Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik

Pendekatan-pendekatan di dalam ilmu politik

Pendekatan Tradisional (Traditional Approaches)

Pendekatan sejarah (Historical Approach)

Pendekatan sejarah mengkhususkan mengkaji politik pada waktu yang

telah ditentukan serta urutan kejadian dalam kurun waktu tertentu. Frederic

Pollock mendefinisikan sebagai: (what institutions are, and are tending to be,

more in the knowledge of what they have been and how they came to be, what

they are than in the analysis of them as they stand).

Pendekatan sejarah percaya bahwa teori politik muncul sebagai hasil dari

krisis sosial-ekonomi dan dampak dari orang-orang yang berpengaruh. Sebagai

contoh, kondisi sosial ekonomi yang terjadi di Yunani menghasilkan teori dari

Aristoteles dan Plato, sementara kondisi Inggris di abad ke-17 menghasilkan teori

oleh Locke dan Hobbes.

Ahli politik dari Italia, Machiavelli menjadikan sejarah sebagai contoh

pengagungan catatan-catatan bangsa Romawi sehingga mendorong rakyatnya

mengembalikan kembali kejayaannya. Pada abad ke-19, ilmu politik menjadi

cabang ilmu terpisah dan sejak ahli politik tradisional telah menganggap sejarah

sebagai sumber dari pengembangan analisis politik. Politik dianggap sebagai

sejarah saat ini dan pendekatan ini jelas menjadi terkenal di abad ke-19.

Pendekatan legal/institusional (Legal/Institutional Approach)

Pendekatan legal/institusional adalah pendekatan di dalam ilmu politik

yang berkembang pada abad ke-19 sebelum masa Perang Dunia II. Pendekatan ini

juga biasa disebut pendekatan normatif (normative approach).

Dalam pendekatan legal/institusional, peneliti ingin meneliti tidak hanya

bagaimana kebijakan, proses dan lembaga-lembaga bekerja, tetapi juga meneliti

sejauh mana hal-hal tersebut berjalan berdasarkan pada moral dan aturan yang

sudah ditetapkan. Mereka meneliti politik dari sudut pandang nilai dan

kepentingan yang ada pada susunan sosial, politik dan ekonomi.

Yang menjadi fokus dalam pendekatan ini adalah negara, terutama segi

konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat

undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta

yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan negara. Seandainya kita meneliti

menggunakan pendekatan ini, hal acuan yang utama digunakan adalah naskah-

naskah resmi (undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan tertulis).

Kriteria yang digunakan untuk membuat sebuah keputusan ditentukan oleh

banyak hal, seperti filosofi negara, logika formal, konstitusi negara, undang-

undang, kasus pengadilan dan pendapat ahli. Dengan kata lain, pemilihan topik

riset dan metodenya sering berasal dari apa yang peneliti pikir sebagai aspek yang

paling penting.

Pendekatan legal/institusional adalah pendekatan yang bersifat normatif

dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat., karena antara fakta

(sesuatu yang dapat dibuktikan melalui pengalaman atau pengamatan) kurang

dibedakan dengan norma (ideal atau standar yang harus menjadi pedoman untuk

perilaku). Hubungan antara nilai dan fakta, mahasiswa ilmu poilitik dihadapkan

pada pertanyaan: apakah fakta dan nilai berlawanan (bertolak belakang)? Atau

apakah nilai-nilai selalu memengaruhi cara pandang peneliti melihat kepada

fakta? Jika tidak, bagaimana peneliti memutuskan apa yang akan diteliti?.

Kenyataannya, tidaklah mudah untuk membedakan antara fakta dan

nilai/norma. Apalagi dalam politik, nilai adalah fakta. Kita membawa semua nilai-

nilai pada apapun yang kita lakukan, beberapa fakta mungkin bertolak belakang.

Pada waktu yang sama, bagaimanapun, kita tidak akan mendapatkan kebenaran

jika kita gagal memosisikan nilai yang tinggi kepada fakta. Seperti yang sudah

dijelasjan sekarang, positifisme tidak bisa dituduh merendahkan fakta..

Perkembangan pendekatan normatif muncul di Amerika Serikat pada

pertengahan dawarsa 1930-an. Para sarjana politik di sana pada waktu itu

mengemukakan pandangan yang lebih melihat politik sebagai kegiatan atau

proses, dan negara sebagai sarana perebutan kekuasaan antara berbagai kelompok

dalam masyarakat (tidak lagi hanya sebagai objek pokok). Sarjana-sarjana dari

Mazhab Chicagu antara lain Charles E. Merriam (Political Power: Its

Composition and Incidence) dan Harold D. Laswell (Politics: Who Gets What,

When, How) berpendapat esensi dari politik adalah kekuasaan, tertama kekuasaan

untuk menentukan kebijakan publik. Berbeda dengan pendekatan normatif murni

yang melihat objek politik adalah negara, penganut Mahzab Chicago melihat

bahwa politik itu adalah tentang perebutan kekuasaan (Harold D. Laswell,

Politics : Who Gets What, When, How). Pemikiran seperti ini yang sedikit

banyaknya telah memperlunak kekauan pendekatan tradisional selama ini,

meskipun harus diakui bahwa nuansa baru ini baru terjadi di benua Amerika saja.

Di Amerika, perkembangan ilmu politik dengan gerakan sarjana-

sarjananya lebih mudah diterima dan berkembang. Kedatangan bangsa Eropa ke

Amerika yang menjadikan ilmu politik lebih berkembang, karena mejadikan para

sarjana lebih terbuka untuk mengembangkan suatu visi yang tidak hanya

membatasi diri pada penelitian lembaga-lembaga formal, melainkan juga

mencakup proses-proses yang terjadi dalam politik praktis.

Akan tetapi, penelitian menguasai kekuasaan dalam praktisnya sangat sulit

dilaksanakan dan kurang dapat berkembang pada waktu itu. Sekalipun demikian,

para sarjana sudah memiliki pemikiran baru bahwa objek pokok kajian politik

tidak hanya negara serta pandangan untuk memusatkan perhatian pada kekuasaan

membuka jalan timbulnya pendekatan lain yang lebih bersifat fungsional dan

pendekatan ini cenderung mendesak konsep kekuasaan dari kedudukan sebagai

satu-satunya faktor penentu, sehingga menjadi hanya salah satu dari sekian

banyaak faktor dalam proses pembuatan dan melaksanakan keputusan.

Sumber

1. Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka

Utama: Jakarta

2. Magstadt, Thomas M. 2009. Understanding Politics Eight Edition: Ideas,

Institutions and Issues. Cengage Learning: Canada

3. Dogra, Sujata. Approaches to the Study of Political Theory.