Manajemen keuangan sekolah 2021

MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH

2021 ( ARKAS,JUKNIS,SIPLah)

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PERPAJAKAN,

PELAPORAN SECARA BAIK & BENAR

PERMENDIKBUD NOMOR 08 & 19 TH 2020

ARKAS&PANDUAN PENY USUNAN RKAS TAHUN 2021

TIMSHARING AND OVERVIEW

DIPERLUKAN BIMTEK TERSENDIRIDetail : 192 Slide ==== Ringkas : 50 Slide

PERENCANAAN

PERENCANAAN ( RKAT / RAPBS )

POLA MENDAGRI

• KODE REKENING MENDAGRI

• 1. Belanja Pegawai

• 2. Belanja Barang & Jasa

• 3. Belanja Modal

POLA 8 SNP

• ISI - PENILAIAN

POLA KOMPONEN

BOS

• 10/11/12 KOMPONEN BOS

4

FORMAT RKASNama Sekolah : ……………………….

Desa/ Kecamatan : ……………………….

Kabupaten/ Kota : ……………………….

Provinsi : ……………………….

Sumber Dana : Dana BOS

NoKode

RekeningUraian

Rincian Perhitungan

Jumlah

Triwulan

Vol SatHarga

SatuanI II III IV

5.2.1... B. PEGAWAI

5.2.2...B. BARANG

DAN JASA

5.2.3… B. MODAL

2. Pola 8 SNP

3. Pola Komponen Pembiayaan BOS

PELAKSANAAN

• PEMERINTAH ( BOS&/BOSDA )

• MASYARAKAT ( SPP, DLL )SUMBER

DANA

• DIATUR DALAM JUKNIS + MENKEU + MENDAGRI

BOS/BOSDA

• DIATUR DALAM PERATURAN YAYASAN

MASYARAKAT

2. PELAKSANAAN

Pemerin

tah

• BOS

• BOSDA

Masyara

kat

• Uang Pangkal

• SPP

SUMBER

DANA

BOS 2020

Permendikbud no 8 & 19 2020

PENTING

Pasal 21

• Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Permendikbud No 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);

b. Permendikbud No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan I atas

permendikbud No 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609);

dan

c. Permendikbud No 35 Tahun 2019 tentang Perubahan II atas

Permendikbud No 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS Reguler

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1168),

• dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Inti Perubahan

Permendikbud No 8 - No. 19 / 2020

Pasal 9A

1. Selama andemi Covid-19 :

➢ pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian

pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik

dan/atau peserta didik

➢ pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembeliancairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker

atau penunjang kebersihan lainnya.

2. Honor paling banyak 50% (lima puluh persen) tidak berlaku selama masa

Pandemi Covid-19

3. Honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan ASN dan harus memenuhi

persyaratan :

➢ tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019

➢ belum mendapatkan tunjangan profesi; dan

➢ memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masaPandemi Covid-19

4. Berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya status

Kedaruratan Covid-l9 oleh Pemerintah Pusat.

Penting : Pasal 17

1. Tim BOS Sekolah harus melaporkan semua

penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada

setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian

melalui laman bos.kemdikbud.go.id;

2. Tidak melaporkan : maka penyaluran dana BOS

Reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan.

Larangan

1. disimpan dengan maksud dibungakan;

2. dipinjamkan kepada pihak lain;

3. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS

Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;

4. sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik

baru dalam jaringan;

5. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;

6. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

7. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta

Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);

Larangan

8. digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori

kerusakan sedang dan berat;

9. membangun gedung atau ruangan baru;

10. membeli saham;

11. membiayai kegiatan program BOS (pelatihan, sosialisasi,

pendampingan, perpajakan ) yang diselenggarakan lembaga di luar

dinas pendidikan prov, kab/kota, dan/atau Kementerian;

12. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber

dana Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya;

13. penyelewengan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

14. bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku

kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.

1. Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler

dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;

2. Efektivitas : memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna

untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;

3. Efisiensi : meningkatan kualitas belajar siswa dengan

biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;

4. Akuntabilitas : dapat dipertanggungjawabkan secara

keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis

sesuai peraturan perundang-undangan; dan

5. Transparansi : dikelola secara terbuka dan

mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai

dengan kebutuhan Sekolah.

Prinsip Penggunaan dana BOS Reguler

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA

Pembiayaan :

➢ penerimaan Peserta Didik baru;

➢ pengembangan perpustakaan;

➢ kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;

➢ kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;

➢ administrasi kegiatan sekolah;

➢ pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

➢ langganan daya dan jasa;

➢ pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;

➢ penyediaan alat multi media pembelajaran;

➢ penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik

kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan

guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;

➢ penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi

keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar

internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau

➢ pembayaran honor

1. Kegiatan PPDB

❖formulir dan publikasi

❖PLS

❖penentuan peminatan (Negeri ) / dan tes bakat skolastikatau tes potensi akademik ( Swasta )

❖pendataan ulang

❖kegiatan lainnya yang relevan;

17

PENGGUNAAN DANA

2. Pengembangan Perpustakaan

a) penyediaan buku teks utama

b) penyediaan buku teks pendamping

c) penyediaan buku non teks

d) pembiayaan lain yang relevan

18

Buku pelajaran umum

Kitab Suci

Buku Pelajaran Agama

Orang pribadiatau

badan

Impor ataupenyerahan

PPN

Pasal 2

8 Dokumen yang Dikenai Bea Meterai Baru Rp10.000Pasal 3 ayat (2) UU No.10/2020

1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya

2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak

berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan

risalah lelang, dan grosse risalah lelang;7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:➢menyebutkan penerimaan uang;➢atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnyaatau sebagiannyatelah

dilunasi atau diperhitungkan8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Materai Lama

2. Pengadaan buku teks pelajaranBagi Sekolah

❖ Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 %

(PMK No. 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010)

❖ BUKU-BUKU BERPAJAK :▪ BUKU HIBURAN▪ BUKU MUSIK▪ BUKU ROMAN POPULER▪ BUKU SULAP▪ BUKU IKLAN▪ BUKU PROMOSI SUATU

USAHA▪ BUKU KATALOG

▪ BUKU KARIKATUR▪ BUKU HOROSKOP▪ BUKU HOROR▪ BUKU KOMIK▪ BUKU REPRODUKSI

LUKISAN

3 Kegiatan Pembelajaran & Ekstrakurikuler

a) kegiatan pembelajaran meliputi: ❖ penyediaan alat/bahan❖ remedial, pengayaan dan persiapan ujian; ❖media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, spt

buku elektronik; ❖ pembelian atau langganan buku digital dan/atau aplikasi pembelajaran

digital; ❖ pembelian perangkat lunak, dan/atau pengembangan aplikasi yang

digunakan dalam proses pembelajaran; ❖ literasi, pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan

program pelibatan keluarga di Sekolah; dan/atau❖ kegiatan pembelajaran lain yang relevan

b) kegiatan ekstrakurikuler meliputi: ❖ sesuai dengan kebutuhan Sekolah, termasuk pembiayaan lomba di

Sekolah; ❖mengikuti kegiatan/lombadi dalam negeri; dan/atau❖ pembiayaan lain yang relevan

Contoh Product Elektronik

4. Asesmen/Evaluasi Pembelajaran

Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran meliputi:

❖penyelenggaraan UH, UTS, UAS, Ulangan Kenaikan Kelas, US, USBK dan/atau ujian lainnya termasuk penyediaanlaporan hasil ulangan/ujian

❖pembiayaan lain yang relevan

5. Pembiayaan Administrasi Sekolah

meliputi:

➢pembelian alat dan/atau bahan habis pakai

➢pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan Sekolah

➢pembiayaan penyelenggaraan rapat tim BOS Sekolah, tidaktermasuk komponen honor;

➢biaya perjalanan

➢penggandaan laporan

➢pembiayaan laman Sekolah dengan domain sch.id;

➢pengembangan Sekolah meliputi kegiatan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolahadiwiyata, atau kegiatan pengembangan lainnya;

5. Pembiayaan Administrasi Sekolah lanjutan

➢ keamanan dan kebersihan Sekolah;

➢ pembiayaan pengelolaanSekolah melalui aplikasi yang sudahdisiapkan oleh Kementerianantara( ARKAS, E-Rapor, Dapodik;

➢ menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasukperalatan pendukungnyasesuai dengan kebutuhan di daerahtersebut, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan; { daerahterpencil }

➢ bencana alam

➢ konsumsi

➢ pembiayaan lain yang relevan

Pajak Atas Pengadaan Makanan dan Minuman

PMK Nomor 18/PMK.010/2015 Tanggal 02 Pebruari 2015 Tentang Kriteria

Jasa Boga atau Jasa Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak

Dikenai PPN

Pasal 1 ayat 2Jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan danperlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untukdisajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Pasal 2Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau katering adalah penjualanmakanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupatoko, kios, dan sejenisnya untuk menjual makanan dan/atau minuman, baikpenjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung/pesanan.

Pajak Atas Pengadaan Makanan dan Minuman

PengadaanMakanan dan

Minuman OlehBendaharawan

Pemerintah

Pembelian Langsungke Toko

> Rp. 2jt (termasukPPN)

Jasa Catering

PPh Pasal 22Tarif 1,5 %

PPN atau Pajak Daerah

PPh Pasal 23Tarif 2 %

Pajak Daerah

Sumber : PMK 18/PMK.010/2015

Apabila Rekanan tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif PPh Pasal 22/23 100% lebih tinggi

6. Pengembangan Profesi GTK

meliputi:

1. mengikuti / menyelenggarakan kegiatanpengembangan/peningkatan kompetensi GTK;

2. pengembangan inovasi terkait pengembangan kontenpembelajaran, metode pembelajaran, kompetensi GTK

3. pembiayaan lain yang relevan

7. Langganan Daya dan/atau Jasa

meliputi :

1. pemasangan baru,

2. penambahan kapasitas,

3. pembayaran langganan rutin, atau

4. pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan;

8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah Rusak ringan meliputi :

a) perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan (kurang dari 30% ) seperti:

➢ penutup atap;

➢ penutup plafond;

➢ kelistrikan;

➢ pintu, jendela dan aksesoris lainnya;

➢ pengecatan; dan/atau

➢ penutup lantai;

b) perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi

c) perbaikan toilet , tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;

d) penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi Sekolah yang

belum memiliki air bersih;

e) pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau

pendingin ruangan;

f ) pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;

g) pemeliharaan taman dan fasilitas Sekolah lainnya;

h) penyediaan dan perawatan fasilitaspeserta didik berkebutuhan khusus

i) pembiayaan lain yang relevan

9. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran

meliputi:

➢ komputer desktop/work station berupa Personal Computer (PC)/All in One Computer

➢ printer atau printer plus scanner;

➢ laptop;

➢ Liquid Crystal Display (LCD) proyektor

➢ alat multi media pembelajaran lainnya

meliputi:

1. Penyelenggaraan bursa kerja ( SMK/ SMALB } :

❖ perjalanan dinas pengelolabursa kerja

❖ verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau

❖ evaluasi;

2. Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan di dalamnegeri ( SMK /SMALB ) :

❖ perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek,

❖ bimbingan, atau

❖ pemantauan peserta didik praktek;

3. Pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study) -SMK / SMALB-termasuk perjalanan dinas;

10. Bursa Kerja Khusus, Praktik Kerja Industri / PraktikKerja Lapangan, pemantauan kebekerjaan,

pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi

Lanjutan ……..

4. Pemagangan guru di industri untuk masing-masing kompetensi

keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:

❖ mengikuti pelatihan kerja di industri;

❖ magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasadalam merealisasi kesepakatan teaching factory;

❖ magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory;

❖ mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;

❖ mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembagasertifikasi; dan/atau

❖ mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri;

5. penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi

pihak pertama termasuk didalamnya pendirian dan pengembangan ruang

lingkup skema sertifikasi

6. pembiayaan lain yang relevan

11. Uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, & uji kompetensi kemampuan bahasa ( SMA/SMALB )

Rincian pembiayaan meliputi:

❖ Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasikejuruan

❖ Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi

❖ Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasaInggris berstandar internasional dengan TOEIC (Test Of English For International Communication)- hanya dapat dilakukan olehlembaga yang ditunjuk secara resmi oleh organisasi pengembangTOEIC sebagai distributor untuk TOEIC di Indonesia-

❖ Pembiayaan lain yang relevan

12. Honorarium

a) honor guru :

❖Bukan ASN

❖tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;

❖memiliki NUPTK; dan

❖belum memiliki sertifikat pendidik

b) Honor tendik :

❖ ada sisa dana

❖ bukan ASN

3. Pemberian honor pada kegiatan di sekolah (bukan honor bulanan). Semua bendaharawan/penanggung jawab dana BOS baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri :

❖ Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5 % dari jumlah bruto honor

❖ Golongan I dan II dengan tarif 0 % (nol persen).

❖ Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.

❖ Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.

4. Membayar honorarium Guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang dibayarkan bulanan

❖ untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp 4.500.000,- tidak dipungut PPh Pasal 21.

❖ Untuk honorariumnya lebih dari Rp 4.500.000 maka diperhitungkan terlebih dulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pedoman Pembayaran HonorariumTenaga Lepas Sekolah Negeri/Swasta

No Besarnya Upah Harian Besarnya Upah Bulan Berjalan

%PPh

Tidak lebih dari

Lebih dari Tidak lebih dari

Lebih dari

1 Rp.450.000 Rp.4.500.000 Tdk dikenakan

2 Rp.450.000 Rp.4.500.000 5%

3 Rp.450.000 Rp.4.500.000 5%

4 Rp.450.000 Rp.4.500.000 5%

K E S I M P U L A N Dana BOS BOLEH dibelanjakan sesuai dg kebutuhan sklh kecuali yg

diLARANG

Penggunaan dana yang pelaksanaannya sifatnya kegiatan :

1) pengadaan alat tulis kantor atau

2) penggandaan materi,

3) biaya penyiapan tempat kegiatan,

4) honor narasumber lokal sesuai standar biaya umum setempat

5) perjalanan dinas

6) penyediaan konsumsi bagi panitia dan narasumber

Pekerjaan fisik :

➢ pembayaran upah tukang

➢ bahan,

➢ transportasi

➢ konsumsi.

Pedoman PBJ Sekolah melalui Dana BOS

Biro Umum, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Permendikbud No 14 2020 tentang SIPLah & SE No 8 2020

3. PELAPORAN

43

SE NOMOR 8 TAHUN 2020TENTANG

PELAKSANAAN PBJ SATUAN PENDIDIKAN MELALUISISTEM INFORMASI PENGADAAN DI SEKOLAH (HAL.2)

PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2020TENTANG

PEDOMAN PBJ OLEH SATUAN PENDIDIKAN (HAL.8)

45

Pasal 15

▪ Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui SIPLah.

▪ SIPLah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola

dan dikembangkan oleh Kementerian.

Pasal 16

▪ Penetapan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan secara luring jika:

✓ terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLah;

dan/atau

✓ Satuan Pendidikan tidak memiliki koneksi internet

untuk mengakses SIPLah.

▪ Penetapan Penyedia secara luring sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan

transparan.

46

Pasal 17

➢Pemilihan dan penetapan calon Penyedia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan

berdasarkan perbandingan harga dan kualitas barang/jasa.

➢Calon Penyedia dapat menawarkan harga yang berbeda

untuk pembelian barang dengan jumlah satuan (eceran)

atau borongan (grosir).

➢Perbandingan harga dan kualitas barang/jasa dilakukan:

✓paling sedikit dari 2 (dua) calon Penyedia untuk

pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas

Rp50.000.000,00 - Rp200.000.000,00

✓paling sedikit dari 3 (tiga) calon Penyedia untuk

pengadaan barang jasa bernilai di atas

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

➢bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 tidak wajib

dilakukan perbandingan harga dan kualitas barang/jasa.

1.Pembelian ATK/bahan/penggandaan/komputer/lain-lain :

Bendaharawan tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5 % (PMK No. 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010)

Bagi Sekolah Negeri:

❖ Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai pembelian lebih dari Rp 1 juta atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rekanan Pemerintah.

❖ Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi Rp 1 juta dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan Pemerintah. Bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut PPN atas pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh bukan PKP (berapapun harga barang atau jasa yang dibeli)

Bagi Sekolah bukan Negeri

❖Tidak mempunyai kewajiban memungut PPN tetapi kalau membeli di Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka membayar PPN kepada pihak penjual bersangkutan (yang melakukan penyetoran PPN tersebut adalah PKP tersebut).

Kelengkapan Dokumen 21 3 4

KeperluanDokumen

Nilai Pengadaan

<= Rp10jt> Rp10jt <=

Rp50jt

> Rp50jt <=Rp200jt

> Rp200jt

NPWP

Spesifkasi teknis

Harga perkiraan

Faktur/ bukti pembelian

Kuitansi pembayaran

Surat Perintah Kerja

(SPK)

Berita Acara Serah

Terima

√

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √

√ √ √

- - -

- -

-√

√

-

1)

2) 2)

2)

3)

Keterangan:

1) BAST bisa dirangkap dengan faktur/bukti pembelian;

2) Tidak wajib terdapat dokumen tersebut, namun bisa menjadi pelengkap atas dokumen yang wajib;

3) Proses pemilihan dilakukan oleh UKPBJ setempat; selain itu, sekolah perlu berkontrak dengan

pemenang yang ditetapkan oleh UKPBJ

TERIMA KASIH