSI KELOMPOK

DISKUSI PLENO

Jam pelajaran @ 45 menit

1 Penyusunan Rancangan Naskah Akademik

6 2 8 jam pelajaran

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

8 2 10 jam pelajaran

Total Jampel 18 jam pelajaran

3. Total Jam Pelajaran Pada Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

1 MATERI PEMBELAJARAN 38 jam pelajaran

2 PRAKTEK 18 jam pelajaran

TOTAL 56 jam pelajaran

B. Modul


Modul 1 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada penjelasan tentang Konsep Negara Hukum dan Sistem Hukum Negara Republik Indonesia.


Modul 2 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada penjelasan tentang lembaga pembentuk Peraturan Perundang-Undangan serta pelaksanaan tahapan proses penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan manfaat naskah akademik

5

3. Modul 3 - Prosedur Penyusunan dan Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Modul 3 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada pemahaman dan penjelasan prosedur penyusunan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Modul 4 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada kemampuan peserta Diklat dalam menyusun konsep atau rancangan Peraturan Daerah.

5. Modul 5 - Bahasa Perundang-undangan

Modul 5 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada pemahaman di dalam penerapan bahasa Peraturan Perundang-Undangan yang benar dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

C. Ringkasan Materi


a. Konsep Negara Hukum. 1) Sejarah Negara Hukum; 2) Unsur-unsur negara hukum; 3) Indonesia sebagai Negara Hukum.

b. Landasan Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan. 1) Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan; 2) Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Azas Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. 1) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(Perpu); 2) Peraturan Pemerintah; 3) Peraturan Presiden; 4) Peraturan Daerah; dan 5) Peraturan Perundang-Undangan lain.


a. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan. 1) Peraturan Perundang-undangan; 2) Lembaga Pembentuk Undang-Undang; 3) Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan diluar Undang-

Undang; 4) Lembaga Pembentuk Peraturan lain diluar Hirarkhi Perundang-

undangan.

6

b. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

1) Pengertian Pembentukan Perundang-undangan; 2) Pengertian Legal Drafting dan Legal Drafter; 3) Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah; 4) Tahap proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; 5) Naskah Akademis.

3. Modul 3 - Prosedur Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a. Prosedur Penyusunan ProgramLegislasi Nasional. 1) Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 2) Tata Cara Penyusunan Prolegnas; 3) Pengelolaan Prolegnas; dan 4) Pembiayaan Prolegnas.

b. Prosedur Penyusunan Rancangan Undang-Undang. 1) Umum; 2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang berdasarkan Prolegnas; 3) Penyusunan Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas; dan 4) Harmonisasi.

c. Prosedur Pembentukan Peraturan PUU. 1) Penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan

Rakyat; 2) Rancangan Undang-Undang yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat

(inisiatif); 3) Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan 4) Partisipasi Masyarakat.


a. Prinsip Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: 1) Indonesia sebagai negara Hukum; 2) Pemegang Peran dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Ciri-ciri Peraturan Perundang-undangan; 4) Dimensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5) Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 1) Asas Formil; 2) Asas Materiil; 3) Prinsip Ketaatan Hirarki Peraturan Perundang-undangan.

c. Unsur Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 1) Teknik Peraturan Perundang-undangan; 2) Pedoman Penyusunan Teknik Peraturan Perundang-undangan; 3) Perumusan dan Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan;

7

4) Pengaturan/penelitian ulang kandungan norma/materi muatan; 5) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

d. Materi Muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 1) Materi Muatan PUU; 2) Arah Pembahasan Materi Muatan; 3) Materi Muatan Undang-Undang; 4) Materi Muatan Peraturan Daerah.

e. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 1) Kerangka Peraturan Perundang-undangan; 2) Hal-Hal Khusus yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan; 3) Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Raperda).

5. Modul 5 - Bahasa Perundang-Undangan

a. Ragam Bahasa Perundang-Undangan. 1) Tiga Kebenaran Dasar; 2) Rasa Bahasa Perundang-Undangan; 3) Teknik Pengacuan, Tata Bahasa dan Tabulasi; 4) Pilihan Kata/Istilah; 5) Kegiatan Berkomposisi.

b. Mencermati Bahasa Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 1) Pengertian; 2) Syarat Bahasa Perundang-Undangan.

6. Praktek Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Rancangan Naskah Akademik

No Materi Praktek Kegiatan yang dilakukan Keterangan

1 Penyusunan Naskah Akademik

Penjelasan teknis kegiatan, sasaran yang diinginkan, pengaturan waktu, kelompok, pokok bahasan dan hasil yang memenuhi kriteria dan persyaratan suatu Naskah Akademik (Alasan, garis besar materi muatan, dan lain-lain). Merancang, merencanakan dan melaksanakan kegiatan proses penyusunan materi bahan NA seperti jaring asmara, perumusan masalah dan penyusunan NA (sistimatika dan isi sekurang-kurangnya menjelaskan latar belakang, tujuan, kajian teoritis dan empiris, asas pemberlakuan, arah pengaturan dan materi muatan Raperda Pelarangan Pelacuran). Bahan dari hasil disikusi pada Modul II dan IV.

Peserta diarahkan untuk memahami masalah mengapa Perda Kota Tangerang

8 jam pelajaran. Pokok bahasan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam praktek penyiapan bahan dan penyusunan Naskah Akademik untuk persiapan penyusunan Raperda tentang Pelarangan Pelacuran. Disamping itu, peserta dapat memahami mengapa Perda Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran mendapat ressitensi dari masyarakat (dilihat dari; tinjauan akademiknya, hirarki PUU, harmonisasi, gender dan materi muatan

8

No Materi

Praktek Kegiatan yang dilakukan Keterangan

tentang Pelarangan Pelacuran mendapat resistensi dari masyarakat,dilihat dari proses penyusunan dan pembentukannya (Modul II)

Kegiatan dibagi dalam kelompok dan masing-masing kelompok paling banyak 11 orang, dengan pokok bahasan NA tentang Raperda Pelarangan Pelacuran. Hasil masing-masing kelompok dipaparkan dalam sidang pleno.

Hasilnya; Proses persiapan dan penyiapan bahan; perumusan pokok masalah dan analsis masalah dll, dan rancangan Naskah Akademik (catatan; rancangan NA, tidak dilihat dari kualitas penulisan materinya, tetapi pemahaman dalam menerapkan syarat-syaratnya NA, seperti; sistimatika, alur penulisan pokok-pokok NA, sesuai dengan Modul II).

yang multi tafsir) Jumlah kelompok dan anggotanya disesuaikan dengan jumlah peserta diklat. Penilaian dilakukan terhadap kelompok dan individu (kerjasama, aktivitas, kemampuan menyampaikan pendapat, menerapkan hasil pelatihan). Hasil berupa rancangan NA, sebagai masukan untuk masing-2 Daerah dan Proyek SCBD sebagai bahan evaluasi hasil pelatihan.

2 Penyusunan Rancangan PERDA

Penjelasan teknis kegiatan, sasaran yang diinginkan, pengaturan waktu, kelompok, pokok bahasan dan Raperda yang memenuhi kriteria dan persyaratan. (Azas pembentukan dan pemberlakuan, Alasan, Sistimatika, garis besar materi muatan, bahasa).

Praktek menyusun Rancangan Perda tentang Pelarangan Pelacuran, dengan bahan dari hasil rumusan dalam diskusi pada Modul II dan IV (proses penyiapan bahan penyusunan NA dan Raperda).

Kegiatan dibagi dalam kelompok dan masing-masing kelompok paling banyak 11 orang, dengan pokok bahasan sama. Hasil masing-masing kelompok dipaparkan dalam sidang pleno. Hasil sidang pleno berupa Rancangan Raperda tentang Pelarangan Pelacuran.

10 jam pelajaran Pokok bahasan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam praktek menyiapkan bahan dan proses penyusunan Raperda, dengan contoh; memperbaiki Perda tentang Pelarangan Pelacuran dari Kota Tangerang yang mendapat resistensi dari masyarakat. Jumlah kelompok dan pesertanya disesuaikan dengan jumlah peserta. Penilaian dilakukan terhadap kelompok dan individu (seperti; kerjasama, aktivitas, kemampuan menyampaikan pendapat, menerapkan hasil pelatihan). Hasil berupa Raperda, sebagai masukan untuk masing-2 Daerah dan Proyek SCBD sebagai bahan evaluasi hasil pelatihan.

Catatan; Fasilitator berkoordinasi dengan Penyelenggara, dapat menentukan contoh Raperda lain yang aktual di daerah, untuk dijadikan bahan praktek proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda, dengan ketentuan menyiapkan/menyediakan bahan tersebut (contoh Raperda/Perda dan Naskah Akademik/Pokok-Pokok Pikirannya).

9

BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR (FASILITATOR)

A. Peserta Diklat dan Persyaratannya

1. Seluruh Pegawai Laki-laki dan Perempuan yang menduduki jabatan struktural atau fungsional setingkat eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

2. Memiliki dasar pendidikan S1 dan/atau yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan penyusunan Raperda;

3. Pangkat/golongan sekurang-kurangnya, golongan III/c (Penata Tingkat I); 4. Memiliki minat dan kesungguhan mengikuti diklat; 5. Dicalonkan oleh unit satuan kerjanya; 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Dalam hal Daerah memandang perlu dan/atau untuk tujuan pengkaderan

tenaga penyusun peraturan daerah, dengan pengaturan waktu dan persyaratan tertentu, Daerah dapat menetapkan pejabat selain eseon IV untuk menjadi peserta.

B. Jumlah Peserta

Secara umum jumlah peserta tidak dibatasi; namun demikian jumlah peserta per kelas sebaiknya antara 15-21 orang. Pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah (apabila dibutuhkan dapat dilaksanakan 2 kelas paralel), atau berdasarkan giliran/angkatan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing – masing.

C. Persyaratan Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator

1. Minimal pendidikan S2, dan diutamakan berbasis keahlian di bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (legal drafting);

2. Berpengalaman dalam bidang Hukum dan penyusunan Peraturan Perundang- undangan (Raperda);

3. Telah mengikuti TOT; 4. Widyaiswara Madya atau Widyaiswara Utama dan/atau Tenaga

Pengajar/Fasilitator lain yang ahli dan memiliki pengetahuan dan kemampuan (kompetensi) dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Raperda) dan Naskah Akademik, serta bahasa Perundang-Undangan; dan

5. Sehat jasmani dan rohani.

10

BAB IV METODE DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT

A. Metoda

Metoda Pembelajaran/pelatihan yang digunakan pada 5 Modul Diklat Teknis ini sama, yaitu; 1. Ceramah/Presentasi/Paparan singkat; 2. Tanya Jawab/Dialog Interaktif; 3. Latihan, Diskusi kelompok, Diskusi Pleno dan lain-lain, dengan berbagai

contoh penerapannya; 4. Praktek dalam kegiatan yang berhubungan dengan Diklat Teknis Penyusunan

Perundang-Undangan ini, misalnya: Praktek Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda.

B. Sarana dan Prasarana

1. Sarana

Sarana Diklat yang dipergunakan dalam pelaksanaan Diklat Teknis ini antara lain adalah: a. Papan tulis/White board; b. Flipchart; c. Overhead Projector; d. Sound system; e. Modul; f. Multimedia, dan g. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait pokok bahasan .

2. Prasarana

Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Diklat Teknis ini antara lain adalah: a. Ruang kelas; b. Ruang diskusi; c. Ruang kantor; d. Ruang kebugaran; e. Asrama bagi peserta; f. Perpustakaan ; g. Ruang makan; h. Fasilitas olahraga; i. Unit kesehatan; dan j. Tempat ibadah.

11

BAB V WAKTU DAN PENYELENGGARAAN

A. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Diklat Teknis ini selama 56 jam pelajaran yang terdiri dari pemaparan materi Modul 38 jam pelajaran dan Praktek 18 jam pelajaran @ 45 menit. Penetapan jumlah atau lama hari diklat dan waktu pembelajaran (SAP) dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ditetapkan dengan keputusan penyelenggara Diklat di daerah.

B. Penyelenggaraan

1. Penyelenggara Diklat Teknis ini adalah Penyedia Jasa (Services Provider) Paket C.2 yang telah menandatangani kontrak dengan ”Project Implementation Unit (PIU)” SCB-DP Kabupaten/Kota (ADB Loan No. 1964-INO), selama masih berstatus proyek.

2. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Kepala Kembaga Administrasi Negara No 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negara Sipil;

3. Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau dengan Lembaga Diklat instansi pemerintah lainnya yang terakreditasi.

4. Lembaga Diklat Lainnya yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang ada (pasca proyek).

12

BAB VI EVALUASI

Evaluasi terhadap program Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting) dilakukan melalui penilaian terhadap peserta, widyaiswara, kinerja penyelenggara dan pasca diklat.

A. Evaluasi Peserta

Evaluasi peserta dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan serta kemampuan peserta dalam hal: 1. Mampu memahami konsep Negara Hukum dan Sistem Hukum Negara

Republik Indonesia dan Hierakhi Peraturan Perundang-undangan; 2. Mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dan azas-azas

pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan dalam proses penyusunan Raperda;

3. Mampu memahami dan menerapkan dasar hukum dan prinsip penyusunan rancangan Prolegnas dan Prolegda;

4. Mampu memahami dan menerapkan cara mempersiapkan dan menyusun perancangan, perencanaan dan pelaksanaan penyiapan bahan proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda;

5. Mampu memahami dan menerapkan identifikasi masalah dan perumusan masalah serta pokok penyebab masalah yang dihadapi, dan alternatif pemecahannya sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;

6. Mampu memahami cara perumusan materi muatan, tehnik penyusunan Raperda dan menerapkan dalam penyusunan Raperda;

7. Mampu memahami ketentuan-ketentuan prosedur penyusunan dan pembentukan Raperda;

8. Mampu memahami cara mengkomposisikan materi muatan menjadi kalimat hukum Raperda dengan bahasa Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar;

9. Mampu mempraktekkan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda.

Proses, hasil pre test, post test, latihan dan diskusi/dialog (dinilai secara perorangan oleh Tenaga Pengajar) dengan nilai: A (4) = Sangat baik/Sangat aktif berpartisipasi B (3) = Baik/Aktif berpartisipasi C (2) = Cukup D (1) = Kurang.

B. Evaluasi Widyaiswara/Fasilitator

Aspek yang dinilai dari Widyaiswara adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian tujuan pembelajaran; 2. Sistematika penyajian;

13

3. Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat; 4. Ketepatan waktu dan kehadiran; 5. Penggunaan metode dan media pembelajaran; 6. Sikap dan perilaku; 7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta; 8. Penggunaan bahasa; 9. Pemberian motivasi kepada peserta; 10. Penguasaan materi; 11. Kerapihan berpakaian; 12. Kerjasama antar Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator (dalam tim).

Penilaian terhadap Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator dilakukan oleh peserta dan penyelenggara. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada Instansi Pembina Diklat dan kepada setiap Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator sebagai masukan bagi yang bersangkutan untuk peningkatan kualitas masing-masing pada masa yang akan datang.

C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai terhadap kinerja Penyelenggara antara lain sebagai berikut: 1. Efektifitas peyelenggaraan; 2. Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat; 3. Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; 4. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria dan toilet; 5. Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat; 6. Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah; 7. Pelayanan terhadap peserta dan widyaiswara; 8. Administrasi Diklat yang meliputi:

a. Administrasi kepesertaan, kewidyaiswaraan; b. Administrasi seluruh dokumen dan bahan diklat.

Penilaian terhadap kinerja Penyelenggara dilakukan oleh Widyaiswara/Pengajar/ Fasilitator dan Peserta diklat. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang dan bahan akreditasi Lembaga Diklat.

D. Evaluasi Pasca Diklat

1. Evaluasi pasca Diklat dilaksanakan 6 s.d 12 bulan setelah peserta kembali ke unit kerja masing-masing dengan mengacu pada rencana tingkat lanjut.

2. Setelah penyelenggaraan Diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca Diklat khususnya terhadap aspek-aspek: a. Keterampilan kemampuan alumni menerapkan pengetahuan dan dalam

melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya; b. Pendayagunaan alumni sesuai dengan potensinya.

14

3. Evaluasi tersebut di atas dilakukan oleh penyelenggara Diklat bekerjasama

dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi alumni.

4. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada: a. Pimpinan instansi alumni; b. Instansi Pembina; c. Instansi Pengendali.

5. Instansi Pembina Diklat melakukan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh terhadap efektifitas program dan penyelenggaraan Diklat.

15

BAB VII SERTIFIKASI

1. Kepada peserta Diklat yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat.

2. Jenis dan bentuk, serta ukuran Sertifikat ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.

3. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara Diklat yang terakreditasi dan Pimpinan Instansi Pembina Diklat dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Diklat.

4. Prosedur untuk memperoleh Kode Registrasi dari Instansi Pembina sebagai berikut: a. Lembaga Penyelenggara Diklat/Penanggung jawab Program menyempaikan

daftar para peserta selambat-lambatnya hari kedua setelah pembukaan; b. Instansi Pembina memberikan kode Registrasi sesuai daftar yang sah/diajukan; c. Pengajuan untuk registrasi penomoran sertifikat dapat dilakukan dengan cara

mengirim atau melalui faksimili.

16

BAB VIII PENUTUP

1. Pedoman ini merupakan panduan bagi Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat bagi Penyelenggara Diklat.

2. Pedoman sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.

3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

Devices & Hardware

05 pedoman-umum-legal-drafting-ok