PHK Program in KPK

CONRAD RUBEN WALDEMARCPMPENSATION MANAGEMENT MB 4015

INDUSTRIAL ENGINEERING 1340705120012

LAW AND LEGAL ASPECTS IN

COMPENSATION MANAGEMENT

PHK PROGRAM IN KPK

DEFINITION OF COMPENSATION

Kompensasi acapkali disebut sebagai penghargaan dan dapat di definisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang di berikan pada pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Garry Dessler mendefinisikan kompensasi sebagai berikut :

“Employee compensastionnis all forms of pay rewards going to employee and arising from their employment.”

WHAT COMPENSATION AFFECTS

Bagi organisasi /perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan pegawainya.

Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja pegawai, bahkan dapat menyebabkan pegawai yang potensial keluar dari organisasi

COMPENSATION TYPES

1. Pembayaran secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk upah, gaji, insentif, dan bonus.

2. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan seperti : asuransi dan liburan atas dana organisasi.

3. Ganjaran nonfinansial (nonfinancial rewards) seperti hal-hal yang tidak mudah dikuantifikasi, yaitu ganjaran-ganjaran seperti : pekerjaan yang lebih menantang, jam kerja yang lebih luwes, dan kantor yang lebih bergengsi

ASPEK LEGAL

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.di dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa Peraturan Pemrintah sebagai aturan organik daripada Undang-Undang menururt hirarkinya tidak boleh tumpangtindih atau bertolak belakang

Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 TAHUN 2005

TENTANGSISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYAMANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI

Pasal 15

Kompensasi diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan atas kontribusi positif dan/atau jasanya, meliputi: gaji; tunjangan; dan insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu.

Gaji pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesuai kontribusi pegawai kepada Komisi.

Gaji Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi diperhitungkan dengan mengurangi besarnya gaji dan tunjangan dari instansi asal.

Pajak Penghasilan atas kompensasi ditanggung oleh masing-masing pegawai.

Besaran kompensasi pegawai Komisi ditetapkan melalui Peraturan Komisi.

Jumlah pegawai dan kebutuhan belanja, pegawai Komisi ditetapkan tidak melampaui pagu belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Komisi.

Pasal 24

Tim Penasihat Komisi diberi kompensasi sebagai penghargaan atas kontribusi positif dan/atau jasanya yang meliputi: gaji; tunjangan; dan insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu.

Pajak Penghasilan atas kompensasi yang diberikan ditanggung oleh masing-masing anggota Tim Penasihat Komisi.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

Pada periode 2006-2011 KPK dipimpin bersama oleh 4 orang wakil ketuanya, yakni Chandra Marta Hamzah, Bibit Samad Rianto, Mochammad Jasin, dan Hayono Umar, setelah Perpu Plt. KPK ditolak oleh DPR. Pada 25 November 2010, M. Busyro Muqoddas terpilih menjadi ketua KPK setelah melalui proses pemungutan suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dilanjutkan lagi oleh Abraham Samad sejak 2011.

Nasional Ketenagakerjaan  - Implementasi Peraturan

Pemerintah tentang PROGRAM JAMINAN

KOMPENSASI PHK

THE LAW

UU TK No.13/2003 memang mengatur hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, tetapi tidak mewajibkan pengusaha/perusahaan untuk melakukan pencadangan dana secara berkala.

UU No.3 tahun 1992 tentang jamsostek, UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, UU No.11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pembayaran jaminan kompensasi PHK dilakukan

sesuai dengan ketentuan pasal 156 s/d 172 UU No.13 Tahun 2003.

BACKGROUND

1) banyak kasus PHK yang tidak tuntas karena tidak ada dana pembayaran, 

2) UU TK No.13/2003 memang mengatur hak pekerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, tetapi tidak mewajibkan pengusaha/perusahaan untuk melakukan pencadangan dana secara berkala.

WHAT RPP IS FOR 

1) membentuk payung hukum sistem pencadangan dana kompensasi PHK,

2) meningkatkan kepastian pembayaran hak pekerja dalam PHK,

3) menciptakan sistem yang efektif dalam penyelesaian permasalahan hubungan industrial  dan, 

4) meringankan perusahaan atas pembayaran kompensasi PHK (tax deductable, hasil pengembangan, dan pajak hasil pengembangan)

WHAT PHK COMPENSATION COVERS:

1) dana cadangan dilakukan dengan pemupukan dana

2) Untuk menfaat meninggal dunia atau cacat karena sakit berkepanjangan dilakukan dengan asuransi

CASE STUDY

COMPENSATION CALCULATION

ANALYSIS

RPP tidak mengatur perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki pencadangan dana termasuk pencadangan melalui dana pensiun pemberi kerja (DPPK) sepanjang manfaatnya lebih baik dari ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemerintah lebih menitik beratkan kepada perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan pencadangan dana sebagai kepastian pembayaran hak pekerja dalam hal PHK yang seringkali terjadi dimana penyelesaian hubungan industrial tidak/belum berakhir dengan baik.

Program AKDHK yang diatur melalui PERDA DKI yang dipermasalahkan Depnaker dalam pengurusan proses dokumentasi ketenakerjaan oleh perusahaan akan direview ulang oleh Mahkamah Agung.

CRITICS

Salah satu fungsi tradisional manajemen suber daya manusia adalah penentuan kompensasi para karyawannya.

Sedangkan sistem hukum yang mengatur kompensasi dalam sistem PHK dalam organisasi kepemerintahan menjamin kelayakan hidup dari pegawai yang diberhentikan kerjanya. Hal ini diatur untuk menjaga hak-hak yang layak diterima oleh karyawannya dan mencegah hal-hal semacam demo dari para pegawai terjadi, sehingga produktivitas kerja dari organisasi tetaplah terjaga dengan baik. Peraturan ini sudah baik dan jelas, akan tetapi perlu diperluas ke banyak sektor organisasi kepemerintahan sehingga keadilan dalam sistem pemberian kompensasi tetap terjaga.